DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang: 1. ketentuan umum: 2. asas penataan ruang dan ruang lingkup: 3. tujuan, kebijakan dan strategi: 4. rencan pola ruang: 5. Rencana Jaringan Prasarana: 6. PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA: 7. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG: 8. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 9. HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT: 10. KELEMBAGAAN: 11. PENGAWASAN: 12. SANKSI ADMINISTRASI : 13. KETENTUAN LAIN-LAIN: 14. KETENTUAN PERALIHAN: 15. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 3
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
19.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
23.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4
25.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
27.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
29.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
30.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 5
34.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
44.Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2008 tentang tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083 5085);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138 5172);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 5185);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
59.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
60.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
61.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 8
62.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
63.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
64.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
65.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
66.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
67.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
68.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
69.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
70.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
71.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9
72.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
73.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
74.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M- DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
75.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
76.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
77.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
78.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
79.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
80.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
81.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
82.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
83.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 10
84.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
85.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
86.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
87.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
88.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
89.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
90.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Beserta Rencana Rincinya;
91.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
92.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
93.Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012;
94.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
95.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut- II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota; 11
96.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
97.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
98.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
99.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
100.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
101.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
102.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
103.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
104.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
105.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
106.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
107.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
108.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
109.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;
110.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; 12
111.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
112.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
113.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
114.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
115.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
116.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;
117.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
118.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;
119.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
120.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
121.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
122.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
123.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api;
124.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten; 13
125.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
126.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
127.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Di Dalam Bumi;
128.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;
129.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
130.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
131.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
132.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
133.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
134.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M- IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara pemberian Izin Usaha Kawasan Indiustri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
135.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M- IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
136.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M- IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri; 14
137.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
138.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
139.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
140.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
141.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
142.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
143.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 Seri D);
144.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
145.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 34 Seri E).
146.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20, Seri E);
147.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur; 15
148.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);
149.Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/147/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Candi Gununggangsir Di Kabupaten Pasuruan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
150.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasuruan;
151.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penataan dan pembinaan Pergudangan;
152.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BEJI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018– 2038

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan sesuai bidang yang dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3.Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan. 16
6.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang..
11.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14.Rencana Tata Ruang merupakan hasil perencanaan ruang yang memuat rencana struktur, rencana pola ruang dan peraturan zonasi.
15.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.
18.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
19.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari wilayah Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya. 17
21.Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibuat untuk memberikan kesatuan- kesatuan kecil arahan kebijakan perencanaan ruang kawasan perkotaan yang lebih optimal dalam RDTR dan Peraturan Zonasi dengan pendekatan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok baik pada Kawasan Perkotaan.
22.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
25.Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26.Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
27.Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
28.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29.Hutan kota adalah merupakan bagian dari RTH Kota yang berbentuk suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
30.Zona rawan bencana yang selanjutnya disingkat RB adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang/ tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan gempa bumi.
31.Zona perumahan yang selanjutnya disingkat R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
32.Zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disingkat K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha serta tempat hiburan dan rekreasi serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. 18
33.Zona perkantoran yang selanjutnya disingkat KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
34.Zona industri yang selanjutnya disingkat I adalah industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
35.Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
36.Zona peruntukkan lainnya yang selanjutnya disingkat PL adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pariwisata dan peruntukan- peruntukan lainnya.
37.Zona peruntukkan khusus yang selanjutnya disingkat KH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus pertahanan keamanan, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
38.Zona Perlindungan Setempat merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap unsur perairan.
39.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah merupakan bagoian dari Ruang Terbuka, berbentuk area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40.Hutan kota adalah merupakan bagian dari RTH Kota yang berbentuk suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
41.Zona rawan bencana adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.
42.Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan bermukim, terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. 19
43.Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
44.Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
45.Zona industri adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan industri.
46.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun, perekayasaan industri, dan jasa industri. Kegiatan usahanya meliputi industri kecil, menengah, dan besar
47.Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
48.Zona peruntukkan lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
49.Zona peruntukkan khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
50.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
51.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
52.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
53.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
54.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 20
55.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
56.Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
57.Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusar kegiatan wilayah.
58.Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal.
59.Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkugan, antarpusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
60.Jalan lingkuangan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.
61.Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
62.Jalan kolektor sekunder jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan sekunder ketiga.
63.Jalan lokal sekunder jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
64.Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
65.Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
66.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
67.Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
68.Jaringan atau Utilitas Umum Lingkungan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
69.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 21
70.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
72.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
73.Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
74.Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
75.Garis Sempadan Sumber/Mata Air adalah garis batas luar pengamanan waduk, mata air dan pantai
76.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
77.Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi.
78.Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
79.Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
80.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan diatas 70 (tujuh puluh) Kilo Volt (kV) sampai dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Kilo Volt (kV).
81.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
82.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, 22 dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
83.Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
84.Kawasan/Proyek Strategis Nasional adalah kawasan/proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis skala Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proses penetapan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
85.Kawasan/Proyek Strategis Provinsi adalah kawasan/proyek yang memiliki sifat strategis skala Provinsi untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proses penetapan sesuai dengan peraturan perundangan.
86.Kawasan/Proyek Strategis Kabupaten adalah kawasan/proyek yang memiliki sifat strategis skala kabupaten untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proses penetapan sesuai dengan peraturan perundangan.
87.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
88.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
90.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah TKPRD Kabupaten Pasuruan.

