DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pati.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pati.
11.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Pati.
12.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
13.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja besar.
14.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja sedang.
15.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah;
f.Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
3. 3.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. 4.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
5. 5.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
8. 8.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
12. 12.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
15. 15.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
16. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. 19.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
20. 20.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:

a.Kecamatan Batangan Tipe A;
b.Kecamatan Cluwak Tipe A;
c.Kecamatan Dukuhseti Tipe A;
d.Kecamatan Gabus Tipe A;
e.Kecamatan Gembong Tipe A;
f.Kecamatan Gunungwungkal Tipe A;
g.Kecamatan Jaken Tipe A;
h.Kecmaatan Jakenan Tipe A;
i.Kecamatan Juwana Tipe A;
j.Kecamatan Kayen Tipe A;
k.Kecamatan Margorejo Tipe A;
l.Kecamatan Margoyoso Tipe A;
m.Kecamatan Pati Tipe A;
n.Kecamatan Pucakwangi Tipe A;
o.Kecamatan Sukolilo Tipe A;
p.Kecamatan Tambakromo Tipe A;
q.Kecamatan Tayu Tipe A;
r.Kecamatan Tlogowungu Tipe A;
s.Kecamatan Trangkil Tipe A;
t.Kecamatan Wedarijaksa Tipe A; dan
u.Kecamatan Winong Tipe A.

Pasal 5

(1)Kelurahan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat Pati, dibentuk Kelurahan, yang terdiri dari :
1. a.Kelurahan Pati Wetan;
2. b.Kelurahan Pati Lor;
3. c.Kelurahan Pati Kidul;
4. d.Kelurahan Parenggan;
5. e.Kelurahan Kalidoro.

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
(2)unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 67 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 67 Tahun 2025