DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4) diubah yaitu Pasal 5, pasal 7

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu disesuaikan dengan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Pasal 7

(1)Indikator pambangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018 yang harus dicapai pada akhir periode lima tahun.
(2)Indikator pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan APK tingkat Pendidikan SMP menjadi100% (seratus persen);
2. b.peningkatan APM tingkat pendidikan SMP menjadi 84,26% (delapan puluh empat koma dua puluh enam persen);
3. c.terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dicerminkan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Daerah dan peningkatan opini audit BPK berpredikat WTP pada tahun 2016;
4. d.terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran bagi dinas/kantor dan lembaga teknis lainnya;
5. e.terwujudnya percepatan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sepaku;
6. f.peningkatan jaringan perpipaan air bersih di 4 (empat) kecamatan;
7. g.pengembangan water front city;
8. h.pengembangan kawasan agroforestri dan agroindustri;
9. i.peningkatan usia harapan hidup hingga usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun;
10. j.penurunan prosentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) hingga 5% (lima persen);
11. k.penurunan jumlah keluarga miskin sebanyak 500 (lima ratus) kepala keluarga;
12. l.peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik hingga 25% (dua puluh lima persen); dan
13. m.peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20% (dua puluh persen) dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan.
14. n.pemekaran wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, serta perubahan status kelurahan jadi desa;
(3)Indikator pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun dokumen rencana pembangunan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkan di Penajam pada tanggal 21 November 2017 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd YUSRAN ASPAR Diundangkan di Penajam pada tanggal 21 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 19. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 13/87/2017 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013-2018 - i - KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 dapat selesai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 – 2018 disusun sesuai amanat Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Petunjuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah. Saat ini RPJMD telah dilaksanakan selama 2 tahun berjalan. Sepanjang perjalanan, adanya penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dengan sendirinya mewajibkan untuk memuat program program dalam RPJMD. Program-program yang tertuang dalam RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD. Hal ini bertujuan agar lebih fokus dalam pencapaian program. Disamping itu, kondisi perekonomian yang menyebabkan perubahan anggaran mengakibatkan penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan dalam penentuan pagu indikatif. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk melakukan revisi terhadap RPJMD terkait dengan penentuan target program-program yang akan dilaksanakan SKPD serta penyesuaian terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. - ii - Kami sadari bahwa penyusunan Revisi RPJMD ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan buku ini ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyusunan Revisi RPJMD ini. Besar harapan kami bahwa Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi, misi pemerintah daerah dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Penajam Paser Utara. Penajam, 21 November 201 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd YUSRAN ASPAR iii DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................................ i Daftar isi………………………………………………………………………………….………… ..... iii Daftar tabel……………………………………………………………………………………..…. ...... v Daftar Gambar …………………………………………………………………………………....... viii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. BAB I-1 1.1. Latar Belakang..................................................................................... I-1 1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................ I-6 1.3. Landasan Hukum ............................................................................... I-8 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .............. I-11 1.5. Sistematika Penulisan........................................................................ I-14 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... BAB II-1 2.1. Kondisi Geografis dan Demografi ........................................................ II-1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat...................................................... II-19 2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................................................. II-32 2.4. Fokus Seni dan Budaya .................................................................... II-33 2.5. Pelayanan Umum .............................................................................. II-34 2.6. Daya Saing Daerah ......................................................................... II-104 2.7. Fokus Iklim Berinvestasi ................................................................. II-110 2.8. Fokus Sumber Daya Manusia ......................................................... II-113 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ................................................................................ BAB III-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ............................................................. III-1 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..................................................... III-3 3.1.1.1. Pendapatan Daerah .............................................................. III-3 3.1.2. Neraca daerah ......................................................................... III-7 3.1.3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan ........................................ III-17 3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu ...................................................... III-17 3.2.1. Proporsi penggunaan anggaran……………………… ..... …….…..III-18 3.2.2. Analisa pembiayaan .............................................................. III-21 3.3. Kerangka Pendanaan ...................................................................... III-23 3.3.1. Proyeksi pendapatan ............................................................. III-23 3.3.2. Proyeksi belanja wajib dan mengikat……… ...... ……………......III-25 BAB IV ANALISA ISU STRATEGIS ............................................................ BAB IV-1 4.1. Permasalahan Pembangunan ............................................................. IV-1 4.2. Isu Strategis Internal Penajam Paser Utara ...................................... IV-41 iv 4.3. Isu Strategis Eksternal..................................................................... IV-48 4.4. Analisis SWOT Isu Strategis ............................................................. IV-56 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .............................................. BAB V-1 5.1. Visi ..................................................................................................... V-1 5.2. Misi ..................................................................................................... V-2 5.3. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... V-15 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .............................................. BAB VI-1 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN................... BAB VII-1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN .....................................................................BAB VIII-1 BAB IX PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...... ……BAB IX-1 BAB X PENUTUP ..................................................................................... BAB X-1 v DAFTAR TABEL 2.1 Luas wilayah menurut kecamatan Kab. PPU tahun 2012……………….. II-3 2.2 Penggunaan tanah tahun 2011 di Kab. PPU………………………………… II-5 2.3 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk Kab. PPU tahun 2008-2012………………..………………..…………………… II-14 2.4 Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2008- 2012……………………………………………………………………………………… II-14 2.5 Penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk menurut kecamtan di Kab. PPU tahun 2008-2012……………….. II-18 2.6 Penduduk berdasarkan agama Kab. PPU tahun 2012…………………….. II-19 2.7 Perkembangan PDRB dan pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas di Kab. PPU tahun 2009-2012………………..………………………….. II-22 2.8 Laju pertumbuhan ekonomi di Kab. PPU tahun 2009-2012 (%)………….. II-23 2.9 Kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB berdasar harga berlaku Kab. PPu tahun 2009-2012………………..…………………………… II-27 2.10 Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2000 Kab. PPU, tahun 2009-2012………………..…………………….. II-29 2.11 PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dengan migas dan tanpa migas Kab. PPU tahun 2009-2012………………..……………………………… II-31 2.12 Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kab. PPU tahun 2009-2011……………..………………..………………..………………..…………. II-33 2.13 Perkembangan seni budaya dan olahraga di kab. PPU tahun 2013……… II-33 2.14 Perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) di Kab. PPU tahun 2007-2011………………..………………..………………..………………………… II-36 2.15 Perkembangan angka partisipasi kasar dan murni di Kab. PPU tahun 2009-2012………………..………………..………………..………………………… II-36 2.16 Angka partisipasi sekolah (APS) menurut kecamatan di Kab. PPU tahun 2012………………..………………..………………..………………..………………. II-36 2.17 Rasio jumlah murid terhadap gedung sekolah di Kab. PPu tahun 2008- 2012………………..………………..………………..………………………….. II-37 2.18 Rasio murid terhadap gedung sekolah di setiap Kecamatan di Kab. PPU tahun 2012………………..………………..………………..………………………. II-38 2.19 Rasio guru terhadap murid di Kab. PPU tahun 2008-2012………………… II-39 2.20 Rasio guru terhadap murid per kecamatan di Kab. PPU tahun 2011……………………………………………………………………………………… II-39 2.21 Rasio penduduk per sarana dan prasarana kesehatan Kab. PPU tahun 2006-2012………………..………………..………………..………………………… II-40 2.22 Jumlah tenaga kesehatan di RSUD Penajam Tahun 2012…………………. II-41 2.23 Angka kelangsungan hidup, usia harapan hidup dan balita gizi buruk Kab. PPU tahun 2009-2012………………..………………..…………………….. II-43 2.24 Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi Kab. PPU tahun 2008-2012 II-46 2.25 Panjang jalan berdasarkan jenis permukaan di Kab. PPU tahun 2012…. II-48 vi 2.26 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2008-2012 Kab. PPU II-49 2.27 Jaringan irigasi Kab. PPU tahun 2008-2012………………..……………….. II-51 2.28 Jaringan irigasi menurut kecamatan Kab. PPU tahun 2012……………… II-51 2.29 Efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi Kab. PPU tahun 2002-2012………………..………………..………………..……………………….. II-51 2.30 Sebagian wilayah genangan yang belum tertangani di Kab. PPU tahun 2013………………..………………..………………..………………..……………… II-53 2.31 Rasio tempat ibadah Kab. PPU………………..………………..……………….. II-54 2.32 Rasio tempat ibadah menurut kecamatan Kab. PPU tahun 2012……….. II-54 2.33 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Kab. PPU tahun 2009-2012………………..………………..………………..………………………… II-56 2.34 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk menurut Kecamatan tahun 2012 Kab. PPU………………..………………………………. II-56 2.35 Rasio penduduk per TPS menurut Kecamatan tahun 2012 Kab. PPU….. II-57 2.36 Persentase luas permukiman yang tertata menurut kecamatan tahun 2012 Kab. PPU………………..………………..……………………………………. II-60 2.37 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan menurut kecamatan tahun 2012 Kab. PPU………………..………………..…………………………… II-61 2.38 Ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah menurut kecamatan tahun 2012 Kab. PPU………………..………………..……………. II-62 2.39 Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2008-2012 kab. PPU. II-64 2.40 Rasio ijin trayek terhadap jumlah angkutan ………………..……………….. II-65 2.41 Persentase uji kir angkutan umum tahun 2008-2012 kab. PPU…………. II-66 2.42 Persentase rumah tangga (RT) menurut sumber air minum tahun 2011 II-71 2.43 Capaian indikator kinerja pelayanan kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. PPU tahun 2013……………………. II-75 2.44 Jangka waktu penerbitan dokumen kependudukan Kab. PPU……………. II-76 2.45 Keadaan tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran Kab. PPU tahun 2009-2013………………..………………..………………………………… II-78 2.46 Angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Kab. PPU tahun 2009-2013………………..………………..………………………….. II-80 2.47 Jumlah koperasi dan usaha kecil menengah ………………..………………. II-80 2.48 Jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN………………..………………..………………..……………........ II-82 2.49 Aspek pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2013………………..………………..………………………………... II-86 2.50 Aspek pelayanan umum bidang otonomi daerah tentang perangkat daerah………………..………………..………………..……………………………… II-87 2.51 Produksi padi dan ketersediaan padi per jiwa………………………………… II-90 2.52 Luas panen dan produksi padi sawah………………..……………………….… II-98 vii 2.53 Luas panen dan produksi padi ladang ………………..……………………….. II-98 2.54 Luas panen dan produksi palawija………………..…………………………….. II-98 2.55 Angka kriminalitas Kab. PPU tahun 2009-2013………………..…………..… II-111 2.56 Rasio ketergantungan di Kab. PPU ………………..……………………………. II-114 3.1 Derajat desentralisasi fiskal tahun 2009-2013 .......................................... -1……………III-3 3.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kab. PPU tahun 2009-2013 ........................................ ………………..………………..………………..…………III-4 3.3 Perkembangan konstribusi sumber pendapatan daerah Kab. PPU 2009- 2013 ………………..………………..………………..……………………………. III-5 3.4 Proporsi penggunaan anggaran belanja daerah Kab. PPU tahun 2009- 2013………………..……………………………………………………………………. III-6 3.5 Neraca daerah Kab. PPU tahun 2009-2013 ………..………………..……….. III-9 3.6 Analisis rasio keuangan tahun 2010-2012 Kab. PPU……………………….. III-11 3.7 Rasio lancar tahun 2010-2012 kab. PPU (Rp. Juta)…………………………. III-12 3.8 Quick Ratio tahun 2009-2013 Kab. PPU (Rp. Juta)…………………………. III-13 3.9 Rasio total hutang terhadap total asset tahun 2010-2012 Kab. PPU (Rp. Juta) ………………..………………..………………..………………………………. III-14 3.10 Rasio total hutang terhadap modal tahun 2010-2012K Kab. PPU (Rp. Juta)…………………………………………………………………………………….. III-14 3.11 Rata-rata umur piutang tahun 2010-2012 Kab. PPU(Rp.Juta) …………… III-15 3.12 3.13 Rata-rata umur persediaan tahun 2010-2012 Kab. PPU….……………….. Perputaran total aktiva 2010-2012 Kab. PPU ………………………………… III-16 III-17 3.14 Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah 2010-2012 Kab. PPU ….. III-17 3.15 Proporsi penggunaan anggaran daerah Kab. PPU tahun 2009-2013……. III-19 3.16 Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kab. PPU tahun 2009-2013……………………………………………………………………………… III-20 3.17 Realisasi pengeluaran belanja periodic dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab. PPU tahun 2009- 2012…………………………………………………………………………………….. III-20 3.18 Defisit riil anggaran Kab. PPU tahun 200-2012………………………………. III-21 3.19 Komposisi penutup deficit riil anggaran Kab. PPU tahun 2008-2012…… III-22 3.20 Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kab. PPU tahun 2008-2012.. III-23 3.21 Proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018………………………………. III-24 3.22 Proyeksi pembiayaan 2014-2018…………………………………………………. III-25 3.23 Proyeksi belanja wajib dan mengikat……………………………………………. III-25 3.24 Proyeksi kapasitas riil keuangan tahun 2014-2018…………………………. III-28 3.25 Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah III-28 viii 3.26 Komposisi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2014-2018 Kab. PPU…………………………………………………………………………………….. III-29 4.1 Matriks SWOT makro Kab. PPU ………………..……………………………. IV-56 5.1 Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kab. PPU V-16 6.1 Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi pertama………………………. VI-1 6.2 Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi kedua………………………… VI-2 6.3 Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi ketiga…………………………. VI-2 6.4 Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi keempat……………………… VI-3 6.5 Strategi, arah dan kebijakan Kab. PPU misi kelima………………………… VI-3 7.1 Indikasi rencana program prioritas……………………………………………. VII-1 8.1 Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan VIII-2 ix DAFTAR GAMBAR 1.1 Keterkaitan dokumen perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2001 I-12 1.2 Hubungan antara perencanaan makro dan sektoral……………………… I-13 1.3 Kedudukan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dalam system perencanaan pembangunan nasional………………..……………………. I-14 2.1 Batas administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara……………………... II-2 2.2 Penggunaan lahan ………………..………………..………………………… II-6 2.3 Kawasan lindung Kab. PPU tahun 2012………………..…………………. II-8 2.4 Peta kawasan budidaya Kab. PPU………………..………………………… II-10 2.5 Kawasan strategi Kab. PPU tahun 2012………………..………………….. II-12 2.6 Piramida penduduk per kecamatan dan Kab. PPU tahun 2012………… II-16 2.7 Sebaran penduduk di Kab. PPU tahun 2012……………………………… II-17 2.8 Laju pertumbuhan ekonomi Kab. PPU tahun 2009-2012………………… II-20 2.9 Struktur ekonomi Kab. PPU tahun 2012………………..………………….. II-25 2.10 Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan Kab. PPU, tahun 2009-2012………………..……………………… II-30 2.11 Produksi padi menurut Kabupaten/Kota………………..…………………… II-97 2.12 Produktivitas pertanian tanaman pangan ………………..………………… II-99 2.13 Total pengeluaran rumah tangga per bulan………………..……………….. II-107 4.1 Analisis permasalahan pemerataan ekonomi………………..……………. IV-2 4.2 Permasalahan pendidikan di Kab. PPU………………..…………………… IV-7 4.3 Problema sektor kesehatan ………………..………………..………………. IV-10 4.4 Permasalahan lingkungan hidup di wilayah PPU……………………….. IV-13 4.5 Permasalahan pelayanan di Kab. PPU………………..…………………… IV-18 4.6 Persoalan sosial di Kab. PPU ………………..………………..……………. IV-20 4.7 Problema sektor pertanian tanaman pangan di wilayah PPU…………… IV-25 4.8 Persoalan pembangunan perkebunan di Kab. PPU……………………… IV-29 4.9 Permasalahan pada sub sector kehutanan………………………………… IV-31 4.10 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap daya saing di wilayah PPU IV-33 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 20 tahun yang memperhatikan pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025 memiliki empat tahap rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2008-2013 merupakan tahapan pertama RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara jabatan 2013 – 2018, RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara harus disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 2 Program Kepala Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara disusun berdasarkan analisa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.Persiapan penyusunan RPJMD Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber sebagai tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.
2. b.Penyusunan rancangan awal RPJMD Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
3. c.Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 3
4. d.Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. e.Perumusan rancangan akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
6. f.Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD melalui Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 4 Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018 dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut : a) Pendekatan Politis; Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2011-2015. b) Pendekatan Teknokratis; Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja. c) Pendekatan Partisipatif; Melibatkan semua stakeholder melalui pelaksanaan musrenbang d) Pendekatan Top Down dan Bottom Up; Hasil dari pendekatan bottom up melalui penjaringan aspirasi masyarakat bersama stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan top down dengan penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional (dan provinsi) dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, terjadi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Badan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip); Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Penajam Paser Utara; dan perubahan kondisi perekonomian yang menyebabkan perubahan anggaran mengakibatkan penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan dalam penentuan pagu indikatif. Beberapa hal tersebut diatas mengharuskan untuk dilakukan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 6 1.2. Maksud dan Tujuan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk tetap memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJMD ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) secara berjenjang. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :
  1. 1.Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka menengah;
  2. 2.Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan perencanaan penganggaran;
  3. 3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  4. 4.Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 7
  5. 5.Menyediakan tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;
  6. 6.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
  7. 7.Mewujudkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  8. 8.Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
  9. 9.Menjabarkan kondisi saat ini, hambatan dan tantangan dalam capaian kerja lima tahun berikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 adalah:
  10. 1.Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih.
  11. 2.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional.
  12. 3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 8
  13. 4.Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara. 1.3. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara memperhatikan pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni antara lain :
  14. 1.Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  15. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  16. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  17. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  18. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
  19. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  20. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 9
  21. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  22. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  23. 10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  24. 11.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  25. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  26. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  27. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
  28. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  29. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  30. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 10
  31. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  32. 19.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2013;
  33. 20.Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025;
  34. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  35. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  36. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  37. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
  38. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013;
  39. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 11 Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018;
  40. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Badan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Perpustakaan dan Arsip);
  41. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
  42. 29.Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Penajam Paser Utara; 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan vertikal dan horisontal sebagai berikut :
  43. 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 12 memperhatikan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.
  44. 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana kerja tahunan. (Lihat gambar 1.1.)
  45. 3.Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencananaan makro, perencanaan regional, dan spasial. (Lihat gambar 1.2.). Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No. 25 Thn 2001 RPJP Nasional RPJP Daerah Provinsi RPJP Daerah Kab/Kota RPJM Nasional RPJM Daerah Provinsi RPJM Daerah Kab/Kota Renstra SKPD Provinsi Renstra SKPD Kab/Kota RKP RKP Daerah Propinsi RKP Daerah Kab/Kota Renja SKPD Propinsi Renja SKPD Kab/Kota Pedoma n Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diperhatikan Diperhatika n Dijabarkan Diperhatika n Dijabarkan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RAPBD Kab/Kota Diperhatika n Pedoman Pedoman Pedoman Penyusunan RAPBD Kab/Kota Pedoman Pedoman Diperhatika n UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Keuangan Negara Sumber : UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 13 Gambar 1.2. Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral SKPD Regulasi Pembiayaan Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara akan mempengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan Misi Bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Sehubungan dengan penyusunan RPJMD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara yang sedang disusun saat ini harus diselaraskan dengan dokumen RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PERENCANAAN MAKRO PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antar wilayah) KESEJAHTERAAN, PELAYANAN, DAN DAYA SAING PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antar sektor) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 14 Gambar 1.3. Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : : : : : PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP NASIONAL RPJPD PROV. KALTIM RPJPD Kab. PPU RTRW KAB. PPU RPJMD KAB. PPU RTRW NASIONAL RTRW PROV. KALTIM RPJMD PROV. KALTIM RPJM NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kab. PPU Tahun 2013-2018 I- 15 : : : : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-1
  46. 1.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
  47. 2.Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
  48. 3.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
  49. 4.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-2 Peta batas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.1. Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber : Peta RTRW Kab. PPU 2011 - 2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-3 A.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan Lereng Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km2 meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km2 dan wilayah lautan seluas 272.24 Km2. Berdasarkan Topografinya, Penajam Paser Utara berada di ketinggian antara 0-500 m diatas permukaan laut (dpl). Pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai yang mengalir di Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Penajam Paser Utara yang disajikan menurut Kecamatan. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten PPU Tahun 2012 Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Jumlah (Km2) Persentase ( % )Darat Laut Babulu 355,71 43,74 399,45 11,98 Waru 496,05 57,83 553,88 16,62 Penajam 1.036,70 170,63 1.207,37 36,22 Sepaku 1.172,36 0,00 1.172,36 35,17 Jumlah 3.060,82 272,24 3.333,06 100,00 Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2012 A.3 Klimatologi Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai karakteristik iklim yakni wilayah iklim tropika bumida. Berdasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa curah hujan rata-rata adalah 10 hari perbulan sebesar 230 mm perbulannya. Curah hujan diatas 300 mm perbulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Sementara untuk curah hujan sebesar 100 mm sampai 300 mm terjadi pada bulan maret sampai Oktober. Temperatur udara rata-rata sebesar 260 C Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-4 dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar 50 C sampai 70 C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Agustus sampai bulan Oktober. A.4 Hidrologi Ditinjau dari kondisi hidrologi, wilayah Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh daerah aliran sungai (DAS) dan mempunyai daerah pelayanan yang paling besar, yaitu DAS Babulu, DAS Labangka, DAS Sesulu, DAS Tunan, DAS Riko, dan DAS Sepaku. Secara umum berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa jumlah DAS yang ada di Kab.Penajam Paser Utara berjumlah 11 DAS yakni Sungai Sepaku, Sungai Semuntai, Sungai Pemaluan, Sungai Riko, Sungai Nenang Besar, Sungai Tunan, Sungai sesumpu, Sungai Bukit, Sungai babulu, Sungai Sesulu, dan Sungai Api-Api Besar. A.5 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan menjadi kampung/permukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, dan lain-lain penggunaan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan di Penajam Paser Utara mengalami perubahan walaupun tidak signifikan. Perubahan penggunaan lahan terjadi pada jenis tanah untuk pertanian tanaman pangan ke perkebunan. Alih fungsi lahan tersebut masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-5 potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Tabel 2.2 menyajikan pemanfaatan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012. Tabel 2.2 Penggunaan Tanah Tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser Utara No Penggunaan Tanah 2011 Persentase Luas (Ha) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Sawah Pertanian tanah kering Perkebunan Kolam/tambak Industri Pertambangan Hutan lebat Hutan belukar Hutan sejenis Hutan rawa Permukiman Semak belukar Lain-lain 4.715 10.740 12.217 709 290 48 188.175 50.075 15.253 2.400 2.808 18.320 7.810 1,38 3,60 4,09 0,23 0,09 0,06 63,12 16,79 5,11 0,80 0,94 6,14 2,61 Jumlah 313.560 100 Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 Penggunaan Lahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-6 Gambar 2.2 Penggunaan Lahan Sumber : Peta RTRW Kab. PPU Tahun 2011 - 2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-7 B. Potensi Pengembangan Wilayah B.1. Karakteristik Tata Guna Lahan Berdasar penggunaannya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan Strategis. Berikut adalah uraian untuk masing-masing kawasan. B.1.1. Kawasan Lindung Kabupaten Kawasan lindung merupakan wilayah yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya; dan kawasan rawan bencana. Gambar 2.2 menyajikan gambaran kawasan lindung di Kabupaten Penajam Paser Utara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-8 Gambar 2.3 Kawasan Lindung Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Sumber : RTRW Kab. PPU Tahun 2011 - 2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-9 B.1.2. Kawasan Budidaya Kabupaten Kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Kawasan ini meliputi kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-10 Gambar 2.4 Peta Kawasan Budidaya Kab. PPU Sumber : Peta RTRW Kab. PPU 2011 - 2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-11 B.1.3. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri atas:
7. a.kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
8. b.kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:
9. a.Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam;
10. b.Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru;
11. c.Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;
12. d.Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu;
13. e.Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru;
14. f.Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan sisi Penajam Paser Utara melalui Kelurahan Gunung Seteleng – Tanjung Batu;
15. g.Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam; dan
16. h.Kawasan industri Buluminung dan sekitarnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-12 Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud berupa kawasan konservasi mangrove meliputi:
17. a.Kawasan mangrove Tanjung Maruwat berada di Kecamatan Babulu;
18. b.Kawasan mangrove Mentawir berada di Kecamatan Sepaku;
19. c.Kawasan mangrove Kemantis berada di Kecamatan Sepaku. Gambar 2.5 Kawasan Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. PPU Tahun 2011 - 2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-13 C. Demografi Sosial C.1. Kependudukan Penduduk merupakan indikator penting dalam rangka pemenuhan dan pencapaian sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi sektor penting dalam rangka mencapai seluruh tujuan dan harapan pembangunan. Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Beberapa masalah kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Selama lima tahun terakhir (2008-2012) jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2008 jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 133.859 jiwa dengan komposisi 69.013 jiwa penduduk laki-laki dan 64.846 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 153.470 jiwa dengan komposisi 80.692 jiwa penduduk laki-laki dan 72.778 penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-14 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008- 2012 No Tahun Laki- Laki Perempuan Jumlah Total Pertumbuhan Penduduk (%) 1 2008 69 013 64 846 133 859 2,44 2 2009 70 657 66 508 137 165 2,47 3 2010 74 951 67 971 142 922 2,79 4 2011 78 337 70 807 149 144 2,88 5 2012 80 692 72 778 153 470 2,90 Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013 Berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara relatif kecil dari tahun ke tahun. Persentase lebih tinggi terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu masing-masing 2,79% dan 2,88% sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 pertumbuhan penduduk lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya 2,44% dan 2,47%. Bila dirata-rata maka pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 2,7%. C.2. Penduduk menurut Kelompok Umur Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: Tabel 2.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012 di Kabupaten PPU Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 0 - 4 7923 7147 15070 5 – 9 8824 7959 16738 10 – 14 9519 8586 18105 15 – 19 6940 6260 13200 20 – 24 4844 4369 9213 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-15 25 – 29 6287 5670 11957 30 – 34 7321 6602 13923 35 – 39 7034 6344 13378 40 – 44 5679 5122 10801 45 – 49 5197 4687 9884 50 – 54 3723 3358 7081 55 – 59 2569 2317 4886 60 – 64 2006 1809 3815 65 + 2826 2548 5374 Jumlah 80692 72778 153470 Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013 Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara karena dengan formasi tersebut maka berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan usaha. C.3. Kepadatan Penduduk Berdasarkan data kependudukan yang ada perkecamatan, kondisi kependudukan setiap kecamatan dapat digambarkan pada piramida seperti terlihat pada gambar 2.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-16 Gambar 2.6 Piramida Penduduk Perkecamatan dan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Kecamatan Penajam Kecamatan Waru Kecamatan Babulu Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber: Data Kependudukan tahun 2012 dan Hasil analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-17 Peta 2.7. Sebaran Penduduk di Kabuaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Sumber : Hasil analisis data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-18 C.4. Penyebaran Penduduk Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kepadatan yang relatif rendah. Secara rinci kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2008 – 2012 Kecamatan Luas Wilayah Banyaknya Penduduk Rata-Rata Penduduk Km2 Tiap/Km2 Babulu 399,45 31.374 78,54 Waru 553,88 17.101 30,87 Penajam 1207,37 73.598 60,96 Sepaku 1172,36 31.397 26,78 Sumber: BPS, Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2013 Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari ke-empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2008-2012, pada tahun 2012 kepadatan mencapai 78,54 orang/km2. Disusul Kecamatan Penajam dengan kepadatan 60,96 orang/km2 dan Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 30,87 orang/km2. C.5. Jumlah Penduduk menurut Agama Seperti umumnya wilayah lain di Indonesia, penduduk PPU sebagain besar beragama islam, diikuti kristen dan katholik, hindu dan terakhir budha. Secara rinci jumlah penduduk berdasar agama untuk setipa kecamatan disajikan pada tabel 2.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-19 Tabel 2.6 Penduduk berdasarkan Agama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 No Kecamatan Agama (Jiwa) Islam Kristen Katholik Hindu Budha 1 Penajam 78,544 3,447 986 38 24 2 Waru 18,509 454 87 21 4 3 Babulu 36,137 322 131 11 4 4 Sepaku 32,537 3,397 999 14 0 Jumlah 165,727 7,620 2,203 84 32 Sumber: Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan Bappeda diolah 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode 5 tahun terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2008-2013 diuraikan sebagai berikut: A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Terdapat beberapa indikator dasar yang disajikan pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, yakni pertumbuhan PDRB, indeks pemerataan dan inflasi. Namun, tidak semua data tersedia pada level kabupaten, misalnya data inflasi. Hal yang sama juga berlaku pada data pemerataan pendapatan, ketiadaan data dasar untuk menghitung indeks gini menyebabkan tidak tersajinya data indeks gini. Dengan demikian, pangsa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-20 pembentukan PDB dan pangsa tenaga kerja yang terlibat akan menjadi proksinya. A.1 Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selama kurun waktu 2000 – 2012 perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu mengalami pertumbuhan positif, artinya bahwa aktifitas perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.8. Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 – 2012 Sumber: BPS, Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-21 Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012 adalah sebesar 11,68 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 3,61 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Ini terjadi karena adanya multiplier effect yang disebabkan tumbuhnya pertambangan non migas khususnya batu bara di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2011 sebesar 17,56 persen, dan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,39 persen. Dari gambar 2.8 dapat dilihat bahwa terjadi perlambatan ditahun 2012 yang begitu pesat pada pertumbuhan ekonomi migas. Hal ini disebabkan pada sub sektor pertambangan batubara dipasaran global yang menyebabkan usaha tambang berskala kecil yang tercakup dalam kuasa pertambangan daerah banyak yang mengalami penurunan produksi hingga output yang dihasilkan tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pelambatan pertumbuhan ekonomi non migas disebabkan oleh industri pengolahan yang ditutup karena mengalami kerugian dan salah satu industri terbesar di Penajam Paser Utara ditutup. Sedangkan dari sektor migas, walaupun angka pertumbuhan ekonominya tidak setinggi angka dari sektor non migas, tetapi sektor migas masih mendominasi kontribusi pada PDRB kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2000 - 2012 bisa dilihat pada tabel 2.7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-22 Tabel 2.7 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan PDRB dengan Migas dan tanpa Migas di Kabupaten PPU Tahun 2009 – 2012 Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah) Pertumbuhan PDRB (%) Dengan Migas Tanpa Migas 2009 2.577.863 1.849.722 3,51 4,7 2010r) 2.923.168 1.984.290 7,28 10,03 2011*) 3.845.143 2.216.080 11,68 17,56 2012*) 4.106.820 2.296.180 3,61 4,39 Keterangan : *) Angka Sementara r) Angka Revisi Sumber: BPS, Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor migas masih memberikan kontribusi yang begitu besar pada PDRB Kabupaten PPU. Berdasarkan pada fakta ini maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor non migas. Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor non migas berpusat pada pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit dimana tingkat sustainability pada kedua aktivitas tersebut sangatlah rendah, maka dibutuhkan penumbuhan perekonomian rakyat pada sektor-sektor strategis yang memiliki tingkat sustainability tinggi. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki berbagai sektor unggulan lain di luar sektor migas, pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Sektor-sektor unggulan tersebut antara lain sektor pertanian, industri sekunder (bangunan; listrik, gas dan air bersih; dan industri pengolahan) dan industri tersier (pengangkutan, komunikasi, hotel dan keuangan). Secara rinci penjelasan mengenai sektor-sektor unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada subbab selanjutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-23 A.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor ekonomi. Dan rata–rata dari sembilan sektor ekonomi tersebut membentuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi regional berkaitan erat dengan pertumbuhan masing-masing sektor dan sub sektor. Sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, sehingga pergerakan produksi maupun harga pada komoditas minyak mentah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari tabel 2.8 dibawah ini dapat dilihat angka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa nilai tambah bruto (NTB) sektor tersebut meningkat, di lain pihak besar kecilnya angka pertumbuhan menunjukkan tingkat laju pertumbuhannya, apabila angka pertumbuhan lebih besar dari angka pertumbuhan tahun sebelumnya artinya laju pertumbuhan tahun ini lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, demikian sebaliknya bila lebih kecil berarti pertumbuhannya mengalami perlambatan. Sebaliknya, angka pertumbuhan negatif menunjukkan bahwa NTB sektor tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten PPU Tahun 2009 – 2012 (%) Lapangan Usaha 2009 2010 r) 2011 *) 2012 *) Primer
  1. 1.Pertanian -0,97 11,53 4,42 5,76
  2. 2.Pertambangan dan Penggalian 1,81 3,09 13,09 1,65 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-24 Keterangan:*)Angka Sementara r)Angka Revisi @ Tanpa Migas @@ Tanpa Migas dan Batu bara Sumber: BPS, Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Jika diamati, pertumbuhan sektor yang paling tinggi terdapat pada sektor industri sekunder dan tersier. Secara lebih rinci, sektor pengangkutan dan komunikasi berada pada peringkat pertama, kemudian disusul oleh sektor industri listrik, gas dan air bersih kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut untuk dapat meningkatkan kontribusinya pertumbuhan ekonomi. Mengingat secara letak geografis, Kabupaten Penajam Paser Utara berada dekat dengan Kota Balikpapan yang ekonominya telah maju dan berkembang lebih dulu. Dengan demikian, Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berfungsi sebagai wilayah periphery yang dapat berfungsi sebagai supporting system kegiatan bisnis dan perekonomian Kota Balikpapan. Bersandar pada hal ini maka basis perekonomian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih sangat terpusat pada industri primer yakni pertanian dapat ditransformasikan dan dikembangkan pada industri Sekunder
  3. 3.Industri Pengolahan 5,69 7,33 6,29 2,95
  4. 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 5,97 7,71 21,84 5,92
  5. 5.Bangunan 5,51 8,02 16,93 5,83 Tersier
  6. 6.Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,62 13,72 20,03 5,01
  7. 7.Pengangkutan dan Komunikasi 6,18 9,48 39,53 7,79
  8. 8.Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 8,3 12,21 14,38 7,71
  9. 9.Jasa-jasa 6,77 6,74 7,73 5,93 PDRB Kab. PPU 3,51 7,28 11,68 3,61 PDRB Kab. PPU @ 4,7 10,03 17,56 4,39 PDRB Kab. PPU @@ 4,7 10,03 10,76 4,84 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-25 sekunder dan tersier dimana nilai tambahnya relatif lebih tinggi. Untuk mengetahui secara lebih rinci struktur perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini yang menunjukkan kontribusi nilai tambah bruto sektoral atas dasar harga berlaku. Gambar 2.9 Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun2012 Sumber : Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Sejak dimasukkannya produksi minyak mentah dan batu bara ke dalam penghitungan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan di kabupaten ini. Pada tahun 2011 Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 39,24 persen. Dibandingkan tahun 2012, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 0,17 persen. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-26 2010 sebesar 33,44 persen. Bila dilihat perkembangan antar waktu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2008 konstribusi yang diberikan mencapai 41,85 persen, tahun 2009 sebesar 37,16 persen, dan tahun 2010 turun lagi menjadi 33,44 persen. Tetapi untuk tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Sebagai sektor andalan Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang mengandalkan produksi minyak mentah dan batu bara, merupakan komoditas yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat pasti akan habis, maka seperti yang telah dibahas sebelumnya, perlu langkah–langkah untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dari sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian yang potensial. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 17,21 persen pada tahun 2012, Jika dibandingkan dengan tahun 2011 kontribusi yang diberikan sebesar 16,97 persen maka terjadi kenaikan sebesar 0,24 persen. Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor perdagangan dimana pada tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai berkembang pertambangan batu bara sehingga memberikan dampak di sektor perdagangan khususnya ekspor. Sektor Pertanian memiliki kontribusi pada peringkat ketiga terbesar dengan kontribusi terhadap PDRB 2012 sebesar 16,51 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 kontribusi yang diberikan sebesar 16,81 persen maka terjadi perlambatan. Pada sektor ini, sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Penajam Paser Utara telah dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-27 Timur. Pada tahun 2012 Penajam Paser Utara mampu memproduksi padi sebanyak 66,179 ribu ton, produksi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai angka sebesar 63,264 ribu ton. Perkembangan sektor industri pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup menyakinkan sebagai salah satu alternatif perluasan ekonomi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 14,46 persen pada tahun 2012. Dengan demikian, sektor ini mengalami penurunan kontribusi. Salah satu penyebab menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan adalah berhentinya perusahan industri plywood PT ITCI di Kelurahan Maridan, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Penajam Paser Utara. Berikut adalah tabel yang menggambarkan persentase struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2009 hingga tahun 2012 (lihat tabel 2.9). Tabel 2.9 Kontribusi Sektoral terhadap Pembentukan PDRB berdasar Harga Berlaku Kabupaten PPU Tahun 2009-2012 (%) Lapangan Usaha 2009 2010 r) 2011 *) 2012 *)
  10. 1.Pertanian 18,39 19,31 16,81 16,51
  11. 2.Pertambangan & Penggalian 35,26 33,44 39,24 39,07
  12. 3.Industri Pengolahan 17,21 16,75 14,5 14,46
  13. 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,23 0,22 0,21 0,22
  14. 5.Bangunan 3,4 3,38 3,14 3,12
  15. 6.Perdag, Hotel & Restoran 15,33 16,59 16,97 17,21
  16. 7.Pengak, & Komunikasi 1,32 1,31 1,43 1,47
  17. 8.Keu, Persew, & Jasa Perush, 2,65 2,74 2,47 2,62
  18. 9.Jasa-jasa 6,21 6,25 5,23 5,32 Total 100 100 100 100 Keterangan : *) Angka Sementara r) Angka Revisi Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-28 Sebagai daerah pemekaran baru dengan kebutuhan pegawai yang cukup banyak, sektor jasa-jasa khususnya sub sektor pemerintahan umum juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang cukup besar yaitu sebesar 5,32 persen. Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, dibawah 5 persen, sehingga tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. A.3 Pendapatan Regional Perkapita Berbicara mengenai perkembangan besaran PDRB perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan besaran PDRB dan perkembangan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jika PDRB tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan mengalami peningkatan yang lebih cepat juga, namun sebaliknya jika PDRB tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhannya akan melambat juga. Dari besaran PDRB yang tercipta tahun 2011 sebesar 3.845 trilliun rupiah, besaran PDRB meningkat sekitar 31,54 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun hanya mencapai 3,87 persen. Peningkatan ini berimplikasi pada kenaikan PDRB perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 sebesar 26,76 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2011 sebesar 25,90 juta rupiah. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komoditi migas dan hasil-hasilnya terhadap pembentukan PDRB Penajam Paser Utara, dapat kita lihat dengan mengeluarkan migas dari perhitungan PDRB. Dengan cara ini diperoleh besaran PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2.62 trilliun rupiah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-29 tahun 2011 dan 2.77 triliun rupiah pada tahun 2012, dari besaran ini dapat diperoleh nilai PDRB perkapita tanpa migas tahun 2011 sebesar 17,62 juta rupiah dan tahun 2012 sebesar 18.04 juta rupiah. Dengan demikian terlihat selisih yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan migas dan PDRB per kapita tanpa migas, yaitu sekitar 8,72 juta rupiah. Jika dilihat tahun 2011 dan 2012, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar dikarenakan masuknya sektor pertambangan non migas di dalam penghitungan. Jika dihitung nilai PDRB tanpa migas dan batu bara sebesar 2.51 triliun rupiah, dari besaran ini diperoleh nilai PDRB per kapita tanpa migas dan batu bara sebesar 16,37 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita dengan migas, maka akan diperoleh selisih yang cukup besar yaitu sebesar 10,39 juta rupiah. Secara rinci perkembangan PDRB perkapita kabupaten PPU dapat dilihat pada tabel 2.10 dan gambar 2.11. Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar Harga berlaku dan Konstan tahun 2000 Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2009 – 2012 Tahun Jumlah Penduduk Pertengahan PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Migas Tanpa Migas 2009 139.641 18,46 12,01 2010 r) 142.922 20,45 13,68 2011*) 148.448 25,9 17,62 2012*) 153.470 26,76 18,04 Keterangan : *) Angka Sementara r) Angka Revisi Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-30 Gambar 2.10 Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2009-2012 Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Dalam kenyataannya, besaran PDRB dan PDRB perkapita yang telah dibahas sebelumnya bukanlah merupakan pendapatan yang sesungguhnya bagi masyarakat Penajam Paser Utara. Karena dalam nilai tersebut masih terdapat pendapatan faktor yang bukan dimiliki oleh penduduk Penajam Paser Utara. Selain itu masih terkandung nilai penyusutan dan pajak tak langsung netto. Apabila pendapatan faktor yang masuk Penajam Paser Utara diperhitungkan dengan pendapatan faktor yang keluar, dan dikurangi dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto, maka akan diperoleh nilai pendapatan regional yang merupakan pendapatan riil masyarakat Penajam Paser Utara. Dengan membagi nilai pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, akan diperoleh nilai pendapatan per kapita. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-31 Setelah memperhitungkan nilai pendapatan faktor netto, penyusutan, dan pajak tak langsung netto, maka nilai pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebesar 22,88 juta rupiah (lihat tabel 2.10). Kemudian nilai ini meningkat 3,31 persen, sehingga nilai pendapatan perkapita Penajam Paser Utara tahun 2012 menjadi 22,88 juta rupiah per orang per tahun. Selisih antara PDRB perkapita dengan pendapatan perkapita terutama disebabkan oleh besaran aliran pendapatan faktor keluar Kabupaten Penajam Paser Utara. Aliran keluar ini sebagai dampak dari banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa di Penajam Paser Utara yang belum dimiliki di wilayah ini, sehingga sebagian surplus usaha dan upah/gaji yang tercipta tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Penajam Paser Utara. Faktor inilah yang menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tabel 2.11 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kabupaten PPU Tahun 2009 – 2012 Tahun Jumlah Penduduk Pertengahan PDRB Perkapita Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) Migas Non Migas Migas Non Migas 2009 139.641 18,46 12,01 15,78 10,27 2010 r) 142.922 20,45 13,68 17,49 11,7 2011*) 148.448 25,9 17,62 22,15 15,06 2012*) 153.470 26,76 18,04 22,88 15,43 Keterangan : *) Angka Sementara r) Angka Revisi Sumber: Pendapatan Domestik Regional Bruto 2012 Berdasarkan data grafik diatas perkembangan pendapatan perkapita tercipta sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 15,43 juta rupiah. Dengan demikian terlihat adanya ketimpangan yang cukup besar antara pendapatan yang dinikmati oleh penduduk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-32 yang bekerja pada sektor-sektor basis migas dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor-sektor lainnya. B. Inflasi Perhitungan inflasi pada tingkat kabupaten tidak dilakukan di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu untuk mendeteksi inflasi di kabupaten Penajam Paser Utara digunakan inflasi kota Balikpapan. Laju inflasi Kota Balikpapan menjadi proksi karena wilayah Penajam Paser Utara yang berdekatan dengan wilayah Kota Balikpapan sehingga laju inflasi di wilayah Penajam Paser Utara relatif sama dengan laju inflasi Kota Balikpapan. Laju inflasi di wilayah Kota Balikpapan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 berkisar pada angka 6 persen. Secara lebih rinci, laju inflasi di wilayah Balikpapan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 secara berturut-turut adalah 6,65%; 6,21%; 6,45% dan 6,41%. Angka laju inflasi ini dinilai cukup tinggi bila dibandingkan dengan nilai laju inflasi di wilayah lain di Indonesia. 2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah untuk tahun 2009 hingga tahun 2011 disajikan pada tabel 2.12. Berdasar tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun angka melek huruf terus mengalami peningkatan walaupun dengan porsi yang cukup kecil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-33 Tabel 2.12 Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten PPU Tahun 2009-2012 Indikator Kabupaten PPU* Propinsi Kalimantan Timur** 2009 2010 2011 201 2 2009 2010 2011 2012 Angka melek huruf 94,9 3 95,55 95,57 95,7 7 97,18 97,36 97,26 97,8 1 Rata-rata lama sekolah 7,58 7,66 7,68 7,71 8,85 8,87 9,19 9,22 Sumber: * Bappeda PPU, 2012 ** Bappeda Kaltim, 2012 2.4 Fokus Seni dan Budaya Untuk mengukur kinerja fokus kesenian digunakan indikator jumlah grup kesenian per 1.000 penduduk, jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk, jumlah klub olah raga per 1.000 penduduk dan jumlah gedung olah raga per 1.000 penduduk. Tabel 2.13 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah grup kesenian per 1.000 penduduk - - - - - Jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk - - - - - Jumlah grup olahraga per 1.000 penduduk - - - - 32 Jumlah gedung olah raga per 1.000 penduduk - - - - 32 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-34 2.5 Pelayanan Umum Pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Urusan Wajib Kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaah dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. A.1 Pendidikan Hak untuk memperoleh pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara sehingga negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini telah diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam kerangka Tujuan Pembangunan Millenium (Milllennium Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-35 Development Goals/MDGs), pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan utama khususnya pada bidang pendidikan dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tingkat daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan dengan memastikan tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan juga tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah). Tabel 2.17 sampai tabel 2.20 menyajikan informasi bidang pendidikan di wilayah Penajam Paser Utara. Pada Tabel 2.14 sampai 2.16 secara umum terlihat kinerja pendidikan menunjukkan perbaikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan mengalami pertambahan. Untuk jenjang pendidikan SD mengalami pertambahan dari 90,07 persen (2007) menjadi 95,02 persen (2011) atau rata-rata 5,0 persen per tahun. Untuk jenjang pendidikan menengah bertambah dari 54,18 (2007) persen menjadi 73,60 persen (2011) atau rata- rata 3,8 persen per tahun. Pada jenjang pendidikan menengah atas mengalami fluktuasi. Dari 40,05 persen (2007) menjadi 37,03
(2010)dan kemudian meningkat menjadi 45,52 persen (2011) atau rata-rata 1,0 persen per tahun. Jika dilhat per kecamatan maka APS tertinggi untuk sekolah dasar dicapai oleh Sepaku dan tertinggi untuk sekolah menengah dicapai oleh Babulu (lihat table 2.16). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-36 Tabel 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 - 2011 No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1.3. APS SD/MI 90.07 94.27 94.79 95.12 95.82 2.3. APS SMP/MTs 54.18 60.40 65.85 72.69 63.66 3.3. APS SMA/MA 40.05 35.83 34.44 37.03 46.88 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemudah dan Olah Raga, Tahun 2012 Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di Kabupaten PPU Tahun 2009-2012 No. Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012

