DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan RIPPARDA adalah : a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku; b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan c. sebagai dasar perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengawasan pembangunan Kepariwisataan di Daerah. Ruang lingkup wilayah dari RIPPARDA meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kabupaten/kota di sekitarnya dan Provinsi Jawa Timur. RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu : a. aspek destinasi pariwisata; b. aspek Industri pariwisata; c. aspek pemasaran pariwisata; dan d. aspek kelembagaan kepariwisataan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap pengembangan kepariwisataaan yang belum mengacu pada RIPPARDA akan disesuaikan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 - 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha Dibidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan Ekowisata Di Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pariwisata.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016–2028 sebagai pedoman utama bagi perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pasuruan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 4
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat dayatarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16.Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17.Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan.
18.Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 5
19.Kawasan andalan pariwisata merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pengembangan pariwisata.
20.Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
21.Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
22.Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
23.Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA adalah :

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
c.sebagai dasar perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengawasan pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup wilayah dari RIPPARDA meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan kabupaten/kota di sekitarnya dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu : 6

a.aspek destinasi pariwisata;
b.aspek Industri pariwisata;
c.aspek pemasaran pariwisata; dan
d.aspek kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Jangka waktu perencanaan RIPPARDA selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebagai landasan pembangunan jangka panjang kepariwisataan daerah.
(2)RIPPARDA dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut :
1. a.tahap I, Tahun 2016 - 2018;
2. b.tahap II, Tahun 2018 - 2023; dan
3. c.tahap III, Tahun 2023 - 2025.
(3)Strategi pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan akan dikembangkan untuk periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi RIPPARDA.

BAB III

PRINSIP, VISI DAN MISI

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pembangunan Kepariwisataan yaitu :

a.pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
b.pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergi dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas;
c.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
d.pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
e.pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. 7

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pasuruan adalah :

a.mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa serta norma agama;
b.mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten Pasuruan yang unggul serta mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi ekonomi serta sosial budaya masyarakat;
c.mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
d.mengembangkan sistem pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggungjawab serta menjadikan potensi alam dan seni budaya masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah;
e.mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan manajemen Kepariwisataan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan Kepariwisataan Daerah; dan
f.membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP DAN KEBIJAKAN

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah :

a.menerapkan prinsip dan kaidah-kaidah pelestarian alam, lingkungan dan sumberdaya berkelanjutan dengan konsisten dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata;
b.mengembangkan agrowisata alam pegunungan yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik fisik kawasan serta preferensi pasar wisatawan yang berdaya saing dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
c.menerapkan sistem pengelolaan produk pariwisata budaya dan alam yang bersinergi dengan pengembangan konsep ekowisata;
d.membangun struktur jejaring industri pariwisata yang kokoh dalam peningkatan kualitas produk pariwisata daerah yang berdaya saing dengan produk pariwisata nasional;
e.mengembangkan sistem pemasaran pariwisata yang terpadu, inovatif, informatif dan komunikatif serta mampu memperkuat citra positif sebagai daerah tujuan wisata; 8
f.membangun sistem kelembagaan Kepariwisataan yang mandiri dan berdaya saing baik pada kelembagaan pemerintah, industri pariwisata maupun masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan Kepariwisataan dan sekaligus membuka peluang investasi; dan
g.mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat lokal sebagai daya dukung meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal sebagai modal dasar keberhasilan pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 10

(1)Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di daerah adalah ekowisata.
(2)Prinsip pembangunan ekowisata adalah :
1. a.pelestarian lingkungan;
2. b.pendidikan konservasi lingkungan;
3. c.memiliki daya tarik wisata;
4. d.partisipasi masyarakat lokal; dan
5. e.manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat lokal.

Pasal 11

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

a.pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memperkuat potensi alam, seni budaya sebagai produk pariwisata daerah dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
b.pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
c.pengembangan daya tarik wisata alam, keunikan seni budaya tradisional serta adat istiadat kehidupan masyarakat;
d.pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar;
e.pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan; dan
f.pendistribusian kegiatan wisata untuk memperluas penyebaran kunjungan wisatawan serta pembakuan kalender wisata untuk memberikan kepastian kunjungan wisatawan. 9

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…