DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan BPD; Fungsi BPD; Persyaratan Calon Anggota BPD; Keanggotaan BPD; Pengisian Keanggotaan BPD; Pengisian Anggota BPD Antar Waktu; Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD; Peresmian BPD; Pimpinan BPD; Wewenang BPD; Kewajiban BPD; Hak BPD; Larangan Anggota BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Meknaisme Musyawarah BPD; Musyawarah Desa; Biaya Pengisian Keanggotaan BPD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pemalang.
4.Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan pengisian anggota BPD melalui musyawarah mufakat.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.
14.Wilayah adalah bagian dari desa yang terdiri dari satu dusun atau lebih.

BAB II

KEDUDUKAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur lembaga pemerintahan desa

BAB III

FUNGSI BPD

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB IV

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 3 (tiga) kali masa jabatan; http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4
i.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
j.berkelakukan baik; dan
k.tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat.

BAB V

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
(3)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 6

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 6000 (enam ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 6001 (enam ribu satu) jiwa sampai dengan 7000 (tujuh ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 7000 (tujuh ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwakilan dari seluruh wilayah yang ada di desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 7

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5

Pasal 8

(1)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(4)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(5)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VII

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 9

(1)Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
(2)Anggota BPD antarwaktu ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015