DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. laporan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Bupati Penajam Paser Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/3650/1875-III/BPKAD tanggal 25 Agustus 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
c.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatan ................. Rp 1.338.434.761.879,67
b.Belanja ....................... Rp 1.307.221.966.033,88 Surplus .......................... Rp 31.212.795.845,79
c.Pembiayaan ................ - Penerimaan ............. Rp 24.595.210.790,23 - Pengeluaran ............ Rp - Pembiayaan Netto.......... Rp 24.595.210.790,23 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 55.808.006.636,02

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 88.423.508.974,33 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.426.858.270.854,00
2. 2.Realisasi Rp 1.338.434.761.879,67 Selisih Lebih Rp 88.423.508.974,33
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 144.238.364.160,12 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.451.460.330.194,00
2. 2.Realisasi Rp 1.307.221.966.033,88 Selisih Lebih Rp 144.238.364.160,12
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (55.814.855.185,79) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp (24.602.059.340,00)
2. 2.Realisasi Rp 31.212.795.845,79 Selisih Kurang Rp (55.814.855.185,79)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 6.848.549,77 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 24.602.059.340,00
2. 2.Realisasi Rp 24.595.210.790,23 Selisih Rp 6.848.549,77
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00 Selisih Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 6.848.549,77 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan netto Rp 24.602.059.340,00
2. 2.Realisasi Rp 24.595.210.790,23 Selisih Rp 6.848.549,77

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 3.670.192.820.743,13
b.Jumlah Kewajiban Rp 32.760.573.395,53
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp 3.637.432.247.347,60

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 433.677.170.386,68
b.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (406.003.963.030,48)
c.Arus kas dari aktifitas pendanaan Rp 0,00
d.Arus kas dari aktifitas transitoris Rp 755.675.350,32
e.Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Rp 38.076.440.799,69
f.Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 88.367.337,68
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
h.Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp 38.164.808.137,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp 1.364.761.385.969,51
b.Beban Operasi dan Transfer Rp 1.237.205.045.262,92
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp 127.556.340.706,59
d.Surplus Non Opersional Rp -
e.Defisit Non Opersional Rp -
f.Surplus/Defisit Dari Non Operasional Rp -
g.Pendapatan Luar Biasa Rp -
h.Beban Luar Biasa Rp -
i.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp -
j.Surplus/Defisit-LO Rp 127.556.340.706,59

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 24.595.210.790,23
b.Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Rp Tahun Berjalan Rp (24.595.210.790,23)
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 55.808.006.636,02
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 55.808.006.636,02

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 3.558.296.776.196,05
b.Surplus/Defisit – LO Rp 127.556.340.706,59
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp (48.420.869.555,04)
d.Ekuitas Akhir Rp 3.637.432.247.347,60

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…