DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yang memuat antara lain Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraaan Desa Wisata, Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata, Organisasi Pengelola Desa Wisata, Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata, Usaha Pariwisata, Hak, Kewajiban dan Larangan, Promosi Kawasan Desa Wisata, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 288);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 309);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata Daerah.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7.Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
8.Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat/Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
9.Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11.Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
13.Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
14.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15.Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
17.Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
18.Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
19.Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
20.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
b.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
c.meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
d.mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
e.mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
f.menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
b.menguntungkan masyarakat setempat;
c.terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
d.melibatkan masyarakat setempat; dan
e.menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.desa yang memiliki keunikan, keaslian adat dan keragaman budaya;
b.mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
c.ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas; dan
d.ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Pasal 6

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

a.tersusunnya model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
b.terpadunya pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
c.terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
d.terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
e.terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 7

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

a.destinasi Desa Wisata;
b.pemasaran Desa Wisata; dan
c.kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 8

Pembangunan destinasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan prasarana;
d.penyediaan fasilitas umum;
e.pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
f.pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
g.penguatan unsur budaya dan adat istiadat.

Pasal 9

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a.pengembangan kapasitas Organisasi Pengelola Desa Wisata dan BUMDes; dan
b.mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…