1.Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A 102,10 114,28 103,80 106,28 - SMP/MTs/Paket B 100,79 89,97 89,78 91,38 - SMA/SMK/MA/Paket C 66,79 75,97 70,59 64,58
2.Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A 97,96 95,69 86,92 95,02 - SMP/MTs/Paket B 85,80 75,97 72,26 70,76 - SMA/SMK/MA/Paket C 62,16 56,10 53,92 43,10 Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. PPU Tahun 2012 Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2012 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012 Kecamatan APS tingkat Sekolah Dasar APS tingkat Sekolah Menengah Penajam 75.49 45.19 Waru 75.66 54.94 Babulu 73.95 55.72 Sepaku 85.74 51.31 Jumlah 83.03 51.32 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-37 Kinerja pedidikan yang dicapai itu secara langsung terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Tabel 2.16 sampai tabel 2.18 menyajikan informasi mengenai fasilitas gedung sekolah dan ketersediaan guru. Dari tabel-tabel itu dapat dilihat bahwa rasio gedung sekolah dasar terus membaik sedangkan untuk SMP mengalami fluktuasi. Untuk jenjang pendidikan dasar (negeri dan swasta), penambahan jumlah sekolah hanya 2 (negeri) dan 1 (swasta) dalam periode 2008-2013. Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tidak ada di kabupaten Penajam Paser Utara. Namun untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), perkembangan jumlahnya tidak mengalami pertambahan, tetap 4 sekolah. Pada jenjang pendidikan tingkat pertama, jumlah sekolah mengalami penambahan hanya SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) sebanyak 2 sekolah. SMPS, MTsN dan MTsS tidak mengalami pertambahan. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk fasilitas gedung sekolah menengah perbaikan atau penambahan yang dilakukan tidak dapat mengimbangi kerusakan yang terjadi, tetapi tidak demikian dengan tingkat sekolah dasar. Dari wilayah maka capaian rasio murid sekolah per gedung tertinggi adalah kecamatan Sepaku untuk sekolah dasar dan Waru untuk sekolah menengah. Tabel 2.17 Rasio Jumlah Murid terhadap Gedung Sekolah di Kabupaten PPU Tahun 2008 - 2012 Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 Rasio murid per gedung sekolah SD/MI 25 24 23 23 26 Rasio murid per gedung sekolah SMP/MTs 37 32 30 32 38 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-38 Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah di Setiap Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2012 Kecamatan Rasio Murid/Gedung Sekolah SD/MI SMP/MA Penajam 34 40 Waru 29 36 Babulu 26 42 Sepaku 22 39 Jumlah 26 38 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Dari segi jumlah pendidik, terdapat penurunan pada jumlah tenaga pendidik pada jenjang pendidikan SMA/MA. Pada jenjang pendidikan SMA/MA terjadi penurunan jumlah tenaga pendidik dari 293 (2012) menjadi 273 (2012) atau mengalami penurunan sebanyak 20 tenaga pendidik, namun karena jumlah murid juga turun, rasio yang dperoleh tidak mengalami perubahan. Secara umum, indikator rasio jumlah siswa per jumlah guru dalam periode 2007–2011 menunjukkan adanya perkembangan yang relatif konstan. Pada jenjang pendidikan dasar, rasionya mengalami perubahan yang tajam dari 1:274 (2007) menjadi 1:15

(2011). Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, dari rasio 1:12,76 (2007) menjadi 1:11 (2011). Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah atas, dari rasio 1:13,43 (2007) menjadi 1:11
(2011). Indikator lainnya yaitu Minat Baca Masyarakat, perkembangannya mengalami fluktuasi yang tajam dari 7,05
(2007)menjadi 0,00 (2008 dan 2009), kemudian meningkat drastis menjadi 10 (2010) dan 13 (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-39 Tabel 2.19 Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten PPU Tahun 2008 - 2012 Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 Rasio guru dibanding murid tingkat SD/MI 1 : 274 1 : 15 1 : 16 1 : 15 1 : 15 Rasio guru dibanding murid sekolah tingkat SMP/MTs 1 : 13 1 : 11 1 : 13 1 : 11 1 : 11 Rasio guru murid SMA/MA 1 : 13 1 : 11 1 : 11 1 : 10 1 : 11 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012 Tabel 2.20 Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di Kabupaten PPU Tahun 2011 No Kecamatan Rasio Guru/Murid SD/MI SMP/MTs SMA/MA 1 Penajam 1 : 17,92 1 : 12,95 1 : 15,11 2 Waru 1 : 14,99 1 : 13,89 1 : 11,24 3 Babulu 1 : 15,64 1 : 13,30 1 : 13,57 4 Sepaku 1 : 15,67 1 : 14,61 1 : 12,98 Jumlah 1 : 16,56 1 : 13,51 1 : 13,87 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU Tahun 2012 A.2 Kesehatan Untuk mencapai keberhasilan program pembangunan dan kemajuan peradaban suatu bangsa, bidang kesehatan menjadi salah satu landasan yang harus kuat untuk memacu gerak roda pembangunan bangsa. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan juga sangat berkaitan dengan produktivitas baik perorangan maupun kelompok. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi yang dapat dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah makin meningkat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-40 Selama 5 tahun terakhir jumlah sarana kesehatan yang tersedia bervariasi. Jumlah puskesmas sebanyak 11 gedung yang tersebar di empat kecamatan tidak mengalami pertambahan. Demikian pula halnya dengan puskesmas pembantu, puskemas keliling tidak mengalami pertambahan. Berbeda dengan sarana dan prasarana kesehatan lainnya, jumlah puskesmas pembantu mengalami fluktuasi dari 43 gedung (2006) menjadi 30 gedung (2007-2009). Selanjutnya pada tahun 2010 mengalami pertambahan menjadi 44 buah dan kemudian berkurang menjadi 39 buah (2011-2012). Keterjaminan pelayanan akses kesehatan bagi individu maupun masyarakat, selain ditentukan dengan adanya tempat pelayanan kesehatan (RSU, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu) juga ditentukan oleh kehandalan tenaga kesehatan. Dibandingkan dengan kondisi Kalimantan Timur secara keseluruhan maka kondisi sarana kesehatan ini relatif lebih baik. Tabel 2.24 menyajikan rasio penduduk per sarana kesehatan di Penajam Paser Utara dan KalimantanTimur. Tabel ini mengindikasikan baiknya sarana kesehatan yang ada di Penajam Paser Utara dibandingkan dengan di Kalimantan Timur, setidaknya untuk aspek ketersediaan, namun demikian ketersediaan ini tidak langsung terkait dengan keterjangkauan. Tabel 2.21 Rasio Penduduk per Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 – 2012 No Tahun Kabupaten PPU* Propinsi Kalimantan Timur** Puskesmas Pustu Pusling Puskesmas Pustu 1 2012 13,952 3,935 13,952 18.477 6.239 2 2011 13,952 3,824 13,558 18.236 6.158 3 2010 12,993 3,248 12,993 17.153 5.729 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-41 No Tahun Kabupaten PPU* Propinsi Kalimantan Timur** Puskesmas Pustu Pusling Puskesmas Pustu 4 2009 12,470 4,572 12,470 15.289 5.163 5 2008 12,169 4,462 12,169 15.096 4.598 Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2012 Sementara untuk jumlah tenaga kesehatan tahun 2012 masih menunjukkan angka yang kurang ideal (lihat tabel 2.22). Jumlah dokter spesialis ada 5 (spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis radiologi, spesialis bedah tulang dan spesialis Bedah Mulut). Rasio ideal antara jumlah dokter spesial dan jumlah penduduk adalah 1:16.000. Jumlah dokter umum adalah 13 orang dan perbandingan ideal antara jumlah dokter umum dan jumlah penduduk adalah 1:2500. Jumlah dokter gigi adalah 3 orang dan rasio idealnya adalah 1:9090. Pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas juga diindikasi dengan banyaknya masyarakat melakukan kunjungan ke rumah sakit. Ini terkait dengan adanya kesadaran tentang kualitas hidup. Dalam kurun tahun 2012, jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Penajam sebanyak 21.749 orang. Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Penajam Tahun 2012 No Uraian Jumlah Rasio terhadap jumlah penduduk Rasio Ideal per 100.000 penduduk* 1 Dokter spesialis 5 30.694 6 2 Dokter umum 13 11.805 40 3 Bidan 29 5.292 11 4 Perawat 65 2.361 22 5 Analis Lab 6 25.578 - 6 Fisioterapis 3 51.156 100 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-42 No Uraian Jumlah Rasio terhadap jumlah penduduk Rasio Ideal per 100.000 penduduk* 7 Apoteker 2 76.735 40 8 Asisten Apoteker 5 30.694 10 9 Rekam Medik 4 38.367 - 10 Sanitarian 3 51.156 - 11 Teknisi Elektromedis 3 51.156 - 12 Radiografer 4 38.367 - 13 Pelaksana Gizi 4 38.367 - Jumlah 146 Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2013 Namun dari data tabel 2.22 di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih di bawah standar ideal, Terutama untuk tenaga kesehatan bidan, sanitarian dan dokter umum. Rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan tentunya akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara ini. Upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu hak dasar rakyat. Hal ini juga merupakan tujuan utama dari pembangunan bidang kesehatan. Pemenuhan kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian kemudahan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan langkah penting yang perlu diperhatikan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-43 Pada tahapan akhir dari pembangunan kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dalam jangka panjang. Kondisi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai implementasi dari pembangunan kesehatan dikemukakan dalam beberapa indikator yang disajikan pada tabel 2.23 berikut ini. Tabel 2.23 Angka Kelangsungan Hidup, Usia Harapan Hidup dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 No. Uraian Tahun Target 2010* 2009 2010 2011 2012

1.Angka kelangsungan hidup bayi 2957 2957 3018 846 -
2.Angka usia harapan hidup 71,32 71,46 71,63 - 67,9
3.Angka kematian ibu/1000 kelahiran hidup 10,1 7 13,7 7 15
4.Kematian bayi pada 1000 kelahiran 2 2 4 6 40 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten PPU, 2010 Dari tabel 2.23 di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah melampaui target kesehatan nasional. Di sisi lain, angka usia harapan hidup meningkat sedangkan angka kematian ibu per 1000 kelahiran menurun. Indikator ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan sudah cukup baik. Walaupun begitu, terdapat indikator lain yang perlu perhatian khusus, indikator tersebut yakni angka kelangsungan hidup bayi dan angka kematian bayi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-44 per 1000 kelahiran. Pada indikator ini terlihat bahwa angka kelangsungan hidup bayi menurun serta kematian bayi pada 1000 kelahiran meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasahalan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan kesehatan di kabupaten ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berkesinambungan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang sehat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengutamakan azas keadilan serta pemerataan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sekaligus disertai dengan penanganan permasalahan kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hanya dengan pelaksanaan upaya kesehatan yang kondusif dan integral maka tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terwujud. A.3 Pekerjaan Umum A.3.1 Sarana dan Prasarana Umum Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya sarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah. Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu berdasarkan:

(1)kemantapan; (2) kondisi dan; (3) pemanfaatan jalan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-45 Berdasarkan status jalan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 3 (tiga) status jalan yakni: (1). Jalan Nasional di Penajam Paser Utara, dimulai dari Penajam – Kademan dengan panjang ruas 59,60 Km (Lampiran Kepmen PU 19 B tabel status jalan nasional bukan jalan tol). (2). Jalan Propinsi, jalan provinsi dimulai dari simpang Silkar Petung – Samboja dengan panjang 89,00 Km (BPS, PPU dalam Angka, 2012). (3). Jalan Kabupaten, merupakan jalan yang bukan nasional dan bukan jalan provinsi. Jalan ini merupakan jalan berupa jalan IKK dan jalan lingkungan. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2012 tercatat 900,44 Km. Berdasar pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan (sumber : Buku RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Bab II Hal. 32) bahwa basis pengembangan SPM dibagi atas :

1.Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang)
2.Tidak Macet (lancar sepanjang waktu)
3.Dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan) Berdasar standar tersebut, kondisi jalan di Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.23. Faktor yang mempengaruhi kondisi jalan adalah kualitas material, beban yang diterima dan geometrik jalan serta prosedur saat pelaksanaan. Secara umum hingga tahun 2012 kondisi jalan di Kab.Penajam Paser Utara dalam kondisi baik sepanjang 506,18 Km dan kondisi sedang rusak sepanjang 300,80 Km. Berbeda saat 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2010, panjang jalan dengan kondisi baik yakni 255,84 Km, sedangkan jalan kondisi sedang rusak 326,63 Km. Ditilik dari data tersebut bahwa selama selang waktu tersebut hingga saat ini terjadi perbaikan dan pembangunan jalan sehingga mengalami peningkatan kondisi jalan baik sebanyak 2 kali lipat. Beberapa wilayah yang telah mengalami peningkatan jalan dari jalan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-46 agregat menjadi aspal diantaranya simpang tiga kapling – bere- bere - tanjung jumlai – sidorejo - simpang empat petung. Kemudian peningkatan jalan girimukti luar (Desa Girimukti) dan girimukti dalam (sekarang menjadi Desa Giripurwa) serta Jalan IKK Waru. Seluruh jaringan jalan hampir semuanya di lapisi agregat dan aspal. Melihat kondisi tersebut bahwa dengan peningkatan jalan maka mobilitas/aksesibility masyarakat semakin lancar dikarenakan kondisi jalan yang sudah baik dan nyaman untuk dilalui lalu lalang kendaraan bermotor roda dua atau lebih. Tabel 2.24 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2012 No. Kondisi Jalan Panjang Jalan (km) 2008 2009 2010 2011 2012
1.Kondisi Baik 200.6 382.78 255.84 323.16 506.18
2.Kondisi Sedang Rusak 157.2 259.56 326.63 318.01 300.80
3.Kondisi Rusak 296.3 76.26 202.44 178.64 68.31
4.Kondisi Rusak Berat 97.3 41.91 29.13 19.13 25.15
5.Jalan secara keseluruhan 965.32 908.01 961.54 996.44 1047.94 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2012 Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat menghubungkan seluruh desa yang ada, walaupun pada wilayah tertentu kondisi jalan yang ada masih belum memadai khususnya pada waktu musim penghujan. Wilayah- wilayah tersebut umumnya berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti Desa Bukit Subur dan jalan penghubung pada wilayah- wilayah pesisir sehingga memperjauh jarak dari pusat kota kabupaten. Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara apabila dilihat dari total panjang jalannya terjadi peningkatan setiap tahun dengan pertumbuhan panjang jalan sebesar 46,64 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-47 Km/tahun yang tersebar di 4 kecamatan. Demikian pula apabila dilihat berdasarkan kondisi jalan, terjadi peningkatan jalan dengan kondisi baik dari tahun 2008 sampai tahun 2012 bertambah sepajang 305,58 Km atau setiap tahun terjadi peningkatan sebesar 61,11 Km/tahun. Penambahan jalan yang baik, terjadi karena adanya kegiatan peningkatan jalan dari agregat B menjadi ATB yang tersebar di 4 kecamatan. Hal ini dapat dirasakan dengan semakin mudahnya akses menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Untuk wilayah Kecamatan Penajam, akses jalan menuju Pantai Tanjung Jumlai yang sebelumnya merupakan jalan dengan perkerasan LPB sekarang menjadi ATB. Aksesibilitas menuju tempat wisata juga bertambah mudah dengan adanya 4 ruas jalan penghubung untuk mencapai objek wisata tersebut. Mudahnya pencapaian karena meningkatnya kondisi jalan, sangat dirasakan dengan semakin banyaknya kunjungan wisata terutama pada hari libur yang berdampak pada mulai tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi yang ada disekitar objek wisata tersebut. Peningkatan lapis permukaan jalan juga dilaksanakan pada wilayah permukiman yang padat penduduk seperti diwilayah perumahan PNS, Girimukti dan Petung. Dengan semakin baiknya kondisi jalan semakin memicu tersebarnya kantong- kantong permukiman baru dan perluasan permukiman yang ada, sehingga penduduk tidak terkonsentrasi pada wilayah hamparan permukiman saja. Adanya persebaran penduduk akibat semakin baiknya pelayanan jalan ini dapat dilihat dengan mulai tumbuh permukiman baru mengikuti badan jalan yang telah ditingkatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-48 tersebut. Pada wilayah Kecamatan Babulu peningkatan jalan tidak hanya dibangun pada wilayah permukiman saja, tetapi juga pada kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan. Dengan semakin baiknya kondisi jalan di wilayah pertanian, secara tidak langsung memudahkan akses bagi petani untuk dapat mengangkut hasil pertaniannya sehingga memperkecil ongkos angkut yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Apabila dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik perkecamatan, Kecamatan Penajam mempunyai proporsi yang paling besar yaitu sebesar 45,05% jalan baik dari total jalan yang ada. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Waru sebesar 11,13%. Umumnya jalan-jalan dalam kondisi kurang baik berada diwilayah-wilayah terpencil yang ada di pedalaman seperti Bukit Subur dan pesisir pantai seperti jalan akses menuju Pantai Lango, Jenebora, Gresik dan Mentawir. Namun apabila dirinci berdasarkan lapis permukaannya, rata-rata panjang jalan yang sudah diaspal dibandingkan dengan total panjang jalan perkecamatan sebesar 18,05%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ruas jalan yang ada disetiap kecamatan yang perlu peningkatan lapis perkerasan menjadi aspal dengan panjang total 327,78 Km atau sebesar 81,94% dari total panjang jalan yang ada. Kondisi jalan berdasar jenis permukaan disajikan pada tabel 2.25. Tabel 2.25 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Kecamatan Jenis Permukaan Jumlah TotalAspal Kerikil Tanah lainnya Penajam 73.72 249.71 50.20 2.83 376.45 Waru 12.93 39.02 24.25 0 76.20 Babulu 46.61 118.89 75.99 0.3 241.79 Sepaku 25.31 115.49 13.57 0.13 154.51 Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-49 Masih banyaknya kondisi jalan yang belum teraspal tersebut disebabkan karena kegiatan pembangunan atau peningkatan jalan umumnya terkendala pada pembebasan dan kepemilikan lahan yang umumnya dikuasai oleh perusahaan kayu atau perusahaan perkebunan sawit yang masih aktif beroperasi. Hal ini berdampak pada sulitnya pengelolaan jalan-jalan tersebut karena kelas jalan yang ada tidak sesuai dengan beban yang harus dilewati oleh kegiatan angkutan kendaraan perusahaan. Jalan penghubung antar desa yang kepemilikannya masih dikuasai oleh perusahaan antara lain Jalan Riko - Bongan, Riko - Pantai Lango atau Jenebora-Gresik dan Gunung Steleng - Buluminung. Jumlah kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung meningkat. Jumlah kendaraan pada tahun 2012 sebanyak 3.016. Adapun total panjang jalan pada tahun 2012 adalah sepanjang 1047,44. Bila dihitung rasionya berdasarkan data maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,35, yang berarti bahwa jalan yang ada saat ini masih mampu menampung jumlah kendaraan (lihat tabel 2.26). Tabel 2.26 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1.Panjang Jalan 965,32 908,01 961,54 996,44 1047,44
2.Jumlah Kendaraan 2016 2178 2426 2726 3016
3.Rasio 0,48 0,42 0.396 0.36 0,35 Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2012 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam satu tahun terakhir sebanyak 106.197 orang (Website SIPS Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara). Jumlah orang tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-50 sebenarnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 170.281 orang (BPS, Penajam Paser Utara dalam Angka, 2012). Asumsi sementara bahwa penurunan ini disebabkan masyarakat peningkatan kesejahteraan/makmur dengan kata lain telah memiliki kendaraan pribadi baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. A.3.2 Jaringan Irigasi Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kebutuhan akan sumber daya air untuk pengairan di wilayah pertanian di Penajam cenderung meningkat karena suplai air untuk pertanian berasal dari tadah hujan. Ketika musim hujan air melimpah namun pada musim kemarau petani kesulitan mendapatkan air. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan air yang baik agar pada musim penghujan air tidak meluap dan mengganggu lahan pertanian, sementara pada musim kemarau petani tidak kekurangan air. Untuk mengatasi permasalahan di atas Pemerintah Daerah telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu Darat dan Babulu Laut. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, Pemerintah Kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui P3A mengelola saluran tersier. Data tentang jaringan irigasi yang tersedia disajikan pada tabel 2. 27 sampai 2.29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-51 Tabel 2.27 Jaringan Irigasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 - 2012 No Jaringan Irigasi Panjang Jaringan 2009 2010 2011 2012

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Jaringan primer - - 6.363 6.363
2.Jaringan Sekunder 27.500 17.820 3.577 3.577
3.Jaringan Tersier - - 200 200 4. Luas lahan budidaya - - 12.681 12.681
5.Rasio - - 0.79 0.79 Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 (kolom 5) dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU Tahun 2013 (kolom 3 & 4) Tabel 2.28 Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 No Kecamatan Panjang Jaringan Irigasi Total Panjang Jaringan Irigasi Luas lahan budidaya Rasio Primer Sekunder Tersier

(1)(2) (3) (4) (5) (6=3+4+5) (7) (8=6/7) 1 Penajam 2.080 3.577 - 5.657 2.235 2.53 2 Waru 1.423 - - 1.423 585 2.43 3 Babulu 2.860 - - 2.860 7.479 0.38 4 Sepaku - - 200 200 2.382 0.083 Jumlah 6.363 3.577 200 10.140 12.681 0.79 Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 Tabel 2.29 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 - 2012 No Pasokan Irigasi 2008 2009 2010 2011 2012

1.Pasok Irigasi per Area 1 lt/dtk 1 lt/dtk 1 lt/dtk - -
2.Pasok Irigasi Relatif 0,75 lt/dtk 0,75 lt/dtk 0,75 lt/dtk - -
3.Pasok Air Relatif 0.60 ltr/dtk 0.60 lt/dtk 0.60 lt/dtk - -
4.Indek Luas Areal 2.027 Km2 2.102 Km2 2.141 Km - -
5.Rancangan Luas Areal 11.547 Ha 11.547 Ha 11.547 Ha - - Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-52 Jaringan irigasi di Penajam Paser Utara sangat penting untuk membantu menangani banjir yang bersifat rutin. Namun jaringan irigasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep penangan banjir itu, akibatnya penanganan banjir masih bersifat sporadis. Hal ini disebabkan Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan belum mempunyai masterplan sistem drainase dan data base pendukung bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir dan pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya. Namun demikian sudah banyak lokasi- lokasi yang telah tertangani dengan dibangunnya saluran drainase khususnya di wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan Penajam banjir yang telah berhasil direduksi dengan cara membangun saluran drainase permukiman dan normalisasi saluran, diantaranya: (1) Perumahan BTN KM 01; (2) Perumahan BTN KM 04; (3) Keluranan Gn. Steleng; (4) Perumahan Sungai Paret; (5) Desa Tunan; (6) Komplek B Petung. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat wilayah-wilayah yang mengalami genangan air. Wilayah yang genangan airnya belum tertangani disajikan pada tabel 2.30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-53 Tabel 2.30 Sebagian Wilayah Genangan yang belum Tertangani Di Kabupaten PPU Tahun 2013 No. Lokasi Perkiraan Luas Genangan
1.Kecamatan Penajam

a.Gang Rana Penajam (samping Puskesmas) Lokasi areal permukiman dan lahan kosong diperkotaan Sebab: Tidak ada saluran drainase, elevasi gorong-gorong lebih tinggi dari pada saluran 1 Ha
b.Belakang Pasar Petung Merupakan areal permukiman dan sawah penduduk Sebab: Saluran terlalu kecil 2 ha
1. 2.Kecamatan Waru Belakang Pasar Waru (Bangun Mulyo) Merupakan areal permukiman dan sawah penduduk Sebab: Saluran drainase tertutup belukar, sedimentasi tidak ada pemeliharaan rutin, namun untuk kondisi darurat, DPU sudah menurunkan alat dan memperbaiki pintu air saluran sekunder 100 ha
2. 3.Kecamatan Babulu
a.Desa Rawa Mulya Merupakan areal petanian dan perikanan Sebab: Saluran ditutup sebagian masyarakat nelayan darat karena dianggap sebagai penyebab matinya ikan-ikan ditambak warga 300 ha
b.Desa Sebakung Jaya Menggenangi areal persawahan produktif yang berakibat petani gagal panen Sebab: Bajir periode 10 tahunan, akses output air terlalu sedikit, sungai menyempit dan sedimentasi tinggi 150 ha
1. 4.Kecamatan Sepaku Desa Bukit Subur Genangan pada areal permukiman penduduk dan ladang petani Sebab: Kondisi hutan di Upstrem banyak digunduli, sehingga kecepatan aliran menjadi tinggi sementara saluran air bertambah sempit dan downstream merupakan muara sungai yang langsung kelaut. 20 ha Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-54 A.3.3 Sarana dan Prasarana Sosial Analisa di bidang sarana dan prasarana sosial meliputi pembahasan mengenai ketersediaan tempat ibadah, tempat pemakaman dan tempat pembuangan sampah. Pembahasan di bidang ini untuk menunjukkan kinerja dan juga evaluasi terhadap pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang sarana dan prasarana sosial. Dengan mengetahui informasi yang lengkap terkait dengan gambaran umum sarana dan prasarana sosial di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan dapat diketahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memberikan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana sosial yang optimal. Ketersediaan tempat ibadah beserta rasionya per penduduk dapat dilihat pada tabel 2.31 dan tabel 2.34 dibawah ini: Tabel 2.31 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Penajam Paser Utara No Bangunan tempat Ibadah Tahun 2012 Jumlah (unit) Jumlah pemeluk Rasio

(1)(2) (3) (4) (5=4/3)

1.Mesjid/Musholla/langgar 459 165.727 1:361
2.Gereja 36 9.823 1:273 Jumlah 495 175.550 1:355 Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 No. Kecamatan Mesjid Gereja Jumlah (unit) Jumlah pemeluk Rasio Jumlah (unit) Jumlah pemeluk Rasio

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Penajam 150 78.544 1:524 17 4.433 1:261 Sumber: Laporan Bulanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab. PPU, bulan Des 2012 (kolom 4) dan KDA 2012 (kolom 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-55
2.Waru 46 18.509 1:402 1 541 1:541
3.Babulu 119 36.137 1:304 5 453 1:91
4.Sepaku 144 32.537 1:226 13 4.396 1:338 Jumlah 459 165.727 1:361 36 9.823 1:273 Sumber: Laporan Bulanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab. PPU, bulan Des 2012 (kolom 4 & 7) dan KDA 2012 (kolom 3 & 6) Ketersediaan tempat ibadah untuk penduduk sudah mencapai proporsi yang layak. Berdasarkan standar rasio rumah ibadah per jumlah penduduk diisyaratkan bahwa 1 rumah ibadah dapat mencakup 2.500 orang dan kondisi rumah ibadah pada umumnya sudah terkelola dengan baik khususnya rumah ibadah yang berada ditengah permukiman penduduk. Dalam upaya meningkatkan sarana ibadah tersebut Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan berupa dana pembangunan sarana ibadah. Bantuan ini diberikan cuma-cuma dengan besaran yang bervariasi. Diharapkan dengan bantuan ini kondisi rumah ibadah menjadi lebih baik dan layak. Untuk ketersediaan tempat pemakaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi permasahalan yang terkait dengan pemerataan tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat. Menurut tabel 2.31, terlihat bahwa rasio jumlah penduduk terhadap tempat pemakaman umum mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Artinya 1 tempat pemakaman umum menampung lebih sedikit jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2.34 dan 2.35 menyajikan data tempat pemakaman yang ada di wilayah Penajam Paser Utara. Jika dilihat hanya berdasarkan jumlahnya maka angka tersebut sudah mencukupi, namun berdasarkan tingkat penyebarannya, lokasi pemakaman yang ada masih belum merata. Sebagian wilayah permukiman sudah memiliki rasio yang berlebih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-56 tetapi beberapa wilayah lain masih kurang. Untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk 5 tahun kedepan perlu dipersiapkan lokasi-lokasi pemakaman baru yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk, tingkat dan jangkauan pelayanan yang ada disetiap wilayah. Tabel 2.33 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 Tahun Tempat Pemakaman Umum Rasio terhadap penduduk Jumlah Luas (satuan) Daya Tampung 2009 2 6,79 3.398 1:39,39 2010 6 35,42 17.711 1:8,07 2011 6 35,42 17.711 1:8,42 2012 8 50,84 25.420 1:6,04 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Kecamatan Jmlh Penduduk Tempat pemakaman umum (TPU) Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU) Jumlah Total Rasio TPU persatuan penduduk Jml Daya tampung Jml Daya tampung Tempat Pemakaman Daya tampung

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (12=4+6+8+1 0) (13=5+7+ 9+11) (14=4/3) 1 Penajam 83,039 5 15,455 1 - 5 15,455 0.186 2 Waru 19,075 - - - - - - - 3 Babulu 36,605 3 13,363 - - 3 13,363 0.365 4 Sepaku 36,947 - - - - - - Jumlah 175,669 8 28,818 7 - 8 28,818 0.164 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU tahun 2013 Tempat pembuangan sampah, berdasarkan data rasio penduduk per tempat pembuangan sampah (TPS) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi perbaikan. Ini dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-57 adanya penurunan cakupan TPS dalam melayani jumlah penduduk. Sebagai contoh, pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, 1 TPS berturut-turut melayani 6.531 penduduk , 4.671 penduduk, 2.391 penduduk dan 1.258 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2012, angka ini menjadi semakin membaik karena 1 TPS hanya melayani 874 penduduk (Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU, 2013). Namun, jika data ini berfungsi sebagai satu-satunya basis dalam melihat ketersediaan TPS dalam melayani masyarakat Kab. Penajam Paser Utara tentunya informasi yang didapatkan akan timpang. Dengan demikian, dibutuhkan data yang lebih rinci untuk mencermati ketersediaan TPS dalam melayani masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara per kecamatan. Tabel 2.35 akan memberikan data lengkap mengenai jumlah penduduk dan data ketersediaan TPS per kecamatan pada tahun 2012. Tabel 2.35 Rasio Penduduk per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) TPS Rasio Penduduk per TPS Jumlah (unit) Jumlah Daya Tampung (Ton)
(1)(2) (3) (4) (5) (6=3/4)

1.Penajam 83.039 185 194.26 449
2.Waru 19.075 7 44.96 2725
3.Babulu 36.605 3 16.86 12.202
4.Sepaku 36.947 5 40 7389 Jumlah 175.666 201 346.08 0.0019 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU tahun 2012 Dapat dilihat pada tabel 2.35 bahwa terjadi penyebaran TPS yang tidak merata di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tabel 2.36 juga menunjukkan daya tampung yang berlebih bagi TPS di kecamatan Babulu, Sepaku dan Waru. Daya tampung TPS di Kecamatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-58 Penajam relatif sangat baik karena 1 TPS hanya melayani 449 penduduk. Hal ini berbanding terbalik dengan daya tampung TPS di Kecamatan Babulu yang harus melayani 12.202 penduduk. Angka daya tampung yang cukup tinggi ini juga dapat dilihat di Kecamatan Sepaku dimana 1 TPS harus melayani hampir 7400 penduduk. Gambaran demikian dapat diartikan bahwa kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum masih belum dapat melayani seluruh wilayah kecamatan. Selain jumlah TPS yang tidak merata, salah satu kendala dalam kegiatan pengelolaan persampahan adalah jauhnya jarak angkut khususnya untuk Kecamatan Sepaku, sehingga pengangkutan sampah untuk dibuang ke TPA Buluminung hanya dapat dilayani seminggu sekali. Kegiatan pengelolaan persampahan dalam hal rasio pengangkutan sampah di Kecamatan Babulu dan Waru juga masih tergolong rendah. Jauhnya rentang kendali pelayanan menyebabkan pada wilayah tertentu kegiatan pengangkutan sampah belum tertangani dengan baik. Kondisi jalan yang ada juga menjadi masalah tersendiri, yang berakibat terbatasnya pelayanan persampahan hanya di 3 Kecamatan yaitu Penajam, Waru dan Babulu. Sementara itu, diwilayah Kecamatan Penajam pun tidak semua dapat terlayani. Pengangkutan sampah baru sebatas wilayah perkotaan sampai ke Sotek dan Riko. Sementara wilayah lainnya seperti di Kelurahan Pantai Lango, Jenebora, Gresik dan Bukit Subur masih belum tersentuh pelayanan persampahan disebabkan kendala jarak yang jauh serta kondisi jalan yang masih belum beraspal. Dari sisi pengelolaan akhir di TPA, masih menggunakan Controled Land Fill yang dilaksanakan rata-rata seminggu sekali atau tergantung kapasitas sampah yang diangkut. Disamping itu, kegiatan persampahan juga terkendala pada masih rendahnya kesadaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-59 masyarakat untuk memilah dan mereduksi sampah serta membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, agar kegiatan pengelolaan angkutan sampah dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pada siang hari tidak ada lagi sampah yang menumpuk di bak penampungan sampah sementara (TPS). A.4 Perumahan Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. A.4.1 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 sudah cukup baik, tetapi belum merata (lihat tabel 2.36). Kecamatan Sepaku memiliki presentasi luas permukiman tertata yang paling tinggi yaitu mencapai 85%, untuk Kecamatan Penajam dan Waru masing- masing tercapai sebesar 74% dan 70%, sedangkan wilayah kecamatan Babulu adalah yang paling rendah dengan capaian 26%. Tidak meratanya luas permukiman yang tertata ini dikarenakan pembangunan masyarakat yang masih bersifat sporasi dan masih mengarah kepada urban sprowl, juga dipengaruhi luasan permukiman yang terbangun di wilayah kecamatan tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-60 Tabel 2.36 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Kecamatan Luas Area Permukiman Keseluruhan Luas Area Permukiman Tertata Persentase (%)

(1)(2) (3) (4) (5=4/3) 1 Penajam 4.314 3.190 74 2 Waru 887 617 70 3 Babulu 3.359 871 26 4 Sepaku 3.131 2.674 85 Jumlah 11.691 7.352 62,88 A.4.2 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan setiap tahun hanya berkisar pada angka 20-30 buah dengan fluktuasi yang cukup tinggi. Jika tahun 2008 jumlah ijin yang diterbitkan adalah 34, berturut-turut hingga tahun 2012 hanya menerbitkan 11, 18, 25 dan 22 ijin. Jika di proporsikan tahun 2012 hanya 0,7% bangunan yang berijin. Berdasar wilayah maka proporsi ijin tertinggi ada di wilayah kecamatan Penajam dengan proporsi terrendah di kecamatan Babulu (lihat tabel 2.37). Rendahnya rasio bangunan ber-IMB ini salah satunya dikarenakan rendahnya kesadaran warga untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Bagi masyarakat awam, pembangunan bangunan di tanah sendiri seharusnya tidak memerlukan izin kepada pemerintah. Rendahnya kesadaran ini terkait dengan masih kurangnya upaya sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, rendahnya IMB juga dikarenakan kewajiban yang dimiliki oleh Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-61 masyarakat untuk membayar retribusi atas IMB yang telah diterbitkan padahal masih banyak masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tergolong masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang rendah. Dampak dari keadaan ini adalah sulitnya mendeteksi ketaatan terhadap dokumen tataruang yang telah ada. Tabel 2.37 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Kecamatan Jumlah Bangunan Jumlah Bangunan ber-IMB Persentase bangunan ber IMB

