DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Perlindungan dan Pelestarian Pemerintah Daerah; Peran Paguyuban dan Suku; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Pemerintah Daerah; Pengawasan Pemerintah Daerah; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yarrg hidup rukun dan damai, dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan oleh negara;
b.bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah otonomi yang memiliki penduduk beragam suku, budaya yang perlu dilindungi, dihormati, dijaga dan dilestarikan berdasarkan asas persatuan Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Paguyuban Suku dan Budaya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a182l;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Z Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Pemajuan Kebudayaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO4, Tambah an l*r;:baran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Peratr.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 20O6 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAGUYUBAN SUKU DAN BUDAYA.

BAB I

KBTENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Paguyuban suku dan budaya dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Paguyuban suku dan Budaya dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

a.asas toleransi, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
b.asas keberagaman, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agarna, dan kepercayaan.
c.asas partisipatif, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dal kearifan lokal.
d.asas manfaat, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat;
e.asas keberlanjutan, adalah bahwa Paguyrban suku dan Budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
f.asas kebebasan berekpresi, adalah bahwa upaya Paguyuban suku dan Budaya menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
g.asas keterpaduan, adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. -4
h.asas kesederajatan, adalah bahwa Pagulrrban suku dan Budaya menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam; dan
i.asas gotong royong, adalah bahwa Paguyuban suku dan Budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 4

Paguyuban suku dan budaya bertujuan:

a.Mengembangkan nilai-nilai luhur suku dan budaya bangsa di daerah;
b.Memperkaya keragaman suku darr budaya di daerah dengan memperhatikan kearifan lokal dan kebhinekaan.
c.Memperteguh persatuan bangsa di daerah;
d.Mencerdaskan kehidupan masyarakat di daerah;
e.Meningkatkan citra daerah;
f.Mewujudkan masyarakat madani;
g.Mensejahterakan masyarakat di daerah;
h.Melestarikan warisan suku dan budaya.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1J Pemerintah daerah berwenang dan berkewajiban melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap suku dan budaya di daerah. (2J Dalam melaksanalan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:

a.melakukal pendataan suku dan budaya yang ada di daerah.
b.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
c.mengembangkan suku dan budaya yang ada di daerah sebagai sarana potensi pariwisata di daerah.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan perlindungan Pelestarian terhadap semua suku dan budaya yang ada di daerah. dan

Pasal 7

Dalam rangka perlaksanaan perlindungan dan Pelestarian terhadap suku dan budaya di daerah, Pemerinta,h Daerah memfasilitasi:

a.pembentukan Komite Seni Budaya Nusantara Daerah (KSBND).
b.pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
c.penyediaan lokasi dan pembangunan pusat paguyuban suku dan budaya.

Pasal 8

(1)Pusat paguyuban suku darr budaya sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c berfungsi sebagai:
1. a.Pusat Lokasi Rumah Adat budaya dan suku, dan Gedung Pusat Kesenian Terpadu Suku dan Budaya dan sarErna Prasarananya termasuk Kesekretariatan Paguyuban budaya dan suku;
2. b.Pusat kegiatan pemajuan budaya dan suku;
3. c.Pusat kegiatan keberagaman antar suku dan budaya dalam kerangka interaksi, toleransi, gotong royong dan kebhinekaal;
4. d.Pusat pembinaan mutu Sumber Daya Martusia kebudayaan, kelembagaan suku dan budaya;
5. e.Pusat semarak paguyrrban suku dan budaya;
6. f.Pusat informasi dan promosi budaya dan suku sebagai sarana promosi wisata daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat paguyuban suku dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN PAGUYUBAN DAN SUKU

Pasal 9

(1)Paguyuban Suku dan Budaya berperan serta dalam kegiatan pelestarian budaya dal suku di daerah.
(2)Peran Paguyuban Suku dan Budaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peran-peran lain yang bersifat konstruktif dalam upaya:
1. a.pengembangan, pelesteraian dan peningkatan Paguyuban Suku dan Budaya di daerah;
2. b.mempererat dan memperkuat hubungan antar suku dan budaya yang hidup rukun dan damai, yang dilindungi, dihormati, dijaga dan dile starikan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.mendukung dan/atau ikut serta mensukseskan upaya Pemerintah Daerah dalam kegiatan pelestarian budaya dan suku di daerah berdasarkan kebhinekaan dan asas persatuan Indonesia; dan
4. d.memelihara sarana dan prasarana Paguyuban Suku dan Budaya.

BAB V

PERAN SERIA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguy'uban Suku dan Budaya.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud kegiatan, bantuan pendanaan, usul dan pemikiran yang bersifat membangun.
(3)Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk peran-peran lain yang bersifat konstruktif dalam upaya pengembangan, pelesteraian dan peningkatan Paguyuban Suku dan Budaya di daerah.

BAB VI

PEMBINAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

[1J Pemerintah daerah bertanggungiawab melakukan pembinaan terhadap paguyuban suku dan budaya yang ada dan berkembang di daerah. {2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksalakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…