DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Pasal 1, Pasal 3, Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, Pasal 6A, diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 8, ,Pasal 9. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, diantara Bab VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA, Pasal 21A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dalam menjalankan usahanya, perlu melakukan perubahan ketentuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6.Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah
9.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Benuo Taka.
(2)Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
(3)Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasak 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dengan Perubahaan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, izin operasi dan izin lainnya seluruh atribut serta visi dan misi atas nama Perusahaan Daerah Benuo Taka wajib dibaca sebagai atas nama Perumda Benuo Taka.

4.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut: BAB IVA SUMBER MODAL

Pasal 6A

Sumber modal BUMD terdiri atas:

a.penyertaan modal Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.
1. 5.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Penambahan Modal kepada Perumda Benuo Taka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penambahan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Benuo Taka.
(4)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

ORGAN PERUMDA BENUO TAKA

Pasal 8

Organ Perumda Benuo Taka terdiri atas:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas diangkat dengan keputusan Bupati.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan professional sesuai dengan bidang usaha Perumda Benuo Taka.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memiliki pengetahuan manajemen Perumda Benuo Taka;
3. c.bertempat tinggal di tempat kedudukan Perumda Benuo Taka;
4. d.tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan daerah dan/atau Negara;
5. e.lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan profesional yang ditunjuk oleh Bupati;
6. f.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
7. g.tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 10

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua merangkap anggota, serta seorang Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 11

(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Pengangkatan Dewan Pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila:
1. a.mampu mengawasi Perumda Benuo Taka sesuai dengan program kerja;
2. b.mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perumda Benuo Taka mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
3. c.mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Pasal 12

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas:
1. a.mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka;
2. b.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
3. c.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
4. d.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Benuo Taka;
5. e.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
6. f.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
7. g.memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda Benuo Taka.
(2)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…