DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pengadaan Cadangan Pangan; Pengelolaan Cadangan Pangan; Penyaluran Cadangan Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tanr,bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Mengingat PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEI{YELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH _n _
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 227, Tesl'},ahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 6O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMEzuNTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penqjam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi urusal pangan.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengoiahal dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
6.Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara tepat untuk keperluan konsumsi malrpun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
7.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8.Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas memverifikasi masyarakat penerima bantuan dan menyalurkan Cadangal Pangan.
9.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/ atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengakami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari- hari.
10.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyaratat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupar masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta. benda, dan dampak psikologis.
12.Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
13.Rawan Pangan Kronis adalah keadaan Rawan Pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkal oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat miskin.
14.Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan $n. -J-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.meningkatlan penyediaan dan akses serta memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk; dan
b.melindungi petani/produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang hari besar keagamaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk;
b.memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam dan/ atau mengahadapi Keadaan Darurat; dan
c.meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca benczrna, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk; dan
b.Keadaan Darurat tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengadaan Cadangan Pangan;
b.pengelolaan Cadangan Pangan;
c.penyaluran Cadangan Pangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pengawasan dan pelaporan; dan
f.pembiayaal.

BAB II

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1)pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras, diperoleh ' ' melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
(2)Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualitas dengan ketentuan meliPuti:
1. a.medium dengan kadar air paling banyak 14 o/o (err.;pal belas persen);
2. b.butir patah paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen);
3. c.kadar menir paling banyak 2"h (dlua persen); d.kandungansosohpalingsedikitg5%(sembilanpuluhlimapersen);dan
4. e.dikemas dalam karung plastik ukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima Puluh kilogram).
(3)Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(4)Pelaksanaan pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(1)Pengelolaan Cadangan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh

(2)pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ' ' ^y.i1f 1 dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.
(3)Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerjasama antar daerah'
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggunglawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(5)Dalam melaksanakan tanggungiawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Perangkat Daerah dapat bekerjasarna dengan BUMN, PERUMDA, BUMDes dan/ atau Badan Hukum di bidang pangan'

Pasal 8

(l) Dafam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.

(2)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BUMN, PERUMDA, BUMDesa atau badan hukum di bidang pangan bertanggungiawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah karena bahan pangan beras mudah rusak.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengelola beras tersebut agar kuantitas dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga dengan baik. (a) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 9

kmbaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.memiliki gudang penyimpanan yang standar;
b.memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaal Cadangan Pangan;
c.memenuhi standar pengamanan kualitas pangal; dan
d.lokasi gudang bebas dari banjir dan/ atau potensi bencana alam.

Pasal 10

Tata cara penganggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah. Bagran Keempat Sisa Cadangan Pangan

Pasal 11

Da.lam hal terdapat sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a.sisa Cadangan Pangan yang belum didistribusikan menjadi Cadangan Pangan tahun berikutnya; dan
b.Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan Cadangan Pangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…