DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat

(1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
1. b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai perwujudan dari APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah,
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182), 10. 11. 12. 2- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dan BUPATIPENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
3.Pemerintah Utara.
4.Anggaran Pe Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser ndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.946.900.884.058,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.891.770.208.418,00 (-) Surplus/ (Defisit) Rp. 55.130.675.640,00
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp. 0,00
b.Pengeluaran Rp. 55.130.675.640,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. (55.130.675.640,00) Sisa Lebih Tahun Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.946.900.884.058,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah, Rp 90.930.961.128,00
b.Pendapatan Transfer, dan Rp 1.854.954.422.930,00
c.Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp 1.015.500.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a direncanakan sebesar Rp90.930.961.128,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah,
2. b.Retribusi daerah,
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp25.509.359.412,00 (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah):
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.074.464.475,00 (sepuluh miliar tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah):
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.318.899.829,00 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah),
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53.028.237.411,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.854.954.422.930,00 /satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
2. b.Pendapatan Transfer antar Daerah,
(2)
(3)
(1)
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.610.233.013.715,00 (satu trilyun enam ratus sepuluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.721.409.215,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah),

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.015.500.000,00 /satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah),

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.891.770.208.418,00 (satu triliyun delapan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas: a. b Cc. d

(1)
(2)Belanja operasi, . Belanja modal, Belanja tidak terduga, dan . Belanja transfer,

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.819.292.540,00 (satu triliyun seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja hibah, dan

e.Belanja bantuan sosial. 2. Pp Cr » Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.107.470.232,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah),

(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(S) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.430.531.376,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.329.033.418,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah), Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.892.257.514.00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp541.764.401.586,00 (lima ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja modal tanah,
b.Belanja modal peralatan dan mesin,
c.Belanja modal gedung dan bangunan,
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
e.Belanja modal aset tetap lainnya, dan
f.Belanja modal aset lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.023.270.581,00 (empat puluh empat Miliar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.928.525.846,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.661.522.263,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp284.386.299.248,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah),

(6)
(7)I- Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.585.740.648,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp179.043.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020