DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pati

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Atas Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Sosial yang merupakan penggabungan dari Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu diubah nomenklaturnya menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
c.bahwa . . . SALINAN
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah kabupaten terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional sehingga dengan mempertimbangkan beban kerjanya yang besar maka tipelogi Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan dari tipe B menjadi tipe A;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pati.
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pati.
11.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pati.
12.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
13.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja besar.
14.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja sedang.
15.Tipe . . .
15.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah;
f.Kecamatan.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 16, angka 19 dan angka 20 diubah, serta huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. 3.Dinas . . .
4. 3.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. 4.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
6. 5.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta bidang perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
8. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
9. 8.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
13. 12.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
14. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
16. 15.Dinas . . .
17. 15.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
18. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
19. 17.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
20. 18.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. 19.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
22. 20.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Kecil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai . . .
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

5.Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1)Semua ketentuan mengenai Inspektorat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Inspektorat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Semua ketentuan mengenai Dinas Sosial yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 14, Pasal 2 ayat (2) huruf g sampai dengan huruf i, dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Desember 2019 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (7- 354/2019). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik harus disesuaikan dan diatur dengan peraturan daerah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu substansi dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu penegasan bentuk kelembagaan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi semakin besarnya beban kerja Dinas Kesehatan, sehingga perlu adanya perubahan tipelogi dari tipe B menjadi tipe A. Hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5047/OTDA tanggal 17 September 2019 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Tipelogi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Selain itu perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan setelah diberlakukan, antara lain berupa penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah dan Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Oleh karenanya, pengaturan penataan dan pembentukan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan asas-asas dan pertimbangan-pertimbangan agar pembentukannya dilaksanakan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Kabupaten Pati serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan Intensitas Kecil dalam ketentuan ini adalah Perangkat Daerah dengan beban kerja kecil. Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019