DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDIRIAN PERSEROAN; BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN; BAB IV MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI; BABV MODALDASAR; BAB VI ANGGARAN DASAR PT. BPR MINA MANDIRI (PERSERODA); BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, perlu dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun • 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/0JK). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN: PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MINA MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
5.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri yang selanjutnya disebut PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk Perseroan Daerah yang didirikan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda).
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
11.Direksi adalah organ PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
12.Pegawai adalah pegawai PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).
13.Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang menjadi induk dalam organisasi BPR sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Kantor Wilayah adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BPR, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.
15.Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
16.Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
17.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 2

Badan usaha milik daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13), dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Nama badan usaha milik daerah yang pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melalui Peraturan Daerah ini diubah dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri.
(2)PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(3)PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) memiliki maksud untuk:
1. a.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
2. b.sebagai sumber pendapatan asli daerah;dan
3. c.meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
(2)PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) memiliki tujuan yaitu untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
4. d.memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  1. 1.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan usaha rakyat daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. BABV MODALDASAR

Pasal 7

( 1) Modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2)Modal dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal yang disetor oleh seluruh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 9

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dalam bentuk saham atas nama.
(2)Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(3)Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

BAB VI

ANGGARAN DASAR PT. BPR MINA MANDIRI (PERSERODA)

Pasal 10

(1)Anggaran dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besamya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; J. penetapan ternpat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
10. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
11. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

Dalam hal proses penyesuaian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) menjadi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) belum selesai, maka:

a.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
b.Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Anggaran Dasar PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum;
c.Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan; dan
d.sepanjang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, segala tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mina Mandiri (Perseroda) merupakan tindakan hukum PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…