DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 276

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Pati dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Pati dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo

Mengingat

Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

d.bahwa . . . SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang . . .
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PATI DAN BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri . . .
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Daerah adalah Kabupaten Pati.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Pati.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bening adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
10.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bening.
13.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda Air Minum Tirta Bening yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
14.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
15.Dewan . . .
15.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening.
16.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
17.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
19.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening.
23.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
24.Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Bening yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
25.Air . . .
25.Air minum adalah air yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Bening.
26.Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
27.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perumda Air Minum Tirta Bening untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Air Minum Tirta Bening, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Pati dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007) diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Bening menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum Tirta Bening berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
(2)Cabang Perumda Air Minum Tirta Bening berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan/atau tempat lain yang strategis untuk meningkatkan pelayanan pelanggan.
(3)Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bening berada di Desa/Kelurahan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Bening adalah memberikan jasa pelayanan umum di bidang penyediaan air bersih dengan menggunakan prinsip ekonomi dan tata kelola perusahaan yang baik serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening adalah :

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat yang memenuhi norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat;
b.turut serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan yang sebagian menjadi pemasukan atau kontribusi pada Pendapatan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENING

Pasal 8

Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Isi peraturan

Teks276PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007