(1)Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama antar daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan cara:
a.musyawarah; atau
b.Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.
(3)Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama daerah dengan Provinsi atau kerjasama antar daerah dengan daerah lain dari provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan cara:
a.musyawarah; atau
b.Keputusan Menteri.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b bersifat final dan mengikat.
(5)Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
(6)Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
jdih.pekalongankab.go.id 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 25 Maret 2015 BUPATI PEKALONGAN, Ttd. Diundangkan di Kajen pada tanggal 25 Maret 2015 AMAT ANTONO PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, Ttd. MUKAROMAH SYAKOER LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 3 Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan Endang Murdiningrum, SH. Pembina Tingkat I NIP. 19631005 199208 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2015) jdih.pekalongankab.go.id 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KEMITRAAN DAERAH I. UMUM Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan juncto ketentuan Pasal 94 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 180/008342 tanggal 11 Agustus 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan guna penyempurnaan lebih lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.