Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat PPU merupakan bagian dari wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadikannya garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional terkait IKN serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten PPU mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, mulai dari penyusunan peraturan daerah hingga peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih. Melalui berbagai program strategis, Pemkab PPU berupaya meningkatkan kapasitas infrastruktur, memperkuat tata kelola data desa, dan mendorong diversifikasi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan, terutama sebagai bagian integral dari Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadikannya garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ruang lingkup kerja Pemkab PPU mencakup aspek regulasi melalui penyusunan peraturan daerah, pelayanan publik seperti peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih, serta program pembangunan di berbagai sektor. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan wilayah secara menyeluruh.
Berbagai program strategis diintervensi oleh Pemkab PPU, antara lain peningkatan infrastruktur air bersih, penguatan tata kelola data desa melalui Program Desa Cantik, serta diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Selain itu, pembentukan Tim Terpadu Pengamanan Jalur Pipa Migas dan partisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten PPU memegang peran krusial dalam isu nasional, khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai daerah penyangga IKN, PPU berkontribusi dalam memastikan ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung keberlanjutan IKN. Kontribusi ini mencerminkan komitmen PPU terhadap pembangunan yang terintegrasi dengan visi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemkab PPU untuk berbagai keperluan, mulai dari pengurusan izin dan administrasi, akses layanan publik seperti air bersih dan pendidikan, hingga partisipasi dalam program pembangunan seperti Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang difasilitasi pemerintah daerah.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memainkan peran sentral dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, penguatan tata kelola data, diversifikasi ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Berbagai program strategis yang dijalankan menunjukkan komitmen Pemkab PPU untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya terkait dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan yang diubah adalah sebagai berikut; Ketentuan ayat (2) Pasal 3; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6; Pasal 37 dihapus.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2024
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 yang diubah adalah Pasal 3 huruf d angka 3 dan angka 17 dan huruf f.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 1. Pasal 5 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah daerah. (4) Dihapus; 2. Pasal 38 dihapus.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum; 2. Pajak; 3. Retribusi; 4. Retribusi Jasa Umum; 5. Retribusi Jasa Usaha; 6. Retribusi Perizinan Tertentu; 7. Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi; 8. Peninjauan Tarif Retribusi; 9. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; 10. Tata Cara Pemungutan; 11. Pemungutan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; 12. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; 13. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2018
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Produk Hukum Daerah; Bab III Pembentukan Perda; Bab IV Pembentukan Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD; Bab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Bab VI Penomoran Autentifikasi dan Penggandaan; Bab VII Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah; Bab VIII Partisipasi Masyarakat; Bab IX Ketentuan Lain-lain- Bab X Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2022
APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA. 2022 yang semula sebesar Rp1.170.655.818.445,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp559.818.055.238,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp1.730.473.873.683,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Industri Unggulan Daerah; Sistematika RPIK; Pelaksanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2018
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Objek dan Subjek; Bab III Golongan Tarif; Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif; Bab VI Struktur Tarif; Bab VII Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif; Bab VIII Kelas dan Ruang Perawatan; Bab IX Komponen Tarif Pelayanan; Bab X Obat dan Alat Kesehatan Pakai Habis; Bab XI Tata Cara Pengenaan dan Proses Biaya Pelayanan; Bab XII Tata Cara pembayaran Biaya Pelayanan; Bab XIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab XIV Kedaluwarsa; Bab XV Ketentuan Lain-Lain; Bab XVI Ketentuan Peralihan; Bab XVII Ketentuan Penutup.