DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

PTSP dilaksanakan dengan prinsip : a. keterpaduan; b. ekonomis; c. koordinasi; d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; e. akuntabilitas; f. aksesibilitas; g. keterbukaan; h. ketepatan waktu; dan i. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan. PTSP bertujuan : a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; b. memperpendek prosedur dan proses pelayanan; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luaskepada masyarakat. Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke Penyelenggara PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Badan adalah lembaga teknis daerah yang membidangi pelayanan perijinan dan penanaman modal.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia. 5
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14.Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15.Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPPPM adalah SKPD penyelenggara PTSP.
16.Kepala BPPPM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
17.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
18.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
19.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
20.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e.akuntabilitas;
f.aksesibilitas; 6
g.keterbukaan;
h.ketepatan waktu; dan
i.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

(1)Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.
(2)Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan/non perizinan dan memperoleh informasi mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.
(3)Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.

Pasal 4

PTSP bertujuan :

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek prosedur dan proses pelayanan;
c.meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luaskepada masyarakat.

BAB III

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 5

(1)Bupati wajib melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
(2)Pelaksanaan teknis penyederhaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan.
(3)Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.percepatan waktu penyelesaian permohonan;
2. b.kepastian biaya;
3. c.kejelasan prosedur;
4. d.penyederhanaan persyaratan;
5. e.keterbukaan dan kejelasan informasi; dan
6. f.kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan. 7
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis strategi dan proses penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 6

(1)Ruang lingkup kewenangan penyelenggara PTSP meliputi :
1. a.penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
2. b.penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
3. c.pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
4. d.penandatanganan dokumen izin dan non izin;
5. e.penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
6. f.pengelolaan arsip izin dan non izin;
7. g.penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin;
8. h.mengkoordinir pelaksanaan survei lapangan oleh tim teknis dalam rangka syarat penerbitan izin dan non izin; dan
9. i.pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.

Pasal 7

(1)Jenis perizinan dan non perizinan meliputi perizinan dan non perizinan di bidang :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum;
4. d.perumahan;
5. e.penataan ruang;
6. f.perhubungan;
7. g.lingkungan hidup;
8. h.pertanahan;
9. i.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. j.sosial;
11. k.ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
12. l.koperasi serta usaha mikro; 8
13. m.penanaman modal;
14. n.kebudayaan dan pariwisata;
15. o.kepemudaan dan olah raga;
16. p.perpustakaan;
17. q.komunikasi dan informatika;
18. r.pertanian dan ketahanan pangan;
19. s.kehutanan;
20. t.energi dan sumber daya mineral;
21. u.kelautan dan perikanan;
22. v.peternakan;
23. w.perdagangan;
24. x.perindustrian; dan
25. y.pembangunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan seluruh jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKPD teknis wajib melimpahkan kewenangannya izin dan non izin kepada Badan Penyelenggaraan PTSP.
(2)Tahapan dan pembagian pelimpahan jenis perizinan dan non perizinan oleh SKPD teknis kepada Badan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan.
(3)Jangka waktu pelimpahan seluruh jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2018.
(4)Kebijakan teknis tahapan dan pembagian pelimpahan seluruh jenis perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PROSES, REKOMENDASI, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 9

(1)Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. 9
(2)Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinantertentu atau perizinan paralel.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
(2)Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing- masing wakil dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
(2)Rekomendasi dari SKPD terkait dapat diwakili oleh tim teknis dari SKPD bersangkutan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya merupakan saran atau pertimbangan teknis dapat atau tidaknya Izin dan/atau Non Izin diterbitkan.
(4)Jangka waktu pemberian rekomendasi oleh Tim Teknis dan/atau SKPD teknis terkait, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan diterima oleh Tim Teknis dan/atau SPKD teknis terkait.
(5)Apabila pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum selesai sebagaimana waktu yang ditetapkan, maka jangka waktu pemberian rekomendasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Dalam hal jangka waktu pemberian rekomendasi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka Tim Teknis dan/atau SKPD teknis terkait dianggap telah menyetujui.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…