1.Penajam 13.543 15 0,11
2.Waru 3.626 1 0,02
3.Babulu 5.871 1 0,01
4.Sepaku 7. 086 5 0,07 Jumlah 30.126 22 0,07 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2012 A.5 Penataan Ruang Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-62 A.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara luas ruang terbuka hijau masih sangat rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah. Dari tahun 2010 hingga tahun 2012 jumlah luas ruang terbuka hijau tidak menambah, luasnya hanya 1,67% dari keseluruhan luas wilayah atau 5.323 km persegi dari 318.445 km persegi. Padahal idealnya ruang terbuka hijau seharusnya sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayah. Tabel 2.38 menyajikan secara lebih rinci rasio ruang terbuka hijau menurut kecamatan pada tahun 2012. RTH tertinggi ada di kecamatan Penajam dengan RTH terrendah di kecamatan Sepaku. Tingginya RTH di kecamatan Penajam terkait dengan definisi RTH yang bias kepada perkotaan, dimana RTH adalah kawasan hijau yang dapat digunakan sebagai areal bermain seklaigus paru-paru kota. Jika konsep paru-paru kota lebih dikedepankan maka di wilayah pedesaan tentunya lebih banyak memiliki areal RTH. Tabel 2.38 Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Kecamatan Luas Wilayah Luas Ruang Terbuka Hijau Persentase RTH
1.Penajam 91.187 2.123 2,32
2.Waru 39.802 765 1,92
3.Babulu 45.207 790 1,74
4.Sepaku 142.249 1.645 1,15 Jumlah 318.445 5.323 1,67 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW, 2013) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-63 A.6 Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dijadikan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2013 yang diatur menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, RKPD, Renstra SKPD, dan RENJA SKPD. Berdasar evaluasi terhadap RPJMD periode 2009-2013 terdapat beberapa persoalan terkait dengan perencanaan di wilayah Penajam Paser Utara, diantaranya adalah Koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD yang cukup lemah. Kondisi ini bermula dari lemahnya pemahaman masing-masing SKPD terhadap pentingnya perencanaan yang bersifat komprehensif, sehingga dokumen RPJMD menjadi semacam kumpulan dari Renstra, bukan sebuah perencanaan komprehensif atas tujuan dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Lemahnya pemahaman itu berdampak sangat luas baik pada perencanaan tahunan kabupaten maupun masing-masing SKPD. Dari evaluasi RPJMD tersebut didapati ketidak terkaitan antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lain, ketidaktepatan tujuan dan program dari masing-masing SKPD dan adanya persoalan yang tidak tercover oleh SKPD manapun. Dampak yang terlihat adalah rendahnya capaian kinerja RPJMD periode tersebut (Evaluasi RPJMD, 2012). A.7 Perhubungan A.7.1 Angkutan Umum Jumlah penumpang dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami penurunan sebesar rata-rata 8,3%. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena kondisi angkutan umum yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-64 masih belum layak atau karena mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2010-2011 terjadi peningkatan sebesar 26,48%. Meningkatnya jumlah penumpang klotok dan speed boat dikarenakan meningkatnya koneksitas antara Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan makin terintegrasinya Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kota Balikpapan (lihat tabel 2.39). Tabel 2.39 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2008-2011 Kabupaten Penajam Paser Utara No Uraian 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah penumpang Bis 210.676 216.105 198.362 170.281
2.Kendaraan Bermotor 21.341 23,830 24,385 30,500 3. Jumlah penumpang ASDP 45.443 58.396 58.396 51.968 4. Jumlah penumpang Klotok 16.947 14.627 17.157 17.488 5. Jumlah penumpang Speed boat 8.888 11.136 11.307 11.252 6. Total Jumlah Penumpang 281.954 300.264 285.222 250.989 Sumber: Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Dalam Angka Penajam Paser Utara, Tahun 2012 Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal penataan, pengaturan dan pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-65 trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 4 izin, dengan satu ijin di perkotaan dan 4 ijin di pedesaan. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2010). Adapun rasio izin trayek terhadap jumlah angkutan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2008-2012, masing-masing adalah seperti terlihat pada tabel 2.40. Tabel 2.40 Rasio Ijin Trayek terhadap jumlah angkutan No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1. Izin Trayek perkotaan 1 1 1 1 1 2. Izin Trayek perdesaan 3 3 3 3 3 3. Jumlah Izin Trayek 4 4 4 4 4 4. Jumlah penduduk 133.859 137.165 142.922 149.144 175.999 5. Rasio Izin Trayek 0.0000290 0.0000291 0.000027 0.0000268 0.0000227 Sumber : Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata Kab. PPU Pada tabel 2.40 di atas ditunjukkan jumlah ijin trayek baik di perkotaan maupun di pedesaan serta rasio izin trayek per jumlah penduduk. Izin trayek perkotaan dan perdesaan memiliki jumlah yang sama dari tahun 2008 ke tahun 2012, yakni 1 izin trayek untuk perkotaan dan 3 ijin trayek untuk pedesaan. Jumlah izin trayek yang selalu sama dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan peran angkutan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum signifikan dalam menunjang kehidupan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-66 masyarakat. Ini dikarenakan mengingat luas dan kondisi wilayah dengan penyebaran yang tidak merata serta tipologi mobilitas masyarakat yang masih minim, menyebabkan masih banyak daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum yang rutin beroperasi. Wilayah-wilayah tersebut umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pesisir pantai yang jauh dari akses jalan nasional atau jalan propinsi. Mengingat masih banyaknya wilayah belakang yang belum terakses angkutan umum lewat darat, sehingga masyarakat pada wilayah pesisir umumnya menggunakan sarana angkutan laut atau sungai seperti di Wilayah Pantai Lango, Jenebora, Maridan dan Mentawir. Hal ini didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yang umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. A.7.2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Seluruh angkutan umum di Kabupaten wajib memiliki sertifikat pengujian kendaraan bermotor (uji Kir). Berdasarkan data yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, pengujian kendaraan 50% sudah menggunakan sistem yang otomatis tidak manual lagi. Namun pada pengujian tertentu masih menggunakan sistem manual. Tabel 2.41 menyajikan persentase kendaraan yang melakukan uji Kir. Tabel 2.41 Persentase Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara Angkutan umum 2008 2009 2010 2011 2012 Mobil penumpang umum 100 100 95,09 95,87 94,84 Mobil bus 100 100 84,15 93,90 96,34 Mobil barang 100 100 97,75 97,87 103,95 Kereta tempelan - - - 100 100 Jumlah 100 100 92,33 96,91 98,78 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-67 Jumlah kendaraan yang melakukan KIR pada Tahun 2012 sebesar 103,95% atau lebih banyak dari jumlah kendaraan yang ada karena pelaksanaan kegiatan KIR per kendaraan dilakukan 2 x setahun sehingga dimungkinkan jumlah kendaraan KIR lebih besar dari 100%. Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendaraan yang hanya melakukan kegiatan KIR setahun 1 kali saja. Jumlah kendaraan, dari berbagai jenis yang melakukan uji Kir mengami penurunan, padahal dari aspek jumlah kendaraan hanya kendaraan mobil barang yang mengalami peningkatan dari 1.814 di tahun 2008 menjadi 2.881 di tahun 2012, sementara untuk kendaraan umum dan bis justru turun, masing masing dari 102 menjai 97 dan 100 menjadi 82. Ini artinya terjadi penurunan kinerja uji Kir terhadap kendaraan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah jauhnya rentang kendali pelayanan bagi masyarakat khususnya wilayah-wilayah yang jauh dari Kota Penajam dan wilayah yang mempunyai aksesibilitas yang masih minim karena kondisi jalan yang belum mantap. Selain itu, waktu tunggu Uji Kir yang masih lama sekitar ± 55 menit/ unit kendaraan, juga memberikan kendala bagi masyarakat yang ingin melakukan Uji KIR. A.7.3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 36 pelabuhan laut. Pelabuhan tersebar dibeberapa lokasi namun ada pula yang keberadaannya berada dalam satu kawasan yaitu di Kawasan Industri Kabupaten Penajam Paser Utara di Buluminung. Pelabuhan yang ada umumnya merupakan pelabuhan khusus dan pelabuhan milik perusahaan swasta baik yang bergerak di bidang perkebunan sawit, galangan kapal dan pasir kwarsa. Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-68 untuk pelabuhan batu bara tersebar dibeberapa daerah yang letaknya berdekatan dengan lokasi penambangan. Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan umum adalah pelabuhan Klotok dan Speedboat. Namun demikian kondisi pelabuhan klotok sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanan maupun kondisi fisik bangunan yang jauh dari standar bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang karena tidak dilengkapi dengan sarana penunjang yang layak. Hal ini disebabkan karena kepemilikan dan kegiatan operasional pelabuhan dikuasai oleh perorangan, sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana angkutan klotok tersebut. Walaupun dengan fasilitas pendukung yang sangat minim, masyarakat masih menggunakan klotok sebagai sarana utama untuk menyeberang ke Balikpapan atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena angkutan klotok lebih murah, waktu tempuh yang tidak terlalu lama (± 45 - 60 menit), lebih cepat dibandingkan dengan Kapal Fery penyeberangan dengan waktu tempuh secara keseluruhan rata-rata 2-3,5 jam dan relatif lebih aman khususnya pada musim hujan atau gelombang besar. Pelabuhan penyeberangan speedboat kondisi fisik dan pelayanannya lebih baik. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tunggu yang memadai dan dilengkapi kamar kecil, jembatan apung untuk naik turun penumpang walaupun kondisinya mulai rusak. Antrian penumpang juga sudah dilakukan dengan karcis masuk serta dilengkapi dengan petugas jaga. Namun demikian, sebagaimana pelabuhan-pelabuhan lainnya, masih banyak calo-calo yang mengambil kesempatan untuk mengambil penumpang tanpa melalui antrian sehingga kondisi pintu masuk pelabuhan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-69 kurang nyaman karena banyaknya calo yang menawarkan jasa dan tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Mengimbangi lonjakan penumpang angkutan umum dari Balikpapan ke Penajam atau sebaliknya via kapal Ferry, Departemen Perhubungan Pusat telah membangun dermaga sandar yang baru untuk mengurangi waktu tunggu kapal ketika bongkar muat. Diharapkan pelabuhan ini dapat memangkas waktu tempuh secara keseluruhan sampai 50% dari waktu tempuh yang ada sekarang, sehingga mobilitas dan pergerakan barang dan penumpang menjadi lebih lancar. Disamping pelabuhan laut, Kabupaten Penajam Paser Utara hanya memiliki 1 terminal bis dan tidak memiliki satupun pelabuhan udara. Hal ini cukup dimengerti karena Kota Balikpapan yang berjarak dekat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pelabuhan udara yang cukup besar (Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata, Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013). A.8 Lingkungan Hidup Ada beberapa macam bidang yang dapat mencakup analisa penguatan kualitas lingkungan hidup yakni penanganan sampah, akses masyarakat terhadap air minum, pencemaran air serta implementasi amdal. A.8.1 Persentase Penanganan Sampah Sampah yang ditangani sudah sebesar 99,67% ini menunjukkan bahwa penanganan sampah sudah baik, namun penanganan sampah yang baik ini hanya terbatas pada wilayah Penajam, Waru, dan Babulu saja, sedangkan wilayah Sepaku belum tertangani. Sebagaimana umumnya di wilayah pedesaan, sampah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-70 masih dianggap belum menjadi permasalahan terkait dengan luas wilayahnya, dengan demikian pencatatan tentang jumlah sampah yang diproduksipun belum tersedia. Indikasi ini harus menjadi perhatian mengingat sampah yang saat ini diproduksi semakin lama semakin menuju pada sampah plastik yang memiliki daya rusak tinggi bagi lingkungan. A.8.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Air bersih adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari air tanah dalam dan air permukaan. Saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar bergantung pada air hujan, air sungai dan sumur bor serta air ledeng/PDAM. Berdasarkan dokumen Master Plan Air Minum Kabupaten Penajam Paser utara, sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara dibagi 4 (empat) lokasi yakni :
1.Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Penajam
2.Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Waru
3.Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Babulu
4.Sistem penyediaan air bersih di Kecamatan Sepaku Sistem penyediaan air bersih non perpipaan bersumber dari sumur gali, sumur pompa dan sungai. Saat ini sedang dibangun Embung Lawe-Lawe dengan daya tampung air 1,3 juta kubik yang nantinya akan memenuhi dan mengoptimalkan kebutuhan air bersih wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya wilayah Gunung Steleng, Penajam, Nenang, Nipah-Nipah, Sei Parit hingga Petung dan sekitarnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-71 Selain itu juga sedang di bangun WTP (Water Treatment Process) Lawe-Lawe untuk meningkatkan kapasitas produksi saat ini adalah 100 ltr/det menjadi 250 – 300 l/det. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih berupa pemasangan pipa induk diameter 12 inc, disepanjang Lawe-Lawe, Penajam, Nenang, Nipah-Nipah hingga Sei Parit. Berdasarkan data Suseda Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 bahwa sebanyak 41,92% rumah tangga menggunakan air kemasan. Ini dikarenakan bertumbuhnya depo-depo air isi ulang dan terjangkaunya harga untuk konsumen dan kemudahan untuk membeli air kemasan serta pelayanan produk-produk air dalam kemasan (lihat tabel 2.42). Tabel 2.42 Persentase Rumah Tangga (RT) menurut Sumber Air Minum Tahun 2011 Sumber: Suseda Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 Pengelolaan air bersih oleh PDAM belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, keterbatasan ini disebabkan masih rendahnya kapasitas daya tampung air baku dan instalasi pengolahan yang merubah air baku menjadi air bersih. Kondisi geografis dengan lahan yang berbukit dan dibelah oleh sungai diantara kantong-kantong permukiman dan jarak antar permukiman yang jauh, menyebabkan sulitnya distribusi air yang No Sumber Air Minum Persentase
1.Air Dalam Kemasan 41,92
2.Leding 8,30
3.Pompa 17,09
4.Sumur terlindung 9,45
5.Sumur Tak terlindung 11,09
6.Mata Air Terlindung 0,62
7.Mata Air Tak Terlindung 0,36
8.Lainnya 11,18 9 Jumlah 100 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-72 terpusat di Lawe-Lawe Kecamatan Penajam. Pemerintah Daerah berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang ada disetiap kecamatan dengan membuat WTP tersendiri. Instalasi pengolahan air bersih selain Lawe-lawe yang telah dibuat berada di Kecamatan Sepaku, Babulu dan Waru. Keberadaan instalasi pengolahan air minum yang berada di kecamatan ini juga masih belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan masih terbatas pada wilayah sekitar ibukota kecamatan saja dan kapasitasnya pun masih terbatas. Beberapa wilayah yang berada jauh dari jangkauan pelayanan air PDAM seperti di Maridan Kecamatan Sepaku, sumber air bersih masyarakat diambil dari embung-embung milik perusahaan yang beroperasi diwilayah sekitarnya. Keberadaan embung air tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, mengingat wilayah tersebut berada dipinggir pantai dan merupakan daerah pesisir sehingga air tawar sangat sulit didapat melalui sumur pantek. Semakin ekspansifnya pemanfaatan lahan yang disebabkan banyaknya kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit, telah mengancam keberadaan embung-embung tersebut. Hal ini tidak hanya mengancam embung-embung kecil yang tersebar dibeberapa wilayah, namun juga mengancam Bendungan Lawe- lawe yang sedang dikerjakan sebagai sumber air baku utama bagi daerah ibukota kabupaten dan daerah sekitarnya. Daerah cathment area/tampungan air sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dengan keberadaan bendung dan embung, sebagian banyak di eksploitasi untuk diambil batubaranya. Hal ini berdampak semakin berkurangnya kemampuan cathment area tersebut untuk dapat menampung dan menyimpan air serta berakibat turunnya kualitas baku mutu air. Semakin tercemar air Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-73 baku tersebut akan semakin mahal pengolahannya sehingga harga per m3 yang harus dibebankan kepada pelanggan PDAM akan semakin mahal. A.8.3 Pencemaran Status Mutu Air Dari 16 sungai yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya terdapat 10 sungai yang kualitasnya dipantau (Pengolahan data lingkungan hidup, 2012). Artinya hasil pemantauan status mutu air hanya sebesar 62,50%. Mengenai pencemaran status mutu air di sungai Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam ambang pengendalian, artinya air sungai yang ada masih dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mandi dan minum. Kondisi air masih dalam batas ambang baku mutu. Tetapi untuk mengantisipasi pencemaran mutu air jumlah perusahaan yang ada dekat sungai harus segera diantisipasi. A.8.4 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal dan Kasus Lingkungan Hidup Jumlah perusahaan yang telah melakukan wajib amdal sebesar 35, namun hanya 23 perusahaan dari 35 perusahaan tersebut yang kegiatannya diawasi. Artinya, pengawasan terhadap amdal sudah cukup baik, walaupun saat ini hanya mencapai angka 65,71%. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah melakukan amdal wajib dilakukan mengingat hal ini dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan dari jumlah kasus lingkungan yang telah ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 2 kasus dari 3 kasus lingkungan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-74 A.9 Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kependudukan, Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan perda tersebut, dokumen kependudukan yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri (1). Dokumen kependudukan dan (2). Surat Keterangan Kependudukan. Selain pelayanan administrasi kependudukan tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara juga melayani: (1). Pelayanan pengolahan data kependudukan. (2). Pelayanan perpindahan penduduk masal (3). Penyusunan daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah mengeluarkan standar rentang waktu proses pengerjaan dokumen kependudukan. Sampai dengan bulan April Tahun 2013, total jumlah penduduk berjumlah 176.407 ribu jiwa dan penduduk yang wajib memiliki KTP berjumlah 117.984 jiwa. Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis sehingga untuk memperpendek jarak pelayanan bagi penduduk yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan terkait pembuatan KTP dapat dilaksanakan di 4 Kantor Kecamatan yang ada. Adapun pelayanan lainnya masih tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan perekaman E- KTP dimulai pada tahun 2012 dengan kegiatan yang meliputi: (1) tanda tangan, (2) sidik 10 jari, (3) foto dan (4) iris mata. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Penajam Paser Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-75 mendapat jatah 108.871 Jiwa, namun yang dapat terekam baru 98.837 jiwa atau 90,78%. Sehingga masih ada 10.034 orang penduduk yang belum dilakukan perekaman E-KTP. Belum tercapainya rekaman E-KTP tersebut disebabkan karena: (1) orang bepergian/pendidikan dan; (2) kesadaran masih kurang (orang tua). Untuk meningkatkan kinerja E-KTP telah dilakukan (1). Penyisiran ke desa-desa dan kelurahan (2). Sosialisasi tentang administrasi kependudukan. Dalam rangka pelayanan yang dilakukan maka, kinerja kependudukan dapat dikatakan telah cukup baik pada aspek KTP tetapi masih sangat kurang dalam hal pelayanan terhadap akte kelahiran (lihat tabel 2.43). lemahnya kinerja ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Dari Dinas kependudukan kinerja pelayanan dirasa cukup baik dengan lama waktu kepengurusan ijin yang relatif tidak terlalu lama, rata-rata mencapai 14 hari (lihat tabel 2.44). Tabel 2.43 Capaian indikator kinerja pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 No. Indikator Kinerja Capaian
1.Rasio penduduk ber KTP 78,87
2.Rasio penduduk ber KK 67,90
3.Rasio bayi berakte kelahiran 5,45 Sumber: Hasil analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-76 Tabel 2.44 Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber: Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 17 tahun 2007 A.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A.10.1 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012 tercatat sebanyak 16 Kejadian yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Polres Penajam Paser Utara. Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar disebabkan oleh pencabulan dan pemukulan. A.10.2 KB dan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana pada tahun 2011 sebanyak 23.566 orang, mengalami penurunan pada tahun 2012 sebanyak 23.553 orang. Namun demikian indkator lainnya menunjukkan kinerja yang baik. Jumlah rata-rata anak per keluarga sebanyak 2 orang, jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-77 jangka pendek (pil, suntik, kondom) meningkat dari 18.564 peserta pada tahun 2010 menjadi 19.038 peserta pada tahun
2012.Jumlah pasangan usia subur di Penajam Paser Utara meningkat dari tahun 2010 sebanyak 26.064 pasangan menjadi 27.830 orang pada tahun 2012. Salah satu faktor meningkatnya peserta program KB adalah dengan penambahan jumlah pelayanan posyandu dan penyuluh keluarga berencana yang aktif dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman arti pentingnya program keluarga berencana. A.11 Sosial Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2009-2013 dapat diamati terhadap angka jumlah keluarga fakir miskin, anak terlantar. Pada jumlah anak terlantar, terjadi peningkatan sebesar 56 jiwa. Namun jika dibandingkan pada tahun 2009 dan 2010, jumlah anak terlantar pada tahun 2013 jauh lebih rendah. Terjadi penurunan jumlah anak terlantar sebanyak 143 jiwa selama empat tahun, yaitu sejak tahun 2009 hingga 2012. (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, 2013). Penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-78 12.386 RTS dari total jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dan sampai tahun 2012 hanya mengalami penurunan sebanyak 10.628 RTS. Namun demikian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 247,9 ribu jiwa. Akan tetapi perlu dicermati bahwa persentase jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya 67 persen. Sedangkan jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya 31 persen. A.12 Ketenagakerjaan Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebesar 2,88% berdampak pada jumlah angkatan kerja yang juga mengalami peningkatan (lihat table 2.45). Tabel 2.45 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 – 2013 Karakteristik Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Tenaga kerja (Perusahaan) 2,586 2,586 11,298 9,805 6,152 Angkatan kerja 91,819 92,999 95,371 114,919* - Bukan angkatan kerja 45,346 49,923 53,773 60,747* - Bekerja 55,680 62,290 67,034 - - Pencari kerja 3,689 5,442 1,478 1,352 654 TPAK (%) 64.08 67.91 66.55 - - Pengangguran terbuka (1,597) 6,508 (1,959) 5,855

(723)
(570)(754) * Sumber: Dukcapil Kab. Penajam Paser Utara Berdasarkan tabel 2.47, pada tahun 2011 terlihat bahwa jumlah tenaga kerja perusahaan mengalami peningkatan pesat sebesar 8.712 tenaga kerja, kemudian mengalami penurunan pada tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-79 berikutnya secara terus menerus masing-masing 1.493 tenaga kerja pada tahun 2012 dan 5.146 tenaga kerja pada tahun 2013. Menurunnya jumlah tenaga kerja di perusahaan dan jumlah pencari kerja mengindikasikan dua hal. Hal pertama adalah meningkatnya jumlah wirausahawan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan hal kedua adalah data yang ditunjukkan di atas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak semua para pencari kerja mendaftarkan dirinya di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga jumlah mereka tidak dapat terdeteksi secara baik. Angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan dibedakan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer yang mencakup pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan; sektor sekunder mencakup pertambangan, manufaktur, bangunan, listrik dan air, pengangkutan, perhubungan dan gas; sektor tersier mencakup perdagangan, rumah makan, hotel, keuangan, asuransi, jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2009-2013 memang relatif cukup tinggi, akan tetapi distribusi jumlah angkatan kerja bekerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian (lihat tabel 2.45). Selain terkonsentrasi dari segi struktur pembentukannya yang memperlihatkan ketimpangan sektoral dalam pola penyerapan angkatan kerja, kemampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja bekerja di kabupaten ini juga relatif terbatas. Beberapa sektor ekonomi seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan hanya menyerap angkatan kerja bekerja tidak melebihi dari 33% dibanding sektor pertanian. Struktur kontribusi pertumbuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-80 kesempatan kerja secara sektoral di Kabupaten Penajam paser Utara periode 2009–2011 ditunjukan oleh tingginya tingkat angkatan kerja pada sektor primer dan sektor tersier. Tabel 2.46 Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2011 Sektor Tahun 2009 2010 2011 Primer (A) 30,183 29,653 31,891 Sekunder (M) 10,916 12,599 13,134 Tertier (S) 14,581 20,038 22,009 Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Tahun 2013 A.13 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja Pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel 2.47 berikut. Tabel 2.47 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No Indikator Rumus 2009 2010 2011 2012 1 Persentase Koperasi Aktif 20.8 18.9 19 21 2 Usaha Mikro dan Kecil Jml usaha mikro dan kecil x 100 8.6 19.1 16.4 10.9 Jumlah seluruh UKM Sumber: Dinas KUKM Perindag Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-81 Tabel 2.46 menunjukkan jumlah koperasi aktif dari tahun 2009 ke tahun 2012 mengalami peningkatan dengan fluktuasi di tengahnya. Pada tahun 2009-2012 rata-rata jumlah koperasi aktif tercatat 38 unit. Persentase koperasi aktif yang hanya mencapai 20% menunjukkan terdapat persoalan yang cukup penting untuk dilakukan pendalaman. Sebagai badan usaha yang penting, tetapi yang aktif hanya sedikit. Pemahaman mengenai makna koperasi baik di sisi masyarakat maupun pembina merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak wilayah terkait dengan pengembangan koperasi. Dampak dari kurangnya pemahaman ini adalah pola- pola pembinaan koperasi oleh pemerintah selama ini masih ada yang dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota. Sering kali program-program yang dibiayai oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau tidak bisa dinikmati oleh warga koperasi seluruhnya. Contohnya penyaluran dana bergulir oleh pemerintah melalui koperasi. Kinerja pinjaman lunak tanpa agunan ini secara ekonomi belum bisa mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sehingga saat ini pemerintah melalui perbankan menyalurkan dana bergulir pada koperasi untuk memperkuat permodalan koperasi, terutama unit simpan pinjam/KUD. Selanjutnya, koperasi juga harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menciptakan jalinan kerjasama melalui jaringan usaha koperasi, menggalang solidaritas serta melakukan joint venture antar koperasi dan dengan non koperasi. A.14 Penanaman Modal Dukungan dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat dari kemudahan prosedur administrasi dalam mengurus investasi melalui pelayanan perizinan satu atap melalui Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu. Ketersediaan pelayanan penunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-82 yang dimililiki daerah terlihat dari ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Kinerja pembangunan pada pelayanan umum urusan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 pada masing-masing indikator. Tabel 2.48 Jumlah Investor, Nilai Investasi, Daya Serap Tenaga Kerja dan Nilai Realisasi PMDN No Indikator 2009 2010 2011 2012

1.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 5 3 8 3
2.Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta) 520.796 35.034 8.828 165.526
3.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 185 682 50 2.786
4.Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN 1.110.65 -95.21 - 66.69 -64.01 Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Kaltim, Tahun 2012 Kinerja investasi, dari aspek jumlah investor maupun nilai investasinya fluktuatif. Hal ini disebabkan karena keluarnya ijin tersebut tidak dapat dikeluarkan pada Tahun berjalan yang disebabkan oleh masih belum adanya kepastian prosedur terkait standarisasi berapa lama waktu yang dikeluarkan untuk mengurus kelengkapan ijin tersebut. Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Daerah baru membentuk dinas perijinan pada Tahun
2013.Diharapkan dengan adanya dinas perijinan ini diharapkan proses perijinan dapat berjalan dengan lebih cepat dan transparan sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah Penajam Paser Utara. Dilihat dari daya serap per tenaga kerja menunjukkan perbaikan, dari 185 di tahun 2009 menjadi 2.786. penyerapan tenaga kerja per nilai investasi yang tinggi menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan sesuai dengan kondisi ketenaga kerjaan lokal. Kondisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-83 ini harus dipertahankan dalam kebijakan yang akan datang, dimana investasi lebih diarahkan pada investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, agar tercipta proses multiplier effect yang lebih tinggi. A.15 Kebudayaan Melalui Perpres No. 92 tahun 2011 fungsi kebudayaan diintegrasikan dengan pendidikan. Berikut diuraikan kinerja kebudayaan di kabupaten Penajam Paser Utara. A.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Seni dan budaya Kabupaten Penajam Paser Utara pun tidak terlepas dari kebudayaan suku Dayak Paser. Dalam 5 tahun terakhir ini telah diselenggarakan festival seni dan budaya diantaranya adalah, Pesta Adat Nondoi; Pesta Pantai Sipakario; Pesta Pantai Lango; Tari Uok Botung; Tari Jepen Ampiek Muslimah; Tari Kode Bura (Kera Putih). Pada tahun 2013 ini dilaksanakan Festival Parade Seni Budaya dan Pawai Kendaraan Hias yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai upaya untuk mengembangkan kreativitas dan sebagai ajang pameran pembangunan kepada masyarakat. Dan pada tahun 2012 telah dilaksanakan Dialog Budaya dengan menghadirkan tokoh masyarakat, seniman dan budayawan. Hasil rumusan Dialog Budaya tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah secara menyeluruh terhadap pembangunan dan pelestarian Seni Budaya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 8 dari tahun 2009 hingga tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-84
2011.Namun pada tahun 2012 jumlah festival seni dan budaya berkurang menjadi 6. Walaupun festival seni berkurang namun pelaksanaan festival seni di Kabupaten Penajam Paser Utara telah berjalan dengan baik bahkan melewati target yang ditetapkan. Akan tetapi alangkah baiknya jika festival seni dan budaya dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang lebih sering karena dapat memberikan ruang bagi kearifan lokal sehingga akan memperkuat ciri khas bangsa Indonesia di tengah gempuran kebudayaan asing. Di sisi lain, pelaksanaan festival seni dan budaya tentunya akan terkait dengan perkembangan ekonomi. Festival seni dan budaya dapat menunjang kegiatan pariwisata sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Pada tahun 2012, Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar Lomba Tari Japin Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Lomba Tari Garapan Tradisional Pesisir dan Pedalaman yang diselenggarakan untuk menyeleksi Duta Seni Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kabupaten bertujuan untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi bidang kesenian, baik pelajar di tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA serta SMK. A.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah dua (2) dan angka ini terus sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Terkait dengan hal ini maka perlu diupayakan peningkatan jumlah sarana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-85 penyelenggaraan festival seni dan budaya sehingga masyarakat umum khususnya generasi muda dapat lebih terintegrasi dengan kebudayaan lokal. Seni dan budaya merupakan salah satu pilar ketahanan nasional. Degradasi seni dan budaya di era globalisasi seperti ini secara lambat laun akan menggantikan budaya lokal dengan budaya asing. A.15.3 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Salah satu cagar budaya yang dilindungi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Meriam Jepang yang merupakan peninggalan bersejarah pada masa penjajahan Jepang yang terletak di Kelurahan Gunung Steleng. Meriam ini pada masa lalu dipergunakan sebagai alat pertempuran pada masa penjajahan Jepang yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sejarah perjuangan bangsa ini. A.16 Kepemudaan dan Olahraga Organisasi kepemudaan di Penajam Paser Utara ada yang merupakan organisasi Nasional (Pemuda Pancasila, GP Ansor, Laskar Merah Putih, FKPPI, AMPG, dll) dan ada juga organisasi Regional (GEPAK, GASAK-LIBAS) serta organisasi Kedaerahan (Persatuan Pemuda-Pemudi Bajao, dll). Jumlah organisasi pemuda tahun 2009 dan 2010 sebanyak 39 dan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebanyak 40. Peningkatan jumlah organisasi pemuda ini tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping itu, banyaknya jumlah organisasi pemuda Penajam Paser Utara menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-86 pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. A.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2009-2013 pada masing-masing indikator disajikan pada tabel 2.49. Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Tahun 2013 No Indikator Satuan T A H U N 2009 2010 2011 2012 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kegiatan 29 36 54 6 2 Kegiatan pembinaan politik daerah kegiatan 12 12 12 8 Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara, 2013 Tabel 2.48 menggambarkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat seperti kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan OKP. Selama tiga tahun yaitu 2009 hingga tahun 2011 kegiatan pembinaan terus meningkat sebanyak 25 kegiatan. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 48 kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya jumlah organisasi profesi, yayasan dan organisasi kemasyarakatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-87 A.18 Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2009-2013 ditunjukkan pada tabel 2.50. Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum bidang Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah No Indikator Satuan T A H U N 2009 2010 2011 2012 2013 1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk % 1:2858 1:1681 1:1381 1:1226 1:880 2 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk % 76.98 73.88 77.77 67.11 65.58 3 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan % 1:8 1:7 1:9 0 0 6 Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Ada/tidak - - - - Ada 7 Penegakan PERDA % 0 0 191.75 72.75 14 8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten % 0 0 1 1 1 9 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 100 100 100 100 100 Sumber: Satpol PP dan Kantor Kesbangpol, 2013 Berdasarkan tabel 2.50 diatas, dapat dilihat bahwa rasio satpol PP dan Linmas terus menurun, artinya cakupan pelayanan oleh petugas menjadi semakin baik. Selama lima tahun terakhir jumlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-88 Satpol PP mengalami peningkatan sebanyak 153 jiwa. Hal ini berdampak baik dalam membantu mengatasi masalah keamanan masyarakat. Selain polisi pamong praja, perlindungan masyarakat (Linmas) juga berperan aktif dalam peningkatan upaya menjaga keamanan masyarakat. Selama lima tahun terakhir, tercatat terjadi penambahan jumlah Linmas sebanyak 104 orang. Bentuk pengamanan lain adalah berupa keberadaan pos sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang berada di setiap desa/kelurahan. Selama tiga tahun yaitu 2009-2011, jumlah siskamling terus mengalami peningkatan sebanyak 84 unit dari kondisi masing- masing tahun 2009 sebanyak 382 unit, tahun 2010 sebanyak 402 unit dan tahun 2011 sebanyak 466 unit. Kualitas pelayanan pemerintahan dan perizinan dapat ditunjukkan oleh kesediaan sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah dan jumlah penegakan perda. Pada tahun 2013, sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah telah dibentuk dan dioperasikan. Di sisi lain jumlah penegakan perda mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dan 2012, penegakan perda telah dilakukan secara baik sehingga upaya ini telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perda. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan perda dapat dilihat dari jumlah pelanggaran perda yang terus menurun. Indikator berikutnya adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten merupakan persentase dari jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibandingkan jumlah pelanggaran K3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sudah mencapai 100%, dengan rincian jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dan jumlah pelanggaran K3 masing-masing 291 pelanggaran. Cakupan sarana prasarana perkantoran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-89 pemerintahan desa yang baik pun juga telah mencapai angka 100 persen. A.19 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2008–2012 ketersediaan pangan rata-rata 72.962.000 kg/tahun atau 249 kg/orang/tahun dalam bentuk beras. Dari aspek jumlah menunjukkan bahwa pangan yang ada telah mencukupi keperluan masyarakat Penajam Paser Utara yang memerlukan 130 kg/orang/tahun beras. Dengan demikian kalau dilihat dari keperluan dan ketersediaan beras yang ada masih ada kelebihan beras sebesar 119 kg/orang/tahun. Melihat kondisi yang demikian itu maka Kabupaten Penajam Paser Utara tidak kekurangan beras, tetapi beras yang beredar justru beras merk lain yang bukan berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi ini disebabkan karena banyak gabah yang dijual ke luar daerah. Diharapkan kedepan beras yang ada di Penajam Paser Utara sudah mampu bersaing dengan beras dari daerah lain dan memiliki merk seperti beras babulu, beras waru, beras sepaku dan beras penajam. Produksi padi dan jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir dari 2008–2012 dapat dilihat pada tabel 2.51. Dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan, maka Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang sangat kelebihan produksi beras jika hanya untuk dikonsumsi oleh penduduknya sendiri. Kondisi ini dapat dilihat sebagai peluang yang sangat baik dengan kedekatan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Sebagai kota yang berkembang cepat, Balikpapan tentu memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah dengan areal pertanian yang tentu makin sempit. Adalah sebuah peluang besar bagi Penajam Paser Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-90 untuk menjadi pemasok beras bagi kota Balikpapan. Namun demikian hingga hari ini peluang ini belum tergarap secara baik. Sebuah bukti kecil menunjukkan, dipasar kota Balikpapan beredar beras dengan merek “beras PPU”, namun tidak ada informasi dari warga Penajam Paser Utara tentang beras tersebut. Artinya terdapat peluang yang besar di luar tetapi tidak dipahami oleh penduduk Penajam Paser Utara dan justru dimanfaatkan oleh pihak di luar Penajam Paser Utara. Tabel 2.51 Produksi Padi dan Ketersediaan Padi per jiwa Tahun Produksi (kg) Jumlah Jiwa Produksi padi per jiwa (kg) 2008 79.729.000 133.859 595,61 2009 62.301.000 137.165 454,20 2010 87.879.000 142.922 614,87 2011 65.378.000 149.144 438,35 2012 69.523.000 175.666 395,76 Sumber: Dinas DP3K Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 A.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-91 Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu

(1)tahun. Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah LSM yang aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2012, hal ini di sebabkan adanya peraturan baru mengenai penerimaan dana hibah/bansos sesuai dengan Permendagri no 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang mengatur pemberian bantuan ke LSM tidak bisa diberikan setiap tahunnya. A.21 Statistik Sejalan dengan tugas penyediaan data, badan Statistik bekerja sama dengan instansi terkait telah menerbitkan dokumen resmi yang harus tersedia pada suatu wilayah. Dokumen Kabupaten dalam Angka sebagai dokumen data resmi tersedia di kabupaten Penajam Paser Utara secara lengkap. Sejalan dengan kelengkapan yang diharuskan ada dalam sebuah dokumen, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka telah memenuhi standar isi yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat data detail yang memang tidak tersedia dalam Statistik tetapi tersedia di SKPD yang mengampu. Aspek penting lain dari data statistik adalah terjadinya perbedaan data yang ada di SKPD dengan yang ada di dokumen Statistik. Hal ini terjadi akibat dari metode pengumpulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-92 data yang berbeda. Perbedaan itu muncul diakibatkan dari tujuan pengumpulan yang memang berbeda. Statistik memiliki standar metodologi yang telah baku demi mendapatkan data yang dapat diperbandingkan secara regional maupun nasional. Sementara itu data di SKPD lebih berkaitan dengan tujuan pengambilan kebijakan yang mendesak dan detail. A.22 Komunikasi dan Informatika A.22.1 Komunikasi Dan Informasi Layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan intelektual masyarakat yang bertujuan mengurangi kesenjangan digital antara kabupaten dan kota. Serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga dengan keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan usaha diberbagai sektor bagi masyarakat Penajam Paser Utara. A.22.2 Jumlah jaringan komunikasi Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat. Perkembangan jaringan komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi ini dengan banyaknya jaringan komunikasi (telepon) diantaranya AXIS Telekom Indonesia (AXIS), Bakrie Telecom (Esia), Hutchison 3 (Tri), Indosat (StarOne, Matrix, IM3 dan Mentari), Telkomsel (Flexi, HALO, SimPATI dan AS) dan XL, dari semua operator tersebut tidak semua dapat di manfaatkan di 4 kecamatan di kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-93 Penajam Paser Utara hanya jaringan Indosat (Mentari) dan Telkomsel (HALO, SimPATI dan AS) yang dapat di manfaatkan. Jumlah jaringan telpon genggam di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 8 dan angka ini tetap sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Sedangkan jumlah jaringan telpon stasioner berjumlah 55 dan angka ini pun terus sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Dengan banyaknya jaringan komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi di masyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu. Laju perkembangan teknologi komunikasi hingga saat ini sangat tinggi. Penyediaan layanan komunikasi melalui teknologi telepon kabel atau non kabel menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan khususnya telepon genggam atau biasa disebut handphone/selluler. Dibuat pendekatan rata-rata bahwa untuk saat ini dalam satu rumah tangga (RT) memiliki 4 buah HP. Jadi dari jumlah rumah tangga sebanyak 38.881 dan perkiraan rumah tangga saat ini yang memiliki HP adalah 4 buah. Pendekatan ini 38.881 di kali 4 dengan hasil 155.524. Dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 175,666 jiwa maka, persentase penduduk dalam penggunaan HP di Kab. Penajam Paser Utara adalah 88,53%. A.22.3 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Angka rasio warnet/wartel per 1000 penduduk pada tahun 2012 di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kenaikan. Sebelumnya pada tahun 2010, rasio warnet/wartel per 1000 penduduk hanya 0,27 dan pada tahun 2011 rasio ini hanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-94 mencapai angka 0.26 lalu pada tahun 2012 rasio ini meningkat hingga mencapai angka 0,29. Sejalan dengan banyaknya jaringan telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan membuka peluang usaha bagi para wirausahawan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi. A.22.4 Jumlah surat kabar nasional/lokal Surat kabar yang ada beredar di kalangan masyarakat Penajam Paser Utara diantaranya Kompas, Jawa Pos, Kaltim Post, Tribun Kaltim. Kesemuanya itu memberikan informasi yang terjadi di dalam dan luar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang dibutuhkan untuk keperluan informasi baik bisnis maupun sosial. A.22.5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Terdapat 7 stasiun televisi siaran gratis di Indonesia yang salurannya dapat ditangkap di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui antena UHF/VHF (terestrial) yaitu TVRI, Indosiar, MetroTV, RCTI, SCTV, Trans TV, B Channel. Sedangkan untuk stasiun televisi siaran gratis lokal yang salurannya dapat ditangkap di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui antena UHF/VHF (terestrial) BTV (Balikpapan TV). A.22.6 Jumlah Web Site Milik Pemerintah Web Site yang dimilik oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya : - www.penajamkab.go.id - www.bkd.penajamkab.go.id - www.bappeda.penajamkab.go.id. Dengan adanya web site milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-95 dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date. A.22.7 Jumlah Pameran/ Expo Kegiatan Pameran/Expo yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Penajam adalah Penajam Fair yang dilaksanakan setiap tahun dan menjadi agenda tahunan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertujuan: - Untuk memberikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat tentang hasil pembangunan yang dicapai selama berdirinya Penajam Paser Utara. - Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan untuk peluang investasi atau permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Karena dengan kegitan ini adalah akses pemasaran ke daerah lain melalui penjualan produk maupun transaksi bisnis. - Merupakan sarana informasi pembangunan promosi dan potensi sumber daya alam, pembangunan agribisnias dan industri, serta produk unggulan daerah agar lebih dikenal lebih luas, sehingga dapat menarik investor untuk menamkan investasi di Penajam Paser Utara. Pada tahun 2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan Penajam Fair dengan kerjasama PT ADW Bersaudara Group yang kerap menyelenggarakan kegiatan serupa di Indonesia yang di ikuti oleh sebanyak 83 organisasi dengan 160 stand. Akan tetapi total pameran dan expo yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya sebanyak 1 kegiatan dan angka ini terus sama dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Diharapkan pada saat mendatang jumlah pameran dan expo dapat bertambah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-96 masyarakat melalui pemberian ruang bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya. A.23 Perpustakaan Belum tersedia perpustakaan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, saat ini Pemerintah Daerah baru mengembangkan perpustakaan yang terdapat di sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa perpustakaan pada tahun 2009 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sejumlah 136 unit diantaranya terdapat RKB yang dijadikan perpustakaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik, maka sebagian perpustakaan di tahun 2011 dan 2012 dikembalikan fungsinya sebagai RKB sehingga jumlah perpustakaan menjadi 65 unit. Namun ada upaya setiap sekolah untuk membangun RKB dan Perpustakaan baru guna memenuhi sarana penunjang pendidikan. B. Urusan Pilihan B.1 Pertanian Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi cukup besar untuk tanaman pangan. Berdasarkan release Kalimantan Timur Dalam Angka 2012, Kabupaten Penajam Paser Utara menempati posisi kedua se Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam besaran produksi padi (sawah & ladang), bahkan secara produktivitas menempati urutan pertama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-97 Gambar 2.11 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, Tahun 2012 Namun pada tahun 2012, produksi padi sawah mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu dari sebanyak 76.301 ton menjadi 66.179 ton, atau turun sebesar 13,27%. Demikian halnya dengan produksi panen padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu dari sebanyak 3.425 ton menjadi 3.344 ton, atau turun sebesar 2,36%. Adapun produksi palawija mengalami penurunan produksi cukup tinggi dari tahun 2008, yaitu dari sebanyak 10.843 ton menjadi 2.333 ton, atau turun sebesar 78,48%. Penurunan produksi pertanian tanaman pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan luas panen tiap komoditi. Hal ini disebabkan adanya lahan pertanian yang mengalami konversi lahan menjadi lahan non pertanian seperti untuk pemukiman, perkebunan bahkan untuk kegiatan pertambangan (lihat tabel 2.52, 2.53 dan 2.54). Paser Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Penajam Paser Utara Tana Tidung Balikpapan Samarinda Tarakan Bontang 34,445 31,747 213,234 33,621 29,807 22,649 61,750 39,857 66,145 2,661 1,188 15,072 194 245 PRODUKSI PADI KALIMANTAN TIMUR MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011 (TON) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-98 Tabel 2.52 Luas Panen & Produksi Padi Sawah Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Luas Panen (Ha) 14.807 11.686 15.854 12.202 13.089 Produksi (Ton) 76.301 60.276 83.686 63.264 66.179 Produktivitas (Ton/Ha) 5,15 5,16 5,28 5,18 5,06 Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan, 2013 Tabel 2.53 Luas Panen & Produksi Padi Ladang Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Luas Panen (Ha) 1.420 926 1.709 732 1.120 Produksi (Ton) 3.425 2.238 4.189 2.063 3.344 Produktivitas (Ton/Ha) 2,41 2,42 2,45 2,82 2,99 Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan, 2013 Tabel 2.54 Luas Panen & Produksi Palawija Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Luas Panen (Ha) 1.586 750 544 320 267 Produksi (Ton) 10.843 4.495 3.850 2.575 2.333 Produktivitas (Ton/Ha) 6,84 5,99 7,08 8,05 8,74 Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan, 2013 Namun demikian, secara umum produktivitas pertanian tanaman pangan masih mengalami peningkatan dari tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-99 dasar (tahun 2008), walaupuan dengan peningkatan yang sangat kecil, kecuali produktivitas Padi Ladang, walaupun penurunannya tidak signifikan (lihat gambar 2.12). Gambar 2.12 Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan 2.41 2.42 2.45 2.82 2.99 5.15 5.16 5.28 5.18 5.06 6.84 5.99 7.08 8.05 8.74 2008 2009 2010 2011 2012 PRODUKTIFITAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Padi Sawah Padi Ladang Palawija Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam membangun perekonomian. Pembangunan di Penajam sendiri masih akan berbasis pada pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor ini. Dengan dikembangkannya kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara maka akan lancar pula kegiatan jasa dan bisnis yang berbasis agribisnis. Pertanian yang maju akan terlihat pada meningkatnya produktivitas pertanian. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian akan menjadi penyangga ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Permasalahan produktivitas pertanian tidak saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan menurunnya kualitas tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Degradasi sumber daya alam terjadi akibat dua hal, faktor manusia dan faktor alam. Degradasi tersebut sering dipengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-100 oleh salah satunya adalah faktor manusia itu sendiri. Dari sisi manusia, masalah degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup umumnya disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan. Di sub sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura misalnya salah satu permasalahan dalam peningkatan produktivitas petani dan pertanian adalah menurunya tingkat kesuburan tanah. Kesulitan petani umumnya adalah memperoleh akses permodalan dari sektor perbankan karena status kepemilikan lahan petani yang masih belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Selain itu juga keterbatasan akses permodalan disebabkan oleh kurangnya informasi tentang permodalan melalui perbankan. Namun pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok petani yang berada di kabupaten ini. Pelayanan ini dapat terlihat pada upaya untuk membantu kelompok petani. Pada tahun 2010 hanya terdapat 32 kelompok petani dari 589 keseluruhan kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Namun pada tahun 2012, terdapat 374 kelompok petani dari 589 kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Artinya, cakupan bina kelompok tani mengalami peningkatan dari 5,43 % di tahun 2010 menjadi 63,50 % di tahun

