DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas: a. pembelajaran sepanjang hayat; b. demokrasi; c. keadilan; d. keprofesionalan; e. keterbukaan; f. keterukuran; dan g. kemitraan. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pendanaan; d. pelaksanaan; dan e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan kelestarian budaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0103/0/1987 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi Perpustakaan dan Arsip.
5.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Perpustakaan dan Arsip.
6.Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan nilai pengetahuan.
9.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
10.Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
11.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, (cacat/kelaian fisik) dan sosial ekonomi.
13.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/ atau organisasi lain.
14.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15.Perpustakaan pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksinya diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
16.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana transportasi roda 2, roda 3, dan roda 4 dalam melayani pengguna.
17.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
18.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
21.Masyarakat pemustaka adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
23.Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
24.Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi puskesmas, Rumah Sakit Umum, Pasar Tradisional/Modern, Obyek Rekreasi, Stasiun KA, Terminal, dan Kantor- kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi:

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pendanaan;
d.pelaksanaan; dan
e.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 7

(1)Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
(2)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pendanaan perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
1. a.APBN dan/atau APBD;
2. b.tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
4. d.kerjasama yang saling menguntungkan;
5. e.bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
6. f.hasil usaha jasa perpustakaan; dan/ atau
7. g.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan/atau
2. b.pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan.

Pasal 10

(1)Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh SKPD.
(2)Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
2. b.peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
3. c.pembentukan perpustakaan desa/kelurahan; dan/atau
4. d.kerjasama dan kemitraan.
(3)Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…