DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati/walikota menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;

c.bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, karenanya perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
8. 9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. 17.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
18. 19.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
22. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Air Tanah di Kabupaten Pati.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6.Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air tanah.
8.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11.Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
12.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
13.Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survey geofisika, pemboran, penambangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
14.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
15.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
16.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
17.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
18.Hak guna Usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
19.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
20.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
21.Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22.Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
23.Sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang berfungsi sebagai penampung air hujan, dapat berupa sumur, parit, atau alur taman resapan.
24.Sumur gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian tanah tanpa menggunakan alat bor.
25.Sumur pasak/pantek adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan (tenaga manusia) dengan diameter kurang dari 4 (empat) inci dan kedalaman maksimal 40 meter.
26.Sumur bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin (tenaga mekanis) dengan diameter lebih besar dari 4 (empat) inci.
27.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
29.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan atas asas-asas :

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dari Pengelolaan Air Tanah :

a.tercapainya keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan air tanah;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap melindungi dan membina air tanah;
c.terjaminnya pemenuhan air bagi generasi kini dan masa depan;
d.terjaganya kelestarian dan fungsi air tanah; dan
e.terkendalinya pemanfaatan air tanah secara arif dan bijaksana.

Pasal 4

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(2)Pengelolaan Air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
(3)Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
1. a.cekungan air tanah Kudus yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati dan Demak; dan
2. b.cekungan air tanah Pati-Rembang yang meliputi Kabupaten Pati dan Rembang.

BAB IV

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 6

(1)Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
(2)Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut:
1. a.kebutuhan pokok sehari-hari;
2. b.pertanian rakyat;
3. c.sanitasi lingkungan;
4. d.industri;
5. e.pertambangan; dan
6. f.pariwisata.
(3)Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
(2)Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
(3)Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
(4)Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
(5)Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas :
1. a.daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
2. b.kondisi dan lingkungan air tanah;
3. c.alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
4. d.penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 8

(1)Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
(2)Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
(3)Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 9

(1)Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
(2)Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
(3)Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
(4)Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
(5)Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 10

(1)Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan, pertanian rakyat dan industri rakyat.
(2)Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
1. a.penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
2. b.penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
3. c.penggunaan air tanah kurang dari 100 m3/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
(3)Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
1. a.sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
2. b.pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
3. c.debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2017