DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengelolaan Sampah, Perizinan, Lembaga Pengelola, Pembiayaan dan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif, Kerjasama Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan dan Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu mengatur tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pekalongan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebupblik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atauproses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 5
12.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
13.Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
14.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
16.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
17.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
18.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
19.Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
20.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 6
22.Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (duapuluh lima kilo meter) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
23.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25.Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
26.Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
27.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses clam.
28.Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan
29.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
30.Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
31.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat setempat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 8

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjagakesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
e.mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah; 9
2. b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
3. c.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
4. d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
5. e.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
6. f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
7. g.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
8. h.melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; 10
g.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
h.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan Daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Teknis penyusunan perencanaan Daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Masyarakat berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
f.memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. 11

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
1. a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
2. b.turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
3. c.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; dan
4. d.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(2)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan/atau Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008