DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian IUJK dan pembinaan jasa konstruksi. Pemberian IUJK bertujuan untuk : a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik; b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. IUJK atau Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum dalam proses perizinan di bidang konstruksi yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2015);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 23/PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 3
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang membidangi Izin usaha jasa Konstruksi.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencanaan dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketrampilan kerja tertentu.
7.Badan adalah Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain Cv, Firma.
8.Badan Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bindang jasa kontruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
9.Sertifikat adalah:

a.Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau 4
b.Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 10.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 11.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 12.Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.
4. 13.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
5. 14.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
6. 15.Kartu Tanda Daftar adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.
7. 16.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
8. 17.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa kontruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian IUJK dan pembinaan jasa konstruksi. 5

Pasal 4

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
1. a.Jasa Perencanaan konstruksi;
2. b.Jasa Pelaksanaan Konstruksi; dan
3. c.Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
(2)Jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
(3)Jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
(4)Jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa konsultansi pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. 6

Pasal 6

(1)Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terdiri dari :
1. a.survey;
2. b.perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
3. c.studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
4. d.perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan; dan
5. e.penelitian.
(2)Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri dari jasa :
1. a.pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
2. b.pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 7

(1)Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
(2)Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.rancang bangun (design and build);
2. b.perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
3. c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
4. d.penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
(3)Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
1. a.manajemen proyek;
2. b.manajemen konstruksi; dan
3. c.penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.
(4)Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 8

(1)Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi :
1. a.orang perseorangan; dan 7
2. b.BUJK.
(2)Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku pelaksana konstruksi hanya dapat dilaksanakan pekerjaan kontruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
(3)Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 9

(1)Bidang usaha jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(2)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(3)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
(4)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945