2011.Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap petani cukup tinggi terutama petani yang masih memiliki modal yang terbatas. Pengembangan teknologi tepat guna bagi pertanian tentunya banyak dilaksanakan diberbagai institusi baik instansi teknis pemerintah maupun instansi akademik dan penelitian pengembangan (litbang). Namun yang tidak kalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-101 pentingnya adalah bagaimana mentransfer dan mensosialisasikan berbagai inovasi kepada para petani. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia pelaku usahatani yaitu petani itu sendiri. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan petani pada khususnya. Peternakan Produksi sektor peternakan dalam hal ini adalah jumlah Ternak yang Dipotong dan Produksi Telur Unggas. Keduanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 produksi ternak sebanyak 48.512 ekor dan produksi telur unggas sebanyak 20,87 juta telur, mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 161.606 ekor ternak atau naik + 120% dan 45,98 juta telur atau naik + 233%. Perkebunan Produksi sektor perkebunan dalam hal ini adalah perkebunan oleh perusahaan baik swasta besar maupun swasta kecil dan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat. Produksi sektor perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 produksi perkebunan total mencapai 245.524,8 ton dengan luas lahan perkebunan mencapai 55.154,9 Ha. Kemudian pada tahun 2012 produksi meningkat menjadi 538.327 ton atau mengalami peningkatan sebesar 119,26% dengan luasan lahan perkebunan 66.051 Ha atau meningkat sebesar 19,76%. Tanaman perkebunan baik luas maupun produksi didominasi oleh tanaman Kelapa Sawit dan Karet. Selebihnya adalah Kelapa, Kopi, Lada dan Kakao. Secara produktivitas, sektor perkebunan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 dengan produktivitas 4,45 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-102 meningkat menjadi 8,15 pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 83,09%. B.2 Kehutanan: Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 0,87%. Angka ini menunjukkan masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi. Lahan kritis harus direhabilitasi agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Semakin luas lahan kritis berarti semakin banyak lahan yang tidak dapat dimanfaatkan, untuk memanfaatkan lahan tersebut perlu dikembangkan peternakan. Kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah, sehingga lahan kritis bisa menjadi subur dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Pada tahun 2013, di Kabupaten Penajam Paser Utara jumlah lahan kritis adalah 293.840,23 kilometer persegi sedangkan hanya 4.040 kilometer persegi lahan kritis yang telah direhabilitasi. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih dari pemerintah daerah untuk merevitalisasi lahan kritis agar lahan ini mampu dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. B.3 Energi dan Sumber Daya Mineral Tidak ada pertambangan yang tanpa ijin beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, semua pertambangan telah memiliki ijin. Pertambangan yang ada di Penajam Paser Utara berjumlah 172 perusahaan terdiri dari 1 perusahaan minyak, 2 perusahaan gas, 148 perusahaan batu baru, dan 21 perusahaan galian C (Dinas Pertambangan Kab. Penajam Paser Utara, 2012). Dengan demikian perusahaan yang ada sudah memiliki kesadaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-103 hukum, terutama untuk mengurus ijin pertambangan. Namun demikian terdeteksi masalah ijin yang berlokasi di wilayah yang tidak tepat, misalnya di kawasan keramaian atau kawasan konservasi. Pada aspek energi, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN adalah 33 ribu rumah tangga. Sebanyak 21 ribu rumah tangga yang menggunakan meteran listrik PLN dengan daya terpasang paling banyak adalah 450 watt. Sedangkan sisanya sebanyak 12 ribu rumah tangga atau 35,86 persen yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran (Suseda Kabupaten Penajam Paser Utara, 2012). B.4 Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan mengalami kenaikan dari 102,26% tahun 2011 menjadi 1.207,36% tahun 2012. Kenaikannya sebesar 1.105,10%. Pengelolaan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mulai baik. Konsumsi ikan sendiri untuk masyarakat Penajam Paser Utara sebesar 101,39% atau 182,50 kg/orang/tahun, sudah berada di atas target, yang diharapkan 180 kg/orang/tahun. Hal ini terjadi karena produksi ikan yang ada sudah banyak tersedia meskipun demikian yang menjadi lauk-pauk masyarakat Penajam Paser Utara pada umumnya tidak hanya ikan melainkan tempe, tahu, telor, ayam dan daging. Bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan masih rendah yaitu sebesar 10,94% dan hal ini akan berpengaruh pada produksi perikanan. Sedangkan produksi kelompok nelayan sebesar 4,42% ini kecil sekali dikarenakan nelayan masih kekurangan modal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-104 untuk memiliki kapal yang lebih besar untuk menangkap ikan di laut (Pengolahan Data Perikanan, 2012). Produksi perikanan dalam hal ini berupa perikanan laut dan perikanan darat. Produksi perikanan laut berupa produksi ikan yang diperoleh dari laut. Sedangkan produksi perikanan darat berupa produksi ikan yang diperoleh dari perairan umum (bukan laut), tambak dan kolam/keramba. Sejak tahun 2008, produksi perikanan mengalami peningkatan yaitu dari sebanyak 9.496,9 ton menjadi 12.973,9 ton pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 36,61%. Khusus pada tahun 2011, produksi perikanan didominasi oleh produksi perikanan darat, dimana hasil produksi petani perikanan kolam mengalami peningkatan yang signifikan. B.5 Ketransmigrasian Tidak ada data disebabkan dari pertama berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah menerima transmigrasi. 2.6 Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, persaingan dalam lingkup nasional, atau persaingan dalam lingkup internasional. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa daya saing merupakan kombinasi antara faktor ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-105 Isu penguatan daya saing daerah dalam mendukung otonomi daerah, menjadi isu yang strategis bagi daerah. Permasalahan yang krusial dalam membangun daya saing daerah adalah bagaimana daerah dapat mengungkit sumber daya yang dimilikinya (baik yang bersifat tangible/intangible) untuk dapat dikembangkan menjadi distinctive capability yang mengarahkan pada suatu kompetensi inti dan dengan sendirinya diharapkan daerah memiliki suatu daya saing yang bersifat unik. Kunci dari proses membangun daya saing ini adalah pada identifikasi sumber daya dan mengungkit sumber daya baru jika daerah tidak memiliki sumber daya yang dapat diungkit menjadi daya saing daerah. Beranjak dari pemahaman di atas, sebagaimana yang telah diuraikan pada aspek-aspek sebelumnya, bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (natural resources) melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Propinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-106 Berdasarkan Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, nilai aspek daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan dari sebesar 0,7360 pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,7416 pada tahun 2012. Kabupaten Penajam paser Utara menempati peringkat ke 6 dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menempati ranking ke 6 dari 14 wilayah di Kalimantan Timur dalam hal aspek daya saing daerah (Bappeda Kaltim, 2012). Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia. A. Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani. Namun data pendapatan rumah tangga yang akurat cukup sulit diperoleh sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan (pangan) dan bukan makanan (non pangan) dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Secara rata-rata, pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata Kalimantan Timur, namun secara berkesinambungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-107 Pada tahun 2009 total pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp. 424.018 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 646.929. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan tiap rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahun (lihat gambar 2.8). Gambar 2.13 Total Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka, 2012 Selain itu, walaupun terjadi kenaikan pada angka pengeluaran rumah tangga, namun perlu diperhatikan bahwa angka ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan angka pendapatan per kapita. Artinya, Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum memiliki daya saing yang tinggi sehingga mengakibatkan wilayahnya belum mampu mengoptimalkan kegiatan bisnis dan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran yang rendah menandakan permintaan yang rendah dan hal ini berdampak pada kemauan investasi yang juga rendah. Secara tidak langsung, hal ini berdampak pada lemahnya daya saing Kebupaten Penajam Paser Utara bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Propinsi Kalimantan Timur. Tidak terdapat data mengenai nilai tukar petani di Penajam Paser Utara. 2009 2010 2011 Kaltim Rp622,754 Rp749,360 Rp871,251 PPU Rp424,018 Rp555,523 Rp646,929 TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA PER BULAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-108 B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Sebagai daerah baru hasil pemekaran, Kabupaten Penajam Paser Utara masih membutuhkan prasarana dasar untuk menunjang kegiatan diberbagai sektor. Adanya pusat- pusat pertumbuhan baru akibat pemekaran wilayah yang belum didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai, berakibat pada belum maksimalnya pengelolaan potensi dasar wilayah untuk berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan berbagai potensi yang ada, berupaya untuk membangun prasarana dasar wilayah berupa prasarana transportasi, listrik, air bersih dan fasilitas publik lainnya. Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Jadi rasio luas wilayah industri per luas budidaya adalah sebesar 0,29 %. Dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa luasan kawasan industri hanya seluas 0,29 % dari luas total seluruh budi daya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas  8.400 Ha. Wilayah yang rawan banjir pada umumnya berada di wilayah pesisir Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku serta Kelurahan Bukit Subur sedangkan lahan yang rawan gerakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-109 tanah yaitu di sekitar Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Bukit Raya (sumber : Review RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara). Di sisi lain, Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW 2013 sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW 2013-2030 adalah seluas 7.359 Ha, sehingga rasionya sebesar 2,55 %. Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan institusi pendukung seperti perbankan. Pada tahun 2008, jumlah Bank yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya berjumlah 9 (sembilan) Bank, yaitu Bank Kaltim, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Kaltim Syariah dan Bank Ibbadurrahman. Searah dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka terjadi pertambahan jumlah Bank menjadi sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu: Bank Kaltim, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Ibbadurrahman dan Bank Danamon Simpan Pinjam (KUKM Perindag, 2012). Pada tahun 2012, jumlah Restoran/Rumah Makan yang beroperasi adalah sebanyak 35 Rumah Makan yang terdiri dari 19 Rumah Makan di Kecamatan Penajam, 5 Rumah Makan di Kecamatan Waru, 6 Rumah Makan di Kecamatan Sepaku dan 5 Rumah Makan di Kecamatan Babulu. Dari sejumlah rumah makan tersebut, hanya terdapat 1 (satu) rumah makan yang berkelas Restoran, yaitu Pondok Ikan Bakar Asian di Kecamatan Penajam. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, tercatat terjadi penurunan angka jumlah rumah makan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Dispenda, 2013). Beberapa alasan terjadinya penutupan rumah makan tersebut karena beberapa pemilik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-110 mengalihkan jenis usahanya. Beberapa diantaranya karena sampai akhir tahun 2012, belum melakukan pembayaran pajak Restoran/Rumah Makan. Pada tahun 2008, jumlah Hotel dan Penginapan sebanyak 7 buah dengan rincian 3 buah hotel yaitu Hotel Al Banjari, Hotel Tiara dan Hotel Kalimantan serta 4 buah penginapan yaitu Penginapan Tabalong, Penginapan Mulia, Penginapan Tunas Mekar dan Penginapan Silkar Indah. Seiring dengan perkembangan denyut nadi perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga tingkat kebutuhan akan kamar juga meningkat. Hal ini ditunjukkan pada pertambahan jumlah Hotel dan Penginapan sampai pada tahun 2012 jumlah Hotel bertambah 4 Hotel yaitu Hotel Paviliun, Hotel Venus, Hotel Sekumpul dan Hotel 3 Be Garden, sedangkan jumlah Penginapan bertambah 2 Penginapan yaitu Penginapan Mega Buana dan Wisma Bunyi Nyiur. Sehingga total Hotel dan Penginapan pada Tahun 2012 berjumlah 13 Hotel/Penginapan (Dishubbudpar, 2012). 2.7 Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi terutama didukung oleh faktor kemanan dan peraturan tentang perijinan dan perpajakan. Pada aspek keamanan, rasio tindak kriminal menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih mengalami fluktuasi, sebagaimana uraikan pada tabel 2.55. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-111 Tabel 2.55 Angka Kriminalitas Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Kriminal 209 171 158 176 209 Jumlah Penduduk 137.162 142.922 149.144 153.470 137.165 Rasio 0,0015 0,0012 0,0010 0.0011 0,0015 Sumber: Kepolisian Walaupun kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi, namun terjadi peningkatan angka kriminalitas pada tahun 2012 dan 2013. Peningkatan tindak kriminalitas sedikit banyak menunjukkan angka ekonomi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih rendah. Rendahnya kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong bagi terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, naiknya angka kriminalitas pada tahun 2012 dan 2013 juga berdampak pada iklim investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Naiknya angka kriminalitas di suatu daerah tentunya akan mempengaruhi keputusan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Ini dikarenakan kondisi keamanan akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi dan bisnis dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut pula. Jumlah demonstrasi sebagai pendeteksi keamanan yang lain menunjukkan bahwa keamanan di Penajam Paser Utara relatif baik. Hanya terdapat beberapa demonstrasi kecil selama 5 tahun berselang. Aksi demontrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-112 perwakilan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya. Namun demikian, demonstrasi yang terjadi tidak sampai merugikan banyak pihak karena dilakukan secara terkendali dan tidak sampai terjadi secara anarkis dan berlebihan. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dari kurun waktu 2008–2010 mengalami penurunan yaitu sebanyak 12 kali pada tahun 2008 dan turun menjadi 5 kali unjuk rasa pada tahun 2010, namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 10 kali unjuk rasa (Polres Kabupaten PPU, 2012). Pada aspek perijinan, Penajam Paser Utara telah memulai pelayanan perijinan yang lebih baik yakni melalui perijinan satu atap (lihat point perijinan). Perijinan yang dipermudah itu diikuti dengan beban yang relatif ringan bagi pelaku usaha di Penajam Paser Utara dengan sedikitnya pemungutan pajak dan retribusi (lihat bab III). Hanya ada 9 macam Pajak, dengan penambahan yaitu Pajak Parkir dan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan) di Penajam Paser Utara. Fasilitas perijinan itu didukung oleh kondisi masyarakat yang telah mulai maju dengan ditunjukkan oleh status desa di Penajam Paser Utara yang telah mencapai desa Swakarsa dan Swasembada (lihat point status desa). Persentase Kelurahan/Desa Swasembada mengalami peningkatan sejak tahun 2008 yaitu sebesar 59,57%, menjadi sebesar 62,96% pada tahun 2012 yaitu dari sebanyak 54 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-113 Kelurahan/Desa, sebanyak 34 Kelurahan/Desa berstatus Swasembada (BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013). 2.8 Fokus Sumber Daya Manusia A. Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Data terakhir yang dapat dijadikan acuan bagi penghitungan rasio tingkat pendidikan penduduk adalah data pada tahun 2012, dimana telah di verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana hasil penerapan KTP elektronik (e-KTP). Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2011 adalah sebanyak 3.908 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 153.470, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 254 orang yang berpendidikan S1/S2/S3 (Dukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2013). B. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting, dimana semakin tinggi persentase rasio ketergantungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-114 menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan demikian, semakin besar beban yang ditanggung, maka semakin kecil peluang menyisihkan pendapatan. Tabel 2.56 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara URAIAN TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Penduduk Usia <15 thn + Usia > 64 45.489 45.346 49.923 53.773 55.287 Jumlah Penduduk 15 s/d 64 88.370 91.819 92.999 95.371 98.183 Rasio Ketergantungan 51,48 49,37 53,68 56,38 56,31 Sumber: BPS. Penajam Paser Utara, 2013 Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, sejak tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan nilai Rasio yang artinya mengalami penambahan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2011, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 56,38 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang (dianggap belum dan tidak produktif). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-115 C. Rencana Pengembangan Kawasan Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang termasuk paling banyak ditinggali manusia. Wilayah ini pula yang umumnya merupakan wilayah yang pertama dikembangkan. Hal ini disebabkan potensinya dalam berbagai aspek, termasuk ketersediaan sumber daya air, kekayaan alam, ekosistem yang melimpah (merupakan habitat dari ratusan bahkan ribuan spesies), letak geografis yang strategis sebagai jalur lalu lintas perairan, fungsi ekologis sebagai penahan (buffer) ombak dari laut, dan lain-lain. Alternatif pengelolaan wilayah pesisir yang dikembangkan, salah satunya adalah konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan water front city, yaitu perencanaan dan pengelolaan kota pesisir yang mengedepankan fungsi air sebagai sumber daya utama sekaligus daya tarik wisata bagi pengembangan kota tersebut. Sumber daya air (dalam hal ini perairan pesisir – pantai dan estuari) dijadikan titik sentral pengembangan aspek-aspek lain dalam pembangunan, seperti kegiatan ekonomi, industri, aktivitas sosial, arsitektur kota, pariwisata, dan lain-lain. Pembangunan kota-kota pesisir dengan konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan water front city ini berpijak pada paradigma dan cara pandang yang baru terhadap sumber daya air, yaitu sebagai sumber daya primer untuk pengembangan sebuah kawasan. Dengan cara pandang yang baru Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-116 ini konservasi sumber daya air menjadi kepentingan semua pihak di kawasan tersebut. Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :
1.Zona SATU adalah wilayah sepanjang jalur teluk balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona “working waterfront”.
2.Zona KEDUA adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. Penajam Prima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda Benuo Taka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol , Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.
3.Zona KETIGA adalah gabungan antara: a) Mixed Used Waterfront adalah waterfront yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 II-117 b) Recreational Waterfront adalah adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar. c) Residential Waterfront adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan Lokasinya adalah sepanjang jalur coastal road yang berada di wilayah Nipah-nipah, Sungai Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumlai. Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua Coastal Road antar dua wilayah.
4.Zona EMPAT adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 2 keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah;
9.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 3 Tabel 3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%) 2009 51,610,027,656.83 669,554,925,193.83 7.71 2010 30,022,503,839.60 892,389,481,722.60 3.36 2011 29,357,613,834.91 1,197,891,254,519.91 2.45 2012 37,233,206,197.99 1,502,746,672,283.99 2.48 2013 51,204,182,224.70 1,328,318,638,464.70 3.85 Rata-rata 39,885,506,750.81 1,118,180,194,437.01 3.97 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan tabel 3.1 dapat tergambarkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal tahun 2009-2013 adalah sebesar 3,97%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya meningkat pesat yaitu sekitar Rp. 13.970.976.026,- dengan derajat desentralisasi fiscal daerah sebesar 1,37%, namun jika dibandingkan dengan kondisi selama 5 (lima) tahun terlihat penurunan Nilai Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp. 405.845.432,- dengan derajat desentralisasi fiscal daerah sebesar 3.86%. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sub bab berikut menguraikan mengenai pendapatan daerah dan pengeluaran daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 4 3.1.1.1 Pendapatan Daerah Secara kumulatif, pendapatan di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari elemen dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; serta dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari elemen lain- lain PAD yang sah (lihat tabel 3.1). Hal menarik yang dapat diamati dari pembentukan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu yaitu besarnya transfer pusat yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang mencapai rata-rata 81.6% dari keseluruhan pendapatan. Besar kecilnya dana transfer ditentukan oleh besarnya hasil pengelolaan kekayaan alam daerah baik dari pertambangan maupun dari pajak dan kehutanan. Melihat skema bagi hasil yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat bertumpu pada hasil kekayaan alam. Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata Pertumbuhan PENDAPATAN 669,554,925,193.83 892,389,481,722.00 1,197,891,254,519.91 1,502,746,672,283.99 1,328,318,638,464.70 20.34 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51,610,027,656.83 30,022,503,839.60 29,357,613,834.91 37,233,206,197.99 51,204,182,224.70 5.08 Pajak Daerah 511,758,709.00 775,449,174.46 839,182,869.56 3,127,732,855.33 3,127,732,855.33 83.11 Hasil Retribusi Daerah 4,258,978,927.00 2,797,373,227.03 7,801,515,184.38 2,864,359,333.49 3,104,788,785.95 22.42 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 8,678,860,417.91 5,777,386,353.16 6,523,450,879.60 5,896,352,101.17 6,048,635,160.75 -6.89 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 38,160,429,602.92 20,672,295,084.95 14,193,464,901.37 25,344,761,908.00 36,356,899,511.70 11.21 DANA PERIMBANGAN 564,326,797,537.00 808,798,277,883.00 1,084,593,290,685.00 1,265,765,277,086.00 1,066,500,255,872.00 19.60 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 526,123,151,349.00 767,631,986,326.00 924,251,082,665.00 1,073,042,007,086.00 870,544,568,872.00 15.88 Dana Alokasi Umum 22,709,263,000.00 - 118,428,287,000.00 169,033,829,000.00 194,579,185,000.00 -10.54 Dana Alokasi Khusus 10,452,358,188.00 4,837,805,157.00 7,953,600,000.00 1,241,022,000.00 1,376,502,000.00 -15.70 Dana Penyesuaian 5,042,025,000.00 36,328,486,400.00 33,960,321,020.00 22,448,419,000.00 - 120.02 Dana Insentif Daerah - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 5 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 53,618,100,000.00 53,568,700,000.00 83,940,350,000.00 199,748,189,000.00 210,614,200,368.00 50.00 PENDAPATAN HIBAH 81,170,568.00 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0 0 0 - 81,170,568.00 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi /Swasta Dalam Negeri 0 0 0 - - Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat 0 0 0 - 106,585,514,800.00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0 0 0 - 34,480,615,000.00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pihak Ketiga 53,618,100,000.00 53,568,700,000.00 83,940,350,000.00 199,748,189,000.00 69,466,900,000.00 32.34 Analisa terhadap perkembangan pendapatan dapat dijelaskan antara lain:
1.Pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini didukung dengan peningkatan pada sektor pendukung seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2.Realisasi PAD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Yang mengalami penurunan dari 5 (lima) tahun sebelumnya adalah pada hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
3.Realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun terjadi penurunan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pada sektor Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian.
4.Realisasi Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari pihak ketiga adalah mengalami peningkatan pada 4 (empat) tahun sebelumnya dan pada tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 6 Tabel 3.3 Perkembangan Konstribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (%) Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 PENDAPATAN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.71 3.36 2.45 2.48 3.85 Pajak Daerah 0.99 2.58 2.86 8.40 6.11 Hasil Retribusi Daerah 8.25 9.32 26.57 7.69 6.06 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 16.82 19.24 22.22 15.84 11.81 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 73.94 68.86 48.35 68.07 71.00 DANA PERIMBANGAN 84.28 90.63 90.54 84.23 80.29 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 93.23 94.91 85.22 84.77 81.63 Dana Alokasi Umum 4.02 - 10.92 13.35 18.24 Dana Alokasi Khusus 1.85 0.60 0.73 0.10 0.13 Dana Penyesuaian 0.89 4.49 3.13 1.77 - Dana Insentif Daerah - - - - - LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.01 6.00 7.01 13.29 15.86 PENDAPATAN HIBAH - - - - - Pendapatan Hibah dari Pemerintah - - - - - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/Swasta Dalam Negeri - - - - - Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat - - - - - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - - - - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pihak Ketiga 100.00 100.00 100.00 100.00 32.98 Tabel 3.4 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-Rata Pertumbuh an BELANJA TIDAK LANGSUNG 226,661,790,406.64 280,322,109,418.00 316,321,488,859.00 340,543,751,235.48 409,953,838,527.00 16.14 Belanja Pegawai 160,197,063,207.00 210,846,901,740.00 238,687,781,027.00 261,775,642,527.48 317,785,917,258.00 18.97 Belanja Subsidi - - - - - 0.00 Belanja Hibah 10,592,630,400.00 26,109,300,000.00 20,604,243,000.00 29,997,289,138.00 41,664,596,000.00 52.47 Belanja Bantuan Sosial 20,489,476,039.64 10,414,372,000.00 15,638,240,000.00 616,000,000.00 597,000,000.00 -24.54 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 7 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten - - - 46,767,000,000.00 - 0.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Partai Politik 35,098,308,500.00 32,533,760,678.00 41,313,474,832.00 957,037,352.00 49,856,325,274.00 1257.86 Belanja Tidak Terduga 284,312,260.00 417,775,000.00 77,750,000.00 430,782,218.00 - 79.90 BELANJA LANGSUNG 639,991,733,630.36 755,279,842,078.73 785,684,678,277.52 958,319,988,862.59 984,205,130.32 -13.97 Belanja Pegawai 45,828,214,463.00 49,442,312,550.00 61,767,141,439.00 69,414,674,088.00 93,796,231,175.00 20.08 Belanja Barang dan Jasa 201,196,387,246.36 193,136,385,389.73 197,639,455,731.00 205,043,964,346.54 240,589,949,011.32 4.85 Belanja Modal 392,967,131,921.00 512,701,144,139.00 526,278,081,107.52 683,861,350,425.05 649,844,024,944.00 14.52 3.1.2 Neraca Daerah Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi

(1)perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan,
(6)penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab. Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 34% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya. Penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah:

1.Kebanyakan Pengelola Aset di daerah (sesuai istilah dalam Permendagri 17/2007), belum memahami perbedaan definisi aset/barang daerah dengan barang inventaris.
2.Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 8 pengadministrasian dan pengendalian secara layak (misalnya tidak pernah dilakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik).
3.Konsepsi penyajian aset/barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam Neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar/taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar/taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama).
4.Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap BM harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan/dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun disumbangkan/dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengoptimalkan pengelolaan barang daerah adalah:
1.Melakukan kegiatan penataan aset;
2.Melakukan penghapusan barang daerah;
3.Melakukan instalasi program SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di SKPD;
4.Mengikutsertakan pengelola aset dalam diklat aset daerah;
5.Menaikkan insentif pengurus barang daerah;
6.Melakukan inventarisasi dan klarifikasi aset daerah sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 9
7.Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Tabel 3.5 Neraca Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata- Rata Pertum buhan (%) ASET ASET LANCAR 298,820,249,529.62 229,328,717,775.47 350,365,758,574.52 435,589,174,158.04 326,804,923,634.77 7.22 Kas 279,752,683,923.93 98,927,042,164.16 168,112,473,500.34 363,447,479,692.82 268,284,785,801.41 23.83 Piutang 7,662,365,785.00 123,983,640,849.00 87,097,516,436.60 21,628,924,075.79 44,404,622,613.13 379.62 Persediaan 4,196,275,304.00 3,244,022,099.31 4,429,616,594.56 6,114,987,888.33 9,557,169,475.22 27.05 Belanja dibayar dimuka 370,512,833.33 747,884,583.00 85,154,082,455.73 44,397,782,501.10 4,558,345,745.01 2812.56 INVESTASI JANGKA PANJANG 62,569,187,382.40 79,628,889,304.89 75,371,463,269.19 9,617,605,839.00 9,948,041,894.00 -15.47 Investasi Non Permanen 7,458,220,700.00 10,725,412,932.00 -14.05 Investasi Permanen 57,153,130,673.40 72,170,668,604.89 64,646,050,337.19 73,237,409,330.00 75,609,099,699.13 8.09 ASET TETAP 1,601,769,242,160.00 2,152,163,156,303.50 2,588,499,844,913.93 3,250,665,108,337.81 3,808,828,833,545.99 20.05 Tanah 260,301,727,329.00 307,137,815,988.00 343,955,816,418.00 395,834,949,097.00 423,203,641,436.00 12.99 Peralatan dan mesin 137,908,744,697.00 202,748,244,833.50 259,454,944,545.50 370,821,482,183.18 486,776,094,178.86 37.29 Gedung dan bangunan 437,347,310,197.00 475,143,172,866.00 540,276,116,084.39 730,179,554,855.55 705,655,980,390.13 13.54 Jalan, irigasi dan jaringan 490,981,801,827.00 722,670,513,769.00 785,085,792,351.20 1,051,223,299,719.44 1,470,084,510,539.04 32.39 Asset tetap lainnya 24,533,273,221.00 37,033,976,821.00 43,271,518,244.00 49,418,077,264.00 35,906,357,196.00 13.66 Konstruksi dalam pengerjaan 250,696,384,889.00 407,429,432,026.00 616,455,657,270.84 653,187,745,218.64 687,202,249,805.96 31.25 ASET LAINNYA 9,336,126,386.00 35,121,432,072.37 45,788,504,513.97 38,900,846,437.02 68,537,694,202.49 91.93 Tagihan penjualan angsuran - - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah - - Kemitraan dengan pihak ketiga - - Aset tak berwujud - 15,117,049,400.00 24,052,142,150.00 22,041,561,000.00 62,189,367,671.37 58.22 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 10 Asset lain-lain 9,336,126,386.00 20,004,382,672.37 21,736,362,363.97 16,859,285,437.02 6,349,926,531.12 9.54 JUMLAH ASET 1,909,925,618,075.62 2,416,613,306,151.34 2,984,654,108,002.42 3,725,155,128,932.87 4,204,171,451,383.25 21.93 KEWAJIBAN 38,204,395,277.00 35,869,992,857.37 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 -14.34 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 38,204,395,277.00 35,869,992,857.37 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 -14.34 Utang perhitungan pihak ketiga 549,458,876.00 106,667,444.00 -20.15 Uang muka dari kas daerah Pendapatan diterima dimuka Utang jangka pendek lainnya 44,391,083,886.36 10,628,888,231.01 -19.01 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang jangka panjang JUMLAH KEWAJIBAN 38,204,395,277.00 35,869,992,857.37 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 -14.34 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR 1,934,290,410,181.20 2,460,372,809,598.86 332,581,336,388.32 390,648,631,395.68 316,069,367,959.76 -15.23 SILPA 286,356,638,004.29 101,147,122,430.16 173,458,148,958.55 362,724,088,279.47 267,955,498,353.85 22.45 Cadangan piutang 8,032,878,618.33 124,731,525,432.00 172,251,598,892.41 66,026,706,576.89 48,962,968,358.14 350.84 Cadangan persediaan 4,196,275,304.00 3,244,022,099.31 4,429,616,594.56 6,114,987,888.33 9,557,169,475.22 27.05 Pendapatan yang ditangguhkan 234,457,603.00 206,643,358.75 226,394,129.00 173,932,537.35 222,620,003.56 0.63 Dana yang disediakan untuk hutang jangka pendek (33,511,302,035.00) (22,210,122,950.00) (17,784,422,186.20) (44,391,083,886.36) (10,628,888,231.01) 4.98 EKUITAS DANA INVESTASI 1,668,981,462,686.40 2,253,253,607,773.39 2,690,943,319,673.12 3,372,420,969,943.83 3,962,925,269,341.61 24.32 Diinvestasikan dalam asset tetap 1,601,769,242,160.00 2,152,163,156,303.50 2,588,499,844,913.93 3,250,665,108,337.81 3,808,828,833,545.99 24.35 Diinvestasikan dalam asset lainnya 4,643,033,144.00 21,461,562,165.00 27,072,011,490.00 38,900,846,437.02 68,539,294,202.49 127.06 Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang - - 75,371,463,269.19 82,855,015,169.00 85,557,141,593.13 3.30 JUMLAH EKUITAS DANA 3,603,271,872,867.60 4,713,626,417,372.25 3,023,524,656,061.44 3,763,069,601,339.51 4,278,994,637,301.37 8.28 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3,641,476,268,144.60 4,749,496,410,229.62 3,060,025,671,271.81 3,808,010,144,101.87 4,289,730,192,976.38 7.99 Sumber: CALK Kab. PPU Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 11 Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara No Uraian 2010 2011 2012 % % % 1 Rasio lancar (current ratio) 639,33 959,88 969,26 2 Rasio quick (quick ratio) 630,29 947,74 955,65 3 Rasio total hutang terhadap total aset 1,44 1,19 1,18 4 Rasio hutang terhadap modal 1,46 1,21 1,19 5 Rata-rata umur piutang - - - 6 Rata-rata umur persediaan - - - 7 Perputaran total aktiva (total assets turn over) Sumber: Neraca Penajam Paser Utara, diolah Pada tabel 3.6 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2010 s/d 2012 sangat tinggi yakni 639,33%, 959,88% dan 969,26%. Rasio lancar ini menunjukkan bahwa Penajam Paser Utara memiliki aset yang sangat cukup untuk melunasi hutangnya. Di sisi lain, rasio cepat Kabupaten Penajam Paser Utara juga sangat tinggi. Besaran rasio cepat pada tahun anggara 2010 s/d 2012 yakni 630,29%, 947,74% dan 955,65%. Dari angka ini dapat memperlihatkan kecepatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Namun rasio lancar dan rasio cepat yang sangat tinggi dan terus naik dari tahun ke tahun juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 12 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang efisien dalam mengelola aktiva lancar dan persediaannya. Dengan kata lain, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesehatan keuangan yang belum baik.
1.Rasio Likuiditas Rasio likuiditas yaitu yang menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

a.Rasio Lancar Rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio lancar digunakan untuk mengungkapkan jaminan keamanan (margin of safety) perusahaan terhadap kreditor jangka pendek. Jika perbandingan utang lancar melebihi aktiva lancarnya (rasio lancar menunjukkan angka dibawah 1), maka perusahaan dikatakan mengalami kesulitasn melunasi utang jangka pendeknya. Jika rasio lancarnya terlalu tinggi, maka sebuah perusahaan dikatakan kurang efisien dalam mengurus aktiva lancarnya. Tabel 3.7 Rasio Lancar Tahun 2010-2012 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2010 2011 2012 Aktiva Lancar 2,984,654,108,002.42 3,725,155,128,932.87 4,204,171,451,383.25 Kewajiban jangka pendek 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 Rasio lancar (aktiva lancar:kewajiban jangka pendek) 81.77 82.89 391.61 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 13 Pada tabel 3.7 dapat terlihat bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk pada kategori kurang efisien dalam mengurus aktiva lancar termasuk didalamnya adalah kas atau uang tunai, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan dan persekot atau biaya dibayar dimuka.
b.Quick Ratio Rasio cepat adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatau perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancar. Rasio ini mengindikasikan kapasitas sebuah perusahaan untuk tetap beroperasi dan bertahan dalam kondisi keuangan yang buruk. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1, kurang dari itu perusahaan dianggap tidak memiliki masalah keuangan. Tabel 3.8 Quick Ratio Tahun 2010-2012 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2010 2011 2012 Aktiva Lancar 2,984,654,108,002.42 3,725,155,128,932.87 4,204,171,451,383.25 Persediaan 4,429,616,594.56 6,114,987,888.33 9,557,169,475.22 Kewajiban Jangka Pendek 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 Quick Ratio {(aktiva lancar- persediaan):kewajiban jangka pendek)} 81.65 82.75 390.72 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah
1. 2.Rasio Solvabilitas Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 14
a.Rasio total hutang terhadap total asset Tabel 3.9 Rasio Total hutang terhadap Total Aset Tahun 2010-2012 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2010 2011 2012 Total hutang 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 Total Aset 2,984,654,108,002.42 725,155,128,932.87 4,204,171,451,383.25 Rasio total hutang terhadap total aset (Total Hutang:Total Aset) 0.0122 0.0121 0.0026 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah
b.Rasio hutang terhadap Modal Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepala pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang. Tabel 3.10 Rasio Total hutang terhadap Modal Tahun 2011- 2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2011 2012 2013 Total hutang 36,501,015,210.37 44,940,542,762.36 10,735,555,675.01 Ekuitas dana lancar 332,581,336,388.32 390,648,631,395.68 316,069,367,959.76 Ekuitas dana investasi 2,690,943,319,673.12 3,372,420,969,943.83 3,962,925,269,341.61 Total Ekuitas (Ekuitas dana lancar+ekuitas dana investasi) 3,023,524,656,061.44 3,763,069,601,339.51 4,278,994,637,301.37 Rasio total hutang terhadap Modal Total Hutang:Total Ekuitas) 0.012 0.012 0.003 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah
1. 3.Rasio Aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 15 ada padanya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif.
a.Rata-rata umur piutang Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang ini dihitung dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan perhari. Dimana penjualan perhari yaitu penjualan dibagi 360 atau 365 hari. Tabel 3.11 Rata-rata umur piutang Tahun 2011-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2011 2012 2013 Saldo awal piutang 123,983,640,849.00 87,097,516,436.60 21,628,924,075.79 Saldo akhir piutang 87,097,516,436.60 21,628,924,075.79 44,404,622,613.13 Rata-rata piutang pendapatan daerah {(saldo awal piutang + saldo akhir piutang):2} 105,540,578,642.80 54,363,220,256.20 33,016,773,344.46 Pendapatan daerah 1,197,891,254,519.91 1,502,746,672,283.99 1,328,318,638,464.70 Perputaran piutang (pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah) 11.35 27.64 40.23 Rata-rata umur piutang (365:perputaran piutang) 32.16 13.20 9.07 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah
b.Rata-rata umur persediaan Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 16 cukup popular untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. Tabel 3.12 Rata-rata umur persediaan Tahun 2011-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2011 2012 2013 Saldo awal persediaan 3,244,022,099.31 4,429,616,594.56 6,114,987,888.33 Saldo akhir persediaan 4,429,616,594.56 6,114,987,888.33 9,557,169,475.22 Rata-rata persediaan {(saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan):2} 3,836,819,346.94 5,272,302,241.45 7,836,078,681.78 Nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun (Rata-rata nilai persediaan x 12 bulan) 46,041,832,163.22 63,267,626,897.34 94,032,944,181.30 Perputaran persediaan (Nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : Rata- rata nilai persediaan) 12 12 12 Rata-rata persediaan (365:perputaran persediaan) 30.42 30.42 30.42 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah
c.Perputaran total aktiva Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Kalau perputarannya lambat (rendah), kemungkinan terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktica tetap namun kurang bermanfaat, atau mingkin disebabkan hal lain seperti investasi pada aktiva tetap yang berlebihan dibandingkan dengan nilai output yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 17 Tabel 3.13 Perputaran Total Aktiva 2011-2013 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta) Uraian 2011 2012 2013 Pendapatan Asli Daerah 29,357,613,834.91 37,233,206,197.99 51,204,182,224.70 Aset Tetap 2,588,499,844,913.93 3,250,665,108,337.81 3,808,828,833,545.99 Perputaran total aktiva (PAD : Aset tetap) 0.011 0.011 0.013 Sumber: CALK Kabupaten Penajam Paser Utara, diolah 3.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat criteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Tabel 3.14 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 2010-2012 Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun O p i n i 2010 W D P 2011 W D P 2012 W D P 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Secara umum, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui:
1. 1.Peningkatan kemampuan dan SDM Pengelola pendapatan daerah;
2. 2.Pemantapan kelembagaan dan system operasional pemungutasn pendapatan daerah;
3. 3.Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 18 memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. 4.Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, dan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah;
5. 5.Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
6. 6.Peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. 7.Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. 8.Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
9. 9.Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui skema kerjasama. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Merujuk pada realisasi belanja Kabupaten Penajam Paser Utara selama tiga tahun terakhir, dapat diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi terhadap total pengeluaran per tahun sebesar 35,10%. Namun yang perlu dicermati justru trend yang semakin meningkat sehingga pada tahun 2013 telah terealisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 40,69% dari total pengeluaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 19 Tabel 3.15 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2013 (Juta rupiah) Uraian 2011 2012 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG 224,615,009,967.00 234,396,832,627.48 283,672,704,113.00 Belanja gaji dan tunjangan 147,224,706,237.00 164,843,154,870.48 176,578,604,422.00 Belanja tambahan penghasilan 73,704,858,431.00 64,812,632,194.00 102,172,381,450.00 Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH 2,047,855,000.00 1,890,000,000.00 2,133,427,000.00 Belanja pemungutan pajak daerah 1,637,590,299.00 2,851,045,563.00 2,788,291,241.00 BELANJA LANGSUNG 3,100,329,305,003.42 3,869,204,064,972.87 4,369,964,562,357.25 Belanja honorarium PNS 32,038,393,050.00 29,509,390,600.00 38,196,398,650.00 Belanja uang lembur 765,846,000.00 965,139,500.00 1,049,623,600.00 Belanja beasiswa pendidikan PNS 750,000,000.00 2,259,773,800.00 1,642,449,400.00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 8,965,796,400.00 12,617,989,300.00 14,175,275,400.00 Belanja premi asuransi kesehatan 633,737,300.00 633,701,000.00 614,012,000.00 Belanja makanan dan minuman pegawai 9,353,666,711.00 11,808,659,553.00 13,640,598,447.00 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1,349,987,600.00 1,325,084,550.00 1,531,173,311.00 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1,267,527,954.00 1,332,630,250.00 2,020,026,055.00 Belanja perjalanan dinas 60,531,731,986.00 83,596,567,487.00 92,923,554,111.00 Belanja perjalanan pindah tugas 18,510,000.00 - - Belanja pemulangan pegawai - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 20 Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll) 2,984,654,108,002.42 3,725,155,128,932.87 4,204,171,451,383.25 TOTAL 3,324,944,314,970.42 4,103,600,897,600.35 4,653,637,266,470.25 Tabel 3.16 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah) Tahun Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan apartur Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) Persentase (%) 2009 206,025,277,670.00 660,988,382,027.00 31.17 2010 260,289,214,290.00 817,309,783,006.73 31.85 2011 300,454,922,466.00 825,125,305,525.50 36.41 2012 331,190,316,615.48 935,523,416,347.59 35.40 2013 411,582,148,428.00 1,011,505,079,962.32 40.69 Tabel 3.17 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah) NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 99.900.920.215,00 121.979.109.069 147.224.706.237,00 164.843.154.870,48 2 Belanja Tambahan Penghasilan**) 55.758.393.490,00 73.280.548.686,00 73.704.858.431,00 64.812.632.194,00 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 2.040.243.500,00 2.000.123.800,00 2.047.855.000,00 1.890.000.000,00 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 2.497.506.002,00 2.501.921.725,00 1.637.590.299,00 2.851.045.563,00 B Belanja Langsung 1 Belanja Honorarium PNS**) 22.244.455.650,00 22.435.938.900,00 32.038.393.050,00 29.509.390.600,00 2 Belanja Uang Lembur**) 639.514.963,00 661.752.000,00 765.846.000,00 965.139.500,00 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.382.850.810,00 905.300.000,00 750.000.000,00 2.259.773.800,00 4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) 10.477.655.000,00 10.208.962.000,00 8.965.796.400,00 12.617.989.300,00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 21 NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 5 Belanja premi asuransi kesehatan 1.018.825.000,00 1.373.427.500,00 633.737.300,00 633.701.000,00 6 Belanja makanan dan minuman pegawai***) 1.579.223.750,00 517.464.000,00 674.500.000,00 823.653.800,00 7 Belanja pakaian dinas dan atributnya**) 1.470.017.750,00 1.864.235.960,00 1.349.987.600,00 1.325.084.550,00 8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) 582.570.500,00 1.954.272.300,00 1.267.527.954,00 1.332.630.250,00 9 Belanja perjalanan dinas**) 50.186.887.500,00 53.257.991.928,00 60.531.731.986,00 83.596.567.487,00 10 Belanja perjalanan pindah tugas 20.640.000,00 25.690.000,00 18.510.000,00 - 11 Belanja Pemulangan Pegawai 0 0 0 0 12 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) 112.504.431.657,00 100.842.140.482,00 202.956.189.728,52 117.071.692.806,00 TOTAL 364.304.135.787,00 393.808.878.350,00 534.567.229.985,52 484.532.455.720,48 Sumber : Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara 3.2.2 Analisa Pembiayaan Periode tahun 2011 – 2013 mencatat bahwa kondisi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu megalami defisit. Secara keseluruhan, pembiayaan daerah terus membaik. Tabel 3.18 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2013 (Rp juta) No Uraian 2011 2012 2013 1 Pendapatan 1,197,891,254,519.91 1,502,746,672,283.99 1,328,318,638,464.70 Dikurangi realisasi: 2 Belanja daerah 3,324,944,314,970.42 4,103,600,897,600.35 4,653,637,266,470.25 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 534,567,229,985.52 484,532,455,720.48 - Defisit Riil (2,661,620,290,436.03) (3,085,386,681,036.84) (3,325,318,628,005.55) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 22 Tabel 3.19 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp juta) No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 233.544 483.815 286.356 101.147 173.458 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 0 0 0 0 0 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0 6 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 7 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 483.815 286.356 101.147 173.458 362.724 Sumber : BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara Pada tahun anggaran 2008 terlihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) cukup besar yakni 483.815.372.507,00 Sedangkan pada tahun anggaran 2012, terdapat surplus Silpa sebesar 362.724.088.279,00. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat baik. Namun, adanya Silpa yang tinggi justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yakni lemahnya perencanaan program, kinerja birokrasi yang menurun serta upaya kesengajaan untuk memperbesar Silpa. Tabel 3.20 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Rp juta) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 23 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 233.544 483.815 286.356 101.147 173.458 a Pelampauan penerimaan PAD 0 0 0 0 0 b Pelampauan penerimaan dana perimbangan 0 0 0 0 0 c Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 0 0 0 0 0 d Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 0 0 0 0 0 e Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0 0 0 0 0 f Kegiatan lanjutan 0 0 0 0 0 3.3 Kerangka Pendanaan Pada bagian kerangka pendanaan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat. 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain: Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
10. 1.Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
11. 2.Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
12. 3.Kebijakan dibidang keuangan negara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 24 Tabel 3.21 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014 – 2018 URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan Asli Daerah 43.516.452.959 48.850.317.858 54.837.961.106 61.559.517.115 69.104.942.471 Hasil Pajak Daerah 5.229.648.584 5.870.653.012 6.590.226.137 7.397.998.220 8.304.779.916 Hasil Retribusi Daerah 3.215.529.788 3.609.661.209 4.052.101.802 4.548.772.879 5.106.321.538 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.619.244.869 7.430.573.814 8.341.348.340 9.363.757.615 10.511.484.847 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28.452.029.718 31.939.429.823 35.854.284.827 40.248.988.401 45.182.356.170 Dana Perimbangan 1.301.523.031.029 1.461.052.301.883 1.640.135.270.714 1.841.168.658.216 2.066.842.954.070 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 1.110.372.483.296 1.246.472.197.565 1.399.253.820.384 1.570.762.073.703 1.763.292.303.540 Dana Alokasi Umum 189.757.376.435 213.016.170.310 239.125.823.017 268.435.767.811 301.338.268.412 Dana Alokasi Khusus 1.393.171.297 1.563.934.008 1.755.627.314 1.970.816.702 2.212.382.118 Lain-lain Pedapatan Daerah Yang Sah 341.900.687.138 383.807.872.814 430.851.673.530 483.661.690.476 542.944.695.834 Pendapatan Hibah - - - - - Dana Darurat - - - - - Bagi Hasi Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya 92.462.774.997 103.796.050.494 116.518.459.440 130.800.269.621 146.832.618.755 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 25.200.595.169 28.289.462.962 31.756.937.061 35.649.423.704 40.019.017.199 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 224.237.316.971 251.722.359.358 282.576.277.029 317.211.997.151 356.093.059.879 JUMLAH 1.686.940.171.125 1.893.710.492.555 2.125.824.905.350 2.386.389.865.807 2.678.892.592.374

