DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai badan usaha milik desa, meliputi antara lain: ketentuan umum, pendirian BUM Desa, permodalan dan Jenis usaha BUM Desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan bagi hasil usaha, pengelolaan, audit, pertanggungjawaban, pembubaran, pembinaan , pengawasan, ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Pasuruan.
4.Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
5.Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
9.Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.BUM Desa adalah Badan Usaha milik Desa yang didirikan dengan hasil musyawarah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna membantu kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang kemudian untuk kelancaran berjalannya ditetapkan dengan Badan Hukum. 5
14.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang pertanian seperti terminal agribisnis, lumbung desa, Agrowisata, industri pengolahan hasil panen, penggilingan padi, budi daya tanaman seperti : padi, palawija dan lain-lain.
16.Unit usaha pengembangan sumber potensi peternakan dan perikanan adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang peternakan dan perikanan seperti : penggemukan domba /kambing/sapi, usaha peternakan unggas, budidaya ikan air tawar dan air laut, terminal agribisnis, pasar ternak, pasar ikan, Agro wisata, industri pengolahan hasil panen peternakan, perikanan dan lain-lain.
17.Unit usaha lainnya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di dalam maupun di luar wilayah Desa.
18.Pengurus BUM Desa adalah orang-orang yang di tunjuk melalui musyawarah desa untuk melaksanakan tugas-tugas BUM Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di Bidang ekonomi dan/atau Pelayanan Umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja sama Antar- Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

a.meningkatkan perekonomian desa;
b.mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-Desa dan / atau dengan Pihak Ketiga;
e.menciptakan peluang dan jalinan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dan pendapatan asli desa. 6

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
1. a.Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
2. b.Potensi usaha ekonomi desa;
3. c.Sumber daya alam di desa;
4. d.Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Pemerintah Desa membuat analisa kelayakan terhadap usaha yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa tentang BUM Desa.
(2)Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan.
(3)Hasil analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai bahan penetapan bentuk usaha dan penyusunan rancangan peraturan desa tentang BUM Desa.
(4)Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dibahas dalam rapat BPD.
(5)Kepala Desa menetapkan peraturan desa tentang Pembentukan BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
(6)Berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Desa membuat Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 7
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
1. a.Penasihat;
2. b.Pelaksana Operasional;
3. c.Pengawas.

Pasal 9

(1)Anggaran Dasar Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat rincian:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. c.jangka waktu berdirinya;
4. d.besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. e.organ dan kepengurusan;
6. f.nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
7. g.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. h.tata cara pembagian dan penggunaan keuntungan; dan/atau
9. i.ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat rincian :
1. a.hak dan kewajiban pengurus;
2. b.masa bakti kepengurusan;
3. c.tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
4. d.penetapan operasional jenis usaha;
5. e.sumber permodalan; dan 8
6. f.ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…