DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pelestarian, Perlindungan, Lembaga Adat Paser, Hubungan Kerja, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Paser yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap dilestarikan dan dilindungi;
c.bahwa untuk melestarikan dan melindungi adat istiadat paser diperlukan landasan hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Perlindungan Adat Paser; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN ADAT PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi pada setiap jenjang organisasi lembaga adat.
9.Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10.Majelis Besar Lembaga Adat Paser atau sebutan lainnya adalah wadah para sesepuh adat, ketua adat, kepala adat, dan cendikiawan sebagai pengayom adat paser yang berkedudukan di Tana Paser.
11.Lembaga Adat Paser Wilayah Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah Lembaga Adat Paser yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12.Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
13.Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
14.Pengembangan adalah upaya berencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi.

Pasal 2

Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser bermaksud untuk:

a.mendukung dan memelihara budaya daerah;
b.menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan;
c.mewujudkan kelestarian budaya dan Adat istiadat Paser baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
d.mewujud kanterciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif.

Pasal 3

Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelestarian dan perlindungan adat Paser.
b.memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
c.mendukung danmendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa.
d.mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
1. 1.meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
2. 2.meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

BAB II

PELESTARIAN

Pasal 4

(1)Pelestarian Adat Paser dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Sesepuh Adat dan masyarakat.
(2)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan, antara lain:
  1. 1.Seni dan kebudayaan masyarakat Paser;
  2. 2.Permainan/Olahraga Tradisional
  3. 3.Alat Musik Tradisional;
  4. 4.Alat Tradisional;
  5. 5.Makanan Tradisional;
  6. 6.Rumah Adat;
  7. 7.Kebudayaan;
  8. 8.Tumbuhan Paser;
  9. 9.Penamaan Gedung Pemerintahan Daerah, Fasilitas Umum dan Nama Jalan berdasarkan Khasanah Budaya Paser;
  10. 10.Hukum Adat;
  11. 11.Situs Cagar Budaya dan Kuburan Raja;
  12. 12.Goa bersejarah;
  13. 13.Desa Budaya;
  14. 14.Musium Paser; dan
  15. 15.Kuta’ tempat Rumah Dinas Bupati berdasarkan khasanah Budaya Paser;
2. b.penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
3. c.penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
4. d.penyelenggaraan kegiatan tahunan adat Paser Nondoi;
5. e.penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival buen dan kegiatan lainnya;
6. f.penerapan Bahasa Paser yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal pada pendidikan sekolah dasar;
7. g.penerapan Kesenian Paser sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan sekolah dasar.
(3)Hasil Inventarisasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan Lembaga Adat Paser.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka melindungi adat Paser dan keberadaan Lembaga Adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Paser sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
(2)Untuk memelihara kekayaan lembaga adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
(3)Dalam melakukan perlindungan terhadap adat Paser harus mendorong terciptanya:
1. a.sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat;
2. b.keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
3. c.Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

BAB IV

LEMBAGA ADAT PASER

Pasal 6

Lembaga Adat Paser berkedudukan di:

a.Ibu Kota Kabupaten;
b.Ibu Kota Kecamatan;
c.Kelurahan/Desa.

Pasal 7

Lembaga Adat Paser bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Lembaga Adat Paser berfungsi untuk:

a.menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
b.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Adat;
c.memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif untuk memperkaya budaya daerah;
d.memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
e.menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Kepala Adat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Lembaga Adat Paser mempunyai hak mempertahankan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser.

Pasal 10

Lembaga Adat Paser berwenang:

a.mewakili masyarakat Paser keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat Paser;
b.menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
c.mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…