DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah; 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 5. Pengelolaan Perpustakaan; 6. Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat; 7. Penghargaan; 8. Pembinaan; 9. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpu stakaan di Daerah;

d.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah ;
e.melestarikan Naskah Kuno milik Daerah; dan
f.mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di Daerah untuk dile starikan dan didayagunakan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewaj iban untuk:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustaliaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
d.menggalalkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
f.menyediakan tenaga Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; dan
g.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustalaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagan Kesatu Hat<

Pasal 8

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk:
1. a.memperoleh iayanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasiiitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan / atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawas€rn dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat Penyandang Disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasar€rna Perpustakaan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban :

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaErn nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi selumh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan. Umum Pasal l0 Pengelolaan Perpustakaan, terdiri atas:
a.perencanaan;
b.jenis, pembentukan, dan penyelenggaraan;
c.pelaksanaan; dan
d.pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

(1)Dinas menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

BAB V

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Bagran Kesatu

Pasal 12

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
c.PerpustakaanKhusus.

Pasal 13

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, sudut baca, dan/atau sebutan lain yang sejenis dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 14

(1)Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit:
1. a.memiiiki koleksi perpustakaan;
2. b.memiliki Tenaga Perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
4. d.memiliki sumber pendanaan; dan
5. e.memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional. (21 Untuk membentuk Taman Bacaan, sudut baca dan/ atau sebutan lain yang sejenis paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut :
6. a.memiliki koleksi buku;
7. b.memiliki sarana dan prasarana; dan
8. c.memiliki penanggung jawab.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum betanggungjawab menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau sudut baca.

Pasal 16

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a.Perpustakaan kabupaten;
b.Perpustakaan kecamatan;
c.Perpustakaan kelurahan/desa;
d.Perpustakaan Masyarakat;
e.Perpustakaan keluarga; dan
f.Perpustakaan pribadi.

Pasal 17

Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa,/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap. Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan Digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(1)(2t f3l
(4)(s)
(1)lrl
(3)
(4)-10
(5)Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6)Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (71 Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 19

Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemtrstaka di lingkungannya.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…