(2)Proyeksi Belanja Daerah Proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 25 Tabel 3.22 Proyeksi Pembiayaan 2014 – 2018 (Juta Rp) Uraian Tahun Dasar 2012 PROYEKSI 2014 2015 2016 2017 2018 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 362.724.088.279 262.762.337.911 240.987.546.238 216.106.927.055 187.841.389.459 155.891.738.633 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 0 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0 0 0 0 0 0 Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi 0 0 0 0 0 0 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 0 0 0 0 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 0 3.3.2 Proyeksi belanja wajib dan mengikat Tabel 3.23 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat ( Rp Juta) Uraian Tahun 2012 Rata-rata pertumbuh an Nilai Pertumbuhan per Tahun Tahun (n+1) 2013 Tahun (n+2) 2014 Tahun (n+3) 2015 Tahun (n+4) 2016 Tahun (n+5) 2017 A Belanja tidak langsung 234396 13.87% 32510.73 266906.7252 299417.45 331928.176 364438.9008 396949.626 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 164183 18.25% 29963.4 194146.3975 224109.795 254073.193 284036.59 313999.988 2 Belanja Tambahan Penghasilan 64812 6.78% 4394.254 69206.2536 73600.5072 77994.7608 82389.0144 86783.268 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH* 1890 -2.42% -45.738 1844.262 1798.524 1752.786 1707.048 1661.31 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 2851 13.26% 378.0426 3229.0426 3607.0852 3985.1278 4363.1704 4741.213 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 26 Uraian Tahun 2012 Rata-rata pertumbuh an Nilai Pertumbuhan per Tahun Tahun (n+1) 2013 Tahun (n+2) 2014 Tahun (n+3) 2015 Tahun (n+4) 2016 Tahun (n+5) 2017 B Belanja langsung 250130 11.84% 29615.39 279745.392 309360.784 338976.176 368591.568 398206.96 1 Belanja Honorarium PNS 29509 11.92% 3517.473 33026.4728 36543.9456 40061.4184 43578.8912 47096.364 2 Belanja Uang Lembur 965 15.103% 145.744 1110.74395 1256.4879 1402.23185 1547.9758 1693.71975 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2259 37.02% 836.2818 3095.2818 3931.5636 4767.8454 5604.1272 6440.409 4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 12617 8.67% 1093.894 13710.8939 14804.7878 15898.6817 16992.5756 18086.4695 5 Belanja premi asuransi kesehatan 633 -6.34% -40.1322 592.8678 552.7356 512.6034 472.4712 432.339 6 Belanja makanan dan minuman pegawai 823 -4.93% -40.5739 782.4261 741.8522 701.2783 660.7044 620.1305 7 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1325 -0.86% -11.395 1313.605 1302.21 1290.815 1279.42 1268.025 8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1332 68.57% 913.3524 2245.3524 3158.7048 4072.0572 4985.4096 5898.762 9 Belanja perjalanan dinas 83596 19.28% 16117.31 99713.3088 115830.618 131947.926 148065.2352 164182.544 10 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) 117071 16.194% 18958.48 136029.4777 154987.955 173946.433 192904.911 211863.389 TOTAL 484532 11.49% 55672.73 540204.7268 595877.454 651550.18 707222.9072 762895.634 Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah Keterangan: *Nilai yang tertuang pada proyeksi maupun matriks program dan pendanaan sifatnya adalah Pagu Indikatif yang suatu saat bisa berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Pada tabel 3.23 dapat terlihat secara umum belanja pegawai mengalami peningkatan baik pada sektor belanja langsung dan sektor belanja tidak langsung. Walaupun rata-rata pertumbuhan sektor belanja tidak langsung mengalami penurunan pada tahun anggaran 2011-2012, tetapi rata-rata pertumbuhan pada tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 27 anggaran 2009 sampai dengan 2012 tetap menunjukkan hasil yang positif. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung adalah 13.87% atau kira-kira sebesar Rp 32.510.730.000 per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung adalah 11.84% atau kira-kira sebesar Rp 29.615.390.000 per tahun. Peningkatan belanja aparatur baik pada sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum mampu meningkatkan efisiensi pembelanjaan pada pos belanja aparatur. Aneka penghematan harus dilakukan, seperti pengurangan belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan, belanja honorarium PNS, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas dan belanja modal. Terutama karena beberapa instrumen tersebut tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan produktivitas birokrasi publik. Jika pengeluaran belanja aparatur dapat dibuat lebih efisien, maka hal ini dapat mengurangi defisit anggaran keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Di sisi lain, efisiensi belanja aparatur dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara untuk mampu mengalokasikan pendapatan pada hal yang lebih penting seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Postur APBD demikian tidak mampu mendukung program pemerintah yang seharusnya lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.
(3)Proyeksi sisa Lebih riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) Berdasarkan perhitungan pada Tabel berikut maka dapat di proyeksikan besaran SiLPA dari tahun 2013-2018 setiap tahunnya. Dilihat pada tabel di bawah ini bahwa di tahun 2012 pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai SiLPA sebesar Rp 362.724.088.279,- sedangkan pada tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 28 mempunyai SiLPA sebesar Rp 262.762.337.911,- seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3.24 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2014 – 2018 Uraian Tahun Dasar 2012 PROYEKSI 2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan 1,686,940,171,125.00 1,893,710,492,555.00 2,125,824,905,350.00 2,386,389,865,807.00 2,678,892,592,374.00 Pencairan dana cadangan 0 0 0 0 0 Sisa lebih riil perhitungan anggaran 262,762,337,911.00 240,987,546,238.00 216,106,927,055.00 187,841,389,459.00 155,891,738,633.00 Total penerimaan 1,949,702,509,036.00 2,134,698,038,793.00 2,341,931,832,405.00 2,574,231,255,266.00 2,834,784,331,007.00 DIkurangi : Belanja dan pengeliaran pembiayaan yang wajib dan mengikat 595,877,454,000.00 651,550,180,000.00 707,222,907,200.00 762,895,634,000.00 - Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,353,825,055,036.00 1,483,147,858,793.00 1,634,708,925,205.00 1,811,335,621,266.00 2,834,784,331,007.00 Tabel 3.25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah No Uraian PROYEKSI 2014 2015 2016 2017 2018 I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,353,825,055,036.00 1,483,147,858,793.00 1,634,708,925,205.00 1,811,335,621,266.00 2,834,784,331,007.00 Rencana alokasi prioritas I dan II II Belanja langsung seluruh bidang urusan 309,360,784,000.00 338,976,176,000.00 368,591,568,000.00 398,206,960,000.00 - II.a Jumlah prioritas I 1,353,825,055,036.00 1,483,147,858,793.00 1,634,708,925,205.00 1,811,335,621,266.00 2,834,784,331,007.00 II.b Sisa belanja langsung untuk prioritas II (II-II.a) (1,044,464,271,036.00) (1,144,171,682,793.00) (1,266,117,357,205.00) (1,413,128,661,266.00) (2,834,784,331,007.00) III Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama 595,877,454,000.00 651,550,180,000.00 707,222,907,200.00 762,895,634,000.00 - IV Jumlah prioritas III (I-II-III) 448,586,817,036.00 492,621,502,793.00 558,894,450,005.00 650,233,027,266.00 2,834,784,331,007.00 Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III-IV) - - - - - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 III- 29 Tabel 3.26 Komposisi Belanja Langsung dan TIdak Langsung Tahun 2014-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara No Uraian PROYEKSI 2014 2015 2016 2017 I Total pengerimaan 1,949,702,509,036.00 2,144,672,759,939.60 2,359,140,035,933.56 2,595,054,039,526.92 II Belanja langsung (IIa+IIb) 1,663,185,839,036.00 1,822,124,034,793.00 2,003,300,493,205.00 2,209,542,581,266.00 IIa Belanja langsung seluruh bidang urusan (prioritas I dan II) 1,353,825,055,036.00 1,483,147,858,793.00 1,634,708,925,205.00 1,811,335,621,266.00 IIb Belanja langsung wajib dan mengikat 309,360,784,000.00 338,976,176,000.00 368,591,568,000.00 398,206,960,000.00 III Belanja tidak langsung (IIIa+IIIb) 748,004,267,036.00 331,928,176,000.00 364,438,900,800.00 396,949,626,000.00 IIIa Belanja tidak langsung (prioritas III) 448,586,817,036.00 492,621,502,793.00 558,894,450,005.00 650,233,027,266.00 IIIb Belanja tidak langsung wajib dan mengikat 299,417,450,000.00 331,928,176,000.00 364,438,900,800.00 396,949,626,000.00 IV Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama 595,877,454,000.00 651,550,180,000.00 707,222,907,200.00 762,895,634,000.00 V Surplus/deficit (I- II-II-IV) (1,057,365,051,036.00) (660,929,630,853.40) (715,822,265,271.44) (774,333,801,739.08) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 1 4.1. Permasalahan Pembangunan Analisis permasalahan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasar analisis pada Bab II dan Bab III, terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam proses pembangunan yang dilakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 2 di wilayah Penajam Paser Utara. Berikut diuraikan permasalah pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara. A. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Sebagaimana dijelaskan pada bab II bagian aspek kesejahteraan masyarakat, kondisi perekonomian Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa persoalan yang harus mendapat perhatian. Dari data yang ditampilkan dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir cukup tinggi baik untuk pertumbuhan PDRB dengan migas maupun nonmigas (lihat gambar 2.5). Pertumbuhan yang dicapai Penajam Paser Utara jauh lebih tinggi dari yang dicapai oleh Propinsi Kalimantan Timur maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian terdapat masalah penting yang tampak dari analisis tersebut yakni terjadinya ketimpangan yang cukup menyolok antar golongan masyarakat dan antar sektor. Masalah pemerataan ekonomi yang dapat dideteksi itu dapat digambarkan dalam gambar 4.1. Gambar 4.1. Analisis permasalahan pemerataan Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 3

1.Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Dari gambar 4.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa persoalan utama pemerataan pembangunan di wilayah Penajam Paser Utara adalah kurang meratanya sektor yang berkembang. Sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap penduduk terbesar dan penyumbang PDRB ke dua tertinggi (lihat tabel 2.11), tetapi pertumbuhannya sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya (lihat tabel 2.10). Penyebab dari hal tersebut adalah karena sektor lain yang tumbuh (industri, perdagangan, jasa) tidak terkait dengan sektor pertanian tetapi sektor pertambangan yang merupakan penyumbang PDRB tertinggi. Tidak berkembangnya sektor pertanian disebabkan karena kinerja sektor pertanian yang tidak cukup baik. Dari evaluasi terhadap RPJMD periode sebelumnya diketahui bahwa peningkatan produksi padi yang ditargetkan lebih dari 10% selama 5 tahun hanya tercapai 2,5%, sementara perkebunan hanya kelapa sawit yang target produksinya tercapai, sementara yang lain justru ada yang mengalami penurunan (Evaluasi RPJMD PPU, 2012). Aspek lain yang menjadi akar masalah dari kesenjangan sektoral itu adalah bahwa tidak banyak generasi muda yang tertarik di sektor pertanian sehingga pengembangan (inovasi) di sektor ini menjadi lemah. Akibat dari keadaan ini maka pendapatan mereka yang bergerak di pertanian lebih rendah dari sektor lain. Selanjutnya, kemiskinan di sektor pertanian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Kemiskinan yang tinggi di sektor ini berdampak pada kinerja pendidikan dan kesehatan yang kurang baik pula. Data menunjukkan bahwa kinerja pendidikan di wilayah pedesaan yang merupakan basis pertanian lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan (lihat tabel 2.18). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 4 Dari analisis masalah tersebut muncul isu strategis untuk pemerataan ekonomi yang harus diatasi yaitu kesenjangan antar sektor dan lemahnya sektor pertanian yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas pertanian. Isu strategis lain untuk pemerataan pembangunan adalah banyaknya tenaga kerja berkerja di sektor non pertanian (terdidik) yang berasal dari luar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar sektor maka sektor pertanian perlu didorong dalam peningkatan produktifitas yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana dibidang pertanian, peningkatan SDM bidang pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, sedangkan pertumbuhan sektor lainnya seperti perdagangan, industri dan jasa harus mendukung sektor pertanian. Selain itu dengan besarnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian yang saat ini terfokus hanya pada proses produksi pertanian, maka perlu dikembangkan industri rumah tangga dan industri skala besar dibidang pengolahan hasil pertanian sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada disektor pertanian.
2.Kesejahteraan Sosial Persoalan kesenjangan antar sektor yang tinggi itu berdampak pada aspek kesejahteraan sosial yang kurang maksimal. Mengacu pada indikator IPM sebagai indikator kesejahteraan maka pada aspek pendidikan, angka melek huruf yang dicapai pada tahun 2011 baru mencapai 95,57 sedikit lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Timur yang mencapai angka 97,26. Demikian juga dengan angka rata-rata lama sekolah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 5 tahun 2011 baru mencapai 7,68 tahun sementara Kalimantan Timur telah mencapai angka 9,19 tahun (lihat tabel 2.14). Pada aspek kesehatan, komponen utama pembentuk IPM yakni rata-rata angka harapan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Jika tahun 2008 angka harapan hidup yang dicapai adalah 67 tahun, maka pada tahun menjadi 72,7 tahun.
3.Seni Budaya dan Olah Raga Dampak selanjutnya dari pembangunan sosial adalah kondisi seni dan budaya masyarakat. Dari analisis yang telah dilakukan pada bab II dan dokumen evaluasi RPJMD yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa persoalan terkait aspek ini. Pada aspek olahraga, menggunakan kinerja prestasi olah raga, capaian Penajam Paser Utara selama 5 tahun sebelumnya tidak cukup baik. Dari 90 cabang yang ditargetkan berprestasi hanya dapat dicapai 54 cabang. Buruknya kinerja ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang ada dan rendahnya partisipasi anak muda pada olah raga. Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun, hingga akhir tahun 2012 hanya 5 unit dari 385 unit yang ditargetkan. Konsentrasi dan prioritas yang terletak pada pengadaan peralatan olahraga membuat pembangunan sarana dan prasaran tidak tersentuh. Selama 5 tahun keterlibatan pemuda pada kegiatan ini hanya meningkat dengan 1% dari yang ditargetkan 30%. Lemahnya keterlibatan pemuda disebabkan karena kurangnya program yang mendorong munculnya keterlibatan itu (Evaluasi RPJMD 2012). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 6 Berbeda dengan keolahragaan yang kurang berhasil, pada aspek seni dan budaya, kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hampir seluruh indkator yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian capaian itu hampir seluruhnya menumpuk di tahun terakhir RPJMD, ini mengindikasikan kurang baiknya perencanaan yang dibuat, baik perencanaan program kegiatan maupun perencanaan penganggaran (Evaluasi RPJMD 2012). B. Aspek Pelayanan Umum Dalam Permendagri nomor 54 diamanatkan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan (lihat lampiran 1 Permendagri nomor 54). Berbagai urusan tersebut dianalisis dalam beberapa kelompok permasalahan agar diperoleh permasalahan pembangunan kabupaten Penajam Paser Utara yang komprehensif. Melalui analisis terhadap data Bab II dan III, terdapat 10 kelompok urusan yang menjadi fokus analisis masalah yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, pelayanan, pertanian, kehutanan, pekebunan dan perindustrian serta pertambangan.
1.Pendidikan Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bagian pendidikan, Angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan tahun 2012 mengalami penurunan. Rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) pada tingkat SMP dan SMA serta angka partisipasi masyarakat (APM) tingkat SMP dan SMA (lihat tabel 2.17), mengindikasikan suatu persoalan tersendiri bahwa akses masyarakat PPU terhadap pelayanan pendidikan masih rendah. Selain kedua indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 7 tersebut sebenarnya masih terdapat dua indikator lainnya yang dapat menunjukkan permasalahan akses terhadap layanan pendidikan di Penajam Paser Utara, yaitu angka putus sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Data terkait dua indikator tersebut sayangnya tidak tersedia, namun secara kualitatif keduanya merupakan persoalan nyata yang dapat dijumpai di masyarakat Penajam Paser Utara (informasi FGD). APM pada tingkat SD di Penajam Paser Utara sudah cukup tinggi sementara APM untuk tingkat SMP dan SMA masih dapat dikatakan rendah. Ini menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa masih banyak warga Penajam Paser Utara yang tidak melanjutkan ataupun putus sekolah terutama pada tingkat pendidikan menengah. Indikasi ini juga diperkuat dengan masih rendahnya angka partisipasi sekolah menengah dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah dasar (lihat tabel 2.18). Rumitnya masalah pendidikan di PPU digambarkan oleh gambar 4.2. Gambar 4.2 Permasalahan Pendidikan di Kabupaten PPU Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 8 Ketersediaan fasilitas layanan pendidikan bukan menjadi penyebab utama rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Ini terlihat dari rasio jumlah penduduk usia sekolah SD/SMP/SMA dengan bangunan gedung sekolah yang tersedia sudah dapat dikatakan ideal. Hanya saja kondisi dari fasilitas pendidikan menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. Masih banyak gedung sekolah dalam kondisi tidak baik (buruk) dan perlu peningkatan dengan melakukan perbaikan gedung sekolah. Begitu pula kondisi ruang kelas masih banyak yang perlu diperbaiki baik lantai, dinding maupun atapnya termasuk kursi dan meja belajar (informasi FGD). Disamping itu terdapat cukup banyak fasilitas belajar yang kurang berfungsi akibat dari tiadanya infrstruktur pendukungnya. Misalnya terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk laboratorium, namun lab ini kurang berfungsi sebab kebutuhan lab akan listrik yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh Penajam Paser Utara yang fasilitas listriknya masih kurang baik. Kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai juga merupakan salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Letak sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk desa, belum banyaknya transportasi umum dan infrastruktur jalan yang belum memadai menyebabkan masyarakat sulit menjangkaunya. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya pilihan anak usia SMP/SMA untuk bersekolah (informasi FGD). Penyebab rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 9 kemampuan ekonomi masyarakat. Ini terindikasi dari masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebesar 10,47% (2010). Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas cenderung lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan, sementara kebutuhan pendidikan anak menjadi kurang diperhatikan. Sebagian besar anak usia sekolah dari kalangan keluarga tidak mampu cenderung lebih memilih bekerja untuk mendapatkan penghasilan (uang) daripada melanjutkan sekolah. Semula persoalan ini lebih terkait dengan ketidakmampuan ekonomi keluarga, namun dalam perkembangannya telah menjadi persoalan sosiokultural yaitu fenomena pekerja anak yang banyak dijumpai terutama di kawasan pelabuhan atau dermaga yang telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, biasa terjadi, dan bukan sebuah permasalahan (Evaluasi RPJMD 2012). Disamping akses masyarakat terhadap pendidikan yang masih rendah, kualitas tenaga pendidik juga menjadi persoalan tersendiri bagi Penajam Paser Utara. Apabila dilihat rasio guru terhadap siswa yang rata-rata tiap guru membawahi 17 siswa sudah dapat dikatakan mendekati ideal, namun jumlah guru yang memiliki kompetensi masih sedikit. Aspek-aspek diatas mengakibatkan kualitas pendidikan di kabupaten Penajam Paser Utara kurang merata. Bagi masyarakat yang kemampuan ekonomi terbatas cenderung memilih bekerja daripada sekolah dan bagi masyarakat yang mampu cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik di perkotaan atau di luar PPU (informasi FGD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 10
2.Kesehatan Seperti yang diamanatkan oleh UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan dapat tercapai oleh masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah semakin meningkat. Akan tetapi, saat ini usaha tersebut masih terhambat oleh beberapa persoalan, seperti yang ditunjukan oleh gambar 4.3. Gambar 4.3 Problema Sektor Kesehatan di Wilayah PPU Ketersediaan fasilitas pelayanan menjadi salah satu permasalahan utama di Penajam Paser Utara. Seperti yang diinformasikan oleh tabel 2.23, sarana dan prasarana kesehatan di Penajam Paser Utara selama periode 2006-2012 menunjukkan kinerja yang menurun. Rasio penduduk terhadap jumlah Puskesmas dan Puskesmas Keliling meningkat dari 12.169 penduduk per sarana kesehatan di tahun 2008 menjadi 13.952 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 11 penduduk per sarana kesehatan. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhn jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan sarana kesehatan yang memadai. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2.5 selama periode 2008-2012 penduduk bertambah secara konstan dengan 2,69 % rata-rata per tahun, sementara jumlah pukesmas fluktuatif. Selama periode 2007 hingga 2012 jumlah puskesmas berturut-turut adalah 30 (2007 hingga 2009), 44 (2010), dan 39 (2011-2012). Selain ketersediaan sarana kesehatan, kabupaten Penajam Paser Utara juga memiliki permasalahan pada tenaga kesehatan. Hampir semua jenis tenaga paramedis mengalami kekurangan dibandingkan jumlah ideal per 100.000 penduduk. Sebagai contoh untuk tenaga dokter umum, perbandingan ideal setiap dokter umum mestinya melayani 2.500 penduduk tetapi di Penajam Paser Utara satu dokter umum melayani 11.805 per 100.000 dokter melayani 40 pasien, tetapi di Penajam Paser Utara melayani 60 pasien. Untuk dokter Spesialis satu dokter idealnya melayani 9.090 orang, tetapi di Penajam Paser Utara harus melayani 30.694 orang pasien. Kurangnya tenaga paramedis ditambah wilayah yang luas menjadikan jangkauan tenaga paramedis ini menjadi semakin sempit. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih ditambah dengan persoalan kesadaran masyarakat yang relatif rendah dalam menjalankan perilaku hidup sehat. Kesadaran yang rendah itu bermula dari relatif rendahnya pengetahuan penduduk akan perilaku hidup sehat, yang semua itu bermula dari kemiskinan yang menjerat mereka. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika infrastruktur untuk menjangkau wilayah yang luas itu kurang tersedia. Ketersediaan inftrastruktur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 12 ini semakin membatasi jangkauan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang paling membutuhkan (informasi FGD). Berbagai persoalan diatas bermuara pada rendahnya mutu hidup bayi di Penajam Paser Utara (lihat tabel 2.25). Jika pada tahun 2009 capaian kelangsungan hidup bayi berada pada angka 2.957, maka pada tahun 2012 menurun menjadi 846, atau turun hingga lebih sepertiga capaian tahun 2009. Sedangkan pada angka kematian bayi pada 1000 kelahiran, Penajam Paser Utara berhasil mencapai angka sebesar 2 kematian/1000 kelahiran pada tahun 2009. Tetapi, pada tahun 2012 capaian tersebut meningkat menjadi 6 kematian/1000 kelahiran. Angka ini menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah penyumbang kematian bayi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Analisis yang telah dilakukan menghasilkan isu srategis bidang kesehatan yakni masih tingginya angka kematian bayi yang disebabkan oleh rendahnya jangkauan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga paramedis serta rendahnya pengetahuan masyarakat akan perilaku hidup sehat. Persoalan ini diperburuk oleh ketersediaan transportasi publik yang sangat minim menjadikan jangkauan pelayanan kesehatan menjadi semakin terbatas.
3.Lingkungan Hidup Sebagai wilayah yang sedang mengalami perkembangan, Penajam Paser Utara menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan hidup. Kehadiran perusahaan di satu sisi membantu pertumbuhan dan pembangunan Penajam Paser Utara, namun di sisi lain berpotensi merusak lingkungan sekitar. Tantangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 13 mengelola perusahaan terkait upaya pelestarian lingkungan hidup dapat dilihat pada gambar 4.4. Gambar 4.4 Permasalahan Lingkungan Hidup di Wilayah PPU Meningkatnya jumlah penduduk dan industri di wilayah Penajam Paser Utara penting untuk dikendalikan agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Akan tetapi, kondisi faktual menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di wilayah Penajam Paser Utara buruk. Sungai tercemar limbah perusahaan, hutan konservasi rusak akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk pertambangan dan pelabuhan, hingga rusaknya 6000 hektar hutan mangrove merupakan persoalan lingkungan yang sedang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator dari buruknya lingkungan itu dapat dideteksi dari luasnya lahan kritis sebesar 293.840,23 kilometer persegi, pemukiman yang kurang tertata, pengelolaan sampah yang kurang, ketersediaan air bersih untuk penduduk. Jika dicermati, persoalan lingkungan yang sedang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara berawal dari dua hal, yakni belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan lemahnya pemerintah sebagai sebuah institusi dalam menjaga kualitas lingkungan. Hingga 2012, Kabupaten Penajam Paser Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 14 Utara hanya memiliki 1 PPLH, oleh karenanya, survei lapangan untuk mengukur kualitas lingkungan dilaksanakan dengan meminta PPLH provinsi. Hal ini membuat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak leluasa dalam melakukan pengawasan lingkungan mengingat Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebutuhan yang sama. Akibatnya, seperti yang telah diinformasikan pada Bab II di atas, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru mampu mengawasi 23 dari 35 perusahaan yang ada, atau 65,71% dari total perusahaan keseluruhan. Dari segi lingkungan, dari 16 sungai, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru berhasil mengawasi 10 sungai. Tiadanya pengawasan dari pemerintah dan sulitnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan membuat perusahaan berhasil menghindar dari kewajiban pengelolaan lingkungan, bahkan ada yang menyelewengkan ijin usaha yang dimiliki. Sampai beberapa waktu lalu, media lokal banyak memberitakan ketidakmampuan dan ketidaksesuaian penggunaan ijin usaha sejumlah perusahaan dalam mengelola sumber daya alam. Ini dapat dimisalkan pada PT Pasir Prima Coal Indonesia yang meninggalkan lokasi pertambangan tanpa melakukan kewajiban reklamasi, PT Singlurus yang membangun tempat penumpukan batu bara dekat dengan bibir Sungai Sekambing sehingga terjadi pencemaran lingkungan, atau PT Pelindo dan PT Dermaga yang merusak Hutan Mangrove sehingga satwa dilindungi terancam punah. Dua kelemahanan itu masih ditambah dengan tiadanya sarana pemantau lingkungan. Sesungguhnya upaya untuk memaksa perusahaan tambang melakukan rehabilitasi telah dilakukan melalui upaya penentuan dan penetapan Dana Jaminan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 15 Reklamasi yang harus disetorkan kepada rekening pemerintah daerah. Namun demikian terdapat kenyataan bahwa perusahaan yang telah menempatkan dana reklamasi itu justru lebih sering meninggalkan lokasinya tanpa reklamasi karena merasa telah memberikan jaminan. Hal ini terjadi akibat dari jumlah jaminan yang lebih kecil dari jumlah biaya reklamasi yang harus dikeluarkan. Perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi itu tidak dapat segera diketahui karena keterbatasan sumber daya manusia dan kelemahan sistim informasi yang ada. Dengan demikian Badan Lingkungan Hidup tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kerusakan lingkungan dengan cepat. Bercermin dari permasalahan yang sedang di hadapi, isu strategis yang terdapat pada urusan lingkungan hidup adalah terus menurunnya kualitas lingkungan. Isu strategis tersebut muncul dari dua masalah utama yakni lemahnya status kelembagaan lingkungan dan tidak tersedianya pejabat yang memadai. Masalah lainnya adalah kebijakan yang diambil kurang memiliki kemamapuan untuk melakukan “pemaksaan” terhadap perusahaan tambang. Masalah ini ditambah dengan rendahnya sarana kerja yang tersedia.
4.Pelayanan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bagian otonomi daerah tentang perangkat daerah, sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 telah dibentuk dan dioperasikan. Namun dalam penyelenggaraan layanan administrasi masih memiliki sejumlah kelemahan. Di tengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 16 perkembangan teknologi informasi, seharusnya pelayanan perizinan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan yang lainnya dapat terlaksana secara lebih cepat dan akurat. Namun pada kenyataannya daya dukung teknologi informasi pada sistem pelayanan publik belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan beberapa proses perijinan menjadi lamban termasuk juga proses penerbitan dokumen kependudukan yang rata-rata masih 14 hari (lihat tabel 2.45). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2013 hingga kini juga belum dapat secara maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan perijinan masih dilakukan oleh masing-masing dinas instansi terkait. Tujuan dibentuknya BPPT dan Penanaman Modal adalah untuk menyederhanakan proses perijinan agar lebih cepat, mudah dan murah. Namun hal itu belum terwujud dikarenakan belum siapnya sumber daya manusia pelaksananya, perangkat pendukung dan sistem Informasi manajemennya. Hampir semua sumber daya manusia belum sadar sebagai pelayan masyarakat serta arti pentingnya pelayanan (informasi FGD). Standar pelayanan publik sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat belum disusun oleh semua SKPD yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, begitu pula Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat ukur penilaian publik terhadap kinerja pemerintah juga belum dilakukan oleh semua SKPD (Evaluasi RPJMD 2012). Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara akan arti pentingnya pelayanan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 17 Aspek lain yang juga menyebabkan kualitas pelayanan belum baik adalah belum adanya kesadaran masyarakat akan mekanisme pelayanan (informasi FGD). Hal ini disebabkan karena belum adanya informasi mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga masih banyak masyarakat bingung bagaimana mengurus sebuah perijinan. Disamping itu karena kondisi geografis Penajam Paser Utara, keterbatasan sarana infrastruktur terutama telekomunikasi dan listrik serta sistim IT yang belum menjangkau sampai kecamatan maupun desa, menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan. Akibatnya proses pelayanan menjadi terganggu. Koordinasi antar instansi penyedia pelayanan yang masih kurang juga merupakan salah satu penyebab kualitas pelayanan yang masih kurang. Sebagai contoh, untuk pelayanan kesehatan, pemerintah daerah telah menyediakan asuransi untuk masyarakat. Namun demikian akibat dari rumitnya sisitem dan prosedur yang harus dijalankan menjadikan asuransi itu kurang optimal untuk dilaksanakan (informasi FGD). Permasalahan pelayanan disajikan secara ringkas dalam gambar 4.5. Aspek pelayanan langsung yang sangat penting dan menjangkau seluruh SKPD adalah buruknya pelayanan penyediaan data dan informasi dari SKPD. Data dan informasi merupakan dasar pengambilan keputusan, namun demikian data yang dibutuhkan seringkali tidak tersedia. Pelayanan data yang buruk ini tidak hanya dialami oleh mesayarakat yang hendak mengakases data, tetapi bahkan antar instansi. Buruknya pelayanan data bersumber dari ketidak pahaman masing-masing instansi akan pentingnya data yang harus disediakan dan disajikan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 18 Gambar 4.5 Permasalahan Pelayanan di Kabupaten PPU
5.Sosial Berdasar kriteria Bidang sosial, terdapat 8 kelompok penyandang masalah sosial, yakni anak, wanita, lanjut usia, keluarga, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, penyandang cacat, masyarakat. Pada kelompok anak, ada balita dan anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan serta anak cacat. Terdapat dua masalah wanita yakni masalah wanita rawan sosial ekonomi dan wanita korban kekerasan. Yang harus diperhatikan dalam kelompok lansia adalah lansia itu sendiri dan lansia yang menjadi korban kekerasan. Penyandang cacat terdapat cacat fisik maupun cacat mental. Tuna susila di dalamnya ada tuna susila itu sendiri dan pengemis, gelandangan serta eks napi. Pada kepompok keluarga terdapat keluarga miskin, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, keluarga yang tinggal di wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 19 rawan bencana. Berdasarkan pada kriteria ini maka masalah sosial memang harus menjadi urusan lintas sektor dan lintas bidang. Demikian banyak persoalan sosial yang harus dikelola bidang sosial ini, namun kelemahan utama yang kemudian ditemukan adalah sangat minimnya data yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan. Dengan data yang demikian lemah teridentifikasi masalah krusial dalam pengelolaan urusan sosial ini adalah seolah jumlah penyandang masalah sosial ini terus bertambah sekalipun pembinaan dan bantuan terus dilakukan walaupun dalam jumlah yang relatif terbatas. Berdasar evaluasi RPJMD 2012 dan analisis dalam Bab II ditemukan bahwa persentase penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya 67 persen, sementara kemampuan untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial baru 31%. Terdapat banyak persoalan yang menyebabkan seolah masalah PMKS ini tak ada habisnya (lihat gambar 4.6). Aspek pertama terkait dengan masalah sosial di PPU adalah sangat minimnya data PMKS. Data PMKS mestinya tersedia di banyak instansi, misalnya KB & PP mestinya memiliki data PMKS wanita, BPMPD memiliki data pemberdayaan masyarakat. Namun demikian sebagaimana dianalisis pada aspek pelayanan bahwa pelayanan dalam hal data ini seluruhnya lemah. Seandainyapun terdapat data pada SKPD terkait, koordinasi atas data ini buruk. Tidak adanya data ini sungguh berdampak buruk pada seluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 20 aspek mulai dari perencanaan hingga implementasi program dan pelacakan hasilnya. Gambar 4.6 Persoalan Sosial di Kabupaten PPU Ketiadaan data itu kemudian dipersulit dengan kenyataan lemahnya koordinasi antar instansi yang memiliki saliang keterkaitan, masing-masing instansi hanya berfikir tentang tupoksinya tanpa mengambil pengetahuan bagaimana keterkaitan antara SKPD yang diampunya dengan SKPD lainnya. Misalnya, ketika Dinas sosial telah melakukan pembinaan, kemudian diserahkan kembali kepada masyarakat, mestinya menjadi tugas BPMPD untuk melakukan pemberdayaan, namun demikian koordinasi antar instansi ini tidak muncul. Akibatnya setiap program berhenti dan tidak memiliki keberlanjutan setelah program berakhir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 21 Keberlanjutan program dalam berbagai bentuk, ternyata menjadi masalah hampir semua instansi yang berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat (informasi FGD). Lemahnya keberlanjutan program juga terkait dengan lemahnya desain program yang tidak memiliki exit strategy. Akibat dari keadaan ini, jika pembinaan dilakukan terhadap penyandang masalah sosial, maka penyandang masalah ini akan kembali menjadi penyandang, itulah sebabnya jumlah PMKS tidak pernah kunjung berkurang. Desain pogram yang buruk, koordinasi yang buruk salah satunya bermuara pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja (SDM) yang menangani masalah PMKS. Dikeluhkan oleh instansi yang menangani PMKS bahwa aparat yang ada sangat kurang, jangankan untuk mengumpulkan data, untuk melakukan pembinaan pun tidak tersedia aparat yang cukup (informasi FGD). kekurangan aparat ini masih ditambah dengan kualitas aparat yang juga lemah. Banyak aparat yang berhubungan langsung dengan program penanganan terhadap PMKS ini hanya beprinsip sekedar menjalankan tugas, sehingga hasil kerjanya pun kurang optimal. Latar belakang pendidikan, pandangan kurang menyenangkan atas persoalan PMKS dan keterbatasan infrastruktur tampanya menjadi penghambat bagi aparat untuk berkinerja optimal. Informan dalam FGD menyatakan bahwa sarana dan prasarana sosial termasuk gedung, kendaraan dan panti sosial sampai saat ini masih menjadi masalah yang menghambat kerja. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan sangat dibutuhkan mengingat letak PMKS ada di pelosok desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 22 yang berjauhan. Jumlah panti asuhan yang baru terbatas 7 panti (data BPS 2012) dan rata-rata hanya bisa menampung 20-50 belum dapat menampung semua PMKS yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan yang tidak layak masih berjumlah 679 (data BPS 2012) ini belum termasuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan jenis PMKS yang lainnya. Aspek-aspek diatas yang menyebabkan penanganan PMKS di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dapat mencapai target yang ditentukan (hasil RPJMD 2012). Berbagai aspek itu berpengaruh terhadap jumlah PMKS yang ditangani, dengan demikian dirasakan bahwa penyandang masalah sosial bukan berkurang tetapi bertambah walaupun pembinaan dan bantuan terus menerus diberikan. Dari analisis ini terlihat dengan jelas isu strategis persoalan sosial adalah tidak tersedianya data yang memadai, buruknya koordinasi dan keberlanjutan program serta lemhnya SDM dan sarana serta prasarana.
6.UMKM dan Koperasi, Industri dan Perdagangan UMKM dan koperasi sejatinya membahas semua aktivitas usaha yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi baik untuk sektor pertanian maupun non pertanian. Namun demikian urusan pertanian dibahas secara detail dalam urusan pertanian. Untuk itu bagian ini membahas UMKM dan Koperasi secara umum dengan spesifikasi dalam pengembangan industri dan perdagangan. Jika diamati dari peran sektor industri dan perdagangan baik dalam pembentukan PDRB maupun petumbuhannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 23 menunjukkan kinerja yang sangat baik (lihat tabel 2.10 dan 2.11). Sektor industri tahun 2012 memiliki peran 14,50% dengan pertumbuhan 6,29%, sementara sektor perdagangan berperan 16,96% dengan pertumbuhan 20,03%. Namun demikian pertumbuhan kedua sektor yang sangat pesat itu kurang melibatkan masyarakat kebanyakan. Peran yang demikian besar hanya dihasilkan oleh satu industri pengolahan di Penajam Paser Utara yakni industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah sawit mentah menjadi CPO. Sementara itu industri lainnya terutama industri kecil dan menengah hampir tidak tumbuh di wilayah ini. Padahal sebagai daerah pinggiran kota Balikpapan baik potensi alam maupun potensi pasar untuk industri kecil (terutama pengolahan produk pertanian) sangat terbuka lebar. Industri sawit yang hanya ada satu pabrik itu sesungguhnya juga memiliki kelemahan yang sangat besar, dengan hanya satu pemain maka pabrik ini akan menjadi penentu bagi petani kelapa sawit, petani sama seklai tidak memiliki daya tawar, apalagi dengan produk yang tidak mungkin diolah sendiri seperti buah sawit segar. Kelemahan lain dari industri ini adalah bahwa CPO yang dihasilkan langsung dikapalkan tanpa diolah lebih lanjut sehingga sesungguhnya nilai tambah dari produk sawit itu tidak dinikmati oleh penduduk PPU. Kurang berkembangnya industri pengolahan, utamanya yang berskala UMKM bermula dari kelemahan dalam implementasi perancanaan pembangunan yang dilakukan. Pada periode RPJMD 2008-2012 telah digariskan niatan untuk menjadikan Penajam Paser Utara sebagai daerah agroindustri. Namun demikian niatan itu baru muncul dalam misi saja, sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 24 dalam implementasinya, tidak terdapat cukup program dan kebijakan yang mendukung misi tersebut (Evaluasi RPJMD, 2012). Salah satu indikator yang saat ini terlihat adalah bahwa koperasi maupun UMKM yang ada di PPU tidak berkembang (lihat point UMKM dan Koperasi). Selalu disebutkan bahwa masalah utama UMKM dan Koperasi adalah kekurangan modal, namun demikian alasan ini harus dilihat lebih jeli. Sudah sangat banyak modal diberikan melalui berbagai skema bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, namun UMKM dan koperasi tetap kurang berkembang (lihat bab 2 tentang Koperasi dan UMKM). Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan UMKM dan koperasi adalah jiwa kewirausahaan. Besar dugaan bahwa UMKM dan koperasi yang ada kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Masalah ini masih ditambah dengan pemahaman pembina terhadap keberadaan UMKM dan koperasi yang kurang baik, melengkapi lemahnya pengembangan UMKM dan koperasi. Perdagangan yang berkembang sangat pesat di Penajam Paser Utara terkait dengan kegiatan perdagangan besar seperti kelapa sawit dan batubara serta minyak bumi. Dengan demikian setara dengan industri perkembangan perdagangan itu kurang memiliki keterkaitan dengan kegiatan penduduk Penejam Paser Utara sendiri. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas perdagangan di Penajam Paser Utara yang umumnya adalah perdagangan dengan skala sangat kecil, misalnya pasar ikan yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Sementara aliran barang melalui pelabuhan laut (ferry) hampir selalu padat dengan barang dagangan skala besar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 25
7.Pertanian Tanaman Pangan Urusan pertanian secara umum di wilayah Penajam Paser Utara terbagi ke dalam dua kategori besar yakni pertanian tanaman pangan dan pertanian perkebunan. Baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan saat ini sedang berhadapan dengan kinerja yang terus memburuk, kecuali untuk tanaman kelapa sawit dan karet. Gambar 4.7 menyajikan persoalan yang melingkupi pertanian tanaman pangan di wilayah Penajam Paser Utara sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Gambar 4.7 Problema Sektor Pertanian Tanaman Pangan di wilayah PPU Pendapatan yang relatif rendah di pertanian tanaman pangan tidak menciptakan insentif yang cukup bagi petani untuk mengembangkan pertaniannya lebih maju. Buruknya kinerja sektor pertanian itu dapat dilihat dari kinerja pertanian tanaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 26 pangan yang selama tahun 2008-2012 tidak mampu mencapai target peningkatan produksi, tetapi justru menurun produksinya. Produksi padi yang ditargetkan meningkat dengan 10,3% hanya tercapai sebesar 2,12%. Dampak lain yang kemudian muncul adalah terjadinya alih fungsi lahan, baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun untuk perkebunan karet atau menjadi lahan lainnya misalnya bangunan. Selama 5 tahun terakhir luas areal tanam padi mengalami penyusutan sebesar 17,11% (Evaluasi RPJMD, 2012). Tidak menariknya sektor pertanian tanaman pangan di Penajam Paser Utara bermula dari tiga aspek penting yang teridentifikasi yakni rendahnya produktivitas padi, tidak adanya industri pengolahan yang mengolah tanaman pangan agar lebih bernilai tambah atau awet dan buruknya pemasaran yang ada. Pada periode 2008-2012 produktivitas tanaman padi yang merupakan komoditi terpenting baru mencapai 5 ton/ha. Pada sisi lain industri yang berkembang di Penajam Paser Utara tidak terkait dengan tamanan pangan, sampai saat ini tidak ada industri yang bergerak untuk mengolah hasil dari tanaman pangan agar meningkat nilai tambahnya atau menjadikan tanaman pangan menjadi lebih awet. Kondisi yang demikian diperburuk dengan kenyataan tidak adanya marketing yang dapat membawa insentif bagi petani Penajam Paser Utara. Salah satu kasus yang berhasil diketahui adalah bahwa di Balikpapan beredar beras kualitas baik dengan klaim cap dari Penajam Paser Utara, namun ketika dikonfirmasi kepada petani atau pedagang di Penajam Paser Utara tidak ada yang mengerti adanya beras tersebut. Ini artinya terdapat peluang besar Penajam Paser Utara menjadi pemasok pangan bagi Balikpapan, tetapi rendahnya aksesibilitas pasar bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 27 pelaku ekonomi di Penajam Paser Utara membuat mereka yang terlibat di dalamnya tetap tidak memiliki insentif (informasi FGD). Ketiga persoalan itu bermura pada berbagai persoalan yang ada dan melingkupi pertanian di Penajam Paser Utara, baik aspek kebijakan, aspek petani maupun aspek di luar kekuasaan manusia yakni bencana. Aspek kebijakan setidaknya berkaitan dengan pola bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani yang selama ini dirasa kurang tepat sasaran, misalnya yang dibutuhkan urea yang diberikan bibit, yang dibutuhkan saluran pemasaran yang diberikan bantuan pupuk. Disamping itu sarana dan prasarana irigasi juga relatif terbatas. Selanjutnya adalah tenaga penyuluh yang jumlah dan kualitasnya kurang memadai untuk wilayah yang demikian luas. Penyuluh yang handal sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan yang cukup tinggi dalam diri petani pada penguasaan produksi maupun pemasaran. Bencana yang datang secara rutin berupa banjir yang belum kunjung dapat diatasi membuat petani sulit untuk mengembangkan pertaniannya secara optimal. Disamping itu perubahan iklim yang saat ini terjadi membuat banjir musiman ini sulit untuk dideteksi. Bencana lain yang sering terjadi juga adalah datangnya hama untuk tanaman padi. Persoalan yang dihadapi oleh tanaman pangan setara dengan yang dihadapi oleh sub sektor perikanan. Dengan potensi perikanan utama di dua desa yakni Babulu Laut di Babulu dan Desa Api-Api kecamatan Waru sub sektor ini berhadapan dengan rendahnya pendapatan nelayan. Penyebab dari hal tersebut setara dengan pertanian tanaman pangan yakni kurangnya pengelolaan pasca panen, yaitu usia tambak yang sudah tua, kurangnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 28 penyuluh perikanan, serangan hama dan penyakit juga bantuan yang kurang tepat sasaran.
8.Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa komoditi perkebunan yang menjadi andalan, yaitu: kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, lada dan kakao. Namun demikian dengan indikator kinerja pertumbuhan produksi, hanya kelapa sawit dan karet yang kinerjanya cukup baik, komoditi lainnya target pertumbuhan yang diharapkan tidak tercapai, bahkan kinerja produksinya pun memburuk (Evaluasi RPJMD, 2012). Kinerja produksi kelapa sawit yang baik itu belum diikuti dengan kegiatan yang baik untuk menciptakan nilai tambahnya. Sampai saat ini hanya ada dua pabrik pengolah sawit menjadi CPO, selebihnya dikirim keluar daerah. Pengadaan industri pengolahan sawit tentu akan menciptakan nilai tambah yang baik bagi Penajam Paser Utara. Sejalan dengan kelapa sawit, komoditi karet juga lemah dalam aspek pengolahan pasca panennya sehingga petani tidak menikmati nilai tambah yang mestinya bisa dihasilkan jika terdapat aktivitas pengolahan karet. Tanaman lain diluar karet dan sawit berhadapan dengan berbagai persoalan yang membuat potensi yang ada belum termanfaatkan. Secara detail persoalan yang terkait dengan perkebunan di Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 4.8. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dihadapi tetap pada rendahnya kesejahteraan petani kebun, namun penyebabnya sedikit berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 29 Gambar 4.8 Persoalan Pembangunan Perkebunan di kabupaten PPU Kinerja perkebunan non sawit dan karet ini dapat ditelusuri pada dokumen evaluasi RPJMD tahun 2012. Lemahnya kinerja perkebunan ini dideteksi karena lemahnya aspek pasca panen, baik pengolahan maupun pemasarannya. Namun demikian buruknya pasca panen ini juga bermuasal dari aspek yang lebih luas yakni harga produk, permodalan, kurangnya tenaga penyuluh dan keterbatasan akses serta penguasaan teknologi oleh petani yang lemah (lihat gambar 4.8). Lada sebagai komoditi potensial kurang berkembang dan bahkan mengalami penurunan, penyebab utamanya adalah bahwa komoditi ini hanya menghasilkan pendapatan setahun sekali, berbeda dengan sawit yang bisa menghasilkan uang kas setiap bulan, walaupun jika ditotal pendapatan dari lada untuk luasan yang sama jauh lebih tinggi. Kelapa sebagai tanaman tradisional masih belum dilirik oleh masyarakat sebab pemanfataanya masih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 30 juga bersifat tradisional. Kecilnya aktivitas pengolahan produk kelapa agar lebih bernilai tambah membuat produk ini kurang dikelola oleh petani.
9.Kehutanan Pada sub sektor kehutanan, masalah yang dihadapi adalah terus meningkatnya luas lahan kritis di dalam hutan. Dampak dari masalah ini adalah rendahnya kinerja sektor kehutanan. Terdapat dua point penting yang menyebabkan meningkanya luas lahan kritis yakni belum optimalnya pengelolaan bidang kehutanan dan belum optimalnya perlindungan kawasan hutan. Kedua masalah itu berawal dari beberapa persoalan yang saling terkait yakni kurangnya tenaga perlindungan hutan yang menyebabkan terjadinya pembalakan kayu. Pembalakan kayu leluasa dilakukan sebab penduduk sekitar hutan belum dilibatkan secara baik pada upaya perlindungan hutan. Disamping aspek tersebut, kurangnya penegakan hukum atas ijin pinjam pakai di kawasan hutan juga menyebabkan bertambahnya lahan kritis dengan cepat. Pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertanian, perkebunan maupun pertambangan tanpa kontrol dan penegakan aturan yang tegas hanya membawa pada kerusakan lahan yang berdampak pada meluasnya lahan kritis. Perluasan lahan kritis semakin tak terhindarkan manakala kemampuan untuk melakukan rehabilitasi juga terbatas. Akibatnya total jumlah lahan kritis tidak pernah berkurang karena jumlah lahan kritis yang mampu direhabilitasi jumlahnya selalu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 31 lebih kecil dari jumlah lahan kritis yang baru. Secara keseluruhan persoalan kehutanan itu disajikan pada gambar 4.9. Gambar 4.9 Permasalahan pada Sub Sektor Kehutanan C. Daya Saing Investasi merupakan aspek yang perlu diberdayakan di daerah, karena salah satu inti otonomi adalah pemberdayaan daerah dimana merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakat sendiri. Dalam konteks otonomi, investasi swasta merupakan salah satu pendorong pembangunan, sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara harus mampu bersaing menarik investasi sebanyak mungkin sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 32 upaya pemanfaatan potensi daerah secara maksimal dan juga sebagai penggerak pembangunan daerah, demikian pula dengan investasi pemerintah. Oleh karena itu kombinasi investasi pemerintah dan swasta diharapkan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agar muncul investasi di suatu daerah yang dibutuhkan adalah daya tarik investasi yang ditentukan oleh daya saing suatu daerah. Dari aspek daya saing perekonomian, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki daya saing yang cukup tinggi. Tahun 2011 daya saing Penajam Paser Utara adalah 0,7586 yang menempati urutan ke 4 di seluruh Propinsi Kalimantan Timur (Bappeda Kalimantan Timur, 2012). Daya saing yang cukup baik itu sudah semestinya dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat wilayah lain juga terus berbenah untuk meningkatkan daya saing. Dari analisis yang dilakukan dalam bab sebelumnya aspek daya saing di wilayah Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh 4 faktor utama (lihat gambar 4.10). Dari 4 aspek utama itu terdapat aspek yang sudah cukup baik tetapi terdapat beberapa aspek yang berpotensi untuk menurunkan daya saing. Analisis tidak sepenuhnya mengikuti panduan dalam Perendagri nomor 54, namun demikian secara keseluruhan, setiap aspek dalam Permendagri nomor 54 telah diakomodasi. Dalam Permendagri nomor 54, diamanatkan analisis terhadap kemampuan ekonomi daerah yang dideteksi dari kemampuan konsumsi dan nilai tukar petani, aspek ini diakomodasi pada aspek pasar. Analisis berikutnya dalam Permendagri nomor 54 adalah aspek fasilitas dan infrastruktur yang diakomodasi pada aspek ke dua yakni sarana dan prasarana. Berikutnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 33 aspek sumber daya manusia yang diakomodasi pada aspek input dan Iklim investasi yang diakomodasi pada aspek kebijakan. Gambar 4. 10 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Daya Saing di Wilayah PPU

