DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Penanggulangan Pelacuran berasaskan : a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidak berpihakan d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; dan g. kepentingan umum. Penanggulangan Pelacuran diselenggarakan berdasarkan pada prinsip : a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku; b. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional; c. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan d. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan Penanggulangan Pelacuran bertujuan : a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; b. memulihkan fungsi sosial dalam menciptakan perlindungan masyarakat; dan c. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku pelacuran. Ruang lingkup Penanggulangan Pelacuran meliputi : a. Pencegahan Pelacuran; b. Pemberantasan Pelacuran; dan c. Pembinaan Pelacuran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan pelacuran;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tantangan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelacuran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 3
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronilk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pemberantasan Pelacuran adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku pelacuran baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
6.Pencegahan pelacuran adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pelacuran.
7.Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. 5
8.Pelacuran adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan tindakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, menawarkan dan/atau menggerakkan orang lain untuk tujuan melakukan hubungan seksual dengan pelacur.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10.Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pelacuran.
11.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau koorporasi.
12.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
13.Masyarakat adalah penduduk kabupaten pasuruan dan penduduk bukan kabupaten pasuruan yang melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Pelacuran berasaskan :

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan;
c.ketidak berpihakan
d.kecermatan;
e.tidak menyalahgunakan kewenangan;
f.keterbukaan; dan
g.kepentingan umum.

Pasal 3

Penanggulangan Pelacuran diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a.menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
b.bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
c.mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
d.mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 4

Penanggulangan Pelacuran bertujuan :

a.penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; 6
b.memulihkan fungsi sosial dalam menciptakan perlindungan masyarakat; dan
c.menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku pelacuran.

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Pelacuran meliputi :

a.Pencegahan Pelacuran;
b.Pemberantasan Pelacuran; dan
c.Pembinaan Pelacuran.

BAB III

PENCEGAHAN PELACURAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pelacuran.
(2)Pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pelacuran.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pencegahan pelacuran Pemerintah Daerah membuat kebijakan yang meliputi :
1. a.merumuskan kebijakan pencegahan pelacuran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak negatif pelacuran;
3. c.menyelenggarakan sosialisasi kebijakan daerah yang mengatur tentang Pemberantasan Pelacuran; dan
4. d.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan pemberantasan pelacuran.
(2)Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan pelacuran dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Pelacuran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas pencegahan pelacuran. 7
(2)Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
(3)Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…