DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang https://jdih.pemalangkab.go.id 2 telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2025;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG MEMUTUSKAN: Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2.Bupati adalah Bupati Pemalang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. https://jdih.pemalangkab.go.id 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. https://jdih.pemalangkab.go.id 4

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.667.466.672.000,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.944.643.010.000,00 defisit (Rp277.176.338.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp292.176.338.000,00
  2. 2.pengeluaran Rp15.000.000.000,00 Pembiayaan netto Rp277.176.338.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a direncanakan sebesar Rp2.667.466.672.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari:
1. a.pendapatan asli;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 547.006.393.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. https://jdih.pemalangkab.go.id 5
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.060.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.258.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.458.393.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.230.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.120.460.279.000,00 (dua triliun seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.991.315.415.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.144.864.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.944.643.010.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat https://jdih.pemalangkab.go.id 6 puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.156.102.924.044,54 (dua triliun seratus lima puluh enam miliar seratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat koma lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.892.354.543,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp779.792.397.309,54 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.135.880.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.150.792.192,00 (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). https://jdih.pemalangkab.go.id 7
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp3.031.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp339.312.169.155,46 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima koma empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.313.817.321,46 (lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.898.492.368,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp206.014.537.916,00 ( dua ratus enam miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.471.221.550,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah). https://jdih.pemalangkab.go.id 8

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.941.715.745,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019