a.Aspek Input Yang dimaksud input dalam analisis ini adalah input untuk meningkatkan kinerja daya saing. Pada aspek input, dianalisis 4 aspek yakni produktivitas sektoral, areal produktif, areal bencana dan sumber daya manusia. Produktifitas Sektoral. Pada tahun 2012, produktifitas Padi Sawah cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejak tahun 2008, dari sebesar 5,15 Ton/Ha menjadi 5,06 Ha/Ton pada tahun 2012. Penurunan ini mengindikasikan adanya masalah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan terutama padi sawah. Masalah ini diduga berasal dari terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian sawah dengan irigasi yang baik menjadi areal lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 34 misalnya menjadi lahan perkebunan atau bahkan pertambangan dan wilayah perkotaan. Produktifitas padi Ladang mengalami peningkatan sangat kecil sejak tahun 2008 sebesar 2,41 Ton/Ha, menjadi 2,99 Ton/Ha pada tahun 2012. Peningkatan ini menandakan adanya peluang cukup baik dari sisi produktifitas untuk dapat dioptimalkan produktifitasnya. Produktifitas perkebunan yang terbagi menjadi 6 kelompok utama perkebunan hanya menunjukkan tren yang baik pada jenis komoditi Kelapa Sawit dan Karet, sedangkan yang lainnya cenderung kurang baik seperti Kelapa dan Lada, bahkan tren buruk dapat ditemui pada jenis komoditi Kopi dan Kakao (Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2012). Membaiknya kinerja sektor kelapa sawit dan karet semata-mata karena permintaan pasar yang cukup tinggi juga berdampak pada penghasilan petani, sementara itu untuk kopi kakao maupun lada yang sesungguhnya memiliki pasar yang sangat baik tetapi karena aspek pemasaran yang lemah dan uang cash yang hanya dapat diperoleh pada saat tertentu sementara kebijakan yang diambil pemerintah tidak memiliki dorongan untuk menuju ke arah yang bersangkutan maka sub sektor yang potensial ini menjadi tidak berkembang. Pada aspek produktivitas sektoral teridentifikasi lemahnya sektor petanian yang sesungguhnya merupakan sumber pandapatan penduduk. Kelemahan itu berawal dari lemahnya jaringan pemasaran dan industri pengolahan pasca panen pagi produk (terutama produk perkebunan) yang dihasilkan penduduk, pada sisi lain penduduk (petani) menghendaki mendapatkan uang cash dengan cepat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 35 Areal Produktif Rasio luas wilayah produktif pada tahun 2012 adalah sebesar 12,03%. Angka ini menandakan bahwa luasan produktif yang telah dimanfaatkan hanya sedikit sehingga masih cukup banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas. Hal ini juga dapat dibuktikan dari luasan wilayah industri yang telah dimanfaatkan hanya seluas 842 Ha dari total wilayah industri seluas 288.623Ha, atau hanya sebesar 29% yang telah dimanfaatkan untuk areal industri. Ini merupakan potensi yang luar biasa besar bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan daya saing, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan Balikpapan. Wilayah produktif yang masih ada dapat ditingkatkan penggunaannya agar Penajam Paser Utara mampu menjadi penyangga kota besar Balikpapan. Apalagi jika dikaitkan dengan aspek bencana, terdapat titik tertentu di Penajam Paser Utara yang potensial terhadap bencana, seperti wilayah pesisir yang pada saat air pasang terdapat wilayah yang tergenang. Namun demikian wilayah-wilayah semacam ini telah diantisipasi oleh penduduk dan masyarakat dengan sangat baik, sehingga tidak terdapat masalah yang serius di dalamnya (lihat Sub Bab 2.1). Sumber Daya Manusia Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk Penajam Paser Utara pada tahun 2012 adalah 254,64. Atau dengan kata lain bahwa tiap pada setiap 10.000 penduduk, terdapat 254 orang yang berpendidikan S1/S2/S3. Angka ini dipandang masih sangat kecil karena hanya terdapat sekitar 2,54% yang berpendidikan tinggi. Kondisi ini berpengaruh negatif atau berpotensi menurunkan kemampuan daya saing daerah. Rasio Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 36 ketergantungan penduduk Penajam Paser Utara pada tahun 2011 adalah sebesar 56,38. Artinya bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 56 orang belum/tidak produktif. Rasio ketergantungan ini dipandang berpengaruh negatif terhadap daya saing daerah karena beban tanggungan penduduk yang tinggi sehingga dapat mengurangi produktifitas penduduk lainnya (lihat sub Bab 2.1). Mengamati data dan analisis yang ada, pada aspek input sesungguhnya Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi yang sangat besar terutama untuk meningkatkan kinerja sektor pertaniannya. Namun demikian terdapat sejumlah masalah yang menghambat sektor ini untuk dapat ditingkatkan. Produktivitas sektor pertanian yang rendah, lemahnya lini produk pertanian dan pemasaran pertanian membuat input pertanian yang sangat baik ini tidak berkembang. Perkembangan pertanian yang kurang baik itu didukung oleh rendahnya pendidikan dan tingginya angka ketergantungan di sektor petanian itu sendiri. Oleh karena itu peningkatan sektor pertanian sebagai bahan utama untuk pengembangan industri pertanian haruslah dibangun dan diberdayakan. Sementara itu kecenderungan pasar sangat gencar untuk mengejar investasi di bidang pertambangan dan kelapa sawit. Sementara ke dua sektor tersebut di Penajam Paser Utara telah mulai bermasalah, baik pada aspek perijinannya maupun pada aspek lingkungan.
b.Sarana dan Prasarana Terkait dengan daya asing, maka sarana dan prasarana yang ada di wilayah Penajam Paser Utara untuk mendukung daya saing masih dirasakan kurang. Antrean yang panjang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 37 pelabuhan dan kondisi jalan yang buruk, ketersediaan air bersih yang terbatas dan ketersediaan listrik yang kurang optimal adalah beberapa indikator yang terdeteksi melemahkan daya saing di wilayah Penajam Paser Utara (lihat sub perhubungan, ESDM pada Bab II). Sebagai daerah perlintasan antar provinsi, arus barang dan jasa yang melintas di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung meningkat. Namun demikian sarana transportasi yang tersedia belum cukup memadai. Terdapat banyak pelabuhan di Penajam Paser Utara namun demikian hanya ada satu pelabuhan kelothok, satu pelabuhan Speedboad dan satu pelabuhan ferry yang melayani transportasi publik. Kondisi pelabuhan speed boad cukup baik, tetapi pelabuhan kelothok tidak memadai dan pelabuhan ferry sangat padat sehingga waktu tempuh masih sangat lama. Saat ini sedang dibangun tempat sandar ferry sehingga ke depan ini merupakan peluang. Berdasarkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang sebesar 2,8 : 1, yang berarti bahwa dalam 2,8 Km terdapat 1 kendaraan yang melintas, artinya ketersediaan/kecukupan jalan terhadap jumlah kendaraan masih cukup memadai.Dengan ketersediaan jalan yang memadai maka tingkat kemacetan di Kabupaten Penajam hampir tidak ada. Namun permasalahan yang masih terjadi adalah masih banyak kerusakan disepanjang jalan Nasional maupun jalan Propinsi, sehingga mengganggu kelancaran dan kenyamanan serta waktu tempuh antar wilayah (lihat tabel 2.26 dan 2.27). Air bersih, listrik adalah sebagian dari pelayanan yang harus ada untuk meningkatkan daya saing. Pada kedua aspek ini di wilayah Penajam Paser Utara masih perlu ditingkatkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 38 Untuk infrastruktur lainnya seperti bank, hotel maupuan restoran sebagai pendukung investasi telah mulai berkembang di wilayah ini. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor ini yang terus mengalami peningkatan (lihat tabel 2.10)
c.Kebijakan terkait dengan Iklim Investasi Iklim Investasi dalam upaya peningkatan daya saing daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Ketaatan Terhadap RTRW, Kemudahan Perijinan, Gangguan Keamanan dan Ketertiban, serta Desa Swasembada dan kebijakan mengenai Pajak & Retribusi Daerah. Ketaatan terhadap RTRW RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara telah dibuat sejak tahun 2004 dan diperkuat sacara hukum melalui Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara nomor 11 tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam perkembangan berikutnya RTRW Kab. Penajam Paser Utara mengalami revisi mengikuti perubahan RTRW Propinsi Kaltim dan sampai saat ini revisi tersebut masih dalam tahap pengesahan pihak DRPD Kab. Penajam Paser Utara untuk di sahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. Dengan pengesahan RTRW Kab. Penajam Paser Utara tersebut maka sangat berpotensi untuk memberikan kepastian hukum bagi calon investor untuk melakukan investasi di Kab. Penajam Paser Utara. Perijinan Sebagai langkah mempermudah perijinan di Kab. Penajam Paser Utara, maka sejak akhir tahun 2012 telah terbentuk satuan kerja khusus yang menangani perijinan yaitu Badan Penanaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 39 Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T). Beberapa perijinan yang akan ditangani oleh BPMP2T adalah SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO (ijin gangguan). Keberadaan BPMP2T pada masa mendatang diharapkan dapat memangkas birokrasi perijinan yang melibatkan lebih dari satu satuan kerja, sehingga percepatan proses perijinan dapat tercapai dan menjadi potensi pendukung peningkatan daya saing daerah. Gangguan keamanan Angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sampai tahun 2011 masih belum memberikan nilai yang menggembirakan, yaitu sebesar 11,73 pada setiap 10.000 penduduk. Upaya penurunan angka gangguan kamtibmas ini dapat menjadi salah satu isu strategis yang perlu ditangani pada masa yang akan datang karena berpengaruh negatif terhadap upaya peningkatan daya saing daerah. Pajak dan Retribusi Pengenaan pajak dan retribusi yang berlebihan dan tidak masuk akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan investasi. Terkait dengan aspek ini maka di wilayah Penajam Paser Utara hanya terdapat 7 jenis pajak dan beberapa jenis retribusi diantaranya yang terpenting adalah retribusi untuk IMB. Kecilnya jenis retribusi dan pajak yang dipungut ini merupakan peluang untuk pengembangan investasi ke depan.
d.Pasar Kondisi pasar di Kabupaten Penajam Paser Utara dideteksi dari beberapa faktor yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga dan nilai tukar, namun tidak terdapat data nilai tukar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 40 Pengeluaran rumah tangga di kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan peningkatan (lihat tabel 2.54), namun demikian angka ini jauh lebih kecil dari pada angka pendapatan per kapita. Ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak manusia yang berkerja di Penajam Paser Utara tetapi tidak berkonsumsi di Penajam Paser Utara. Bagi daya saing maka ini adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan namun pengembangan investasi akan lebih cepat jika diarahkan pada pasar di Penajam Paser Utara, misalnya membangun industri atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan kota Balikpapan. D. Keuangan Daerah Dari aspek keuangan daerah, Penajam Paser Utara sebagaimana daerah lain masih memeiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (lihat analisis BAB III). Dari analisis pada Bab 3 terlihat rata-rata penerimaan dari pusat masih diatas 95% sedangkan PAD kurang dari 5%. Ketergantungan yang tinggi itu akibat dari melimpahnya sumber daya alam yang ada di Penajam Paser Utara baik dari minyak maupun pertambangan. Salah satu akibat yang tampak adalah kurangnya upaya PAD. Perolehan PAD yang didominasi dari pajak dan retribusi perolehannya setiap tahun fluktuatif (lihat BAB III). Kondisi ini menandakan kurangnya upaya untuk mengelola potensi yang telah ada. Sesedikit apapun sumber pajak dan retribusi jika dikelola dengan cukup baik pasti akan mengalami peningkatan atau setidaknya tidak mengalami penurunan, sebab sumber penerimaan ini berasal dari meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, yang di Penajam Paser Utara terus menunjukkan perbaikan. Untuk itu diperlukan kinerja yang lebih optimal dalam menggali potensi ekonomi daerah dan memanfaatkan potensi yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 41 dimiliki dengan maksimal sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini perlu dilakukan agar daerah memiliki kesiapan guna mengantisipasi menurunnya kinerja Sumber Daya Alam yang berimbas pada penurunan dana bagi hasil Sumber Daya Alam. 4.2. Isu Strategis Internal Penajam Paser Utara Berdasar analisis masalah yang telah dilakukan pada sub BAB 4.1, berikut diidentifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan dan visi misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik. A. Kesejahteraan Masyarakat
a.Pemerataan Isu strategis pemerataan pembangunan di Penajam Paser Utara adalah ketidakmerataan pertumbuhan antar sektor, sektor pertanian sebagai sektor yang paling penting sebagai sumber penghasilan penduduk tumbuh sangat lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pertambangan sebagai sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar dengan nilai tambah yang kecil bagi penduduk setempat tumbuh dan berperan sangat besar dalam PDRB.
b.Kesejahteraan Sosial Dari aspek kesehatan, Penajam Paser Utara memiliki kinerja yang cukup baik, namun dari segi pendidikan wilayah Penajam Paser Utara kinerjanya masih lebih rendah dari rata-rata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 42 Kalimantan Timur. Berbagai problem pendidikan menjadi penyebabnya (lihat pada isu strategis pendidikan dan kesehatan)
c.Seni Budaya dan Olah raga Kinerja olah raga yang kurang akibat dari kurang terintegrasinya program dan penyediaan sarana untuk peningkatan prestasi olah raga. Pada aspek budaya kinerjanya memang telah cukup baik, namun demikian kinerja budaya itu masih dapat ditingkatkan untuk mendukung pengembangan aspek lain, misalnya pariwisata. B. Pelayanan Umum
a.Urusan Pendidikan Tingkat pendidikan di Penajam Paser Utara telah cukup baik, namun belum merata pada seluruh wilayah. Ketidakmerataan kinerja pendidikan itu ada karena persoalan akses yang tidak merata pula. Akses yang kurang merata dari sisi pemerintah disebabkan oleh kualitas guru dan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata. Pada sisi lain keterisolasian dan kemiskinan membuat masyarakat kurang memahami arti penting pendidikan.
b.Urusan Kesehatan Setara dengan pendidikan, bidang kesehatan juga berhadapan dengan tidak meratanya kinerja kesehatan di seluruh wilayah. Ketidakmerataan ini juga disebabkan oleh sarana kesehatan yang terbatas, jumlah tenaga paramedis yang belum memenuhi standar juga pengetahuan dan perilaku masyarakat yang kurang paham akan pentingnya berperilaku hidup sehat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 43 Kembali akses masyarakat menjadi masalah juga untuk kesehatan.
c.Urusan Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan cenderung terus memburuk. Dua aspek penting menjadi penyebabnya yakni ketidaktaatan pelaku usaha terhadap ijin yang telah diberikan dan pemberian ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannnya. Kedua masalah ini teridentifikasi disebabkan oleh lemahnya kedudukan lembaga yang bertanggungjawab terhadap aspek lingkungan hidup.
d.Urusan Pelayanan Secara umum kualitas pelayanan di kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang baik. Mekanisme koordinasi yang buruk (ego sektoral), pola pikir aparat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kurang memahami makna penting pelayanan adalah aspek penting yang ditemukan pada sisi penyedia layanan. Pada sisi pengguna layanan juga terdapat pengetahuan yang kurang bahwa mereka berhak untuk mendapatakan pelayanan prima. Dua aspek ini menjadi lebih buruk karena ditambah dengan kurang tersedianya sistem dan sarana pelayanan yang memadai.
e.Urusan Sosial Jumlah PMKS dirasakan terus meningkat. Isu ini berawal dari tidak adanya atau tidak tersedianya data yang memadai tentang PMKS. Data yang tidak tersedia itu diperberat dengan tidak adanya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pembinaan PMKS. Selanjutnya pembinaan yang dilakukan pun keberlanjutannya rendah. Selanjutnya masalah ini menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 44 semakin kompleks ketika sumber daya manusi pengelolannya kurang memahami makna penting dari pembinaan PMKS.
f.Urusan UMKM dan Koperasi, Industri dan Perdagangan Industri pengolahan yang berkembang hanya satu yakni pengolahan sawit menjadi CPO, sementara industri pengolahan yang berbasis rakyat seperti UMKM dan koperasi hampir tidak berkembang. Kondisi ini jika tidak diatasi akan menjadi pisau bermata dua yang merugikan. Di satu sisi industri CPO itu monopsoni terhadap petani sawit, pada sisi lain nilai tambah sawit tidak dinikmati oleh penduduk Penajam Paser Utara. Sementara potensi UMKM dan koperasi yang sangat besar hampir tidak tersentuh oleh program pembangunan. Setara dengan industri, perdagangan di Penajam Paser Utara juga diwarnai oleh perdagangan besar yang memperdagangkan barang dengan nilai tambah kecil bagi Penajam Paser Utara, seperti CPO, minyak bumi dan batu bara. Dengan demikian sejalan dengan isu pemerataan, untuk industri, perdagangan, UMKM dan koperasi terdeteksi isu strategis ketimpangan antar pelaku usaha.
g.Urusan Pertanian Penurunan produktivitas tanaman padi (pangan) merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian di masa datang. Urusan ini bukan semata urusan dinas Pertanian namun harus menjadi urusan lintas sektor. Sangat mustahil bagi Dinas Pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya sendirian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 45
h.Urusan Perkebunan Terdapat setidaknya 5 komoditi sangat penting dan potensial di Penajam Paser Utara, namun hanya karet dan sawit yang kinerjanya baik, sementara kopi, lada dan kelapa dalam memiliki kinerja yang sangat buruk. Isu pemasaran dan pengolahan pasca panen menjadi penyebab buruknya kinerja sektor perkebunan, padahal dari sektor inilah sebagian besar penduduk Penajam Paser Utara hidup dan bergantung. Dengan demikian isu strategis bidang perkebunan adalah timpangnya pertumbuhan sub sektor yang sangat penting bagi penduduk ini.
i.Urusan Kehutanan Isu strategis sektor kehutanan berkisar pada kecepatan perluasan areal lahan kritis sehingga program dan kebijakan rehabilitas yang dilakukan tidak dapat menutup lahan kristis yang ada. Alih fungsi lahan, pembalakan dan minimnya keterlibatan penduduk sekitar hutan teridentifikasi menjadi penyebabnya.
j.Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi ikan di Penajam Paser Utara cukup baik, namun demikian nilai tambahnya belum dapat dinikmati oleh penduduk Penajam Paser Utara. Sebagian besar produksi ikan dari Penajam Paser Utara langsung dikirim dalam keadaan tanpa diolah ke wilayah lain. Perikanan merupkan potensi besar untuk dikembangkan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Untuk itu maka kebijakan industri pengolahan ikan menjadi isu yang sangat strategis terkait dengan perikanan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 46 C. Daya Saing Daya saing Penajam Paser Utara cukup baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kaltim, namun demikian daya saing itu lebih berkaitan dengan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kedua sektor tersebut lebih banyak membawa nilai tambah bagi mereka yang berada di luar Penajam Paser Utara sebab keduanya keluar dari Penajam Paser Utara dalam bentuk mentah. Untuk itu sangat penting untuk dikembangkan potensi daya saing yang berdasar pada lokalitas dan membawa nilai tambah bagi penduduk Penajam Paser Utara.
a.Input Lemahnya pengelolaan indutri pertanian membuat produk pertanian kurang memiliki nilai tambah, sehingga masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengembangkan sektor pertanian yang sesungguhnya sangat potensial di Penajam Paser Utara. Kelemahan ini diperburuk dengan kualitas SDM di sektor pertanian yang relatif rendah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi.
b.Sarana dan Prasarana Sarana jalan cukup tersedia, namun jalan yang ada dalam kondisi rusak, disamping itu pelabuhan angkut barang yang belum memadai membuat arus barang dari dan ke wilayah Penajam Paser Utara terhambat. Fasilitas listrik dan air sebagai penunjang investasi masih lemah. Keberadaan perbankan maupun hotel dan restoran menunjukkan peningkatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 47
c.Kebijakan Iklim Investasi Terdapat potensi yang baik pada aspek Tata ruang dan perijinan, namun demikian dari analisis mendalam pada aspek tata ruang terdeteksi masalah masih lemahnya penegakan aturan penggunaan lahan untuk kesesuaian dengan tata ruang.
d.Pasar Dari pola pengeluaran penduduk, terdeteksi lemahnya pasar bagi produk di wilayah Penajam Paser Utara, namun demikian Penajam Paser Utara sebagai daerah yang sangat dekat dengan kota Balikpapan, Penajam Paser Utara dapat mengambil peluang pasar Balikpapan sebagai tujuan pasar produknya. D. Keuangan Daerah Terdapat dua isu utama untuk keuangan daerah yakni, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat baik dana bagi hasil maupun dana alokasi. Isu kedua adalah lemahnya pengelolaan sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi maupun dari pendapatan lain yang sah. Selain itu, keberadaan BUMD yang sementara ini adalah Perusda Benuo Taka dan PDAM dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 4.3 Isu Strategis Eksternal Isu strategis eksternal merupakan isu yang berada di luar kewenangan kabupaten Penajam Paser Utara, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apa yang akan terjadi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 48 Penajam Paser Utara. Isu ini harus juga dipertimbangkan sebab di satu sisi bisa menjadi penghambat pembangunan tetapi pada sisi lain bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan di Penajam Paser Utara. Berikut adalah beberapa isu yang teridentifikasi berpengaruh terhadap pembangunan Penajam Paser Utara.
1. 1.Rencana Pembangunan Centralized Crude Terminal (CCT) di PPU Wilayah Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diusulkan oleh Pemerintah kabupaten untuk dijadikan sebagai kawasan strategis nasional, menyusulkan akan dibangun pusat penampungan minyak mentah atau Centralized Crude Terminal (CCT) terbesar kedua di Asia setelah negara Bahrain. Rencana pembangunan Centralize Crude Terminal (CCT) atau tempat penampungan minyak mentah oleh PT.Pertamina diperkirakan akan menelan anggaran sebesar USD 650 juta itu. Sejauh ini sudah melakukan beberapa kajian teknis, termasuk proses perijinan diatas lahan seluas 750 hektar, jumlah tangki yang akan dibangun sebanyak 25 unit dengan kapasitas 880 ribu barel minyak mentah per tangkinya. Pembangunan CCT tersebut nantinya akan mampu menampung 17,720 juta barel minyak mentah yang melayani suplay minyak ke Dumai, Riau, Plaju, Sumatera Selatan, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, dan Sorong, Papua, serta tidak menutup kemungkinan dijual ke kilang-kilang minyak milik negara lain terdekat di Indonesia seperti Filipina, Malaysia, dan Australia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 49 Minyak yang disimpan di tangki-tangki tersebut, 60 persen berasal dari luar Indonesia alias minyak impor seperti Vietnam, China, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Brunei, Azerbaijan, bahkan dari Afrika yaitu Nigeria, Libya, Sudan, dan Angola. Sedangkan 40 persen sisanya berasal dari berbagai lapangan minyak Indonesia seperti dari Warukin dan Tanjung Provinsi Kalsel, serta Kaltim yakni, Sepinggan, Bekapai, Handil, Senipah, Sangasanga, Badak, dan Sangatta di Kutai Kartanegara, dan dari Pulau Bunyu dan Tarakan.
2. 2.Rencana pembangunan kilang minyak oleh PT. Medco PT Medco Energi Internasional Tbk, kadang dikenal sebagai Medco Energi adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang energi terintegrasi. Perusahaan ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor pertikelir di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan (onshore drilling). Bidang Usaha MedcoEnergi termasuk dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, industri hilir: produksi LPG, distribusi bahan bakar diesel dan pembangkit tenaga listrik. Saat ini MedcoEnergi beroperasi di 10 wilayah kerja minyak dan gas di Indonesia dan operasi internasional di Oman, Yaman, Libya dan Amerika Serikat. Saat ini PT. Medco berencana membangun kilang di Penajam, dengan kapasitas yang sama dengan yang dibangun Pertamina sebagai tempat penampungan minyak.
3. 3.Rencana Pembangunan Indonesian Marine Science and Technology Park (IMSTep) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan membangun Indonesian Marine Science and Technology Park Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 50 (IMSTep) di kawasan industri Buluminung, Kecamatan Penajam, sebagai pusat penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (puspitek) di bidang kelautan. IMSTep di Penajam Paser Utara pembangunannya akan dimulai tahun 2015 dan ditargetkan rampung tahun
4. 2019.IMSTep ini bukan hanya untuk penelitian, namun juga untuk kursus dan training. Selain itu, juga sebagai pusat unggulan yang melakukan produksi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pusat penelitian kelautan bukan hanya untuk para peneliti di Indonesia, namun juga internasional, sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kemajuan Penajam Paser Utara.
5. 4.Rencana Pembangunan Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan Pada dasarnya, fungsi pelabuhan adalah sebagai tempat distribusi barang/produk/bahan baku/SDA (Sumber daya Alam) dan distribusi orang/SDM (sumber daya Manusia) yang prosesnya melalui laut. Untuk distribusi barang/produk/bahan baku/SDA (Sumber daya Alam), pelabuhan memiliki keunggulan absolut yaitu biaya rendah dan volume besar (dibandingkan angkutan lainnya, pesawat, truk dan lain lain). Hubungan atau logika keterkaitan antara pelabuhan dan perekonomian adalah pelabuhan yang menciptakan biaya transportasi yang rendah, menghasilkan biaya produksi yang rendah, menghasilkan harga jual barang yang rendah, meningkatnya keunggulan bersaing, sehingga perekonomian akan bertumbuh dengan cepat. Juga semakin tinggi mobilitas faktor-faktor produksi (khususnya SDM) maka semakin tinggi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 51 perekonomian suatu daerah. Jadi pelabuhan sangat penting dalam menstimulus perekonomian daerah. Konsep pengembangan pelabuhan seharusnya dilihat sebagai suatu sub sistem dengan infrastruktur penunjang lainnya. Infrastruktur ini berupa pelabuhan itu sendiri (fasilitas penunjang, manajemen dan teknologi informasi), pusat pertumbuhan industri/perdagangan (kawasan ekonomi khusus, zona eksport import, dan sejenisnya), infrastruktur penunjang (jalan tol, jalan arteri, listrik, air, telekomunikasi, SDM), konektivitas (global, regional, nasional, daerah) dan aspek ekonomi (indikator ekonomi makro dan mikro). Setiap sub sistem ini harus dibangun dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jika ini tercapai maka pelabuhan akan memberikan akselerasi yang lebih tinggi terhadap perekonomian daerah. Jadi pengembangan pelabuhan, tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya mengembangkan fasilitas pelabuhan saja tanpa melihat perkembangan sub sistem infrastruktur lainnya. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan multiplayer effect yang positif baik di bidang pengembangan wilayah maupun sektor ekonomi.
6. 5.Perdagangan Bebas Perdagangan bebas yang akan diterapkan di Indonesia dinilai dapat mengancam eksistensi perusahaan lokal. Sebagai konsekuensi ini, produk impor akan letbih mudah masuk dan membanjiri pasar domestik. Pasar dunia cenderung semakin terbuka dan bebas hambatan. Hal ini merupakan fenomena wajar, karena setiap negara akan melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan memaksimalkan ekspor. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 52 Setiap hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif diupayakan untuk dikurangi atau dihapuskan, melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan pembangunan secara komprehensif, khususnya dalam melihat dampak perdagangan bebas terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Dimana pengembangan ekonomi wilayah ini memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.
7. 6.Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan jembatan Pulau Balang, merupakan solusi menghubungkan pinggiran Balikpapan dan Penajam (tanpa mengganggu pusat yang berada di belakangnya dan tanpa menyebabkan kemacetan lalu lintas), sehingga menaikkan pertumbuhan kedua kota, tetapi yang utama adalah Penajam. Hal ini juga akan menjadikan rute Trans-Kalimantan semakin pendek, menyebabkan penghematan yang signifikan dalam bahan bakar dan biaya pemeliharaan jalan serta meningkatkan pengembangan di wilayah pinggiran serta membuka akses wilayah.
8. 7.Rencana Pembangunan Jalan Tol Pembangunan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi, peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam upaya pemenuhan infrastruktur jalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat berbagai kebijakan untuk menarik pihak swasta berinvestasi di bidang jalan bebas hambatan/ freeway/tol. Dengan melibatkan sektor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 53 swasta ini diharapkan percepatan penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/Freeway/Tol sepanjang 241 kilometer yang meliputi ruas jalan Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangata - Maloy/Samarinda - Tenggarong. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW-N) telah ditetapkan Sistem Jaringan Jalan Bebas Hambatan/ Freeway/ Tol di Provinsi Kalimantan Timur adalah ruas jalan :
a.Penajam - Balikpapan
b.Balikpapan - Samarinda
c.Samarinda - Tenggarong Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. : 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Tanggal 10 Nopember 2010, maka ruas jalan Balikpapan - Samarinda ditetapkan sebagai Jalan Nasional Jalan Tol Sesuai dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memulai Pembangunan Jalan Bebas Hambatan/ Freeway/ Tol ruas jalan Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,02 Kilometer.
1. 8.Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan isu strategis seluruh dunia. Isu ini telah berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan dan sektor kehidupan. Perubahan iklim telah menyebabkan cuaca berubah tanpa dapat diprediksi, banjir dan bencana lain terus terjadi. Atas perubahan ini, pemerintah kabupaten tidak mampu melakukan apapun kecuali hanya melakukan adaptasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 54 untuk merubah perilaku masyarakat agar dapat mengurangi dampak yang terjadi.
2. 9.Pengembangan Jalur Rel Kereta Api di Pulau Kalimantan Dengan semakin terbatasnya kapasitas layanan jalan, kereta api semakin menunjukkan keunggulan kompetitifnya. Keunggulan ini tak lepas dari perkembangan teknologi perkeretaapian sehingga semakin cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu dari sisi daya angkut kereta api tetap merupakan moda yang paling unggul. Sejalan dengan prospek cerah perkeretaapian, sudah sewajarnya keunggulan- keunggulan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam penyelenggaraan transportasi nasional yang terintegrasi. Untuk itu penyelenggaraan perkeretaapian nasional di masa depan harus diwujudkan menjadi leading transportation mode khususnya sebagai pembentuk kerangka atau lintas utama transportasi nasional yang mampu menjamin pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah. Selain untuk mengangkut orang-orang yang ingin melakukan perjalanan, kereta api merupakan moda transportasi yang efektif untuk mengangkut barang atau muatan dalam jumlah besar untuk jarak jauh. Kenyataannya kereta api seperti kalah bersaing dengan moda transportasi darat lain khususnya untuk mengangkut barang-barang komoditas. Masalah tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain kebutuhan transportasi dalam perekonomian yang tidak statis, makin selektifnya dunia usaha dan orang-orang yang bepergian dalam memilih moda transportasi, serta kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 55 infrastruktur kereta api khususnya untuk mendukung industri dalam negeri. Pengembangan jalur kereta api di Pulau Kalimantan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, khususnya untuk angkutan batubara. Pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian di Kalimantan meliputi:
3. 1.Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota. Pembangunan jalur lintas utama dengan prioritas tinggi pada lintas: Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Bontang – Tenggarong – Kotabangun, Banjarmasin – Palangkaraya, Pontianak – Mempawah – Singkawang. Pembangunan jalur dengan lintas potensi batubara: Puruk Cahu – Bangkuang, Bangkuang – Lupak Dalam, Kudangan – Kumai, Muara Wahau – Lubuk Tutung, Bontang – Sangkulirang – Tanjung Redep, Tanjung Barabai Martapura – Banjarmasin, Tanjung – Buntok – Muara Teweh.
4. 2.Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan meliputi: Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Pemerintah daerah diharapkan mampu turut mendorong dalam pengembangan angkutan perkereta apian, upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah bekerjasama dengan pihak swasta (diutamakan swasta nasional) guna membangun jaringan kereta api diwilayahnya atau dikota-kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 56 besar yang ada diwilayahnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah upaya mendukung program pemerintah pusat untuk mengembangkan jaringan kereta api dengan penyediaan infrastruktur pendukungnya. 4.4 Analisis SWOT Isu Strategis Analisis SWOT dilakukan atas berbagai isu strategis yang ada agar dapat dideteksi secara makro isu strategis yang dapat dilakukan untu mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tabel 4.1 menyajikan Matriks SWOT dan isu strategis yang dapat diambil. Tabel 4.1 Matriks SWOT Makro Kabupaten Penajam Paser Utara Streght (Kekuatan)  Potensi bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan  Potensi wilayah strtegis Weakness (Kelemahan)  Potensi belum berkembang akibat dari kurangnya industri  Kualitas SDM dan sistem masih kurang  Kesejahteraan masyarakat yang timpang Opportunity (Peluang)  Rencana pembangunan Centralized Terminal di PPU  Rencana pembangunan kilang minyak oleh Solusi Strategis (menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang)  Pengembangan infrastruktur dasar penunjang Menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan  Pengembangan industri pengolah produk pertanian (kelapa sawit) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 57 PT Medco di PPU  Rencana pembangunan Indonesia Marine Science and Technologi Park di PPU  Rencana pembangunan pelabuhan oleh kementerian perhubungan  Pembangunan jembatan Pulau Balang  Rencana pembangunan jalan TolPengembangan jalur kereta api di Pulau Kalimantan pembangunan  Penetapan kawasan industri Buluming  Pemanfaatan Sumber daya alam untuk kesejahteraan  Pengembangan Wilayah dengan pendekatan Water Front city  Revitaslisasi sentra penggemukan sapi  Peningkatan kemampuan SDM  Penyelenggaraan tatakelola pemerinatahan yang baik  Pemberdayaan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Threat (Ancaman)  Perubahan iklim  Perdagangan bebas Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman  Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan yang berwawasan lingkungan  Pengembangan agroindustri, agroforestri dan minapolitan, agropolitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 58
5. 1.Penataan dan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Water Front City Pengembangan Penajam Paser Utara diarahkan dengan konsep penataan dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dengan pendekatan water front city. Konsep tersebut didasari oleh pertimbangan karakteristik alam yang dimiliki. Keberadaan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di tepi pantai yang selama ini menjadi bagian belakang kota harus dibalik orientasinya, sehingga tepian pantai adalah bagian muka dari wajah kota yang harus kelihatan cantik. Pengembangannya berupa pengembangan kawasan perdagangan/jasa, pariwisata dan fasilitas pelabuhan. Dengan demikian, secara keseluruhan struktur tata ruang di daerah ini polanya akan berorientasi ke pantai atau laut. Selain itu, karakter air dan lingkungannya menjadi ciri dari pemanfaatan ruang-ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, dan harus dimanfaatkan keberadaannya melalui pemanfaatan pola ruang kota, sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan warga.
6. 2.Sentra Penggemukan Sapi Trunen Sentra penggemukan sapi merupkan pogram yang telah ada di kabupaten Penajam Paser Utara. Namun demikian dalam perjanan program ini kurang dapat berkembang. Sesungguhnya program ini sangat tepat untuk dijalankan di Penajam Paser Utara mengingat potensi yang cukup besar, namun demikian berbagai persoalan yang membelitnya membuat program ini tidak berkembang. Program perkandangan untuk penggemukan sapi ditujukan untuk mengoptimalkan hasil produksi peternakan dan pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat. Hal tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 59 dilakukan dengan konsep manajemen/pengelolaan usaha peternakan yang optimal dan bersinergi dengan dengan baik terhadap lingkungan. Disain pengembangan peternakan dibuat dan di desain secara baik untuk kenyamanan ternak agar dapat berproduksi dengan optimum dan mudah dalam pengoperasian bagi karyawan dan pekerjaanya. Sarana dan prasarana penunjang dibangun untuk memudahkan dalam penanganan (handling) ternak. Tenaga kerja berintegrasi/menggunakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar lokasi peternakan, sehingga terjadi kondisi sosial kemasyarakatan yang baik serta keamanan yang terjamin. Limbah peternakan ditangani dengan baik, dan digunakan secara optimal untuk pemupukan lahan penghijauan di lokasi peternakan serta dijual untuk umum guna memenuhi kebutuhaan pupuk organik yang semakin lama semakin bertambah.
7. 3.Pembangunan Pabrik Kelapa sawit Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi. Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; pertama, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan kedua, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 60 pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah, karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena Kabupaten Penajam Paser Utara memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS). Dari potensi yang ada, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Penajam Paser Utara juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Dengan demikian kelapa sawit diharapkan menjadi sektor basis ekonomi pedesaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pabrik yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi sebesar 45 ton TBS per jam.
8. 4.Pengembangan Kawasan Industri Buluminung Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang di kembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 61 Dengan adanya badan yang mengelola suatu kawasan industri diharapkan suatu kawasan industri memperoleh penanganan yang profesional sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan oleh investor di dalam kawasan industri dapat dipenuhi dan ada yang mengurusi, sehingga investor akan memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan usahanya, serta dapat berkonsentrasi secara baik dalam proses produksinya tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti. Keberadaan kawasan industri di daerah dapat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan berdirinya pabrik-pabrik di dalam kawasan industri akan memberikan efek multiplier yang sangat besar dan dapat mendukung peningkatan ekonomi daerah. Sumbangan dari kawasan industri dalam memajukan ekonomi daerah antara lain adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), terserapnya tenaga kerja, timbulnya wirausaha-wirausaha baru, naiknya daya beli masyarakat, berkembangnya pasar dan lembaga keuangan, dan lain-lain. Sejalan dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan Kawasan Industri Buluminung sebagai sarana meningkatkan iklim investasi yang lebih baik guna meningkatkan daya saing terhadap kota-kota lainnya dalam menarik investor. Agar kawasan industri berperan secara optimal dalam ikut serta meningkatkan minat investasi, maka diperlukan adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah. Langkah –langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memasukkan kawasan industri di dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah di bidang investasi, termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IV- 62 memberikan perlakuan khusus kepada investor yang menanamkan modalnya di dalam lokasi kawasan industri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-1
9. 1.Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh potensi hidup yang telah berkembang baik dipandang dari aspek materi maupun spritual
10. 2.Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: masyarakat yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya dan agama di dukung oleh tata pemerintahan yang baik
11. 3.Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah: masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya, tidak bergantung pada orang lain
12. 4.Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula
13. 5.Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak dan kewajiban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-2
14. 6.Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh nilai- nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. 5.2. Misi Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam tekad Panca Karya, antara lain:
15. 1.Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan Imtaq Meliputi: a) Bidang Pendidikan Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien dengan menyelenggarakan pendidikan gratis serta membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah, yang berbasis kepada standar mutu pendidikan serta pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah:
16. 1.Peningkatan APK tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing menjadi 100% dan 82.59%;
17. 2.Peningkatan APM tingkat pendidikan SMP dan SMA masing-masing menjadi 84.26% dan 65.92%;
18. 3.Peningkatan nilai rata-rata mata pelajaran bagi peserta Ujian Nasional di semua tingkatan;
19. 4.Terbangunnya sekolah yang memiliki daya saing;
20. 5.Mendorong terbentuknya sekolah akademi/politeknik Perguruan Tinggi;
21. 6.Terbangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-3
22. 7.Peningkatan kualitas dan pemerataan sebaran guru;
23. 8.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan. b) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Dimaksudkan untuk pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni serta untuk memperkaya khazanah artistic dan intelektual bagi tumbuh kembangnya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif masyarakat yang disertai pengembangan inovasi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah:
24. 1.Peningkatan pendidikan keagamaan formal dan non formal;
25. 2.Pembinaan dan pengembangan ragam kesenian daerah berbagai komunitas;
26. 3.Meningkatnya kreatifitas dan inovasi terciptanya teknologi tepat guna dalam segala bidang;
27. 4.Terbangunnya taman pintar;
28. 5.Terbangunnya fasilitas olahraga
29. 2.Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN Meliputi: a) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel,taat hukum, transparan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-4 maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2014 -2018 adalah: - Terbentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru/menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan daerah ditargetkan sebanyak 13 gedung organisasi perangkat daerah, 10 rumah jabatan, dan 6 UPTD hingga akhir tahun RPJMD; - Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan melalui Peningkatan penerapan E-Government di SKPD; - Terbangunnya koneksi database antar seluruh Unit Kerja; - Peningkatan pengendalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD); - Optimalisasi potensi Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan). b) Membangun sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government sehingga melahirkan pemerintahan transparan dipercaya rakyat. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan sistem pemerintahan yang berasaskan Good Government, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013 -2018 adalah
30. 1.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui peningkatan integritas pelayanan publik dan kemudahan berusaha
31. 2.Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-5
32. 3.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap instansi penyedia layanan
33. 4.Terbangunnya Website instansi pemerintah dalam rangka peningkatan penyediaan informasi c) Membentuk formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, formasi jabatan bukan atas dasar suka dan tidak suka, hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya penyalahgunaan wewenang yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah, menekan sekecil mungkin kesenjangan antara pimpinan dan bawahan secara berkeadilan Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan formasi jabatan berdasar kapasitas profesionalisme, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah
34. 1.Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat
35. 2.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang dicerminkan dengan peningkatan indeks efektifitas pemerintahan dan indeks pemerintahan yang akuntabel.
36. 3.Terbangunnya sistem rekrutmen, yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi d) Memperkuat fakta integritas yang dimaksudkan untuk memperkecil peluang aparatur pemerintah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memperkuat fakta integritas formasi jabatan berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-6 kapasitas profesionalisme, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dicerminkan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah dan peningkatan Opini audit BPK berpredikat WTP pada tahun 2014 e) Bidang politik, hukum dan keamanan yang diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram, damai serta pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan dan penguatan kelembagaan antar instansi. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
a.Meningkatnya keamanan dan ketertiban
b.Berkurangnya angka kriminalitas
1. 3.Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah secara adil dan merata merupakan prioritas dalam misi pembangunan lima tahun ke depan, antara lain: a) Memberikan keseimbangan pembangunan desa dan kabupaten/kota secara proporsional dengan pola Triangle, yaitu proyek pembangunan desa harus bisa menunjang pembangunan kabupaten/kota begitu pula sebaliknya. Pembangunan infrastruktur di daerah ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan program MP3EI di wilayah Penajam Paser Utara. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-7 1) Terbangunnya jalan lingkar Riko – Pantai Lango – Pulau Balang. 2) Terbangunnya jalan Pantai Lango – Gersik – Jenebora – Buluminung 3) Terbangunnya jalan Perkotaan Penajam – Gunung Steleng – Buluminung 4) Peningkatan jalan perkotaan Gunung Makmur - Gunung Intan – Permukiman Sebakung Jaya 5) Terbangunnya jalan 2 jalur kawasan pariwisata Tanjung Jumlai 6) Peningkatan jalan perkotaan Sepaku – Permukiman Argo Mulyo 7) Peningkatan jalan – jalan lingkungan 8) Terbangunnya jalan 2 jalur ibukota kecamatan 9) Terbangunnya terminal type B 10) Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran bagi dinas/kantor dan lembaga teknis lainnya 11) Terbangunnya Gedung UPTD PU di 4 kecamatan 12) Terbangunnya kompleks rumah jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten 13) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Supply Base dan Coal Terminal 14) Terbangunnya prototype pasar Babulu, Waru dan Sepaku 15) Mendorong pembangunan jalan lintas Penajam Paser Utara dan Kutai Barat b) Pembangunan fasilitas pelayanan publik secara adil dan merata, meliputi pembangunan sarana kesehatan, listrik, jaringan air bersih, jembatan pembangunan jalan perkebunan dan pembangunan jalan usaha tani di pedesaan dan sanitasi. Indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-8 1) Mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sepaku 2) Peningkatan puskesmas rawat inap 3) Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di Ibukota Kecamatan dan pusat- pusat pedesaan dan kelurahan. 4) Peningkatan jaringan perpipaan air bersih :
a.Jaringan perpipaan Penajam di Kecamatan Penajam;
b.Jaringan perpipaan Waru di Kecamatan Waru;
c.Jaringan perpipaan Babulu di Kecamatan Babulu; dan
d.Jaringan perpipaan Sepaku di Kecamatan Sepaku 5) Pembangunan water treatment plan skala lokal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku yang ada di sekitarnya dan penggunaan teknologi pengelolaan air layak minum. 6) Mewujudkan infrastruktur pertanian untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan.
a.Pembangunan jalan usaha tani
b.Pembangunan irigasi pertanian 7) Menciptakan pembangunan jalan produksi perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan 8) Pembangunan sanitasi permukiman 9) Terbangunnya Bendungan sebagai penunjang pertanian maupun air bersih c) Menerapkan prioritas proyek pembangunan berdasarkan kebutuhan riil dalam masyarakat bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. 1.Penataan dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dengan pendekatan water front city;
2. 2.Pengembangan Kawasan Industri Buluminung dan sekitarnya; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-9
3. 3.Pembangunan jembatan Penajam - Balikpapan antar coastal road;
4. 4.Pengembangan Infrastruktur pariwisata:
a.Kawasan Wisata Tanjung Jumlai
b.Kawasan Wisata Nipah – nipah
c.Pengembangan obyek wisata Penajam Marina Beach
1. 5.Pengembangan Kawasan Agroforestri dan Agroindustri;
2. 6.Pengembangan Kawasan Agropolitan;
3. 7.Pengembangan Kawasan Minapolitan;
4. 8.Pengembangan Kawasan Riset Baik Pertanian, Perikanan, dan Kelautan.
5. 4.Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Beberapa aspek penting dalam Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat mencakup beberapa bidang antara lain: a) Bidang kesehatan, dititikberatkan melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran dalam Millenium Development Goals 2015. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kesehatan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
6. 1.Peningkatan rasio jumlah tenaga dokter tiap 100.000 penduduk hingga 40 dokter;
7. 2.Peningkatan klasifikasi RSUD menjadi tipe B, minimal 6 orang Spesialis dan 2 orang sub spesialis;
8. 3.Peningkatan rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk;
9. 4.Peningkatan usia harapan hidup hingga usia 73 pada tahun 2018;
10. 5.Berkurangnya balita kurang gizi hingga 0% pada tahun 2016; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-10
11. 6.Berkurangnya balita gizi buruk hingga 0% pada tahun 2015;
12. 7.Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan hingga 2 kasus kematian pada tahun 2018;
13. 8.Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. b) Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian dalam arti luas melalui program agropolitan dan minapolitan, serta mendorong penguatan modal pemberdayaan ekonomi bidang industry kecil dan menengah untuk dapat menciptakan lapangan kerja Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
14. 1.Pengembangan kawasan minapolitan di Babulu Laut pada tahun 2014-2016;
15. 2.Peningkatan SDM petani nelayan di Pusritek KKP;
16. 3.Pengembangan kawasan agropolitan di Babulu Darat pada tahun 2014-2015;
17. 4.Pengembangan budidaya lahan kering komoditas singkong gajah hingga tahun 2018;
18. 5.Terbangunnya pasar migropolitan terpadu di Babulu Darat pada tahun 2016;
19. 6.Pengembangan budidaya lahan kering komoditas perkebunan hingga tahun 2018 c) Bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, membangun iklim investasi yang sehat, peningkatan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-11 serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang perekonomian untuk mempercepat pembangunan industry manufaktur, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
20. 1.Pengelolaan klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan;
21. 2.Berkembangnya Koperasi aktif sebanyak 78 unit pada tahun 2018;
22. 3.Pengembangan ekonomi produktif;
23. 4.Bertambahnya nilai bantuan Kredit Usaha Rakyat sebesar 5% setiap tahunnya. d) Bidang kesejahteraan rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang agama, pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
24. 1.Peningkatan pembinaan dan memperkuat pemberdayaan organisasi-organisasi perempuan untuk mendorong peran kaum perempuan dalam pembangunan daerah;
25. 2.Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 1.733 jiwa pada tahun 2018;
26. 3.Penurunan tingkat kenakalan remaja;
27. 4.Penurunan tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
28. 5.Peningkatan peserta KB aktif hingga 31.053 jiwa pada tahun 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-12 e) Peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan, dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang pro rakyat serta perluasan kebijakan yang afirmatif untuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang efektifitas program pengendalian kemiskinan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
29. 1.Peningkatan jumlah bantuan untuk keluarga miskin (gakin);
30. 2.Penurunan jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 500 KK pada tahun 2018.
31. 5.Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan Meliputi: a) Energi, mendukung kebijakan energi nasional yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, pembangunan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, efisiensi konsumsi, penghematan energi, meningkatnya produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang energi, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
32. 1.Rasio elektrifikasi desa/kelurahan
33. 2.Persentase penggunaan energi baru terbarukan
34. 3.Terjalinnya investasi di bidang kelistrikan daerah
35. 4.Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemenuhan kebutuhan energy alternatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-13 b) Pariwisata, menggali potensi pariwisata yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan potensi pariwisata yang sudah ada dalam usaha membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang pariwisata, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
36. 1.Peningkatan kunjungan wisatawan domestik hingga 25 %
37. 2.Penambahan 1 destinasi wisata di PPU
38. 3.Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
39. 4.Terciptanya brand pariwisata PPU
40. 5.Peningkatan investasi kepariwisataan
41. 6.Pengembangan obyek wisata budaya bahari c) Ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, terutama padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, kelapa dalam, singkong, daging dan ikan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan pemberdayaan petani dan nelayan Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang ketahanan pangan, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
42. 1.Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20% dengan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan
43. 2.Berdirinya klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan
44. 3.Terbangunnya Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPTP) pada tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-14
45. 4.Peningkatan produktivitas pangan utama hingga 7 ton/ha pada tahun 2014
46. 5.Terbangunnya lumbung pangan padi di setiap desa
47. 6.Peningkatan diversifikasi produk makanan berbasis jenis makanan lokal
48. 7.Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan darat/budidaya
49. 8.Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura
50. 9.Peningkatan populasi hewan ternak besar dan kecil
51. 10.Peningkatan produksi daging dan telur
52. 11.Peningkatan produksi tanaman perkebunan hingga tahun 2018 d) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, menekankan daya upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan, untuk meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan disertai dengan upaya pengelolaan resiko bencana dan dampak perubahan iklim global. Tujuan yang akan dicapai berkaitan dengan pembangunan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, maka target yang ditetapkan sepanjang tahun 2013-2018 adalah:
53. 1.Peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan AMDAL
54. 2.Penurunan tingkat pencemaran air, udara dan lingkungan
55. 3.Minimalisasi kerusakan kawasan hutan hutan
56. 4.Minimalisasi ijin penambangan yang tidak berwawasan lingkungan
57. 5.Deteksi dini bencana
58. 6.Penurunan angka resiko bencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-15
59. 7.Terbangunnya fasilitas pendukung penanggulangan bencana
60. 8.Peningkatan luas konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan 5.3. Tujuan dan Sasaran Dari uraian penjelasan mengenai Visi Misi Bupati terpilih, jelas terlihat bahwa Visi dan Misi itu sesungguhnya bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara. Tujuan yang tertuang dalam visi itu agar dapat dicapai harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di kabupaten Penajam Paser Utara seperti yang telah dianalisis dalam Bab IV. Ketika dipetakan maka terdapat sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya adalah aspek pendanaan. Mengingat keterbatasan sumber pembiayaan daerah dalam pengalokasian anggaran, maka perlu mempertimbangkan penggunaan dana investasi dari swasta ataupun perorangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasar analisis permasalahan daerah yang ada, untuk mengatasi permasalahan dimaksud dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan utama. Kelima tujuan itu harus bersinergi dengan misi Bupati terpilih. Memetakan kelima tujuan besar pembangunan dan misi Bupati, secara keseluruhan semuanya saling terkait. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa masing-masing misi memiliki tujuan spesifik, untuk itu maka tabel 5.1 menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Penajam Paser Utara yang paling dekat satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-16 Tabel 5.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Tujuan Sasaran 1 Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq 1 Meningkatkan kualitas SDM Penajam Paser Utara 1 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 2 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif 2 Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 3 Memelihara, menigkatkan dan membangun infrastruktur daerah 3 Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata 4 Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai 4 Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 4 Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 5 Meningkatnya daya beli masyarakat 6 Menurunnya tingkat pengangguran 7 Menurunnya tingkat kemiskinan 8 Menurunnya indeks gini 9 Peningkatan ekonomi berbasis pertanian 5 Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan 5 Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan 10 Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis 11 Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana 12 Peningkatan Ketahanan Pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-17 No PRIORITAS NASIONAL RPJMN (9 NAWACITA) PRIORITAS RPJM PROVINSI PRIORITAS RPJMD 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara 1 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 1 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan tepercaya 2 Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 3 Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 3 Peningkatan produksi pangan 3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 4 Memperteguh ke- Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 4 Percepatan penanggulangan kemiskinan 5 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan 5 Peningkatan kualitas layanan kesehatan 5 Kedaulatan pangan 6 Percepatan pengentasan kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-18 6 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 7 Pengembangan ekonomi kerakyatan 6 Peningkatan kualitas infrastruktur yang adil dan merata 7 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 8 Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 7 Pengembangan ekonomi kerakyatan 9 Percepatan transformasi ekonomi 8 Percepatan pembangunan kawasan industry/ekonomi 8 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik 10 Pengembangan agribisnis 9 Pengembangan energy ramah lingkungan 9 Melakukan revolusi karakter bangsa 11 Peningkatan kualitas lingkungan hidup 10 Pelestarian lingkungan hidup 12 Pemenuhan kebutuhan energy ramah lingkungan Tema Tahun I