BAB II

ASAS PENATAAN RUANG DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Penataan BWP Beji diselenggarakan berdasarkan asas penataan ruang.
(2)Asas penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keterpaduan;
2. b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
3. c.keberlanjutan; 23
4. d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. e.keterbukaan;
6. f.kebersamaan dan kemitraan;
7. g.perlindungan kepentingan umum;
8. h.kepastian hukum dan keadilan; dan
9. i.akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi:

a.Lingkup materi; dan
b.Lingkup wilayah dan waktu perencanaan.

Pasal 4

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu meliputi:

a.tujuan, kebijakan dan strategi;
b.rencana pola ruang;
c.rencana jaringan prasarana;
d.sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e.ketentuan pemanfaatan ruang;
f.pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan dan pemberian Insentif dan Disentif;
g.hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
h.pengawasan;
i.sanksi administrasi; dan
j.ketentuan pidana.

Pasal 5

(1)Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu wilayah perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Beji dengan luas 3201,26 (tiga ribu dua ratus satu koma dua puluh enam) hektar meliputi:
1. a.Desa Gununggangsir dengan luas 522,36 (lima ratus dua puluh dua koma tiga puluh enam) hektar;
2. b.Desa Wonokoyo dengan luas 318,29 (tiga ratus delapan belas koma dua puluh sembilan) hektar;
3. c.Desa Cangkringmalang dengan luas 394,67 (tiga ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tujuh) hektar;
4. d.Desa Kedungringin dengan luas 331,81 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan puluh satu) hektar;
5. e.Desa Kedungboto dengan luas 113,63 (seratus tiga belas koma enam puluh tiga) hektar; 24
6. f.Kelurahan Pagak dengan luas 148,34 (seratus empat puluh delapan koma tiga puluh empat) hektar.
7. g.Desa Baujeng dengan luas 329,37 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh) hektar;
8. h.Desa Ngembe dengan luas 169,04 (seratus enam puluh sembilan koma nol empat) hektar;
9. i.sebagian Desa Gunungsari dengan luas 423,86 (empat ratus dua puluh tiga koma delapan puluh enam) hektar; dan
10. j.sebagian Desa Beji dengan luas 449,89 (empat ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) hektar.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatasan :
1. a.sebelah utara dengan Kali Mati dan Kabupaten Sidoarjo;
2. b.sebelah selatan dengan Desa Kebonwaris, Desa Sebani, Desa Banjarkejen dan Desa Banjarsari di Kecamataan Pandaan;
3. c.sebelah timur dengan Desa Tambakan dan Kelurahan Pogar di Kecamatan Bangil, serta Desa Sidowayah, Desa Gajahbendo, Desa Kenep dan Desa Glanggang di Kecamatan Beji; dan
4. d.sebelah barat dengan Desa Legok, Desa Winong, Desa Ngerong, Desa Randupitu di Kecamatan Gempol, serta Desa Kemirisewu di Kecamatan Pandaan.
(3)Lingkup wilayah dan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Lingkup waktu perencanaan untuk RDTR BWP Beji adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

