DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 32 diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M- DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAl, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (private label dan/atau house brand) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
(2)Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern, kecuali dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan.
(3)Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (private label dan/atau house brand) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
(4)Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (private label dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
(5)Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 5

Pasal 9B

Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.memperhatikan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbalanjaan dan/atau Toko Modern; dan
4. d.menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
(3)Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Bupati.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. 6
(2)Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
(3)Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Untuk IUPPT yang berdiri sendiri :
  1. 1.fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. 3.fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
  4. 4.fotokopi surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  5. 5.fotokopi surat izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  6. 6.fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
2. b.Untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri :
  1. 1.fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. 3.fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
  4. 4.fotokopi surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  5. 5.fotokopi surat izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  6. 6.fotokopi akte pendirian dan / atau perubahan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan 7
  7. 7.rencana Kemitraa dengan Usaha Mikro dan usaha kecil.
3. c.Untuk IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
  1. 1.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  2. 2.fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinnya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
  3. 3.fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
  4. 4.rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
(3)Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

1.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(3)Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap. 8

2.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
(2)Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku:
1. a.hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
2. b.selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
(4)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

3.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan izin usaha; dan
3. c.pencabutan izin usaha.
(3)Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat
(2)huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

4.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 32

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 32

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 32

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014