DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

regulasi_utama

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan pembangunan daerah dijabarkan berupa visi, misi, dan arah kebijakan, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan landasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dalam suatu peraturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
9.Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
10.Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
11.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
12.Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
13.Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
14.Program Prioritas adalah progam strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman untuk:
1. a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.penyusunan RKPD.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah:
1. a.menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah; dan
2. b.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

Pasal 3

Sistematika RPJMD terdiri atas:

a.bab I memuat mengenai pendahuluan;
b.bab II memuat mengenai gambaran umum daerah;
c.bab III memuat mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d.bab IV memuat mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e.bab V memuat mengenai penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
2. b.Evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
(2)Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 dalam hal dan dengan mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan. Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN, ttd. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR 151-5/2025. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI PASURUAN, ttd. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang disebut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD berpedoman pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan 5 (lima) tahun pertama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 yang ingin mewujudkan visi “Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045: Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” dalam kerangka mewujudkan cita-cita Nasional menuju “Indonesia Emas Tahun 2045”. Visi pembangunan Nasional dan Daerah selaras dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Namun demikian tetap harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 memuat hasil analisis kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029 yaitu “Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Visi ini akan diwujudkan dengan melaksanakan 5 (lima) misi yaitu: (1) mendukung dan mendorong kualitas keimanan dan kesalehan masyarakat; (2) memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui program tepat guna dan tepat sasaran; (3) membangun sumber daya manusia yang unggul dan produk asli Pasuruan yang kompetitif; (4) memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pilar membangun daerah; dan (5) meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta aparatur pemerintah yang lebih profesional dan humanis. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 secara terarah dan terukur melalui rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilengkapi indikator kinerja utama beserta target yang harus dicapai selam 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang menjabarkan arah kebijakan daerah secara lebih operasional berupa indikasi program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target kinerja, sasaran lokasi, dan pagu indikatif pendanaan selama tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan pembangunan daerah dijabarkan berupa visi, misi, dan arah kebijakan, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan landasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dalam suatu peraturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
9.Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
10.Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
11.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
12.Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
13.Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
14.Program Prioritas adalah progam strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman untuk:
1. a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.penyusunan RKPD.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah:
1. a.menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah; dan
2. b.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

Pasal 3

Sistematika RPJMD terdiri atas:

a.bab I memuat mengenai pendahuluan;
b.bab II memuat mengenai gambaran umum daerah;
c.bab III memuat mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d.bab IV memuat mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e.bab V memuat mengenai penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
2. b.Evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
(2)Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 dalam hal dan dengan mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.