DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis-jenis pelayanan di RSUD meliputi: a. pelayanan kesehatan sesuai jenis dan klasifikasinya; b. pelayanan penunjang kesehatan; dan c. pelayanan non kesehatan. Setiap pelayanan kesehatan pasien rawat jalan dikenakan tarif pelayanan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan); Klasifikasi pelayanan rawat inap adalah rawat inap kelas III; Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (life saving) terlebih dahulu, selanjutnya persyaratan administrasi wajib dilengkapi (bagi pasien dengan penjaminan diberikan toleransi dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dirawat dikecualikan yang tidak rawat inap administrasi dilengkapi sebelum keluar rumah sakit dan Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawatdaruratan).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah kebutuhan dasar yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
21.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 4 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortetik dan Prostetik;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; 5
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
45.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
46.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
47.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
48.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
49.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
50.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.
5.Direktur adalah Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap. Atau Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kuratif dan rehabilitatif.
8.Penyakit infeksi emerging adalah penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri, atau parasit.
9.Penyakit Infeksi New Emerging adalah Penyakit infeksi yang muncul dan menyerang suatu populasi manusia untuk pertama kalinya.
10.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
11.Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD bagi penerima jasa pelayanan kelas III dan/atau penerima jasa pelayanan yang ditanggung oleh pemerintah.
12.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan. 7
13.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
14.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16.Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan terapi adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
17.Pemeriksaan dengan Kontras adalah tindakan pada pelayanan penunjang radiologi yang menggunakan bahan/cairan kontras.
18.Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
19.Operasi kecil adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan menggunakan proses anaesthesi dan dilakukan di ruang operasi.
20.Operasi sedang adalah tindakan operasi dengan menggunakan proses anestesi menurut penggolongan kasus sedang dan dilakukan di ruang operasi.
21.Operasi besar adalah tindakan operasi dengan narkose lebih dari dua jam dengan atau tanpa komplikasi dan dilakukan di ruang operasi.
22.Operasi besar khusus adalah tindakan operasi yang dilakukan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan mengalami komplikasi serta melibatkan lebih dari satu organ dengan instrumen operasi yang kompleks.
23.Pelayanan Kemotherapi adalah tindakan pemberian obat-obatan kemoterapi untuk satu sesi pemberian, berdasarkan rencana terapi.
24.Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
25.Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.
26.Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di RSUD dan yang berasal dari luar RSUD.
27.Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
28.Tindakan Penyegeraan (Cito) adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien.
29.Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi. 8
30.Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
31.Visite adalah kunjungan dokter, atau ahli gizi dalam rangka pemberian asuhan kepada pasien di ruang rawat inap dan/atau rawat darurat.
32.Pemeriksaan USG (Ultra Sono Grafi) adalah suatu pelayanan spesialistik elektromedik yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.
33.Pelayanan Hemodialisis adalah suatu pelayanan spesialistik yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal yang merupakan salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan elektrolit tubuh.
34.Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.
35.Mobil Jenazah adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jenazah.
36.Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
37.Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1)Jenis-jenis pelayanan di RSUD meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan sesuai jenis dan klasifikasinya;
2. b.pelayanan penunjang kesehatan; dan
3. c.pelayanan non kesehatan.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pelayanan rawat jalan;
2. b.pelayanan rawat inap;
3. c.pelayanan rawat darurat;
4. d.pelayanan kamar operasi;
5. e.pelayanan hemodialisis;
6. f.pelayanan kemoterapi;
7. g.pelayanan penunjang medik (laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi diagnostik, elektromedik, farmasi, pelayanan darah dan gas medik);
8. h.pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
9. i.pelayanan rehabilitasi medik;
10. j.pelayanan pengujian kesehatan (medical check up); 9
11. k.pelayanan gizi klinik;
12. l.pelayanan kesehatan tradisional integratif;
13. m.pelayanan pemulasaran jenazah; dan
14. n.pelayanan visum et repertum.
(3)Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
2. b.pelayanan rekam medik;
3. c.pelayanan sterilisasi.
(4)Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.pelayanan laundry pasien dan penunggu;
2. b.pelayanan persemayaman jenazah;
3. c.pelayanan fasilitasi dan pembimbingan praktik klinik/manajemen peserta didik;
4. d.pelayanan fasilitasi dan pembimbingan penelitian klinik/manajemen;
5. e.pelayanan pelatihan;
6. f.pelayanan penggunaan peralatan kesehatan dan peralatan non kesehatan;
7. g.pelayanan parkir;
8. h.pelayanan penggunaan lahan; dan
9. i.pelayanan kerohanian.

