DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan hasil evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan; SALINAN 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pekalongan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dan penyelamatan.
12.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Kabupaten Pekalongan.
13.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan. 5
14.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pekalongan.
15.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Tipe A adalah penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis dengan total skor lebih dari 800 (delapan ratus) dan merupakan intensitas besar. Sedangkan Kecamatan Tipe A adalah dengan total skor lebih dari 600 (enam ratus).
17.Tipe B adalah penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis dengan total skor dari 601 (enam ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus) dan merupakan intensitas sedang. Sedangkan Kecamatan Tipe B adalah dengan total skor kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
18.Tipe C adalah penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis dengan total skor dari 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) dan merupakan intensitas kecil.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai beri kut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; 6
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. 3.Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
9. 9.Dinas Kelautan Dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
12. 12.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata; 7
13. 13.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
15. 15.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dan Penyelamatan;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
18. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; 8
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas sedang, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 28 Desember 2023 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 28 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (12-396/2023) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih efisien, efektif, memiliki tata kerja yang jelas, dan lebih fleksibel serta sesuai dengan peraturan perundangundangan, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait perangkat daerah yang dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa eveluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Adapun materi evaluasi berpedoman pada hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang telah mendapat rekomendasi dari instansi pusat. Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan pada Tahun 2016 oleh Tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah diperoleh perhitungan Tingkat Intensitas dan Beban Kerja dengan Nilai Skor 636 pada Kategori Sedang dengan Jumlah Bidang 3 (Tiga).Penilaian tersebut dilakukan sebelum adanya tambahan tugas penanganan Penerangan Jalan Umum yang masuk ke Dinas Perhubungan. Berdasarkan 10 kenyataan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi saat ini Dinas Perhubungan dengan Susunan Kelembagaan Tipe C atau OPD dengan Intensitas Kecil, hal ini menyebabkan dalam menjalankan tugas kurang maksimal dikarenakan tupoksi yang semestinya dilaksanakan oleh Lembaga atau OPD dengan Tipe B dilaksanakan oleh OPD Intensitas Kecil Tipe C pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung Penetapan Klasifikasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Tim ProvinsiJawa Tengah berdasarkan perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis dengan nilai skor 860,sehingga dapat dibentuk Badan Kesbangpol dengan Intensitas Besar dengan jumlah bidang maksimal 4(empat). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/KEPMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat skor 620 dengan tingkat intensitas dan beban kerja sedang. Bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-128/BNPB/SU/HK.02.01/ 08/2022 tentang rekomendasi permohonan peningkatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapat skor 160,9 dengan Klasifikasi A. Kabupaten Pekalongan termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi, namun apabila dianalisa berdasarkan indeks risiko bencana daerahnya, letak geografis, luas wilayah, beban kerja dan kebutuhan Kabupaten Pekalongan cukup tinggi sehingga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan beban kebutuhanya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya restrukturisasi kelembagaan BPBD Kabupaten Pekalongan dengan meningkatkan klasifikasi BPBD dari B menjadi klasifikasi A guna mengoptimalkan koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu disesuaikan untuk kedua kalinya. 11 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 114 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-396/2023)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016