DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
6.Laporan Realisasi Anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8.Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9.Laporan Operasional adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
10.Laporan Arus Kas adalah informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. 5
11.Laporan Perubahan Ekuitas adalah informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12.Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 3.063.765.802.811,66
b.Belanja Rp 3.100.211.150.695,90 Surplus / (Defisit) Rp (36.445.347.884,24)
c.Pembiayaan 1) Penerimaan Rp 180.498.872.363,08 2) Pengeluaran Rp 4.107.922.500,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 139.945.601.978,84

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp99.862.963.679,57) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.163.628.766.491,23
2. 2.Realisasi Rp 3.063.765.802.811,66 Selisih kurang (Rp 99.862.963.679,57)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp233.586.686.863,41) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.333.797.837.559,31
2. 2.Realisasi Rp 3.100.211.150.695,90 Selisih kurang (Rp 233.586.686.863,41) 6
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp133.723.723.183,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 170.169.071.068,08)
2. 2.Realisasi (Rp 36.445.347.884,24) Selisih lebih Rp 133.723.723.183,84
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Angg. penerimaan pembiayaan stlh perubh. Rp 180.498.872.363,08
2. 2.Realisasi Rp 180.498.872.363,08 Selisih lebih Rp 0,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp6.221.878.795,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Angg. pengeluaran pembiayaan stlh perubh. Rp 10.329.801.295,00
2. 2.Realisasi Rp 4.107.922.500,00 Selisih kurang (Rp 6.221.878.795,00)
f.Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp6.221.878.795,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan netto stlh perubahan Rp 170.169.071.068,08
2. 2.Realisasi Rp 176.390.949.863,08 Selisih lebih Rp 6.221.878.795,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 180.498.872.363,08
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp (180.498.872.363,08)
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 139.945.601.978,84
d.Lain-lain Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 139.945.601.978,84

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.Jumlah asset Rp 3.686.529.772.742,77
b.Jumlah kewajiban Rp 21.630.719.153,80
c.Jumlah ekuitas Rp 3.664.899.053.588,97 7

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan – LO Rp 2.827.188.178.105,67
b.Beban Rp 2.592.327.000.781,76 Surplus/Defisit dari Operasi Rp 234.861.177.323,91
c.Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp 25.409.232,84 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp 234.886.586.556,75
d.Pos Luar Biasa Rp 234.914.669.473,45 Surplus/Defisit – LO Rp 469.801.256.030,20

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016 Rp 180.492.226.041,01
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 454.810.226.860,93
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp 491.255.574.745,17)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Rp 4.107.922.500,00)
e.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 1.774.043.883,81
f.Saldo Kas Rp 141.712.999.540,58
g.Kas di Bendahara Penerimaan Rp 14.091.100,00
h.Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 81.900,26
i.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp 141.727.172.540,84

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp 3.223.868.404.541,45
b.Surplus/Defisit – LO Rp 469.801.256.030,20
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (Rp 28.770.606.982,68)
d.Ekuitas Akhir Rp 3.664.899.053.588,97

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 8

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2018