Pasal 3

(1)Setiap pelayanan kesehatan pasien rawat jalan dikenakan tarif pelayanan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pemeriksaan umum dan pemeriksaan spesialis;
2. b.konsultasi antar poli spesialis;
3. c.tindakan medik operatif dan non operatif;
4. d.gigi dan mulut;
5. e.rekam medik;
6. f.konsultasi psikologi; dan
7. g.konseling.
(4)Komponen tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
1. a.pemeriksaan umum dan pemeriksaan spesialis;
2. b.konsultasi antar poli spesialis;
3. c.tindakan medik operatif dan non operatif;
4. d.tindakan gigi dan mulut;
5. e.rekam medik;
6. f.konsultasi psikologi; dan
7. g.konseling. 10
(5)Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Klasifikasi pelayanan rawat inap adalah rawat inap kelas III.
(2)Pengaturan rawat inap kelas III dalam Peraturan Daerah ini untuk melindungi hak-hak masyarakat agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya terjangkau.

Pasal 5

(1)Komponen tarif pelayanan rawat inap meliputi :
1. a.akomodasi;
2. b.visite;
3. c.konsultasi;
4. d.tindakan medik non operatif;
5. e.pemakaian alat;
6. f.rekam medik;
7. g.pemakaian oksigen;
8. h.pelayanan farmasi;
9. i.pemeriksaan penunjang diagnostik; dan/atau
10. j.pelayanan gizi.
(2)Setiap pelayanan rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.didasarkan pada permintaan dokter penanggung jawab pasien;
2. b.pasien penjaminan pihak ketiga ditempatkan di kelas perawatan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama;
3. c.jika pasien rawat inap yang atas indikasi medik perlu di lakukan rawat intensif, maka hari rawat pasien tersebut dihitung sejak pasien rawat inap;
4. d.pasien rawat inap yang mengalami kondisi gawat darurat dapat ditangani oleh dokter IGD sebelum ditangani langsung oleh dokter penanggung jawab pasien; dan
5. e.pasien pulang tidak atas petunjuk/seizin dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih mempunyai kewajiban pembayaran biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan di rumah sakit ditagihkan kepada pasien atau keluarga penjaminnya.
(3)Pelayanan pasien rawat inap dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.setiap ada rencana pelayanan rawat bersama, maka dokter spesialis penanggung jawab pasien utama wajib menyampaikan kepada pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan;
2. b.dokter spesialis penanggung jawab pasien utama adalah dokter yang merawat pertama kali dan yang memberikan advis untuk dilakukan perawatan bersama dengan dokter spesialis bidang keahlian yang berbeda sebagai dokter spesialis konsulen atau pendamping; 11
3. c.dokter spesialis konsulen atau pendamping dalam memberikan asuhan medik sesuai bidang spesialisasinya berkoordinasi dengan dokter spesialis penanggung jawab pasien utama; dan
4. d.jumlah frekuensi dan jenis tindakan masing-masing dokter spesialis yang merawat bersama diperhitungkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan medik yang diterimanya.
(4)Komponen tarif pelayanan rawat inap kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemisahan (triase) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan gawat darurat pasien.
(2)Semua pasien dalam keadaan gawat darurat wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (life saving) terlebih dahulu, selanjutnya persyaratan administrasi wajib dilengkapi.
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pasien dengan penjaminan diberikan toleransi dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dirawat dikecualikan yang tidak rawat inap administrasi dilengkapi sebelum keluar rumah sakit.
(4)Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 7

