DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan judul BAB II diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 20 diubah; 4. Ketentuan Pasal 23 huruf h diubah; 5. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 28 diubah; 6. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah; 7. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah; 8. Ketentuan Pasal 79 diubah; 9. Ketentuan judul Bagian Kesatu BAB IV diubah; 10. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 95A dan Pasal 95B; 11. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 96A dan Pasal 96B; 12. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 97A, Pasal 97B dan Pasal 97C; 13. Ketentuan Pasal 121 dihapus

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

JENIS-JENIS PAJAK DAN PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1)Jenis Pajak meliputi :
1. a.Pajak Hotel;
2. b.Pajak Restoran;
3. c.Pajak Hiburan;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.Pajak Penerangan Jalan;
6. f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. g.Pajak Parkir;
8. h.Pajak Air Tanah;
9. i.Pajak Sarang Burung Walet;
10. j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. k.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(2)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas :
1. a.Pajak reklame;
2. b.Pajak air tanah; dan
3. c.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(3)Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
1. a.Pajak hotel;
2. b.Pajak restoran;
3. c.Pajak hiburan;
4. d.Pajak penerangan jalan;
5. e.Pajak mineral bukan logam dan batuan;
6. f.Pajak parkir;
7. g.Pajak sarang burung walet; dan
8. h.BPHTB. 5
  1. 3.Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga;
4. d.pameran ;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan billyard dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, refleksi, mandi uap/spa;
10. j.pertandingan olahraga.
(3)Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan sebagai objek Pajak Hiburan adalah :
1. a.penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
2. b.penyelenggaraan hiburan dengan tidak dipungut bayaran dalam upacara adat dan kegiatan kegiatan keagamaan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 23 huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Besarnya tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.pagelaran kesenian, musik dan tari ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
c.pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengadung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 5% (lima persen);
d.kontes kecantikan, binaraga, pameran busana ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
e.pameran komputer, elektronik, otomotif, property termasuk pameran taman wisata buatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); 6
f.pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen);
g.diskotik, karaoke, klab malam, pub ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
h.sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen);
i.permainan billyard dan bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
j.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
k.refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
l.pusat kebugaran (fitness center) dan kolam renang dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen); dan
m.pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
1. 5.Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.reklame papan/billboard/videotron/ megatron/baliho dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat, stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/slide; dan
10. j.reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 7
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
5. e.reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kegiatan Partai Politik dan Pilkada.
  1. 6.Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah;
(4)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan harga standar ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berpedoman pada Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1)Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk NJOP ≤ Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen); 8
2. b.untuk NJOP > Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma satu dua lima persen);
3. c.untuk NJOP > Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma satu lima nol persen);
4. d.untuk NJOP > Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen); dan
5. e.untuk NJOP > Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
(2)Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2019.

9.Ketentuan judul Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
10.Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95A

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan :
1. a.surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
2. b.SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(2)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
(4)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 9

Pasal 95B

(1)Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A ayat
(1)huruf a dan b dengan menggunakan SKPD.
(2)Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A ayat (1) dan ayat (2).

11.Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 96A dan Pasal 96B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96A

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

Pasal 96B

(1)Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dipersamakan sebagai SPTPD.
(3)SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
(4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
(5)Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

12.Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 97A, Pasal 97B dan Pasal 97C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

JENIS-JENIS PAJAK DAN PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 28

Pasal 46

Pasal 62

Pasal 79

Pasal 95A

Pasal 95B

Pasal 96A

Pasal 96B

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

JENIS-JENIS PAJAK DAN PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 28

Pasal 46

Pasal 62

Pasal 79

Pasal 95A

Pasal 95B

Pasal 96A

Pasal 96B

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020