(1)Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 64.703.851.508,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
PT. Bank Jatim : Rp. 11.152.625.000,00 PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan : Rp. 41.752.802.667,00 PT. BPR Mina Mandiri : Rp. 2.400.000.000,00 PT. BPR Jatim : Rp. 560.000.000,00 PDAM : Rp. 8.838.423.841,00 Jumlah : Rp. 64.703.851.508,00
(2)Pemerintah Daerah akan menambah Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 60.366.540.065,74 (enam puluh milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
6
a.Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga :
PDAM : Rp. 57.633.617.565,74 PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan : Rp. 732.922.500,00 PT. BPR Mina Mandiri : Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah : Rp. 60.366.540.065,74
(3)Pengalokasian anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) akan di alokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketetapan Pemerintah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 4 Oktober 2016 BUPATI PASURUAN, ttd. M. IRSYAD YUSUF Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 4 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd. AGUS SUTIADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 7 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Bahwa penambahan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan guna terciptanya struktur modal yang kuat dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengambil prakarsa dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga peranan dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud lebih berdaya guna dan berhasil guna. Melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengelola kekayaan daerah yang diinvestasikan pada lembaga-lembaga dimaksud, sehingga Pemerintah Daerah memperoleh manfaat secara ekonomis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 289