(1)Setiap pelayanan kesehatan pasien gawat darurat dikenakan tarif pelayanan.
(2)Tarif retribusi pelayanan gawat darurat dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4)Bagi pasien baru dikenakan biaya cetak kartu sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup.
(5)Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam atau pasien yang memerlukan penanganan khusus maka pasien dapat dirawat di ruang observasi emergensi dan dikenakan biaya akomodasi.
(6)Tarif akomodasi belum termasuk visite dan konsultasi dokter, tindakan medik, tindakan keperawatan, pemakaian peralatan, biaya perbekalan farmasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
(7)Pelayanan gawat darurat dilaksanakan oleh dokter spesialis emergensi atau dokter umum dengan perawat dan/atau bidan bersertifikat kemampuan penanganan kegawatdaruratan. 12
(8)Dalam hal pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membutuhkan konsultasi dokter spesialis, maka dikenakan tarif konsultasi dokter spesialis melalui telepon atau hadir di tempat dengan tarif yang berbeda.
(9)Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi:
1. a.pemeriksaan dokter;
2. b.visite;
3. c.konsultasi;
4. d.akomodasi;
5. e.tindakan medik operatif dan non operatif;
6. f.pemakaian alat;
7. g.rekam medik;
8. h.pemakaian oksigen;
9. i.pelayanan gizi;
10. j.pelayanan farmasi;
11. k.pemeriksaan penunjang diagnostik; dan/atau
12. l.pelayanan ambulans.
(10)Komponen tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pelayanan kamar operasi dilaksanakan di Instalasi Bedah untuk pasien rawat inap, pasien dari IGD dan rawat jalan.
(2)Setiap pasien yang akan menjalani tindakan operasi wajib diberikan informasi dan penjelasan yang cukup (informed consent) terhadap prosedur operasi, risiko yang mungkin terjadi, besaran biaya dan menandatangani persetujuan tindakan medik operatif setelah memahami penjelasan/informasi yang diberikan (informed consent).
(3)Tindakan operatif berdasarkan tingkat kesulitan, jenis pembiusan dan risiko operasi dikelompokkan atas:
1. a.tindakan operatif kecil;
2. b.tindakan operatif sedang;
3. c.tindakan operatif besar; dan
4. d.tindakan operatif khusus.
(4)Tindakan operatif berdasarkan bidang spesialisasinya dibedakan atas:
1. a.bedah umum;
2. b.bedah digestif;
3. c.bedah kebidanan kandungan;
4. d.bedah anak;
5. e.bedah mata;
6. f.bedah onkologi;
7. g.bedah orthopaedi;
8. h.bedah plastik;
9. i.bedah saraf;
10. j.bedah telinga hidung tenggorokan kepala leher; 13
11. k.bedah urologi;
12. l.bedah vaskuler;
13. m.bedah kulit dan kelamin;
14. n.bedah intervensi nyeri;
15. o.bedah gigi mulut;
(5)Setiap tindakan operasi dilakukan oleh Dokter Spesialis penanggungjawab pelayanan yang memiliki Surat Izin Praktik dengan status dokter tetap dan/atau dokter tamu dengan perjanjian kerja sama.
(6)Tindakan operasi berdasarkan sifat kondisi urgensi pasien dan perencanaan tindakannya, dikategorikan dalam :
1. a.tindakan operasi bersifat terencana (elektif); dan
2. b.tindakan operasi emergensi (kegawatdaruratan) yang perlu penyegeraan (cito).
(7)Komponen tarif pelayanan kamar operasi meliputi:
1. a.tindakan operatif;
2. b.sterilisasi alat dan linen;
3. c.tindakan medik resusitasi bayi baru lahir;
4. d.pemakaian alat kamar operasi; dan/atau
5. e.penggunaan kamar operasi.
(8)Komponen tarif pelayanan kamar operasi kelas III (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Pelayanan ruang pulih sadar (recovery room) merupakan bagian dari pelayanan kamar operasi.
(2)Dalam hal pasien pasca operasi setelah 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya atau mengalami penurunan kondisi, mendapatkan penanganan lebih lanjut di ruang perawatan intensif.
(3)Dalam hal pasien di ruang pulih sadar membutuhkan tindakan medis di luar paket tindakan operasi, maka dipungut tarif sesuai jenis tindakan yang diterimanya.

Pasal 10

(1)Pelayanan medik dapat dilaksanakan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
(2)Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksaan;
2. b.visite;
3. c.konsultasi;
4. d.tindakan medik operatif; dan/atau
5. e.tindakan medik non operatif.
(3)Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. 14
(4)Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan rawat inap dan rawat darurat.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…