DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fungsi pariwisata yaitu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu diatur juga mengenai usaha pariwisata, tat acara pendaftaran usaha pariwisata, pemutahiran TDUP, kewenangan pemerintah daerah, hak, kewajiban dan larangan, pramuwisata, badan promosi pariwisata daerah dan bangunan industri pariwisata, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, pelaporan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 3
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
20.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
21.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
22.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);
23.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17); 5
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 52);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53); 6
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata. 7
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekParagaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10.Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
12.Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mempromosikan Kepariwisataan Daerah;
13.Industri Pariwisata adalah sekumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan Penyelenggaraan Pariwisata. 8
15.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam , daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
16.Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, didarat maupun tepi laut
17.Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan wisata.
18.Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan / atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
19.Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replica yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung, pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
20.Usaha Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
21.Usaha Pengelolaan Obyek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat tempat religi.
22.Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
23.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan.
24.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum. 9
25.Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata,
26.Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata,
27.Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai dan danau untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata,
28.Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestic untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
29.Usaha Angkutan Laut Internasioanal Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut Internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
30.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah Usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
31.Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah Usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan wisata.
32.Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah Usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
33.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
34.Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 10
35.Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, disuatu tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
36.Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alcohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah.
37.Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
38.Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
39.Usaha Pusat penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi dengan meja kursi.
40.Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
41.Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
42.Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan,yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
43.Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan,
44.Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda. 11
45.Usaha Persinggahan Caravan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka dapat dilengkapi dengan area kendaraan caravan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
46.Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
47.Usaha Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagaian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari- hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
48.Usaha Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyeleggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
49.Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
50.Usaha Rumah wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
51.Usaha motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
52.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Reaksi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. 12
53.Usaha Gelanggang Rekreasi olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
54.Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
55.Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
56.Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
57.Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
58.Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
59.Usaha Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
60.Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
61.Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
62.Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
63.Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. 13
64.Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
65.Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
66.Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/ atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
67.Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/ atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau music serta cahaya lampu.
68.Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
69.Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
70.Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
71.Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai cirri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
72.Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
73.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediakan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
74.Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan. 14
75.Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
76.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
77.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
78.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
79.Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
80.Usaha Wisata Dayung adalah yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah parairan untuk tujuan rekreasi.
81.Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
82.Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
83.Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah peraiaran. 15
84.Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
85.Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
86.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
87.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
88.Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwasata menyelenggarak usaha pariwisata.
89.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.asas, fungsi dan tujuan;
b.prinsip;
c.usaha pariwisata;
d.penyelenggaraan usaha pariwisata;
e.pendaftaran usaha pariwisata;
f.kewenangan Pemerintah Daerah;
g.hak, kewajiban dan larangan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pembiayaan; 16
j.sanksi administrasi;
k.penyidikan;
l.ketentuan pidana; dan
m.ketentuan peralihan.

BAB III

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 4

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.mengurangi kemiskinan;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.memajukan kebudayaan;
g.mengangkat citra bangsa;
h.memupuk rasa cinta tanah air;
i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j.mempererat persahabatan antar bangsa. 17

BAB IV

PRINSIP

Pasal 6

Penyelenggaraan Kepariwisataan didasarkan pada prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

(1)Usaha Pariwisata, meliputi:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata; 18
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta;
13. m.spa; dan
14. n.usaha pariwisata lainnya.
(2)Usaha Pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Bidang usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha:

a.pengelolaan pemandian air panas alami;
b.pengelolaan goa;
c.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
d.pengelolaan museum;
e.pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
f.pengelolaan objek ziarah; dan
g.wisata agro.

Pasal 9

Bidang usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha:

a.angkutan jalan wisata;
b.angkutan wisata dengan kereta api;
c.angkutan wisata di sungai dan danau;
d.angkutan laut wisata dalam negeri; dan
e.angkutan laut internasional wisata.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 50 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 40 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010