(2014): Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya alam terbarukan didukung peningkatan manajemen sumber daya aparatur Tema Tahun II
(2015): Peningkatan daya saing daerah melalui penguatan komoditas unggulan kewilayahan yang didukung infrastruktur memadai Tema Tahun III
(2016): Meningkatkan daya dukung dan peningkatan konektifitas penunjang perekonomian daerah Tema Tahun IV
(2017): Penguatan infrastruktur wilayah dalam mendukung pengembangan industri yang berwawasan lingkungan Tema Tahun V
(2018): Penguatan ekonomi masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis, melalui dukungan industry dan inovasi teknologi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 V-19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VI-1 Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Pertama Misi 1: Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas SDM Penajam Paser Utara Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peningkatan Kualitas Penyelengga raan Pendidikan Pelaksanaan Program Wajib Belajar dan Peningkatan kapasitas pendidik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VI-2 Tabel 6.2 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Kedua Tabel 6.3 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Ketiga Misi 2: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN Opini BPK Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan Peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah Indeks Persepsi Korupsi Meningkatnya akuntabilitas kinerja Predikat akuntabilitas kinerja Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik/Masyarak at Peningkatan kapasitas dan tertatanya akuntabilitas kinerja Misi 3 : Memelihara, menigkatkan dan membangun infrastruktur daerah Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata Terbangunn ya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar Percepatan Peningkatan dan pencapaian target Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Presentase gedung perkantoran yang terbangun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VI-3 Tabel 6.4 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Keempat Misi 4: Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan dasar Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan Dasar bagi masyarakat Penajam Paser Utara Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran Perluasan kesempatan kerja Peningkatan kesempatan kerja Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan Masyarakat yang berdaya Peningkatan pemberdayaan masyarakat Menurunnya indeks gini Indeks Gini Minimalisasi ketimpangan wilayah Peningkatan peran serta Gender dalam pembangunan Peningkatan ekonomi berbasis pertanian Nilai Tukar Petani (NTP) Kualitas petani yang berdaya saing Pembangunan ekonomi daerah Tabel 6.5 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Kelima Misi 5: Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis Pertumbuhan ekonomi tanpa migas Peningkatan Optimalisasi Penggunaan Energi Secara Efektif & Efisien Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan dan ramah lingkungan Pertumbuhan ekonomi dengan migas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VI-4 Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana Lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan Pengendalian perusakan lingkungan Energi baru terbarukan Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan Perlindungan Sumber Daya Alam Peningkatan ketahanan pangan Kontribusi sector pertanian dalam arti luas Pengembangan kawasan budidaya Peningkatan produktivitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-1 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan No Kebijakan Umum Program Pembangunan 1 Pelaksanaan Program Wajib Belajar dan Peningkatan kapasitas pendidik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Program Pendidikan menengah Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Program Pendidikan non formal Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Perencanaan Sosial Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga 2 Peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Administrasi kependudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-2 No Kebijakan Umum Program Pembangunan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program perbaikan system administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pendidikan politik masyarakat Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 3 Peningkatan kapasitas dan tertatanya akuntabilitas kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian Program penataan sistem manejemen aparatur Program Penataan Akuntabilitas Kinerja Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4 Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-3 No Kebijakan Umum Program Pembangunan Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program pembangunan Turap/talud/bronjong Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan Perumahan Program pengembangan lingkungan sehat Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan Program pengembangan lingkungan sehat Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan Program perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-4 No Kebijakan Umum Program Pembangunan Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 5 Peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program peningkatan kesempatan kerja 7 Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengembangan lingkungan sehat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 Pembangunan ekonomi daerah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program Keluarga Berencana Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-5 No Kebijakan Umum Program Pembangunan Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 9 Pengembangan sumber energy baru terbarukan dan ramah lingkungan Program kerjasama pembangunan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-6 No Kebijakan Umum Program Pembangunan 10 Pengendalian perusakan lingkungan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program pendataan & pengembangan bidang migas Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 11 Perlindungan sumber daya alam Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi hutan dan lahan Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Pengembangan Kemitraan 12 Peningkatan produktivitas Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VII-7 No Kebijakan Umum Program Pembangunan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program peningkatan kapasitas aparatur teknis petani/nelayan Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan Program Peningkatan kesejahteraan petani Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 VIII- 1 Selain program pembangunan diatas, juga terdapat program-program yang bersifat pendukung operasional SKPD sehingga SKPD bisa menggunakan program tersebut. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 8.1. 1 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SD 94,5 94,5 95 95 95 0 - 95 SLTP 77,1 77,1 77,15 77,15 77,15 77,15 SLTA 75,96 75,96 76,09 76,09 76,09 76,09 SD 94,5 94,5 92,48 92,48 92,48 SLTP 73,00 73,00 74,19 74,19 74,19 SLTA 58,50 58,50 59,42 59,42 59,42 2 Program pendidikan menengah Disdikpora 7,82 - 7,82 - 7,82 85.266.021.620 7,85 41.000.000.000 7,9 - 7,92 - 7,82 126.266.021.620 3 Program Pendidikan Luar Biasa Disdikpora 1:20 60.000.000 1:20 60.000.000 1:19 - 1:19 500.000.000 1:19 500.000.000 1:18 500.000.000 1:4 1.560.000.000 SD 1:29 1:29 1:28 1:21 1:20 1 : 19.5 1 : 19.5 SMP 1:29 1:29 1:28 1 : 20.22 1:19 1:19 1:19 SMA 1:13 1:13 1:12 1 : 19.35 - - - SD/MI 70% 70% 72% 76,45% 80,50% 84,70% 84,70% SMP/MTs 90% 90% 92% 77,50% 85,60% 90,50% 90,50% SMA/MA/SMK 90% 90% 95% 98% - - - Disdikpora 3 1.000.000.000 3 1.000.000.000 6 7 500.000.000 7 500.000.000 7 500.000.000 7 2.962.440.000 Disdikpora 1:3 1:3 520.000.000 1:3 1:3 520.000.000 1:3 520.000.000 1:3 520.000.000 1:3 2.080.000.000 Disdikpora 95,92 100.000.000 95,92 200.000.000 95,92 95,92 300.000.000 96 350.000.000 97 400.000.000 97 1.250.000.000 Penajam 65 70 75 75 49 51 51 Sepaku 27 32 37 37 26 28 28 Waru 16 21 26 26 14 16 16 Babulu 35 40 45 45 32 34 34 0 - 0 - 0 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 1.500.000.000 0 - 0 - 1 1.861.720.000 1 900.000.000 1 900.000.000 1 900.000.000 1 4.561.720.000 0 - 0 - 1 346.775.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 646.775.000 0 - 0 - 0 - 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000 10 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Disdikpora 0 - 0 - 1 22.400.000 40 350.000.000 40 350.000.000 40 115.000.000 121 837.400.000 11 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Disdikpora 0 - 0 - 1 42.500.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 16 192.500.000 12 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Disdikpora 0 - 0 - 0 - 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Disdikpora 4 500.000.000 4 10.980.000.000 4 11.480.000.000 Badan Keuangan WDP 11.000.000.000 WTP 11.000.000.000 WTP WTP WTP WTP WTP 21.116.611.400 0 43.162.054.750 71.173.134.969 60.828.026.700 78.290.448.466 86.119.493.312 94.731.442.644 104.204.586.908 434.519.106.299 60.828.026.700 1 1.000.000.000 1 1 1 1 1 1.000.000.000 Badan Keuangan 11 Pajak, 15 Retribusi 500.000.000 11 Pajak, 15 Retribusi 11 Pajak, 15 Retribusi 11 Pajak, 15 Retribusi 11 Pajak, 15 Retribusi 11 Pajak, 15 Retribusi 500.000.000 Badan Keuangan 4 200.000.000 4 4 4 4 4 200.000.000 Badan Keuangan 0 - 0 - 59 59 36 37 37 - 0 - 0 - 0 5 5 5 5 1.268.710.000 4 Desa 250.000.000 10 400.000.000 15 20 25 25 30 375.000.000 Inspektorat 28 30 30 30 30 30 30 Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5

