DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Bab III Pengelolaan; Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan penyediaan air bersih bagi masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum, namun berdasarkan kondisi di lapangan, hanya sekitar 21,92% (dua puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang mendapatkan sambungan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa untuk meningkatkan penyediaan air bersih yang merata bagi seluruh masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 18);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomKabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha dan /atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Pasal 3

Sumber dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Dengan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM berjumlah Rp. 12.754.481.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

PDAM wajib melaporkan hasil penggunaan penambahan Penyertaan Modal yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkan di Penajam pada tanggal 25 April 2018 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd YUSRAN ASPAR Diundangkan di Penajam pada tanggal 25 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 16/9/18.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…