DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentan,g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah ·Tingkat TI Surabaya '(Lem:baran Negara Repub1i1c lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan -Negara {Lemharar-1 -Negara -R.e,pu-bl1k .J:-ad0J::1esia '.fahl¼I'l 2GQ3 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ·244, Tanibahan Lerribaran Negara RepubTik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N.o.mor 2 T.abun 2022 .ten.tang Cip.ta Kerja Me.taj.adi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 1
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); "8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 i ahun 201 0 tentang -Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; -9 . fleratu:ran Pemerintah -No-:nw-r 1-8 'f-ah-un 2'01 7 -tentang H ak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer"intah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Le m.b.-aJ:an. .Negar.a ,R epuhl.ik ,!.r.1do.neesia 'fah ..Y r.1 2 023 .No.m o.r -6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repub11k 1ndones1a nomor 6"8"83 );
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1'3. P eraluran Menleri Dru.am Negeri Repub1ik 1ndonesia Nomor 1 4 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 14 . -Bera-tu -rftI'l Da er-ah. Kabu-pa-t-er-.t .Pas1:1-ruftI'l N 0-m 0-r 9 'fah.-u-r-.t 2-Q22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343); 15 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 346). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202-6

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ·ada±ah rencana -keuangan P emerintah ·Daerah -se la1na. a tu -tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan .
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah _yan_g diakui seba_gai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.·sisa Lebih P erhitungan Anggaran y ang sel anjutnya disebu t ·siLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah , Belanja Daerah , dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Uraian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut: a . Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.3.502.104.028.502,08 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Miliar Seratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ri bu Lima Ratus Dua Koma No1 De1apan Rup iah); b . Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp . 3.917 .324.235.295 , 67 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Ti ga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh T.ajuh R upiah);

c.Defisit APBD direncanakan sebesar Rp. 415.220.206.793,59 (Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Li ma Puluh Sembilan Rupiah) ; d . Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.418.720.206.793,59 {Empat Ratus Delapan Belas M iii ar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah); 3
e.Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
f.Pembiayaan Neto direncanakan sebesar Rp.415.220.206. 793,59 (Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembi1an RupiahJ sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.3.502.104.028.502,08 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Miliar Seratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Koma Nol Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
h.-P.e,rHi-al}a-t-an T-ransfe.r.

Pasal 5

( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.197.400.210.002,08 (Satu Triliun Seratus Sem:b-il:an P-,.:,Ju-h Tujuh Miliar Empa:t Ra·tu:s .Ju-ta Dt1:a Ra-tus S-epu·luh Ribu D-a-a Koma Nol Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 653.283.255.372,58 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Pu1uh Dua Koma Lima Pu1uh Delapan Rupia1ij.
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 531.694.354.318,00,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rib.u Tiga Ratus Delopan. Belns Ru.pi.ah)~
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.934.775.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.487.825.311,50 (Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Rupiah).

Pasal 6

( 1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.304.703.818.500,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Empat Milia,r Tuju-h RGt:tu.s Tciga -Ju-ta Delapa-n. RGt:tu.s Delapa-n. Belas Rib-u Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b.Pendapatan Transfer An tar Daerah. 4

(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pu.sat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.147.064.009.000,00 (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ribu Rupiah). {3) Pendapatan Transfer An tar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.639.809.500,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.917.324.235.295,67 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga R-atus Dua P:u,l-uh ETP.pa:t -Ju,ta Dua R-atus Tiga PuJuh Li:m-a R,ibu Dua R:G:tus Se-mbil:an Puluh Lima Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belan}aTransfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.948.616.651.289,41 (Dua Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Satu Rupiah:,, yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l.668.130.479.054,23 (Satu Triliun Enam Ratus Enam Pu1uh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh Tiga Rupiah:,.
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b .d.fa:et:1car.takar.1 sebesar Rp. L !.SQ ..69.6 .-612 .551, 1-8 {Satu T.r.iliun .Ser:atus Lim,a Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Koma Depalan Belas Rupiah:,.
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 126.249.559.684,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Pu1uh Sembi1an Juta Lima Ratus Lima Pu1uh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah:,.
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.540.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat P:i.1.,lY,h,.J.uta Rupiah}. 5

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 341.241.810.652,26 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Du.u Ra·tu-s Empa-t Pt.1.:l-uh Sa:tl:l Ju-tu Delupan Rat-as Sep-u·luh R·ib-u E-nam Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedun_g dan Ban_gunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.'999 :9'8'8:900,00 '(Empat Miliar Sembi1an Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b .clirencanakan s.ebesar Rp _ 104_484_300 _836., 11 .(Ser.atu.s Empnt Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.163.301.390,15 (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Belas Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.271.823.026,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Dua, l?.atus T.ujuh .,,P.uluh .Satu..J.uta, DelGlpaP... ""~atus Dua, P-uluh T.ig.a Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.306.720.200,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
(7)Belarija Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.015.676.300,00 (Satu Miliar Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pa-sa:l 11

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 612.465. 773.354,00,00 (Enam Ratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan. 6
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.027.944.354,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). {3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b direncanakan sebesar Rp. 543.437.829.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 12

Angaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan; dan -b. -P.e-r-1-geJ..1:1-an¼r-l. .Pe-mhiay-aa..":l..

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…