DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Penyelenggaraan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 5. Penyelenggaraan Pemberdayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 6. Pendanaan dan Pembiayaan; 7. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat; 8. Kerja Sama; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran serta Petambak Garam; Pasa,l 18 ayat (6) Llndang-tlndang Dasar Negara- Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O01 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 4182); Mengingat b. 1. 2. :a. 4. 5.

3.U ndang- U ndang Nomor 31 Tahun 2OtJ4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20O6 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dal Pulau-Pulau Kecil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 5037); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undalg- Undang Nomor 27 Tahun 2O07 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kdi diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL6 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 587O) sebagarmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 766, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); 6. 7. 8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 terrtang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaal Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor l8/Permen-KP l2OL6 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP /2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 13); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor S8/PERMEN-KP / 2O2O tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELq,YAN, PEMBUDI DAYA IKAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SERTA PETAMBAK GARAM. 10. 11. t2. 13. 14. 15. Menetapkal tsAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerinta-han daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan dan usaha pergar€rman.
4.Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan dan usaha pergaraman secara baik.
5.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariann5ra melakukan penangkapan ikan.
6.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
7.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
8.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
9.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayalan dan dilakukan dengan alat dan cara 1'ang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menang€rni, mengolah, dan/ atau mengawe tkannya. 10. 11. t2. 13. 14. 15. 16. L7. 18. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilalsanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
20.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. 19. 2t. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Kelembagaan ada-lah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam risiko Usaha Pergaraman. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank. 22. 23. 25. 26. 24. 27. 28.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanj utan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berfujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang diburuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta menglratkan Kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, juga mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d.menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usa-ha;
e.melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
f.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya Ikan, dan petambak garam meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pendanaan dan pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.partisipasi masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan dan pengelolaan Pergaraman;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan telorologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teloris dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
9. i.jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 berlaku untuk nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harns memuat strategi dan kebijakan.
(2)Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.strategi dan kebljakan perlindungan; dan
2. b.strategi dan kebiiakan pemberdayaan.

Pasal 7

(1)Strategi dan kebijakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penyediaal prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, pengolahan dan pemasaran dan Petambak Garam;
2. b.jaminan kepastian usaha;
3. c.jaminan risiko Penangkapan lkan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman;
4. d.kemudahan memperoleh izin;
5. e.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
6. f.fasilitas dan bantuan hukum. (21 Strategi dan kebijakan pemberdayaan sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 6 ayat (21 huruf b dilakukan melalui:
7. a.pendidikan dan pelatihan;
8. b.penyuluhan dan pendampingan;
9. c.kemitraan usaha;
10. d.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
11. e.penguatan Kelembagaan.

BAB IV

PEI.IYELENGGARAAN PERLINDUNGAN NEI,AYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan Petambak Garam. (21 Tanggungiawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Dapat menyediakan prasarana dan sarana usaha b"gr Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
2. b.jaminan kepastian usaha;
3. c.jaminaa resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan usaha pergaraman;
4. d.kemudahan memperoleh izin;
5. e.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
6. f.fasilitasi dalam bantuan hukum.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyediakan prasarana dan sarana usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
(2)Prasarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prasarana Penangkapan Ikan;
2. b.prasarana Pembudidayaan Ikan;
3. c.prasarana pengolahan dan pemasaran; dan
4. d.prasarana usaha pergaraman.
(3)Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memuat:
1. a.stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk Nelayan;
2. b.pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikal;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara;
5. e.jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/ atau pembekuan.
(4)Prasarana Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal meliputi:
1. a.lahan dan air;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk Pembudidaya Ikan;
3. c.saiuran pengairan;
4. d.jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
5. e.instalasi penanganan limbah;
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/ atau pembekuan; dan
7. g.jafan produksi.
(5)Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal meliputi:
1. a.tempat pengolahan Ikan;
2. b.tempat penjualan hasil Perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah.
(6)Prasarana usaha Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayai (1) minimal meliputi:
1. a.lahan;
2. b.saluran pengairan;
3. c.jalan produksi;
4. d.tempat penyimpanan Garam; dan
5. e.kolam penampungan air.

Pasal 10

(1)Sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.sarana Penangkapan Ikan;
2. b.sarana Pembudidayaan Ikan;
3. c.sarana pengoiahan dan pemasaran; dan
4. d.sarana petambak garam.
(2)Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
1. a.kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap lkan, dan laik simpan Ikan;
2. b.alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan;
3. c.bahan bakar min-vak dan sumber energi lainnva; dan
4. d.air bersih dan es.
(3)Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
1. a.Induk, benih dan bibit;
2. b.pakan;
3. c.obat Ikan;
4. d.geoisolator;
5. e.air bersih;
6. f.laboratorium kesehatan Ikan;
7. g.pupuk;
8. h.alat pemanen;
9. i.kapal pengangkut Ikan hidup;
10. j.bahan bakar minyak dan energi lainnya;
11. k.pompa air;
12. i.kincir; dan
13. m.keramba jaring apung.
(4)sarana pengolahan dan pemasars, s.lagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memuat:
1. a.peralatan penampungan Ikan hidup;
2. b.peralatan penanganan Ikan;
3. c.peralatan pengolahan hasil perikanan;
4. d.peralatan rantai dingin;
5. e.peralatan pemasaran hasil Perikanan;
6. f.alat angkut berpendingin;
7. g.es dan/atau Garam; dan
8. h.kemasan produk dan/ atau peralatan pengemasan.
(5)Sarana usaha bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
1. a.bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
2. b.pompa air;
3. c.kincir angin;
4. d.geoisolator;
5. e.alat ukur salinitas;
6. f.mesin pemurnian dan pencucian Garam;
7. g.alat angkut sederhana;
8. h.alat iodisasi;
9. i.alat pengemas;
10. j.alat perata tanah;
11. k.alat ukur suhu atau thermometer; dan
  1. 1.alat ukur kekentalan air laut.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin kepastian usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
(2)Jaminan Kepastian {J""h2 sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam;
2. b.melakukan pengenda.tian kualitas tingkungan perakan, perairan pesisir, dan laut;
3. c.melakuan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
4. d.memastikan adanya perjanjian terturis dalam hubungan usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan pergaraman;
5. e.memastikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam berusaha serta memberikan fasilitasi dan bantuan hukum; dan
6. f.pengembangan sistem rantai dingin.
(3)Penciptaaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan sistem pemasErran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
2. b.memberikan jaminan pemasar€rn Ikan melalui pasar lelang;
3. c.memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
4. d.mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
5. e.mengikuti rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil berdasarkan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
6. f.menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, serta usaha Pergaraman; dan/atau
7. g.memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan, kemitraan usaha dan penyuluhan serta pendampingan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…