DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Setiap penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan memastikan penduduknya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan; Bupati menunjuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang ada dibawah kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini; Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah dan pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS Kesehatan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada penduduk dalam wilayah Kabupaten Pasuruan adalah dengan mengikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
c.bahwa sebagian dari Penduduk Kabupaten Pasuruan ada yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 3
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (Ina-Cbgs) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
6.Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut dengan PBI adalah keluarga dan/atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
7.Penerima Bantuan Iuran Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Provinsi adalah keluarga dan atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8.Program Jaminan Kesehatan Daerah adalah Program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial baik dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10.Kartu Indonesia Sehat Daerah yang selanjutnya disebut Kisda adalah Kartu yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan Kartu Indonesia sehat (KIS) dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
11.Pembiayaaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Biakes Maskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional maupun oleh Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi. 5

BAB II

KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN

Pasal 2

(1)Setiap penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan memastikan penduduknya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB III

PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA BPJS KESEHATAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mendaftarkan penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
(2)Iuran jaminan kesehatan bagi penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
(3)Selain iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menanggung pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS Kesehatan.
(4)Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja bukan penerima upah dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.
(5)Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
2. b.Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Besaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Bupati menunjuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang ada dibawah kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dinas yang ditunjuk oleh Bupati melakukan verifikasi dan menerbitkan Kisda. 6
(3)Dinas yang ditunjuk harus memberikan laporan kepada Bupati.
(4)Ketentuan mengenai perencanaan, persyaratan, verifikasi, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS Kesehatan serta pembagian tugas Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah dan pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS Kesehatan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2019 BUPATI PASURUAN, Ttd. M. IRSYAD YUSUF Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN, Ttd. AGUS SUTIADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 413-12/2019 TELAH DITELITI Pejabat Tanggal Paraf Sekretaris Daerah Asisten PKR Ka. Dinas Kesehatan Ka. Dinas Sosial Kabag. Hukum 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH I. UMUM Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mempunyai tugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Sebagai implementasinya pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang salah satunya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit. Implikasi atas pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan oleh BPJS di Daerah sejak 1 Januari 2014, menyebabkan tidak adanya program pelayanan yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah seperti jamkesmas dan jampersal. Namun, di sisi yang lain Program JKN belum mampu mencakup seluruh masyarakat miskin yang ada, dengan kata lain belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada seluruh rakyat utamanya penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan, padahal menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memandang perlu menyusun Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagai program pendampingan Sistem jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan yang belum mampu menjangkau seluruh fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran Pusat atau Penerima Bantuan Iuran Provinsi sebagai upaya melengkapi kekurangan dari Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS bidang kesehatan. 8 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945