Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan; SALINAN 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan diubah sebagai berikut: 4
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5
Sedangkan Kecamatan Tipe A adalah dengan total skor lebih dari 600 (enam ratus).
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai beri kut:
6
7
8
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 28 Desember 2023 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 28 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (12-396/2023) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih efisien, efektif, memiliki tata kerja yang jelas, dan lebih fleksibel serta sesuai dengan peraturan perundangundangan, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait perangkat daerah yang dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa eveluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Adapun materi evaluasi berpedoman pada hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah mendapat rekomendasi dari instansi pusat. Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan pada Tahun 2016 oleh Tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah diperoleh perhitungan Tingkat Intensitas dan Beban Kerja dengan Nilai Skor 636 pada Kategori Sedang dengan Jumlah Bidang 3 (Tiga).Penilaian tersebut dilakukan sebelum adanya tambahan tugas penanganan Penerangan Jalan Umum yang masuk ke Dinas Perhubungan. Berdasarkan 10 kenyataan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi saat ini Dinas Perhubungan dengan Susunan Kelembagaan Tipe C atau OPD dengan Intensitas Kecil, hal ini menyebabkan dalam menjalankan tugas kurang maksimal dikarenakan tupoksi yang semestinya dilaksanakan oleh Lembaga atau OPD dengan Tipe B dilaksanakan oleh OPD Intensitas Kecil Tipe C pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Tim ProvinsiJawa Tengah berdasarkan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 860,sehingga dapat dibentuk Badan Kesbangpol dengan Intensitas Besar dengan jumlah bidang maksimal 4(empat). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/KEPMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat skor 620 dengan tingkat intensitas dan beban kerja sedang. Bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-128/BNPB/SU/HK.02.01/ 08/2022 tentang rekomendasi permohonan peningkatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapat skor 160,9 dengan Klasifikasi A. Kabupaten Pekalongan termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi, namun apabila dianalisa berdasarkan indeks risiko bencana daerahnya, letak geografis, luas wilayah, beban kerja dan kebutuhan Kabupaten Pekalongan cukup tinggi sehingga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan beban kebutuhanya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya restrukturisasi kelembagaan BPBD Kabupaten Pekalongan dengan meningkatkan klasifikasi BPBD dari B menjadi klasifikasi A guna mengoptimalkan koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu disesuaikan untuk kedua kalinya. 11 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 114 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-396/2023)
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)