DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai pemberdayaan perembuan dan perlindungan anak, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, pengarusutamaan gender, kabupaten layak anak, pendanaan, peran serta masyarakat, pemantauan, evalusasi, pelaporan, sanksi administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan dan anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai aset bangsa, sehingga pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui akselerasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 2
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16..Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
22.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012/Nomor : 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 615);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
26.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Organiasasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Pasuruan.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Perempuan adalah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10.Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 5
11.Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
12.Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memeperhatikan perbedaan kebutuhan pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
13.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.
14.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
16.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan dan mempunyai kompetensi professional dibidangnya.
17.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18.Lembaga adalah Dinas/Instansi/Kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
19.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut PPTPPA, adalah lembaga/unit kerja fungsionalpenyedia pelayanan terpadu dan pendampingan, konseling, rujukan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
20.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21.Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
22.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
23.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PUSYAN GATRA adalah wadah kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konsultasi, konseling, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berkwalitas. 6
24.Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
25.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan hak asasi manusia;
b.kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.keadilan dan kepastian hukum;
e.kemanfaatan;
f.partisipatif;
g.kepentingan terbaik bagi anak;
h.akuntabilitas; dan
i.rensponsif gender.

Pasal 3

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk :

a.meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga;
b.meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
c.memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:

a.memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
b.mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
c.memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan 7
d.mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya.

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui upaya:

a.pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;
b.peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
c.penguataan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak di daerah; dan
d.penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak.

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

a.memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
b.menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
c.menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pasal 8

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

a.mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
b.mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penangangan kekerasan;
c.menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
d.melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 9

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

a.mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 8
b.menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial; dan
c.melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945