(1)Tujuan penataan ruang BWP Beji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mewujudkan BWP Beji sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa secara berkelanjutan.
(2)Prinsip penataan ruang BWP Beji meliputi:
1. a.meminimalisasi potensi kerawanan bencana dan keterbatasan ketersediaan air tanah untuk pengembangan industri;
2. b.tersedianya sarana dan prasarana pendukung industri secara terpadu dan berhirarki;
3. c.tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa secara terpadu dan berhirarki;
4. d.terbaikan kualitas perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana yang terjadi secara sinergi, berhirarki dan berkesinambungan; 25
5. e.tersedianya aksesibilitas (sarana-prasarana) yang memadai, nyaman dan aman serta skala publik/massal antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan; dan
6. f.tersedianya RTH yang memadai guna memenuhi kebutuhan BWP Beji, serta fungsi konservasi dan kerawanan bencana yang ada.

Pasal 7

(1)Kebijakan penataan ruang BWP Beji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.penyediaan kawasan pengembangan industri yang memadai, dengan memperhatikan potensi kerawanan yang dimiliki;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana pendukung industri secara terpadu dan berhirarki;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa secara terpadu dan berhirarki;
4. d.penyediaan dan peningkatan aksessibilitas antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan wilayah;
5. e.pengembangan Ruang Publik yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, karyawan dan juga perusahaan industri dalam BWP Beji.
6. f.peningkatan ketersediaan sarana-prasarana pendukung dan peningkatan pelayanan;
7. g.pengembangan sistem perangkutan umum/massal yang terintegrasi; dan
8. h.pengembangan prasarana lingkungan dengan pengembangan sistem persampahan.
(2)Strategi Penyediaan kawasan pengembangan industri yang memadai, dengan memperhatikan potensi kerawanan yang dimiliki sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf a meliputi :
1. a.mengembangkan aneka industri berbasis potensi lokal dengan bersyarat dan terbatas;
2. b.optimalisasi kawasan sesuai fungsi dan peran sebagai kawasan pengembangan industri skala besar dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung kawasan yang berimbang, selaras dan berkelanjutan;
3. c.meminimalisasi pengaruh potensi kerawanan yang dimiliki wilayah menjadi pengaruh positif melalui arahan jenis industri yang selektif, tidak memiliki/minim pengaruh negatif terhadap aspek ketersediaan air tanah dalam, tidak memiliki tingkat pencemaran tinggi terhadap lingkungan, dan tidak memanfaatkan sungai sebagai bungan limbah;
4. d.kewajiban ketersediaan IPAL industri pada masing-masing industri baru maupun penyesuaian pada industri yang telah berdiri atau IPAL kolektif/bersama skala kawasan sesuai peraturan perundangan; 26
5. e.prioritas pengembangan bagi industri baru dalam zona industri adalah industri pengolah limbah terpadu (non B3), dan/atau industri pengolah dan/atau penjernih air untuk air bersih; dan
6. f.optimalisasi pemanfaatan lokasi industri yang telah berdiri, memiliki ijin tetapi tidak beroperasi lagi, maupun peninjauan dan penegakkan hukum terhadap ijin industri yang ditelantarkan sesuai peraturan perundangan.
(3)Strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung industri secara terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan aneka industri berbasis potensi lokal dengan bersyarat dan terbatas;
2. b.meningkatkan aksessibilitas antar zona industri, menuju jalan tol dan jalan arteri primer.
