DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengoptimalkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa baik berupa fungsi pelayanan jasa, perdagangan, pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam, dan pengembangan ekonomi lainnya, serta tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, maka keberadaan produktivitas,danmengembangkan aset,memanfaatkanusaha, investasi mengelolaguna Menimbang: a. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau Bersama Desa-Desa BUPATIPEKALONGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN USAHA MILIK DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2024 BUPATIPEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH ( SALINAN ] 2 Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dal am Badan Usaha Milik Desa dan/atau Bersama Desa-Desa yang tersebar hampir di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan, perlu penyesuaian sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan rnengenai Badan Usaha Milik Desa;

c.bahwa berdasarkan pertimba.ngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Badan Usaha Milik Desa; 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 5.Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERA TURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Dan BUPATIPEKALONGAN

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); pemerin tahan Desa.
9.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Sadan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12.Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13.Musyawarah Desa adalah rnusyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pernerintah Desa, clan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama an tara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-rnasing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. 4 adalah Kepala Desa dibantu sebagai unsur penyelenggara
8.Pemerintah Desa perangkat Desa
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur clan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

a.melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonoruian, dan potensi Desa;

Pasal 3

BUM Desa terdiri atas:

a.BUM Desa; dan
b.BUM Desa bersama.

Pasal 2

permusyawaratan desa.

16.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17.Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
18.Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah An tar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21.Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik B0M Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. badanbersamadisepakatidan Desa adalah peraturan perundang- yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
15.Peraturan undangan dibahas Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

a.konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Desa;
b.produksi barang dan/ atau jasa;
c.penampung, pembeli, pernasaran produk masyarakaL Desa;
d.inkubasi usaha masyarakat Desa;
e.stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
f.pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
g.peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan 6 Pasal 5 Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
a.profesional;
b.terbuka dan bertanggung jawab;
c.partisipatif;
d.prioritas sumber daya lokal; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 4

mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

d.pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
e.mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. sertaDesaaslipendapatanpeningkatan
b.melakukan kegi.atan pelayanan umum rnelalui penyediaan barang dan/ a tau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
c.memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi 7 ( 1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat

Pasal 8

( 1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2)BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(3)BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
(4)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
(5)Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung. tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
(6)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. b.Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
3. c.penetapan besarnya penyertaan modal·Desa dan/ atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 7

BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

h.peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa. 8 umum;
a.nama;
b.tempat kedudukan;
c.maksud dan tujuan pendirian;
d.modal;
e.jenis usaha di bidang ekonorni dan/ atau pelayanan

(1)Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
(2)Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

Pasal 10

a.kebutuhan masyarakat;
b.pemecahan masalah bersama;
c.kelayakan usaha;
d.model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e.visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Pasa19 pendaftaran secara elektronik dari men teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2)Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal BUM Desa/ BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(1)Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak sama atau tidak menyerupai nama:
  1. 1.BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
  2. 2.lembaga pemerintah; dan
  3. 3.lembaga internasional.
2. b.diawali dengan frasa BUM Desa clan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
3. c.diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
4. d.tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan;
5. e.sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. f.terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
7. g.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGCA Pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

Pasal 11

f.nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
g.hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas; dan
h.ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ a tau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3)Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberitahukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran. Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama. 10 Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
1. a.Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. b.penasihat;
3. c.pelaksana operasional; dan
4. d.pengawas.

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerin tah Desa.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 10

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGCA Pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 10

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGCA Pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965