DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 14);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan ................. Rp 1.606.774.948.876,21
b.Belanja dan Transfer ...... Rp 1.559.379.590.168,24 Surplus ........................ Rp 47.395.358.707,97
c.Pembiayaan ................ - Penerimaan ............. Rp 84.976.526.830,15 - Pengeluaran ............ (Rp 39.179.505.888,00) Pembiayaan Netto.......... Rp 45.797.020.942,15 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 93.192.379.650,12

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 42.990.993.179,79 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan Rp 1.649.765.942.056,00
2. 2.Realisasi Rp 1.606.774.948.876,21 Selisih Rp 42.990.993.179,79
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 129.558.906.044,76 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja dan transfer Rp 1.688.938.496.213,00
2. 2.Realisasi Rp 1.559.379.590.168,24 Selisih Rp 129.558.906.044,76
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp8.222.804.550,97) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/(defisit) (Rp 39.172.554.157,00)
2. 2.Realisasi Rp 47.395.358.707,97 Selisih (Rp 8.222.804.550,97)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.702.172.299,85 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 87.678.699.130,00
2. 2.Realisasi Rp 84.976.526.830,15 Selisih Rp 2.702.172.299,85
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp9.326.639.085,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 48.506.144.973,00
2. 2.Realisasi Rp 39.179.505.888,00 Selisih Rp 9.326.639.085,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 56.989.224.114,15
b.Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Rp Tahun Berjalan (Rp 56.989.224.114,15)
c.Subtotal Rp -
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 93.192.379.650,12
e.Subtotal Rp 93.192.379.650,12
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp -
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 93.192.379.650,12
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp6.624.466.785,15) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan netto Rp 39.172.554.157,00
2. 2.Realisasi Rp 45.797.020.942,15 Selisih (Rp 6.624.466.785,15)

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp 1.441.742.204.446,56
b.Beban Operasi dan Transfer Rp 1.191.739.497.325,11
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp 250.002.707.121,45
d.Surplus Non Opersional Rp -
e.Defisit Non Opersional Rp -
f.Surplus/Defisit Dari Non Operasional Rp -
g.Pendapatan Luar Biasa Rp -
h.Beban Luar Biasa Rp -
i.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp -
j.Surplus/Defisit-LO Rp 250.002.707.121,45

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 3.731.030.130.033,22
b.Surplus/Defisit – LO Rp 250.002.707.121,45
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp 35.495.581.378,21
d.Ekuitas Akhir Rp 4.016.528.418.532,88

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 4.445.517.313.599,55
b.Jumlah Kewajiban Rp 428.988.895.066,67
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.016.528.418.532,88

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 597.518.607.624,98
b.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 553.169.583.691,01)
c.Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp 8.192.203.172,00)
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 20.934.850,00
e.Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi Rp 56.968.289.264,15 dan Bosnas
f.Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi Rp 93.146.044.876,12 dan BLUD
g.Saldo Akhir Kas Dana Non Kapitasi Rp 46.334.774,00
h.Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
i.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
j.Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp 172.773.612,00
k.Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp 93.365.153.262,12

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L)
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…