3. c.melakukan optimasi zona industri dalam satu kesatuan BWP/Sub BWP/Blok dengan metode partisipatif perusahaan industri, dengan arahan penetapan ketersediaan RTH Publik sebesar maksimal 20%, dan ketersediaan perumahan karyawan sebesar maksimal 10 – 15% dari luasan zona industri yang ditetapkan dalam rencana pola ruang, kecuali Kawasan Industri sesuai peraturan perundangan;
4. d.menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya meminimalisasi akibat kerawanan bencana yang terjadi melalui:
  1. 1.pembuatan bak-bak penampung air hujan dan/atau luapan sungai dan/atau ketika jumlah air hujan/air larian melebihi kemampuan peresapannya yang juga sebagai cadangan sumber air bagi pemadaman kebakaran, dan air untuk Ruang Terbuka (RTH maupun RTNH skala publik);
  2. 2.penyediaan pos pantau kebakaran skala kawasan,
  3. 3.penyediaan hidran-hidran kebakaran;
  4. 4.pembuatan kolam retensi yang berfungsi juga sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan fungsi lain yang mendukung upaya meminimalisasi kerawanan bencana yang terjadi.
  5. 5.Lebar jalan minimal dalam lingkungan adalah 4 meter, sebagai aksessibilitas kendaraan pemadam kebakaran keluar-masuk zona industri.
5. f.memperbolehkan perusahaan industri (individual industri) pada zona industri membangun perumahan bagi karyawannya secara terbatas dan dibatasi (dikecualikan untuk Kawasan Industri) dengan ketentuan :
  1. 1.kepadatan maksimal yang harus dipenuhi dalam zona industri seluas minimal 25 Ha;
  2. 2.pembangunan bersifat vertikal (ke atas) bukan horisontal;
  3. 3.maksimal 10-15% dari luasan lahan dalam kavling industri dan/ atau
  4. 4.jika dibangun bersama-sama antara beberapa industri dalam satu kesatuan zona industri, maka berlaku juga maksimal 10-15 % dari luas zona industri yang ada. 27
6. g.memperbolehkan perusahaan industri (individual industri) pada zona industri membangun Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) secara terbatas dan dibatasi (dikecualikan untuk Kawasan Industri) dengan ketentuan :
  1. 1.luasan zona industri pada satu kawasan tersebut terpadu seluas minimal 25 Ha dengan tingkat kepadatan maksimal yang harus dipenuhi dalam zona industri per bangunan;
  2. 2.pembangunan bersifat optimalisasi lahan;
  3. 3.pembangunan antara beberapa industri dalam satu kesatuan zona industri, dengan luasan maksimal 5 % dari luas zona industri yang ada.
7. h.memperbolehkan secara terbatas dan dibatasi industri pengolahan
(4)Strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa secara terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.menyediakan fasilitas perdagangan diatur berdasarkan skala kegiatan perdagangan dengan melakukan penyebaran pada sentra-sentra ekonomi;
2. b.mengembangkan bangunan perdagangan dan jasa tunggal baru minimal pada jalan kolektor sekunder;
3. c.mengembangkan bangunan perdagangan dan jasa deret baru;
4. d.menata dan menyediakan lahan parkir bagi kawasan pusat kegiatan;
5. e.menyediakan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar zona perdagangan dan jasa; dan
6. f.menyediakan ruang untuk sektor informal pada bangunan perdagangan dan jasa tunggal maupun deret.
(5)Strategi penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.meningkatkan akses jalan internal antar blok dan Sub BWP sesuai fungsi hirarki;
2. b.meningkatkan konektivitas jalan lingkungan antar kawasan permukiman;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi angkutan umum antar wilayah; dan
4. d.mengembangkan jalur pejalan kaki pada jalan arteri, kolektor dan lokal.
(6)Strategi pengembangan Ruang Publik yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, karyawan dan juga perusahaan industri dalam BWP Beji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10-40% dari luas kavling;
