DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, TJSL, Pengelolaan TJSL, Forum TJSL, Penghargaan, Pengawasan, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
c.bahwa ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kewajiban perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8.Dana TJSL adalah dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang dikelola oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan program TJSL.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

(1)Pengelolaan TJSl bermaksud untuk:
1. a.menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah; dan
2. b.mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraaan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah.
(2)Pengelolaan TJSL bertujuan agar badan usaha yang berdomisili dan atau melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Daerah baik sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau pusat wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.TJSL;
b.Pengelolaan TJSL;
c.Forum TJSL;
d.Penghargaan;
e.Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi;
f.Ketentuan Peralihan; dan
g.Ketentuan Penutup.

BAB III

TJSL

Pasal 4

(1)Setiap penanam modal atau perusahaan berkewajiban melaksanakan TJSL.
(2)Dalam melaksanakan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib:
1. a.meyusunan, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip TJSL dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
3. c.membuat kebijakan TJSL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
4. d.setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif.
(3)Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjalankan usahanya di Daerah.
(4)Penanam modal atau Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. d.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 5

(1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL.
(2)Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melaksanakan TJSL.
(3)TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(4)Perusahaan yang bukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewajiban melaksanakan TJSL.
(5)Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)BUMN yang menjalankan usaha di Daerah dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
(2)BUMN yang menjalankan usaha di Daerah dapat melaksanakan TJSL dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
(3)BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat melaksanakan TJSL.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSL oleh BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Program TJSL meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 8

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan
3. c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 9

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 10

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf c dapat berupa:
1. a.hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
2. b.penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
3. c.beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
4. d.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
5. e.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
6. f.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012