DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka keikutsertaan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kepemilikan saham pada wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui mekanisme Participating Interest diperlukan suatu badan usaha milik daerah yang khusus mengelola Participating Interest;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENAJAM BENUO TAKA ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6.Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi yang selanjutnya disebut Perumda Penajam Benuo Taka Energi adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
8.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak gas bumi.
9.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
10.Participating Interest 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
11.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
12.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
13.Direksi adalah Direksi Perumda Penajam Benuo Taka Energi.

Pasal 2

Pembentukan Perumda Penajam Benuo Taka Energi dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan PI atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pengelola pada Wilayah Kerja.

Pasal 3

Pembentukan Perumda Penajam Benuo Taka Energi bertujuan untuk:

a.mewakili Pemerintah Daerah untuk menerima saham melalui Participating Interest pengelolaan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi di Wilayah Kerja;
b.meningkatkan peran Daerah dalam kegiatan berbasis Minyak Bumi dan Gas Bumi melalui proses transfer pengetahuan manajemen pengelolaan saham Daerah pada kegiatan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
(2)Perumda Penajam Benuo Taka Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Perumda Penajam Benuo Taka Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Penajam.
(2)Perumda Penajam Benuo Taka Energi dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di luar Penajam sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Perumda Penajam Benuo Taka Energi memiliki kegiatan usaha pengelolaan hasil PI 10% pada beberapa Wilayah Kerja (WK) di Daerah.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Penajam Benuo Taka Energi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.0000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
(4)Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan modal dasar atau penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam waktu yang tidak terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan Perumda Penajam Benuo Taka Energi dan kemampuan keuangan Daerah.
(7)Penambahan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.

BAB VI

ORGAN

Pasal 8

Organ Perumda Penajam Benuo Taka Energi terdiri atas:

a.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Penajam Benuo Taka Energi;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Penajam Benuo Taka Energi dalam hal dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Penajam Benuo Taka Energi; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Penajam Benuo Taka Energi secara melawan hukum.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati melalui proses seleksi.
(2)Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.wawancara akhir.
(3)Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur independen dan unsur lainnya.
(5)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perumda Penajam Benuo Taka Energi.
(6)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
3. c.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. d.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
5. e.berijazah paling rendah Strata Satu (S1);
6. f.berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
7. g.tidak pernah dinyatakan pailit;
8. h.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
9. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana;
10. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
11. k.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; dan
12. l.dinyatakan lulus seleksi.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017