DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di Daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pemanfaatan Ekowisata diselenggarakan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan kekayaan pengusahaannya. (2) Pemanfaatan hanya dilakukan untuk kegiatan: a. Ekowisata; b. penelitian; c. pengamanan lokasi Ekowisata; dan d. lain berhubungan dengan Ekowisata yang tidak bertentangan dengan pelestarian alam. Pengelolaan ekowisata alam yang bersifat komersil wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan Ekowisata kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan Ekowisata. Pendanaan dalam pengembangan Ekowisata bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata alam Kabupaten Penajam Paser Utara secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan;
c.bahwa Kabupaten Panajem Paser Utara membutuhkan regulasi yang mengatur upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berbasis kepariwisataan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekowisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKOWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di Daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Ekowisata Alam di Daerah meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pengembangan Ekowisata;
c.usaha pariwisata;
d.destinasi Ekowisata;
e.hak, kewajiban dan larangan;
f.badan promosi pariwisata daerah;
g.pemanfaatan Ekowisata;
h.pendanaan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan Ekowisata di Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN EKOWISATA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekowisata dilakukan melalui;

a.perencanaan;
b.pemanfaatan; dan
c.pengendalian.

Pasal 5

(1)Ekowisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen sebagai berikut:
1. a.atraksi Wisata;
2. b.akomodasi Wisata; dan
3. c.fasilitas Wisata.
(2)Komponen wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau beberapa yang ditetapkan sebagai wilayah Ekowisata.

Pasal 6

(1)Ekowisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan oleh Bupati.
(2)Penetapan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

Jenis-jenis Ekowisata Daerah antara lain:

a.Ekowisata bahari;
b.Ekowisata hutan;
c.Ekowisata pegunungan; dan/atau
d.Ekowisata karst.

BAB V

DESTINASI EKOWISATA

Pasal 8

Destinasi Ekowisata ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:

a.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal;
b.memiliki potensi pasar dalam skala lokal, nasional, dan internasional;
c.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
d.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
e.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
f.memiliki kekhususan dari wilayah; dan
g.memiliki potensi trend Daya Tarik Wisata masa depan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Dalam perlindungan Ekowista masyarakat berhak:

a.memperoleh kenikmatan keindahan dan kenyaman sebagai tempat berwisata;
b.memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan Ekowisata; dan
c.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Ekowisata.

Pasal 10

Dalam perlindungan Ekowisata masyarakat berkewajiban untuk:

a.memelihara fungsi Ekowisata, ikut serta memelihara dan menjaga kawasan Ekowisata dari gangguan dan perusakan oleh orang yang tidak bertanggung- jawab;
b.menjaga aset pengelolaan ekowisata alam seperti tanda larangan/pengumuman, pos jaga, dan aset lainnya; dan
c.membantu Pemerintah Daerah dalam mengamankan Ekowisata dari kegiatan penebangan liar, pengubahan fungsi Ekowisata, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya pengaman sekitar wilayah Ekowisata.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…