DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Bupati adalah Bupati Pati.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2030.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(3)RPJMD . . .
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW;
3. c.RPJMN;
4. d.RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
5. e.kajian lingkungan hidup strategis.
(4)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab . . .
5. d.bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. e.bab V berisi penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengendalian dan evaluasi Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil . . .
3. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI PATI, ttd. SUDEWO Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. RIYOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-157/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pembangunan daerah merupakan proses berkesinambungan dan terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang sistematis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berdasarkan jangka waktu yang diperlukan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyusun RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2030. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang terintegrasi dengan tujuan nasional secara terpadu, berkesinambungan, representatif dan akuntabel serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah tahunan yang merupakan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.mewujudkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
b.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
c.menjamin . . .
c.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah;
d.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
f.mengoptimalkan partisipasi masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023