DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 3 huruf d angka 14 dan huruf e, serta diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 14 dan huruf e dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 14 dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah dengan Tipe A merupakan unsur staf yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD dengan Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat dengan Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP);
6. 6.Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran);
7. 7.Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah daratan) dan urusan pemerintahan bidang perhubungan (wilayah kepulauan);
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
16. 16.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20. 20.Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
21. 21.Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
e.Badan Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. 2.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah.
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.
h.Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Penajam dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Waru dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Babulu dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Sepaku dengan Tipe A.
5. 2.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pada saat peraturan daerah ini telah diundangkan, maka keseluruhan ketentuan yang mengatur nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan harus dibaca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkan di Penajam pada tanggal 21 Januari 2020 BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd ABDUL GAFUR MAS’UD Diundangkan di Penajam pada tanggal 21 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 112/8/2020.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…