1.Meningkatnya indeks pembangunan manusia 1 Indeks Pembanguan Manusia (IPM) 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Disdikpora APK 37.764.399.000 37.203.403.000 37.203.403.000 37.203.403.000 37.203.403.000 148.813.612.000 APM Rata-rata lama sekolah (tahun) Perbandingan guru:murid 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Disdikpora Rasio Siswa/Guru 126.000.000 720.000.000 1.174.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 4.054.000.000 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Disdikpora Prosentasi guru yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4) 793.000.000 793.000.000 12.163.978.000 800.000.000 810.000.000 850.000.000,00 15.416.978.000 6 Program Pendidikan non formal Jumlah kursus yang diberikan 462.440.000 Rasio tenaga pendidik per lembaga Angka Melek Huruf 7 Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora Jumlah PAUD yang dibina 943.894.500 1.098.894.500 180.131.238.624 1.408.894.500 1.563.894.500 1.718.894.500 185.921.816.624 8 Program Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Jumlah Fasilitas Pendukung Inovasi Teknologi Penanggulangan kemiskinan 9 Program peningkatan peran serta kepemudaan Disdikpora Jumlah Sanggar Seni & Budaya Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina Jumlah pengusaha muda Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina Sistem informasi data base Jumlah Fasilitas olahraga dan kepemudaan terpelihara 2 Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN 2 Opini BPK 14 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Opini BPK 2.500.000.000 2.750.000.000 Badan Keuangan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dokumen Rekonsiliasi PAD Jenis Pajak dan retribusi daerah Sosialisasi Wajib Pajak (kali) Jumlah asset daerah (SKPD) 2.317.434.000 2.549.177.400 16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH LHP 908.106.932 3 Indek persepsi korupsi 15 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, BPMD 6.231.920.000 368.710.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang baik dan benar Indek persepsi korupsi 1.820.000.000 1.411.920.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 Inspektorat 11 15 15 15 15 15 15 20 26 26 26 26 26 26 17 22 22 20 20 20 20 2 3 3 4 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 18 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat Daerah 0 - 0 - 4 1.000.000.000 0 - 0 - 4 1.000.000.000 19 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Sekretariat Daerah - 330.000.000 85% 330.000.000 85% 363.000.000 85% 399.300.000 85% 439.230.000 85% 483.153.000 85% 2.014.683.000 80% 100.000.000 85% 500.000.000 90% 90% 500.000.000 95% 800.000.000 95% 850.000.000 95% 5.049.380.000 8410 100.000.000 8510 8665 230.000.000 8635 287.000.000 9070 300.000.000 9070 917.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 - 0 - 100 184.850.000 600 690.000.000 0 - 250 80.000.000 950 954.850.000 Disdikpora 0 - 0 - 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 3.000.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100% 230.000.000 100% 230.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100% 180.000.000 100% 180.000.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 25.000.000 2 25.000.000 23 Program perbaikan system administrasi kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 250.000.000 2 250.000.000 24 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 150.000.000 1 150.000.000 25 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 30 100.000.000 30 100.000.000 25 1.621.935.000 24 100.000.000 20 100.000.000 10 100.000.000 10 2.021.935.000 26 Program pengembangan wawasan kebangsaan Kesbangpol 0 187.758.700 1250 1.062.078.000 1095 306.765.000 970 306.765.000 970 927.078.000 970 927.078.000 5255 3.529.764.000 27 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesbangpol 0 89.046.600 12 108.000.000 24 94.400.000 24 100.000.000 24 138.500.000 24 138.500.000 108 579.400.000 70 - 80 800.000.000 85 - 85 900.000.000 90 1.000.000.000 90 1.000.000.000 90 3.700.000.000 570 - 20 500.000.000,00 20 - 20 500.000.000,00 20 500.000.000,00 20 500.000.000,00 20 2.000.000.000 Kesbangpol 0 511.521.000 65 918.658.500 65 703.070.000 77 1.000.000.000 77 1.352.868.800 77 1.456.121.000 77 5.430.718.300 Satuan Polisi Pamong Praja 0 - 75 400.000.000 80 342.435.000 90 500.000.000 90 500.000.000 90 500.000.000 90 2.242.435.000 30 Program pendidikan politik masyarakat Kesbangpol 0 975.365.200 12 1.086.800.000 10 87.010.000 10 100.000.000 10 579.610.000 10 2.281.170.000 10 4.134.590.000 Satuan Polisi Pamong Praja 35 100.000.000 30 100.000.000 30 729.045.000 25 100.000.000 15 100.000.000 15 100.000.000 15 1.129.045.000 Kesbangpol - 271.916.000 104 725.550.000 102 306.765.000 102 430.550.000 102 455.550.000 102 360.550.000 102 2.278.965.000 Kesbangpol 0 105.383.000 1540 8.850.000.000 1940 151.960.000 1040 151.960.000 1640 8.965.000.000 1340 8.820.000.000 1340 26.938.920.000 Satuan Polisi Pamong Praja 93.080.000 80 400.000.000 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 120 3.570.520.000 200 6.000.000.000 1.000 82.530.000 150 82.530.000 400 10.000.000.000 450 15.000.000.000 2.200 31.165.060.000 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 100% 6.766.360.000 100% 7.800.000.000 100% 4.702.620.000 100% 4.702.620.000 100% 5.000.000.000 100% 5.000.000.000 100% 27.205.240.000 35 Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 80% 815.000.000 80% 1.100.000.000 80% 1.010.245.000 95% 1.200.000.000 95% 1.300.000.000 95% 1.600.000.000 95% 6.210.245.000 Dok. Anjab 3 3 3 3 3 3 3 Dok. ABK 3 3 3 3 3 3 3 Dok. SKM 3 3 3 3 3 3 3 Dok. Lakip 1 1 1 1 1 1 1 Dok. Tapkin 1 1 1 1 1 1 1 Aplikasi sistem managemen berbasis web 1 1 1 1 1 1 1 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 5 120.000.000 5 120.000.000 5 120.000.000 23 560.000.000 CC 88.000.000 CC 140.000.000 CC 204.000.000 CC 200.200.000 CC 220.220.000 CC 242.242.000,00 CC 1.006.662.000 39 Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah 0 150.000.000 2 kali 150.000.000 2 kali 150.000.000 10 kali 150.000.000 10 kali 150.000.000 10 kali 150.000.000 10 kali 750.000.000 Sekretariat Daerah 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 2.500.000.000 Sekretariat Dewan 11 200.000.000 12 200.000.000 13 200.000.000 13 300.000.000 13 300.000.000 13 300.000.000 13 1.300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 2 3.200.000.000,00 2 8.477.000.000 2 10.000.000.000 0 - 0 - 6 21.677.000.000 Inspektorat Jumlah tenaga pemeriksa (auditor) 16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH 908.106.932 3 Indek persepsi korupsi 20 Program Penataan Administrasi kependudukan Dukcapil 17 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas 6.231.920.000 Kasus 1.820.000.000 700.000.000 800.000.000 1.411.920.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.342.920.000 Auditor pertama Ketua Tim Pengendali teknis Kendaraan dinas operasional paten (unit) Jumlah pengaduan yang tertangani (%) 247.025.400 500.000.000 742.920.000 600.000.000 2.399.380.000 Jumlah akta yang diterbitkan 21 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Peningkatan koleksi buku (judul) Pembangunan Taman Pintar Jumlah orang yang wajib KTP yang memiliki KTP-EL 22 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Pembinaan dan pengawasan kearsipan Tersedianya sarana layanan informasi perpustakaan Sertifikasi JFT (pustakawan) Penyusunan Pedoman Kearsipan (JRA) Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah Penurunan jumlah pelanggaran Perda Masyarakat berwawasan kebangsaan Pendataan orkemas up to date 28 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya pengendalian dan keamanan lingkungan (%) Jumlah anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan 29 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terselesaikannya permasalahan aktual Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%) Terakomodirnya hak-hak keuangan partai politik 31 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penurunan pelanggaran Perda Peningkatan jumlah forum kemitraan 32 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Penurunan jumlah kasus PEKAT Penertiban PEKAT 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 4 Predikat akuntabilitas kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Prosentase aparatur yang dibina Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan akurat 36 Program penataan sistem manejemen aparatur Sekretariat Daerah Data & Peta kompetensi Pegawai 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 37 Program Penataan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 38 Program Penataan dan Penguatan Organisasi Sekretariat Daerah Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya (Peraturan Bupati) Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll) Jumlah kerjasama yang terbentuk 40 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah peraturan Bupati yang dihasilkan Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan 41 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan pasar kecamatan (unit)4 Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai 5 Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 3 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 Dinas Kesehatan 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 4 12.000.000.000 4 24.000.000.000 4 20.000.000.000 4 20.000.000.000 4 20.000.000.000 4 96.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 0 - 0 - 80% 12.000.000.000 80% 12.000.000.000 80% 24.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 0 - 2 2.000.000.000 0% - 0% - 2 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 0 - 6 1.500.000 0 0 0 - 6 1.500.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 0 - 0 - 80% 12.000.000.000 80% 12.000.000.000 80% 24.000.000.000 42 Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 124 124 566.598.000 124 650.000.000 124 1.216.598.000 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000 2 100.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 0 - 1 500.000.000 2 1.100.000.000 0 - 1 200.000.000 0 - 1 500.000.000 0 - 0 - 2 700.000.000 RISPAM 0 - 0 - 0 1.633.100.000 1 600.000.000 0 - 0 - 1 600.000.000 PPSP 1 100.000.000 1 100.000.000 1 200.000.000 11 6.000.000.000 11 700.000.000 11 7.500.000.000 13 8.000.000.000 13 8.000.000.000 13 8.000.000.000 13 32.200.000.000 38 2.200.000.000 38 2.200.000.000 40 2.200.000.000 40 2.200.000.000 44 2.200.000.000 44 2.200.000.000 44 11.000.000.000 46 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit RSUD/Dinas Kesehatan 0 - 52 17.000.000.000 1 19.000.000.000 100 21.000.000.000 100 22.000.000.000 100 26.000.000.000 56 105.000.000.000 47 Program penyediaan dan pengolahan air baku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 500 5.000.000.000 600 6.000.000.000 700 18.087.800.000 750 7.500.000.000 750 7.500.000.000 0 - 750 39.087.800.000 0 - 0 - 20 200.000.000 0 - 0 - 0 - 20 200.000.000 0 - 5 15.000.000.000 5 15.000.000.000 10 30.000.000.000 2 9.000.000.000 3 13.500.000.000 25 82.500.000.000 0 - 1 2.500.000.000 1 14.525.000.000 1 15.000.000.000 1 14.678.000.000 1 1 46.703.000.000 0 - 0 - 1 4.000.000.000 0 - 0 - 0 - 1 4.000.000.000 25 10.000.000.000 2 2.500.000.000 6 14.525.000.000 5 14.950.000.000 3 14.717.800.000 0 - 16 46.692.800.000 DPUPR, BPMD, Dikes, DLH 0 - 0 - 0 - 54 200.000.000 54 200.000.000 54 200.000.000 54 600.000.000 49 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80 800.000.000 80 800.000.000 80 34.007.580.000 135 148.500.000.000 100 10.000.000.000 100 10.000.000.000 415 203.307.580.000 0 - 0 - 1 1 16.000.000.000 1 67.345.643.000 0 - 1 86.798.443.000 0 - 0,5 1.673.000.000 1 2 3.231.650.000 0 - 0 - 3,5 4.904.650.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 42 35.904.020.000 63 56.710.000.000 2 3.350.000.000 2 3.350.000.000 109 99.314.020.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 800 1.000.000.000 800 1.000.000.000 52 Program pembangunan Turap/talud/bronjong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 571 Meter 2.440.500.000 0 - 0 - 571 2.440.500.000 250 250.000.000.000 376,10 148.482.000.000 616 300.916.420.000 624 197.400.000.000 0 - 0,0 - 1616 646.798.420.000 0 - 0,00 - 0 0 - 80 50.000.000.000 80,0 50.000.000.000 80 100.000.000.000 200 20.000.000.000 300 1.500.000.000 424 300 10.600.000 0 0 1024 1.510.600.000 0 - 0 - 0 3 1.750.000 0 0 3 1.750.000 41 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Perencanaan Rumah Sakit Pratama (dokumen) Operasionalisasi UPT (kecamatan) Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan desa/kantor desa Jumlah titik sumur bor Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi Terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik) 43 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Tersedianya dokumen rencana pembangunan terminal tipe B Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan : Jembatan apung speedboat Pembangunan jembatan pangkal 44 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Review dokumen perencanaan 45 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Dinas Kesehatan Jumlah puskesmas dan pusban yang melakukan pelayanan optimal : Puskesmas (operasional) Puskesmas pembantu Ketersediaan alat-alat kesehatan (unit) / (%) Rumah tangga pengguna air bersih (SR) 48 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perencanaan WTP perdesaan WTP perdesaan Pembangunan WTP Terbangunnya IPLT Pipa distribusi (km) Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya Panjang jaringan irigasi pembangunan dan pemeliharaan (km) 50 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terbangunnya embung/bendungan 3.452.800.000 Terbangunnya pengendali daya rusak air di Pantai Kab. PPU 51 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Terbangunnya saluran drainase Drainase/gorong-gorong pada kawasan perumahan dan pemukiman warga (meter) Terbangunya turap/talud/bronjong Pembangunan jalan (km) Peningkatan jalan (km) Pembangunan jembatan (m) Dokumen perencanaan jembatan 4 Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai 5 Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 53 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 54 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 20,3 4.000.000.000 20 10.000.000.000 20 10.000.000.000 20 10.000.000.000 20 10.000.000.000 100,30 44.000.000.000 55 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 50 2.500.000.000 10 25.884.811.480 10 5.000.000.000 10 5.000.000.000 10 5.000.000.000 90 43.384.811.480 56 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 50.000.000 1 1.500.000.000 1 2.000.000.000 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 1 3.000.000.000 1 12.500.000.000 57 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 12 5.000.000.000 12 6.113.390.000 12 2.000.000.000 12 2.000.000.000 12 2.000.000.000 12 17.113.390.000 58 Program Pengembangan Perumahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 0 - 0 - 0 - 0 - 1 200.000.000 0 - 1 200.000.000 59 Program pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan 80% 4.000.000.000 925 4.000.000.000 925 109.300.000 925 4.000.000.000 925 4.000.000.000 925 4.000.000.000 4625 4.000.000.000 0 - 0 - 0 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 3 1.500.000.000 9 5.101.540.000 0 - 0 - 0 1 8.000.000.000 0 - 0 - 1 8.000.000.000 61 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - 3.029.000.000 - 17.228.200.000 - - - - - - - 20.257.200.000 62 Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup 346 7.800.000.000 346 10.000.000.000 346 11.580.067.170 10.000 9.000.000.000 11.000 10.000.000.000 12.000 11.000.000.000 33.692 51.580.067.170 63 Program pengembangan lingkungan sehat Dinas Lingkungan Hidup 0 - 2 150.000.000 1 45.000.000 1 60.000.000 - - 1 100.000.000 5 355.000.000 64 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan 0 - 1 2.000.000.000 1 430.280.000 1 500.000.000 90% 295.000.000 90% 510.000.000 90% 3.735.280.000 500 200.000.000 500 200.000.000 500 500 200.000.000 0 - 50 100.000.000 1550 2.024.680.000 5000 500.000.000 5000 500.000.000 5000 5000 500.000.000 0 - 6500 250.000.000 21500 1.250.000.000 66 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 2000 100.000.000 3950 160.000.000 4250 - 4500 180.000.000 4800 190.000.000 5.100 210.000.000 22.600 740.000.000 67 Program peningkatan pelayanan angkutan Dinas Perhubungan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 150.000.000 3 150.000.000 68 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5 250.000.000 8 3.400.000.000 15 2.517.501.000 15 3.400.000.000 14 3.000.000.000 16 4.000.000.000 16 16.317.501.000 69 Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 - 12 10.000.000.000 12 4.414.444.655 15 10.000.000.000 12 10.000.000.000 12 10.000.000.000 63 44.414.444.655 Sekretariat Daerah 0 - 0 - 80 1.500.000.000 90 2.000.000.000 90 2.000.000.000 90 2.000.000.000 90 7.500.000.000 Sekretariat Daerah 0 - 0 - 62 30.000.000.000 62 30.000.000.000 0 - 0 - 62 30.000.000.000 Disdikpora 0 - 1 2.443.740.000 0 - 0 - 1 3.500.000.000 2 5.943.740.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 - 0 - 0 - 0 - 15 dokumen 313.750.000 15 dokumen 350.000.000 15 dokumen 663.750.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 - 0 - 0 - 0 - 1 dokumen 523.410.000 1 dokumen 550.000.000 1 dokumen 1.073.410.000 71 Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan Sekretariat Daerah 0 - 0 - 0 - 1 150.000.000 0 - 0 - 1 150.000.000 11 300.000.000 11 400.000.000 11 1.551.500.000 11 600.000.000 11 600.000.000 11 600.000.000 11 3.751.500.000 0 - 1 300.000.000 1 146.880.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 1.046.880.000 4 900.000.000 4 900.000.000 4 900.000.000 4 900.000.000 4 900.000.000 4 1.000.000.000 4 4.600.000.000 400 4.000.000.000 500 4.000.000.000 400 4.000.000.000 400 4.000.000.000 400 4.000.000.000 400 4.000.000.000 2100 20.000.000.000 1 4.764.520.000 0 - 0 - 0 - 4 500.000.000 0 - 0 - 4 500.000.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2 600.000.000 4 1.200.000.000 6 1.800.000.000 6 1.800.000.000 6 1.800.000.000 0 - 22 6.600.000.000 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 - 1 94.467.163.000 0 - 1 600.000.000 0 0 - 0 - 0 - 1 600.000.000 0 - 0 - 0 1 100.000.000 0 - 0 - 1 100.000.000 0 - 1 590.000.000 0 0 - 0 - 0 - 1 590.000.000 0 0 3 6.782.832.130 6 6 101.311.450.850 6 112.379.039.168 8 77.070.000.000 8 297.543.322.148 Panjang jalan yang terpeliharan (km) Perbaikan jalan (km) Updating data TPJK dan data base irigasi (dok) Operasional lab dan alat berat (bulan) Tersedianya kajian perumahan dan permukiman Jumlah KK beresiko sanitasi 60 Program Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km) 601.540.000 Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sehingga berfungsi sesuai dengan peruntukannya Pengadaan WTP mobile sampah terangkut (ton) Terbangunnya rumah kompos (unit) Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan, fasilitas keselamatan jalan APPIL 65 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Dinas Perhubungan Jumlah rambu 1.524.680.000 Marka Jalan (m) 70 Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Prosentase pembebasan tanah Pembebasan lahan NSTP (Ha) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Sertifikasi lahan aset pemerintah Sekretariat Daerah Koordinasi pengendalian pembangunan Jumlah kegiatan yang dilelang (paket) Jumlah kendaraan yang diuji KIR Pengawasan ijin angkutan operasional Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan (lokasi) Penataan ruang terbuka hijau (lokasi) Pengembangan kawasan industri Sistem perencanaan ekonomi yang berkelanjutan (dokumen) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana Inventarisasi Tanah Sistem informasi pertanahan 72 Program perencanaan pembangunan daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Penguatan SIDa Perencanaan kawasan dan rumah- rumah dinas, pendopo, guest house, kolam renang dan perkantoran terpadu serta sarana dan prasarana pemerintahan 94.467.163.000 Perencanaan pembangunan gedung Dinas Pendidikan Dokumen perencanaan kantor lurah (Prototipe) Perencanaan pembangunan sarana olahraga pemuda (dokumen) Pembangunan gedung perkantoran 6 Persentase gedung perkantoran yang terbangun 74 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 5 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 0 0 0 - 11 11 35.626.051.300 11 14.250.419.720 0 - 11 49.876.471.020 0 - 1 5.000.000.000 1 1 8.475.000.000 1 9.366.800.000 0 - 1 22.841.800.000 0 - 1 5.000.000.000 1 1 13.825.000.000 1 13.035.000.000 0 - 1 31.860.000.000 0 - 1 2.000.000.000 1 1 15.827.000.000 1 15.827.000.000 1 15.035.000.000 1 48.689.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 1 5.527.000.000 1 6.027.000.000 0 - 1 10.000.000.000 1 21.554.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 - 0 - 0 - 0 - 50 10.000.000.000 0 - 50 10.000.000.000 75 Program Perencanaan tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 2 423.896.000 2 2.681.970.000 3 350.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 11 3.535.866.000 16 80.000.000 18 90.000.000 20 25 125.000.000 25 150.000.000 25 200.000.000 113 565.000.000 16 80.000.000 18 90.000.000 20 25 125.000.000 25 150.000.000 25 200.000.000 113 565.000.000 16 80.000.000 18 90.000.000 20 25 125.000.000 25 150.000.000 25 200.000.000 113 565.000.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 55 100.000.000 55 100.000.000 55 175.380.000 55 100.000.000 60 120.000.000 70 150.000.000 70 645.380.000 77 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 0 - - - 0 - 7 100.000.000 0 - 0 - 7 700.000.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 9 1.500.000.000 9 1.500.000.000 9 833.000.000 9 2.000.000.000 9 2.000.000.000 9 2.000.000.000 9 8.333.000.000 Sekretariat Daerah 0 - 0 - 0 - 1 50.000.000 0 - 0 - 1 50.000.000 79 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 1.475 261.944.000 1.500 150.000.000 1.525 3.606.390.000 1.550 210.000.000 1.575 240.000.000 1.600 270.000.000 1.600 4.476.390.000 80 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 176 83.786.500 140 100.000.000 110 87.880.000 90 150.000.000 70 175.000.000 60 200.000.000 60 712.880.000 81 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 40 100.000.000 58 100.000.000 72 915.040.000 80 100.000.000 88 100.000.000 132 100.000.000 430 1.315.040.000 82 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 50.000.000 100 50.000.000 100 868.820.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 500 1.068.820.000 83 Program peningkatan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 - 50 100.000.000 50 191.565.000 60 100.000.000 70 100.000.000 80 100.000.000 80 591.565.000 84 Program pengembangan wilayah transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 kecamatan 100.000.000 - - 0 - 0 - 1 10.700.000 1 71.100.000 1 81.800.000 85 Program transmigrasi lokal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 kecamatan 100.000.000 - - 0 - 0 - 1 10.700.000 1 71.100.000 1 81.800.000 86 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Dinas Kesehatan 9 100.000.000 8 150.000.000 7 113.850.000 5 250.000.000 3 300.000.000 2 350.000.000 2 1.163.850.000 87 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan 280 596.931.500 250 596.931.500 220 285.660.000 185 314.226.000 160 345.648.600 150 380.213.460 150 1.922.679.560 7 198.800.000 6 198.800.000 5 3 284.260.900 3 312.686.990 2 343.955.689 2 1.398.122.579 72,36 200.000.000 72,36 200.000.000 72,36 72,36 200.000.000 72,36 200.000.000 72,36 200.000.000 72,36 800.000.000 20 3.676.527.000 18 3.676.527.000 16 20 - 12 - 10 - 10 3.676.527.000 10 3.000.000.000 10 3.000.000.000 7 5 4.500.000.000 3 4.500.000.000 3 4.500.000.000 3 16.500.000.000 RSUD/Dinas Kesehatan 0 0 70 320.000.000 80 85 395.000.000 90 430.000.000 95 472.000.000 95 1.617.000.000 89 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Dinas Kesehatan 3200 2.000.000.000 3200 2.000.000.000 3200 367.073.500 3200 2.000.000.000 3000 1.500.000.000 3000 1.500.000.000 3000 7.367.073.500 60 100.000.000 60 100.000.000 70 80 100.000.000 90 150.000.000 100 200.000.000 100 1.400.114.000 0 - 477 90.000.000 530 583 108.900.000 575 119.790.000 600 131.769.000 2765 450.459.000 91 Program pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan 1100 300.000.000 1100 300.000.000 1100 109.300.000 1100 300.000.000 1100 300.000.000 1100 300.000.000 5500 1.309.300.000 92 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila Dinas Kesehatan 72 500.000.000 72 500.000.000 72 65.780.000 72 500.000.000 73 500.000.000 73 500.000.000 362 2.065.780.000 93 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan 11 1.100.000.000 11 1.100.000.000 11 163.935.500 11 1.100.000.000 11 1.100.000.000 11 1.100.000.000 55 4.563.935.500 94 Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan Dinas Kesehatan 80 100.000.000 80 100.000.000 80 9.264.000 80 100.000.000 80 100.000.000 80 100.000.000 400 409.264.000 95 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan 1:2821 1.000.000.000 1:2821 1.000.000.000 1:2821 22.106.918.750 1:2821 1.000.000.000 1:2821 1.000.000.000 1:2821 1.000.000.000 1:2821 26.106.918.750 96 Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD/Dinas Kesehatan 40 650.000.000 655 350.000.000 920 1.784.147.600 910 423.500.000 900 465.850.000 890 512.435.000 890 3.535.932.600 97 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 338 2.000.000.000 338 2.500.000.000 338 3.386.440.000 338 3.500.000.000 338 3.500.000.000 338 4.000.000.000 338 16.886.440.000 Pembangunan rumah dinas /jabatan Pembangunan sekolah terpadu Tahap II Pembangunan Masjid Agung (multiyears) Pembangunan GOR Pembangunan PPI Pembangunan rumah MBR (unit) Pengembangan SDM sektor jasa konstruksi (Bintek) 76 Program Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Regulasi pengaturan tata ruang (koordinasi) - Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (koordinasi) Pengendalian pemanfaatan ruang (koordinasi) Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (%) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 78 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan Indikator ekonomi daerah (dok) Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%) Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%) Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%) 5 Meningkatnya daya beli masyarakat 7 Tingkat inflasi (%) Pertumbuhan jumlah pedagang Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus) 7 Menurunnya tingkat kemiskinan 9 Tingkat kemiskinan (%) Penurunan angka kematian balita Jumlah balita gizi buruk (kasus) 88 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Dinas Kesehatan Meurunnya angka kematian ibu melahirkan (kasus) 258.419.000 Angka Harapan Hidup Angka kematian bayi neo natal (kasus) Angka Kematian bayi (1-11 bulan) Meningkatnya kemampuan diagnosa keperawatan Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan (orang) 90 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan desa KLB (%) 850.114.000 Meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat (orang/tahun) Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (th) Sosialisasi kesehatan di Puskesmas Sertifikat laik sehat (ijin) Rasio dokter/penduduk Penurunan jumlah rujukan (pasien) Peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis) Rasio validasi data kawasan transmigrasi 6 Menurunnya tingkat pengangguran 8 Tingkat pengangguran (%) Rasio validasi data kawasan transmigrasi 6 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 98 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 45 100.000.000 40 100.000.000 30 350.845.000 21 100.000.000 15 100.000.000 10 100.000.000 116 750.845.000 99 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 82 - 2 249.000.000 2 - 2 249.000.000 2 249.000.000 2 249.000.000 10 996.000.000 100 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 19 - 2 31.800.000 2 - 2 31.800.000 2 31.800.000 2 31.800.000 10 127.200.000 101 Program pelayanan kontrasepsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 500 - 500 617.540.000 500 64.368.000 500 617.540.000 500 617.540.000 500 617.540.000 2500 2.534.528.000 102 Program Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 24074 - 24555 618.090.000 25047 462.130.000 25548 618.090.000 26058 618.090.000 26580 618.090.000 26580 2.934.490.000 103 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 10 - 10 347.160.000 10 291.860.000 10 347.160.000 10 347.160.000 10 347.160.000 50 1.680.500.000 104 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 1 - 1 423.125.000 1 266.205.000 1 423.125.000 1 423.125.000 1 423.125.000 1 1.958.705.000 105 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 21590 - 200 347.160.000 200 261.000.000 200 347.160.000 200 347.160.000 200 347.160.000 200 1.649.640.000 106 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 4 - 4 423.125.000 4 87.650.000 4 423.125.000 4 423.125.000 4 423.125.000 4 1.780.150.000 107 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Dinas Sosial 30 300.000.000 30 300.000.000 35 89.870.000 45 450.000.000 50 500.000.000 60 600.000.000 220 1.939.870.000 108 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 6 120.000.000 6 120.000.000 6 - 6 120.000.000 3 60.000.000 3 60.000.000 3 360.000.000 109 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 90 50.000.000 90 50.000.000 80 261.800.000 70 50.000.000 60 50.000.000 50 50.000.000 50 461.800.000 10 50.000.000 10 50.000.000 15 - 20 100.000.000 30 150.000.000 40 200.000.000 40 500.000.000 90 100.000.000 90 100.000.000 85 - 80 100.000.000 60 100.000.000 50 100.000.000 50 400.000.000 Dinas Sosial 1.560 500.000.000 1.500 500.000.000 1.420 565.372.500 1.376 500.000.000 1200 500.000.000 1200 500.000.000 1.200 2.565.372.500 Sekretariat Daerah 1 38.120.000 1 134.370.000 1 134.370.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 466.860.000 Dinas Sosial 30 150.000.000 30 150.000.000 35 374.855.000 40 200.000.000 50 300.000.000 60 400.000.000 215 1.424.855.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 72 150.000.000 72 150.000.000 72 150.000.000 75,93 150.000.000 75,93 150.000.000 75,93 150.000.000 75,93 750.000.000 113 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 0 - 24 4.800.000.000 24 4.800.000.000 24 5.000.000.000 24 5.000.000.000 24 19.600.000.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 7 100.000.000 7 100.000.000 7 124.080.000 7 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 978 524.080.000 Sekretariat Daerah 3 3 50.668.275 3 48.255.500 3 50.668.275 3 70.000.000 3 70.000.000 15 289.592.050 115 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 2380 75.975.000 2428 100.000.000 2477 46.840.000 2527 150.000.000 2578 175.000.000 2630 200.000.000 2630 671.840.000 116 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 225 117.339.000 230 100.000.000 235 67.860.000 240 150.000.000 245 175.000.000 250 200.000.000 250 692.860.000 117 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 50 347.777.300 55 100.000.000 60 112.580.000 65 150.000.000 70 175.000.000 75 200.000.000 75 737.580.000 350 459.141.250 500 150.000.000 626 249.790.000 695 200.000.000 700 225.000.000 705 250.000.000 705 1.074.790.000 45 234.844.250 64 100.000.000 80 52.340.000 90 150.000.000 100 175.000.000 110 200.000.000 110 677.340.000 119 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 1.475 261.944.000 1.500 150.000.000 1.525 3.606.390.000 1.550 210.000.000 1.575 240.000.000 1.600 270.000.000 1.600 4.476.390.000 Menurunnya jumlah PMKS Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga Jumlah PIK Remaja Peningkatan capaian KB aktif (alakon) Jumlah kesadaran ber KB Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak Menjadikan kabupaten layak anak Angka partisipasi perempuan Pengguna narkoba yang direhabilitasi Penurunan jumlah kejadian KDRT (%) 110 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Dinas Sosial PMKS yang dibina (orang) Penurunan jumlah pengguna narkoba(%) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Menurunnya jumlah PMKS Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra 112 Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Jumlah fakir miskin yang dibina (orang) Meningkatnya IPM (%) 118 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan Jumlah IKM Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pemberdayaan Kemasyarakatan 114 Program kerjasama pembangunan Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga (bidang kerjasama) Koordinasi antar daerah Pertumbuhan jumlah pedagang Peningkatan Jumlah koperasi Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha Peningkatan Jumlah UMKM Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan Penyandang cacat yang dibina 8 Menurunnya indeks gini 10 Indeks Gini 111 9 Peningkatan ekonomi berbasis pertanian 11 Nilai Tukar Petani (NTP) 7 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 120 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 176 83.786.500 140 100.000.000 110 87.880.000 90 150.000.000 70 100.000.000 50 200.000.000 50 637.880.000 121 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 45 234.844.250 64 100.000.000 80 52.340.000 90 150.000.000 100 175.000.000 110 200.000.000 110 677.340.000 0 1.750.000.000 0 229.125.000 0 1 229.125.000 1 229.125.000 1 229.125.000 1 1.750.000.000 891 44.550.000.000 127 6.350.000.000 127 127 23.910.000 127 23.910.000 127 23.910.000 635 119.550.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 900.000.000 3 900.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 300.000.000 3 300.000.000 12.519 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.000 13.059.779 550.000.000 1.000.000.000 1.450.000.000 1.900.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 5 80.000.000 3 73.638.000 3 3 73.638.000 3 73.638.000 3 73.638.000 15 80.000.000 2 75.000.000 2 52.450.000 2 2 52.450.000 2 52.450.000 2 52.450.000 12 75.000.000 0 - 10 15 10 10 9 54 0 - 150 128 100 100 100 578 126 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 31 - 2 542.000.000 2 31.850.000 2 542.000.000 2 542.000.000 2 542.000.000 10 2.199.850.000 Dinas Ketahanan Pangan 1 50.000.000 1 50.000.000 1 1 75.000.000 1 100.000.000 2 100.000.000 2 955.825.000 Dinas Pertanian 0 272.000.000 50 1.820.000.000 100 50 850.000.000 50 900.000.000 50 1.000.000.000 300 4.570.000.000 PMA 3 = Rp.150,000,000,000 5 = Rp. 200,000,000,000 5 = Rp. 500,000,000,000 5 = Rp. 750,000,000,000 5 = Rp. 800,000,000,000 5 = Rp. 850,000,000,000 25 = Rp. 3,250,000,000,000 PMDN 13 = Rp. 100,000,000,000 15 = Rp. 3,000,000,000 15 = Rp. 500,000,000,000 20 = Rp. 500,000,000,000 25 = Rp. 800,000,000,000 30 = Rp. 900,000,000,000 118 = Rp. 3,100,000,000,000 Sekretariat Daerah 12 207.000.000 15 300.000.000 20 25 400.000.000 25 450.000.000 25 500.000.000 110 1.350.000.000 0 6 396.430.000 8 10 3.790.000.000 12 3.930.000.000 15 4.342.000.000 15 12.458.430.000 0 200 435.480.000 250 300 540.685.000 200 550.000.000 200 555.000.000 200 2.081.165.000 Dinas Pertanian 0 - - 2.260.515.000 0 104,45 2.040.127.550 104,45 2.340.140.305 104,45 2.624.054.336 104,45 9.575.137.191 Dinas Pangan 12 30.000.000 12 37.957.500 12 12 55.000.000 12 55.000.000 12 55.000.000 12 202.957.500 Dinas Pertanian 0 - 20 500.000.000 30 40 700.000.000 40 800.000.000 40 900.000.000 40 3.401.980.000 Dinas Pertanian 0 - - - 0 0 - 0 - 15 600.000.000 15 600.000.000 132 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Dinas Pertanian 0 - 1 204.036.000 10 21.740.000 10 1.580.000.000 10 1.580.000.000 10 1.580.000.000 10 4.965.776.000 86,59 150.000.000 88 100.000.000 90 92 100.000.000 94 100.000.000 96 100.000.000 96 500.000.000 160 1.264.100.000 160 1.264.100.000 170 180 1.529.661.000 190 1.682.517.000 200 1.850.768.000 900 7.717.556.000 38.000 75.000.000 40.000 100.000.000 43.000 45.000 100.000.000 47.000 100.000.000 50.000 100.000.000 50.000 500.000.000 10 - 10 10 10 10 10 10 - Sekretariat Daerah 0 - 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 5 500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 26 1.700.000.000 0 - 20 1.500.000.000 180 7.000.000.000 20 1.500.000.000 246 11.700.000.000 80 75.000.000 85 100.000.000 90 95 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 500.000.000 Minyak Bumi 1.155.700 1.104.660 1.019.640 1.020.000 1.021.000 1.017.000 5.182.300 Gas Alam 4.907.180 17.061.790 11.358.790 11.500.000 11.900.000 12.000.000 63.820.580 6 100.000.000 6 150.000.000 4 4 200.000.000 4 200.000.000 4 200.000.000 4 950.000.000 1.408.381.044 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 7.400.000 0 - 0 - 4 2 820.000.000 1 820.000.000 1 820.000.000 5 2.994.302.000 0 - 2 242.000.000 3 3 700.000.000 5 700.000.000 5 700.000.000 3 2.342.000.000 0 - 0 - 2 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 1.800.000.000 5 100.000.000 5 200.000.000 5 5 670.000.000 5 670.000.000 5 670.000.000 25 2.210.000.000 0 - 20 200.000.000 10 10 200.000.000 15 200.000.000 15 200.000.000 70 800.000.000 0 - 4 100.000.000 2 2 100.000.000 2 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 0 - 0 - 1 200.000.000 0 - 0 - 0 - 1 200.000.000 Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus) Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Meningkatnya desa swasembada 361.230.000 Pembangunan rumah Gakin (unit) Pemekaran Desa (kajian dan proses) Perubahan status kelurahan menjadi desa 123 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Jumlah Angka partisipasi 550.000.000 387.225.200 2.881.802.500 387.225.200 387.225.200 387.225.200 550.000.000 Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat (Rp) 124 Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan aktif/berkembang 166.915.000 Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar (pasar) 125 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Jumlah PKK aktif yang dibina 1.800.000.000 502.271.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 9.000.000.000 Kelompok binaan PKK Jumlah Kelompok UPPKS 127 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Desa mandiri pangan 630.825.000 Peningkatan luas areal tanaman perkebunan Rakyat (Ha) 128 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai investasi yang diperoleh 464.660.000 481.000.000 315.230.000 2.928.000.000 3.038.000.000 3.171.000.000 9.933.230.000 129 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dokumen data administrasi investasi, realisasi investasi 533.740.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terlaksananya SOP perijinan 2.356.094.000 Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani 310.300.000 Jumlah petani berprestasi 131 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Jumlah petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok) 501.980.000 Tersedianya sarana prasarana pertanian (alsintan) Sekretariat Daerah Rasio elektrifikasi (%) 13 130 Program Peningkatan kesejahteraan petani Perbaikan Nilai Tukar Petani Perusahaan tambang yang aktifProgram pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sekretariat Daerah 134 471.440.000 Produksi komoditas tambang batubara (Metric ton) Produktivitas hasil peternakan 10 Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis 12 Pertumbuhan ekonomi tanpa migas 133 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 135 494.060.000 Rumah tangga sasaran (unit) KK berlistrik PLN dan Non PLN Jumlah PJU -TS jalan lingkungan perdesaan (Unit) Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan Peningkatan PJU pada ruas jalan Pengujian kualitas air dan udara (lokasi) Peningkatan pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan Jumlah tingkat lanjut pengaduan sengketa lingkungan hidup Program pendataan & pengembangan bidang migas Sekretariat Daerah Jumlah pengguna Gas Elpiji (%) 232.880.000 Dana Bagi hasil migas (Barel) Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi Penaatan Hukum Lingkungan (KPHL) 534.302.000 Jumlah perusahaan yang memiliki predikat proper Terbitnya rekomendasi (UKL/UPL, Ijin lingkungan) Dokumen perencanaan emisi gas dan rumah kaca 122 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 11 Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana 14 Lingkungan Hidup Pertumbuhan ekonomi dengan migas 136 Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 8 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 0 - 1 500.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 1 700.000.000 1 3.300.000.000 Dinas Sosial 92 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 30 500.000.000 150 2.500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 25 500.000.000 55 1.500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 15 500.000.000 75 2.500.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 40 1.000.000.000 35 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 30 500.000.000 5 4.000.000.000 35 4.500.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 3 350.000.000 3 350.000.000 3 304.580.000 3 2.500.000.000 20 2.600.000.000 20 3.300.000.000 20 9.054.580.000 Sekretariat Daerah 0 80.325.000 5 139.070.000 5 146.023.500 5 152.977.000 5 159.930.500 5 166.884.000 5 764.885.000 Dinas Pertanian 0 74.000.000 50% 150.000.000 60% - 75% 890.000.000 7 kasus 890.000.000 7 kasus 890.000.000 7 kasus 2.820.000.000 139 Program Rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup 0 137.298.000 100 1.250.000.000 105 2.302.105.000 110 1.150.000.000 0 - 10 50.000.000 110 4.752.105.000 140 Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup 0 366.443.000 2 650.000.000 2 1.245.530.000 2 1.025.000.000 0 - 1 100.000.000 6 3.020.530.000 141 Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 4 125.000.000 4 125.000.000 4 54.430.000 4 250.000.000 4 290.000.000 5 300.000.000 5 1.019.430.000 142 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup 0 - 0 - 15 220.000.000 15 1.250.000.000 0 - 0 - 30 1.470.000.000 Dinas Pertanian 12 308.560.000 12 1.100.000.000 12 472.575.000 12 550.000.000 0 - 20 375.000.000 56 2.497.575.000 Dinas Lingkungan Hidup 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000 Dinas Kebakaran 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 7 200.000.000 5 200.000.000 42 1.000.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 70 - 75 450.000.000 85 500.000.000 90 550.000.000 90 550.000.000 90 550.000.000 90 2.600.000.000 Kesbangpol, BPBD 0 699.515.550 424 913.565.000 0 - 100 1.280.000.000 424 159.000.000 424 1.800.000.000 424 4.152.565.000 145 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 80.000 100.000.000 80.000 100.000.000 90.000 1.171.840.000 100.000 100.000.000 110.000 100.000.000 120.000 100.000.000 120.000 1.571.840.000 - Belum tersedia 1 1.000.000.000 2 3.643.560.000 3 1.700.000.000 3 1.700.000.000 1 2.400.000.000 4 10.443.560.000 0 - 1340 2.600.000.000 0 - 600 1.700.000.000 0 - 0 - 1.340 57.600.000.000 147 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 4 1.000.000.000 4 1.000.000.000 4 1.541.840.000 4 1.000.000.000 4 1.000.000.000 7 3.500.000.000 7 8.041.840.000 148 Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2 2 50.000.000 2 50.420.000 2 50.000.000 2 50.000.000 7 350.000.000 7 550.420.000 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 13 900.000.000 14 SKPD 990.000.000 15 SKPD 10.720.720.000 9 11.792.792.000 17 SKPD 12.972.071.200 74 2.800.000.000 74 39.275.583.200 Sekretariat Daerah 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 5 100.000.000 6 100.000.000 7 700.000.000 7 1.100.000.000 150 Program Pengembangan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 4 100.000.000 4 100.000.000 4 639.090.000 5 100.000.000 6 100.000.000 7 700.000.000 7 1.639.090.000 Dinas Pertanian 0 - 25 710.000.000 30 35 1.066.000.000 9 798.000.000 9 833.000.000 9 3.714.290.000 Dinas Pertanian 0 348.647.450 2 325.000.000 2 2 500.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 10 1.325.000.000 Dinas Pertanian 0 - 3.875.897.500 3 4.359.860.000 3 4.986.126.405 1 4.084.739.046 1 4.193.212.950 3 21.499.835.901 Dinas Pertanian 0 - 0 0 - 0 - 0 10% 500.000.000 10% 700.000.000 10% 1.200.000.000 Sekretariat Daerah 0 - 10 300.000.000 10 300.000.000 4 288.146.000 10 300.000.000 10 300.000.000 10 1.488.146.000 153 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Dinas Pertanian 0 - 356.693 887.897.000 365.500 310.570.000 375.222 941.170.820 375.222 967.807.730 375.222 994.444.640 394.277 4.101.890.190 154 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Dinas Pertanian 1 - 15 566.450.000 17 400.000.000 18 685.404.500 5 500.000.000 5 500.000.000 22 2.651.854.500 0 - 60 50.000.000 70 70 60.000.000 70 60.000.000 70 60.000.000 70 835.660.000 0 - 1 2.529.000.000 1 1 3.500.000.000 1 3.500.000.000 1 4.000.000.000 5 13.529.000.000 0 - 9.367,44 1.412.000.000 9.835,81 9.327,60 1.406.000.000 10.843,99 1.635.000.000 11.386,18 1.717.000.000 11.386 6.170.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 - 502,65 90.000.000 512,70 321.320.000 522,9 250.000.000 533,4 300.000.000 544,1 300.000.000 544,1 1.261.320.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 - 0 - 0 - 1 1.000.000.000 0 - 0 - 1 1.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Mempertahankan adipura Pembinaan dan peningkatan jumlah personil SAR, Tagana, dan Damkar (orang) : Tagana BPBD Damkar SAR 137 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran DPKP Jumlah petugas yang mengikuti diklat pemadam kebakaran Tersedianya perlengkapan penanggulangan Kebakaran (unit) 15 Energi baru terbarukan 138 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah sekolah adiwiyata Jumlah rekomendasi penertiban perusahaan pertambangan yang tidak tertib secara dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan Prosentasi tertanganinya gangguan usaha perkebunan (Jumlah kasus yang tertangani berbanding kasus yang terjadi) Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) / penurunan lahan kritis (%) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan (kelompok) Tersedianya dokumen Lingkungan Hidup Daerah Luas Konservasi Mangrove (Ha) 143 Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan Operasional sarana dan prasarana (bulan) terkait penurunan titik api kebakaran lahan dan kebun Dokumen kajian pengendalian kerusakan hutan dan lahan Penanggulangan bencana kebakaran di hutan dan lahan 144 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Prosentase penanganan penanggulangan bencana Tersedianya perlengkapan penanggulangan bencana Jumlah Kunjungan Wisata 146 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Obyek wisata yang dikembangkan Terbangunnya jembatan titian mangrove (m) 307.290.000 Komoditas perkebunan yang memenuhi standar harga minimum Jumlah kerjasama dengan media Jumlah lembaga komunikasi yang dibina 149 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Pelayanan pemerintahan berbasis e- gov (SKPD) Penyebarluasan informasi Tersedianya pupuk (jenis) Peningkatan produksi tanaman perkebunan Jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan Peningkatan populasi ternak Jumlah kemitraan yang terbangun 151 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu 155 Program pengembangan budidaya perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemanfaat Kolam terpal (orang) 605.660.000 Terbangunnya balai benih ikan Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau (Ha) Terbangunnya kawasan minapolitan 12 Peningkatan Ketahanan Pangan 16 Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%) 156 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 152 Program peningkatan produksi pertanian 9 Nilai Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggungjawab Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2012/2013) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Keterangan 1 2 3 5 4.343 300.000.000 4.769,42 900.000.000 4.912,5 5.059,87 1.400.000.000 5.211,67 1.500.000.000 5.368,02 1.600.000.000 5.368,02 8.853.603.900 20 200.000.000 25 200.000.000 30 35 200.000.000 40 200.000.000 45 200.000.000 45 800.000.000 0 - 0 - 0 - 1 350.000.000 1 375.000.000 1 400.000.000 1 1.125.000.000 158 Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Dinas Kelautan dan Perikanan 0 - 40 200.000.000 40 21.280.000 40 200.000.000 0 - 0 - 40 421.280.000 5 100.000.000 5 200.000.000 5 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 800.000.000 0 - 35 188.750.000 40 50 208.000.000 60 218.500.000 60 229.000.000 60 844.250.000 160 Program Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan 0 - 2 200.000.000 2 - 2 200.000.000 0 - 0 - 2 400.000.000 161 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan 5 - 5 200.000.000 6 134.250.000 6 275.000.000 7 300.000.000 7 325.000.000 7 1.234.250.000 162 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 7 65.000.000 10 100.000.000 12 130.100.000 14 200.000.000 16 250.000.000 18 300.000.000 18 980.100.000 163 Program peningkatan kapasitas aparatur teknis petani/nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 525.000.000 10 525.000.000 164 Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan Dinas Pangan dan Dinas Pertanian 140 100.000.000 40 100.000.000 40 - 40 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 40 550.000.000 165 Program Peningkatan kesejahteraan petani Dinas Pertanian 2 700.000.000 200 875.000.000 50 1.046.414.500 50 300.000.000 50 300.000.000 50 300.000.000 400 2.821.414.500 166 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Dinas Pangan dan Dinas Pertanian 1 : 3 150.000.000 1:3 150.000.000 1:3 2.292.920.000 1:3 150.000.000 1:3 150.000.000 1:3 150.000.000 0 2.892.920.000 Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian Dinas Pertanian 0 - 0 - 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 150.000.000 Dinas Pangan 0 - 6 50.000.000 6 81.010.000 6 75.000.000 6 75.000.000 6 100.000.000 6 381.010.000 508.926.771.805 1.172.654.973.299 1.038.753.765.700 671.827.243.759 492.036.993.775 3.884.199.748.338 Kolom 18 : Tidak selalu merupakan total atau komulatif dari target setiap tahunnya, karena menyesuaikan dengan target akhir perencanaan dan gambaran pelaksanaan tiap tahunnya. sebagai contoh: indikator APK yang setiap tahunnya sebesar 95, artinya tidak lantas di akhir tahun perencanaan menjadi 95 dikali 5 tahun, karena memang target APK tiap tahunnya adalah 95
1.Indikator APK yang setiap tahunnya sebesar 95, artinya tidak lantas di akhir tahun perencanaan menjadi 95 dikali 5 tahun, karena memang target APK tiap tahunnya adalah 95
2.Jumlah pengusaha muda, diakhir tahun perencanaan menjadi 121, karena pembinaan untuk kecakapan berwirausaha dilakukan secara bertahap selama 4 tahun 157 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 3.453.603.900 Jumlah kelompok yang dibina Pembangunan TPI Peningkatan sosialisasi peraturan dan peningkatan pelayanan perizinan perikanan dan kelautan (orang) 159 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan - Jumlah petani/nelayan terlatih Peningkatan kesadaran masyarakat maritim (kelompok) Pembinaan Pokmawas Jumlah jenis olahan hasil perikanan Meningkatnya kualitas petugas teknis/penyuluh Peningkatan kapasitas penyuluh/Peningkatan sumber daya penyuluh Jumlah petani terlatih dalam budidaya pertanian Rasio penyuluh terhadap desa 167 Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian Jumlah ragam menu makanan baru Keterangan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 IX- 1 Program transisi adalah program yang akan dilakukan pada masa berakhirnya RPJM 2008-2013 dan akan masuk pada RPJM 2013-2018. Dasar yang dipakai untuk penyusunan program adalah Kerangka RPJM 2013-2018. Kerangka RPJM 2013-2018 dapat dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD 2014. Program transisi sebagai rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir. Program transisi ini digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (governance) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab. PPU Tahun 2013-2018 IX-2 9.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 yang telah disusun ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparansi, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman bagi penyusunan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.
1.Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara serta masyarakat termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
2.Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, trategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
3.Setiap SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dengan Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab.PPU Tahun 2013-2018 IX- 3
4.Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.
5.Konsepsi diskripsi program utama dan program penunjang maupun kegiatan pokok serta kegiatan penunjang tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika berpikir tentang pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 ke dalam pelaksanaan dokumen Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi, agar terjaga keterpaduan dan kesinambungan antara 2 Dokumen Perencanaan diatas dengan cara membangun/menyusun mekanisme kontrol berupa Memoranda Anggaran Kegiatan (MAK). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. PPU Tahun 2003-2018 X-1 Dalam mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang sejahtera, berkualitas mandiri dalam kehidupan damai, berkeadilan dan agamis” maka perlu didukung oleh (1) Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan Imtaq (2) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN (3) Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah (4) Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan (5) Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, maka dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan akan membawa masyarakat yang mandiri dan sejahtera sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih periode 2013-2018. BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd YUSRAN ASPAR