DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai fasilitasi pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan narkoba, meliputi antara lain: ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup (a. antisipasi dini; b. pencegahan; c. penanganan; d. pelaporan, monitoring dan evaluasi; e. pasca rehabilitasi; f. partisipasi masyarakat; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan.)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
b.bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Kabupaten Pasuruan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Napza Suntik;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
7.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,untuk manusia.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 4
9.Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
10.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
11.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
12.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
13.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14.Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15.Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
16.Pencegahan penyalagunaan narkoba adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17.Penanganan penyalagunaan narkoba adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur. 5
22.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
24.Pengusaha adalah :

a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri.
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya.
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
1. 25.Perusahaan adalah :
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum,baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
c.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 26.Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keragaman dan dinamika di antara anggota-anggotanya.
2. 27.Antisipasi Dini adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi.
3. 28.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asawsi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat 3), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
4. 29.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. 6

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat-obatan dalam hal ini narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi :

a.keagamaan;
b.kemanusiaan;
c.kesehatan;
d.perlindungan;
e.keamanan;
f.keadilan;
g.pengayoman;
h.ketertiban;
i.nilai-nilai ilmiah;
j.kepastian hukum;
k.kemitraan; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat-obatan dalam hal ini narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan dalam hal ini narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat-obatan dalam hal ini narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat- obatan dalam hal ini narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi :

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan;
d.pelaporan, monitoring dan evaluasi; 7
e.pasca rehabilitasi;
f.partisipasi masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
2. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
3. c.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
4. d.pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
5. e.membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pencegahan primer;
2. b.pencegahan sekunder; dan
3. c.pencegahan tersier. 8

Pasal 7

(1)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
1. a.pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
2. b.diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
3. c.advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan. keagamaan dan kelompok rentan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(2)Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
(2)Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…