DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PEMBENTUKAN UPT, STAF AHLI, KEPEGAWAIAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pekalongan.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan.
12.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Kabupaten Pekalongan.
13.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Tipe A adalah penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis dengan total skor lebih dari 800 (delapan ratus) dan merupakan intensitas besar. Sedangkan Kecamatan Tipe A adalah dengan total skor lebih dari 600 (enam ratus). 4
15.Tipe B adalah penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis dengan total skor dari 601 (enam ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus) dan merupakan intensitas sedang. Sedangkan Kecamatan Tipe B adalah dengan total skor kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
16.Tipe C adalah penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis dengan total skor dari 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) dan merupakan intensitas kecil.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
3. 3.Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Lingkungan Hidup; 5
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 8.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. 9.Dinas Kelautan Dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;
12. 12.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
13. 13.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; 6
15. 15.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; dan
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, Penelitian Dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Petungkriyono dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Lebakbarang dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Talun dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Kandangserang dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Paninggaran dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Doro dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Buaran dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Karangdadap dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Kedungwuni dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kajen dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Kesesi dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Wonopringgo dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Wiradesa dengan Tipe A ; 7
16. p.Kecamatan Wonokerto dengan Tipe A ;
17. q.Kecamatan Sragi dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Siwalan dengan Tipe A; dan
19. s.Kecamatan Tirto dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf i, huruf j, huruf o dan huruf q dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk juga UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. 8

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk juga UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023