DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum berlandaskan pada asas : a. kepastian hukum; b. kejujuran dan keadilan; c. manfaat; d. keseimbangan; e. keterbukaan; f. tidak diskriminatif; dan g. dapat dilaksanakan. Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk : a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional; b mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha. Ruang lingkup ketertiban umum meliputi : a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan berkendara di jalan; umum serta b. tertib berjualan; c. tertib perparkiran; d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; e. tertib sungai, saluran air dan kolam; f. tertib lingkungan; g. tertib tempat dan usaha tertentu; h. tertib bangunan; i. tertib sosial; j. tertib usaha kesehatan; k. tertib tempat hiburan dan keramaian; l. tertib bulan Ramadan; m. tertib peran serta masyarakat; dan n. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pasuruan;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pasuruan;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 – 2029;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 278);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
5.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6.Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.
7.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
9.Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ongkos tertentu.
10.Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan. 5
11.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang diatasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13.Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
14.Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15.Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16.Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17.Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
18.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fifik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19.Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
20.Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen. 6

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraaan Ketentraman dan Ketertiban Umum berlandaskan pada asas :

a.kepastian hukum;
b.kejujuran dan keadilan;
c.manfaat;
d.keseimbangan;
e.keterbukaan;
f.tidak diskriminatif; dan
g.dapat dilaksanakan.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk :

a.mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional; b mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan
c.mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi :

a.tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
b.tertib berjualan;
c.tertib perparkiran;
d.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
e.tertib sungai, saluran air dan kolam;
f.tertib lingkungan; 7
g.tertib tempat dan usaha tertentu;
h.tertib bangunan;
i.tertib sosial;
j.tertib usaha kesehatan;
k.tertib tempat hiburan dan keramaian;
l.tertib bulan Ramadan;
m.tertib peran serta masyarakat; dan
n.tertib pemanfaatan aset milik daerah.

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Pasal 6

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(4)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(5)Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang :

a.membuat atau memasang portal;
b.meletakan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
c.membuat atau memasang tanggul jalan;
d.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
e.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
f.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan 8
g.menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
(4)Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KETERTIBAN UMUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KETERTIBAN UMUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945