DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi perintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
9.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13.Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.

BAB II

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

(1)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(2)Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dianggarkan dalam APB Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
1. a.ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
2. b.ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
3. c.ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
4. d.ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
(3)Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(4)Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
1. a.kepala Desa;
2. b.sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
3. c.perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 4

(1)Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

INFORMASI RENCANA ADD

Pasal 5

(1)Bupati menginformasikan rencana ADD untuk Desa.
(2)Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
(3)Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

BAB VI

PELAPORAN ADD

Pasal 6

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pembinaan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pengarahan penggunaan ADD dalam rangka pembiayaan program Pemerintah Desa.
(3)Untuk kelancaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi yang berasal dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan ADD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019