2. b.mengembangkan taman dan hutan kota skala RT/RW, dan skala desa/kelurahan;
3. c.mengembangkan proporsi Ruang Terbuka Hijau, khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik skala Kawasan bagi pengajuan izin Pemanfaatan Ruang berbentuk kawasan dan/atau skala besar; dan 28
4. d.mengembangan RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan sungai, sempadan Rel Kereta Api dan makam untuk setiap zona sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang Ruang Terbuka Hijau.
(7)Strategi peningkatan ketersediaan sarana-prasarana pendukung dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.pengembangan jalan pendukung jalan tol, antara: Gempol-Pasuruan dan Gempol-Pandaan-Malang;
2. b.pengembangan jalan arteri primer Surabaya - Pasuruan;
3. c.pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor;
4. d.pengembangan jalan pendukung Jalan Tol serta pengembangan kawasan sekitar Gempol Junction;
5. e.pengembangan jalan baru untuk mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan pusat-pusat pelayanan yang telah ada, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang investasi serta meningkatkan peran BWP Beji sebagai subzona aneka industri bagi Kabupaten Pasuruan;
6. f.peningkatan dan perbaikan jalan yang memiliki kondisi buruk, jalan makadam dan jalan tanah untuk menunjang sistem jaringan jalan;
7. g.peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal Cargo di BWP Beji yang memadai;
8. h.pembangunan sub terminal dan dan stasiun kereta api (untuk barang) di Desa Gununggangsir dan sekitarnya (sinergi dengan Wilayah Gempol) untuk mendukung kegiatan industri; dan
9. i.peningkatan fasilitas pendukung transportasi diantaranya parkir dan dan terminal kargo (umum), pedestrian, jembatan penyeberangan, rambu-rambu lalulintas serta fasilitas pendukung lainnya.
(8)Strategi pengembangan sistem perangkutan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.pengembangan angkutan yang terintegrasi antara wilayah di Kabupaten Pasuruan;
2. b.pengembangan jaringan double track dengan jalur;Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Wonokromo - Sidoarjo - Bangil - Pasuruan - Probolinggo - Jember - Banyuwangi.dan Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Wonokromo - Sidoarjo - Bangil - Lawang - Malang - Blitar - Tulungagung - Kediri - Kertosono – Surabaya;
3. c.pengembangan jalur kereta api komuter api komuter yang menghubungkan Kota Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Malang, dan menghubungkan Kota Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Kota Pasuruan;
4. d.perbaikan dan pemeliharaan jalur lintasan kereta api yang sudah ada;
5. e.perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap penggunan sarana transportasi Kereta Api; dan
6. f.perbaikan stasiun Kerat Api. 29
(9)Strategi mengembangkan prasarana lingkungan dengan pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.meminimalisasi penggunaan sumber sampah yang sukar di daur ulang secara alamiah;
2. b.memanfaatkan ulang sampah (recycle), yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi;
3. c.mengolah sampah organik menjadi kompos.
4. d.peningkatan prasarana pengolahan sampah;
5. e.pengelolaan sampah berkelanjutan;
6. f.pemenuhan fasilitas Bio filter pada setiap zona perumahan;
7. g.penanganan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per KK juga sanitasi umum pada wilayah perdesaan;
8. h.peningkatan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya; dan
9. i.penanganan limbah industri dengan pengolahan sanitasi sehingga tidak mencemari kawasan pertanian maupun permukiman.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 8

(1)Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.konsep pengembangan BWP Beji;
2. b.pembagian Sub BWP dan Blok; dan
3. c.pembagian zona dalam rencana pola ruang.
(2)Konsep Pengembangan BWP Beji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.skenario pengembangan BWP Beji, meliputi :
  1. 1.mengembangkan pusat dan sub pusat kegiatan baru untuk mengarahkan pola perkembangan wilayah;
  2. 2.mengendalikan peralihan fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian;
  3. 3.mempertahankan da mengembangkan pola ruang lindung berupa RTH dan sempadan sungai pada sepanjang sungai yang melintasi BWP Beji;
  4. 4.mendukung pengembangan industri secara terkendali dengan memperhatikan keserasiannya dengan pola ruang lainnya;
  5. 5.mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang dengan mengendalikan kegiatan-kegiatan berpotensi mengganggu lingkungan hidup seperti industri dan pertambangan; dan
  6. 6.mengembangkan ruang budidaya dengan peningkatan intensitas kegiatan pada lahan terbangun yang sudah ada. 30
2. b.sistem Pusat Kegiatan BWP Beji, meliputi :
  1. 1.pusat BWP berada pada koridor Jalan Arteri Primer di SBWP I blok I-2 Desa Beji dengan fungsi primer berupa perdagangan dan jasa serta pelayanan umum.
  2. 2.pengembangan pusat kegiatan baru sebagai pusat Sub BWP Iterdapat di blok I-3 Desa Kedungringin;
  3. 3.pembatasan kegiatan perdagangan dan jasa khususnya pada jalan arteri primer;
  4. 4.pengembangan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan lokal primer dan jalan kolektor BWP Beji.
  5. 5.pengembangan pusat kegiatan eksisting di koridor jalan lokal primer sebagai Pusat SBWP II di blok II-4 dan blok II-5 Desa Gununggangsir dengan fungsi perdagangan dan jasa, industri dan perumahan.
  6. 6.pengembangan pusat Sub BWP III di koridor Jalan Bakalan blok III- 3 dengan fungsi perumahan dan industri.
  7. 7.pegembangan pusat Sub BWP IV di lokasi pengembangan industri baru di blok IV-1 dengan fungsi industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan pertanian.
  8. 8.pengembangan pusat Sub BWP V di blok V-2 dengan fungsi perumahan, perdagangan dan jasa serta pertanian.
3. c.arahan Pengembangan BWP Beji, meliputi :
  1. 1.pengembangan pusat kegiatan baru di Sub BWP I blok I-3;
  2. 2.pengendalian alihfungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun;
  3. 3.pengendalian kawasan sempadan sungai yaitu Kali Wrati dan Kali Bangil Tak;
  4. 4.pengembangan industri ramah lingkungan dan non polutan;
  5. 5.pengembangan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan lingkungan;
  6. 6.mempertahankan perumahan yang ada dan meningkatkan akses antar perumahan di BWP Beji;
  7. 7.pengembangan perumahan baru dengan konsep infiltrasi di Sub BWP IV dan Sub BWP V;
  8. 8.pengembangan perdagangan dan jasa berupa ruko dan pertokoan di sepanjang jalan utama dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku;
  9. 9.pengembangan wisata;
  10. 10.peningkatan dan penambahan ketersediaan RTH baik RTH privat pada zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum maupun RTH publik berupa penyediaan taman lingkungan. 31
(3)Pembagian Sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3.201,26 (tiga ribu dua ratus satu koma dua puluh enam) hektar meliputi:
1. a.sub BWP I dengan luas 901,53 (sembilan ratus satu koma lima puluh tiga) terdiri dari 7 blok;
2. b.sub BWP II dengan luas 856,47 (delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh tujuh) terdiri dari 8 blok
3. c.sub BWP III dengan luas 624,71 (enam ratus dua puluh empat koma tujuh puluh satu) terdiri dari 4 blok;
4. d.sub BWP IV dengan luas 359,99 (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) terdiri dari 2 blok; dan
5. e.sub BWP V dengan luas 458,56 (empat ratus lima puluh delapan koma lima puluh enam) terdiri dari 4 blok.
(4)Pembagian zona dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi :
1. a.zona lindung; dan
2. b.zona budidaya.
(5)Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.zona perlindungan setempat (PS);
2. b.zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;
3. c.zona suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (SC); dan
4. d.zona rawan bencana (RB).
(6)Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
1. a.zona perumahan (R);
2. b.zona perdagangan dan jasa (K);
3. c.zona perkantoran (KT);
4. d.zona industri (I);
5. e.zona sarana pelayanan umum (SPU);
6. f.zona peruntukkan lainnya (PL); dan
7. g.zona peruntukkan khusus (KH).
(7)Peta pembagian Sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(8)Peta rencana pola ruang BWP Beji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a berupa subzona sempadan sungai (PS-2)
(2)Rencana subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 39,71 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh satu) hektar pada sepanjang sungai K a l i W r a t i , K a l i B a n g i l T a k , d a n K a l i K a m b e n g berada di Sub BWP I blok I-1, blok I-2, blok I-3, blok I-4, blok I-5, blok I-6, blok I-7, Sub BWP II blok II-1, blok II-2, blok II-4, blok II-5, blok II-6, Sub BWP III blok III-1, blok III-2, Sub BWP IV blok IV-1, blok IV-2, dan Sub BWP V blok V-1, blok V-2, blok V-3, blok V-4 dengan ketentuan meliputi :
1. a.sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
2. b.sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan berupa Kali Kambeng ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007